Posts in category: berita

Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber utama pembiayaan melalui APBD. Di Jakarta, pemungutan pajak daerah dikelola oleh Bapenda DKI.

Jenis-jenis pajak daerah di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah.

Morris menekankan, pajak daerah memiliki dampak langsung bagi warga. “Ketika masyarakat membayar PKB atau PBB-P2, hasilnya kembali dalam bentuk layanan transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan banjir,” ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan insentif bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Warga yang melunasi kewajiban pajaknya pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 akan mendapatkan potongan sebesar 5% dari pokok pajak.

“Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan insentif ini. Selain hemat, warga juga terhindar dari denda keterlambatan,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Bayar Pajak Bisa Lewat Berbagai Kanal Digital

Kini, pembayaran PBB-P2 semakin mudah dilakukan melalui berbagai kanal. Warga bisa membayar lewat bank dan layanan keuangan seperti teller, ATM, EDC, PPOB, e-banking, maupun m-banking. Selain itu, tersedia juga berbagai platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Blibli, OVO, LinkAja, DANA, Sepulsa, dan Gotagihan.

Wajib Pajak hanya perlu memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), dan tagihan akan muncul secara otomatis untuk kemudian bisa langsung dibayarkan. Informasi lengkap dapat diakses melalui situs resmi Pajak Online Jakarta.

“Jika hanya komponen “Tunjangan PPh 21” DPR sebesar Rp 2,699 juta per bulan yang dihentikan, APBN menghemat sekitar Rp18,79 miliar per tahun (Rp2,699 juta × 12 × 580). Angka ini mungkin kecil secara makro, tetapi besar secara simbolik pesan bahwa keadilan fiskal dimulai dari pucuknya,” jelasnya.

Perhitungan lebih besar terlihat saat seluruh PPh 21 dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPR. Dengan penghasilan rata-rata Rp51,4 juta per bulan, pajak yang seharusnya dibayarkan masing-masing anggota mencapai sekitar Rp112,8 juta per tahun. Jika dikalikan 580 anggota DPR, total penghematan bisa mencapai Rp65,4 miliar per tahun.

“Dengan PTKP lajang dan tarif progresif yang berlaku saat ini, PPh 21 per anggota kira-kira Rp 112,8 juta per tahun, sehingga untuk 580 anggota menjadi sekitar Rp 65,4 miliar per tahun,” ujarnya.

Jumlah itu melonjak drastis jika wacana tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dimasukkan dalam penghasilan kena pajak. Dalam skema tersebut, pajak per anggota bisa naik ke Rp 292,8 juta per tahun, sehingga totalnya mendekati Rp 170 miliar per tