Liputan6.com, Jakarta Setiap transaksi jual beli properti di Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perpajakan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini menjadi kewajiban utama dalam proses pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur hal ini dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Apa Itu BPHTB dan Siapa yang Wajib Membayar?
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi melalui transaksi seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, lelang, hingga putusan pengadilan.
“Hak tersebut mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan,” katanya, Sabtu (5//4/2025).
Objek dan Pengecualian BPHTB
Setiap perolehan hak yang menyebabkan perubahan kepemilikan properti termasuk dalam objek BPHTB. Namun, terdapat beberapa pengecualian, seperti perolehan oleh negara, lembaga internasional non-komersial, rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perolehan karena wakaf, serta properti yang digunakan untuk ibadah.
Source link
