Posts in category: berita

Liputan6.com, Bandung – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat membebaskan pajak pokok kendaraan bermotor dan denda bagi kendaraan yang melakukan mutasi dari luar daerah ke wilayah provinsi tersebut.

Periode pembayaran program ini berlangsung mulai Rabu, 9 April 2025 sampai Senin, 30 Juni 2025 mendatang. Program ini dapat dimanfaatkan di Samsat Induk sesuai dengan alamat KTP atau identitas pemilik baru di Jawa Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jawa Barat, Deni Zakaria menjelaskan program ini berlaku khusus untuk proses mutasi kendaraan masuk dari seluruh provinsi di luar Jawa Barat.

“Program ini memberikan pembebasan pokok tunggakan atas keterlambatan pendaftaran, denda administratif, dan pajak satu tahun ke depan,” kata Deni dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 April 2025.

Ada pun denda administratif yang dimaksud merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak melebihi jatuh tempo. Biasanya, denda dikenakan sebesar 1 persen per bulan dari jumlah pajak terutang.

Pada skema mutasi masuk, denda ini biasanya dihitung sejak diterbitkannya dokumen fiskal antardaerah. Pemilik kendaraan pun wajib mendaftarkan kendaraannya paling lambat 30 hari sejak tangga tersebut.

Apabila melebihi batas waktu, sanksi denda akan berlaku. Namun, dengan diselenggarakannya program ini, seluruh denda akan dihapuskan.

Sementara itu, meski pajak kendaraan untuk satu tahun ke depan dibebaskan, Deni mengingatkan pemilik kendaraan untuk tetap membayar biaya lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, BPKB, serta iuran wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ).

Apabila kendaraan yang dimutasi memiliki tunggakan di provinsi asal, Deni menegaskan bahwa tunggakan tersebut tetap harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dimutasi ke Jawa Barat.

“Misalnya, warga dari DKI Jakarta yang ingin mutasi ke Bekasi namun masih memiliki tunggakan di Jakarta, maka tunggakan itu tetap wajib dibayar. Setelah itu, barulah pajak satu tahun ke depan di Jabar digratiskan,” jelasnya.

Selain itu, program ini juga tidak berlaku untuk mutasi kendaraan antarkabupaten atau kota di Jawa Barat. Untuk kategori ini, pemilik kendaraan dapat mengikuti program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang sedang berjalan.

“Proses mutasi dalam provinsi tidak termasuk dalam program pembebasan pokok PKB dan denda. Tapi, Wajib Pajak masih bisa memanfaatkan Program Pemutihan yang tetap berlaku tahun ini,” tutur Deni.

Penulis: Arby Salim

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani undang-undang baru pada Kamis,10 April 2025 yang membatalkan aturan pajak dari Internal Revenue Service (IRS) terkait pelaporan transaksi kripto. 

Aturan yang sebelumnya direvisi itu memperluas definisi “pialang” (broker) untuk mencakup juga bursa kripto terdesentralisasi atau DeFi (Decentralized Finance).

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (11/4/2025), keputusan ini diumumkan langsung oleh Gedung Putih, dan merupakan langkah nyata dari pemerintahan Trump untuk menunjukkan dukungannya terhadap industri aset digital.

Kontroversi Aturan Pajak DeFi dari Era Biden

Pada Desember lalu, menjelang akhir masa jabatan Presiden Joe Biden, IRS merilis revisi aturan pajak untuk kripto. Revisi ini bertujuan memperjelas platform DeFi juga wajib melaporkan data transaksi pengguna kepada pemerintah, sebagaimana yang berlaku untuk bursa kripto terpusat seperti Coinbase dan Kraken.

Namun, aturan tersebut langsung mendapat kritik keras dari pelaku industri kripto. Banyak pihak menilai kebijakan ini tidak realistis untuk diterapkan pada platform DeFi, karena sistemnya memang dirancang tanpa perantara dan bersifat anonim.

Baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat AS sebelumnya telah menyetujui pembatalan aturan IRS ini pada Maret melalui mekanisme Congressional Review Act. Undang-undang ini memungkinkan Kongres untuk mencabut regulasi federal dengan suara mayoritas.

Langkah ini disambut baik oleh komunitas kripto, yang sejak awal meminta Partai Republik untuk mencabut aturan tersebut karena dianggap menghambat inovasi teknologi blockchain.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 12,88 juta hingga 11 April 2024 pukul 13.59 WIB. Hari ini adalah hari terakhir pelaporan setelah mengalami masa perpanjangan selama 11 hari.  

“Atau mencapai 79,45 persen dari target kepatuhan SPT Tahunan untuk tahun 2025 yang sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dikutip dari Antara, Jumat (11/4/2025). 

Jumlah tersebut terdiri atas 12,50 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan 376 ribu SPT Tahunan wajib pajak badan.

Wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000. Sedangkan bagi wajib pajak badan, nilai sanksi administrasi sebesar Rp 1 juta.

Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” ujar Dwi.

Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

“Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

DJP pun menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak.

Sejumlah kantor Samsat di Banten dipadati masyarakat yang ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, program dari Andra Soni. Masyarakat hanya membayar satu tahun dan tidak perlu lagi membayar tunggakan tahun yang sudah lewat.

Pemprov Banten mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan mulai 10 April hingga 30 Juni 2025.

“Kalau dilihat data pendaftaran hingga pukul 12.00 wib itu udah 1.500. Kalau hari biasanya itu 500 sampai 600, naik dua kali lipat,” ujar Awal, Plt Kepala Samsat Cikokol, Tangerang, melalui selulernya, Kamis (10/4/2025).

Pelayanan Senin sampai Jumat, dibuka mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dan tidak menutup kemungkinan diperpanjang hingga pukul 17.00 WIB, jika wajib pajak masih membeludak.

Masyarakat yang ingin membayar pajak tahunan, bisa datang ke tujuh gerai Samsat Cikokol serta tiga Samsat Keliling (Samling). 

“Kalau Sabtu malam minggu kami buka dari sore jam 18.30 WIB sampai 22.00 WIB,” terangnya.

Begitupun di Samsat Cilegon di serbu masyarakat yang ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ratusan sepeda motor nampak berjejer di tempat parkir dan cek fisik.

Untuk menghindari penumpukan, masyarakat bisa datang ke gerai Samsat di Cibeber dan Ramanuju maupun Samling yang keliling ke berbagai kecamatan di Kota Cilegon.

“Ini layanan pertama hingga 30 Juni 2025, untuk layanan tahunan tidak perlu lagi ke Samsat induk, kita punya dua gerai, di Ramanuju dan Cibeber, ada juga Samling,” ucap Kepala Samsat Cilegon, Tb Mochamad Kurniawan, Kamis (10/4/2025).

Kalkulator pajak resmi DJP di kalkulator.pajak.go.id merupakan solusi andalan untuk menghitung berbagai jenis pajak di Indonesia. Diluncurkan untuk mempermudah wajib pajak, kalkulator ini telah mengalami beberapa pembaruan hingga April 2025, memastikannya selalu mengikuti peraturan perpajakan terbaru. Dibandingkan dengan perhitungan manual yang rentan kesalahan, kalkulator pajak online ini menawarkan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi.

Kalkulator pajak DJP mencakup berbagai jenis pajak, termasuk PPh 21 (dengan metode gross dan gross up, serta metode TER), PPh 23, PPh 4(2), PPh 22, PPh 15, PPh Badan, PPN, dan PPnBM. Fitur lengkap ini membuat kalkulator ini menjadi alat yang komprehensif bagi berbagai jenis wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Dengan antarmuka yang user-friendly, kalkulator ini mudah digunakan, bahkan bagi yang tidak memiliki latar belakang perpajakan.

Keunggulan utama kalkulator pajak DJP adalah keakuratannya. Karena langsung terhubung dengan data dan regulasi resmi DJP, hasil perhitungannya dapat diandalkan. Ini berbeda dengan kalkulator pajak tidak resmi yang mungkin tidak selalu akurat atau up-to-date. Selain itu, penggunaan kalkulator resmi juga mendukung transparansi dan kepatuhan perpajakan.

Dengan menggunakan kalkulator pajak resmi, Anda berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan. Ini juga membantu meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga mengurangi risiko sanksi atau masalah lainnya.

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat tampak antusias membayarkan pajak kendaraan menyusul adanya kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan dari Gubernur Jawa Barat. Namun sejumlah masyarakat masih kebingungan dengan adanya opsen pajak lembaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena sebelumnya tidak ada.

Terkait hal ini, Kepala Bapenda Samsat Depok, Yosep M Zuanda mengatakan, pada undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), salah satunya terdapat pemisahan langsung antara pendapatan provinsi dengan daerah, seperti opsen PKB. Pada opsen PKB, bagi hasil pajak kendaraan dilakukan secara real time.

“Artinya di hari yang bersangkutan bayar pajak, di ujung hari itu langsung di-split ke RKUD Provinsi sama RKUD-nya kota atau kabupaten,” ujar Yosep kepada Liputan6.com, Rabu (9/4/2025).

Yosep menjelaskan, sebelumnya pembagian hasil dari pajak kendaraan untuk provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten atau kota 30 persen. Selain itu, pemberian bagi hasil PKB akan diserahkan kepada kabupaten atau kota antara bulan depan sampai beberapa bulan ke depan setelah pembayaran PKB.

“Dengan undang-undang undang terbaru ini disebutnya sudah tidak disebut dana bagi hasil atau DBH, tapi disebutnya opsen,” jelas Yosep.

Dengan opsen PKB, maka terdapat perubahan kebijakan yakni pembagian pada Provinsi sebesar 60 persen dan untuk kabupaten atau kota sebesar 40 persen. Perubahan kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan kabupaten atau kota sekitar 10 persen.

“Masyarakat misalkan bayar pajak Rp1 juta, di ujung hari hampir Rp600 ribu-nya ke RKUD provinsi, hampir Rp400 ribu itu ke RKUD-nya kabupaten atau kota,” terang Yosep.

Terdapat beberapa pilihan cara yang bisa dilakukan untuk mengecek pajak kendaraan menggunakan handphone secara online, berikut ini di antaranya:

1. Melalui Aplikasi Resmi

Pengecekan pajak kendaraan bisa dilakukan menggunakan aplikasi resmi yang biasanya dimiliki oleh beberapa provinsi. Salah satunya di Jawa Tengah terdapat aplikasi New Sakpole untuk cek pajak kendaraan.

Selain itu, ada juga aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang bisa digunakan di berbagai daerah.

2. Website Resmi Samsat atau Bapenda

Masyarakat dapat mengecek pajak kendaraan melalui situs web resmi milik Samsat di beberapa daerah atau melalui situs web resmi Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) yang ada di daerahnya.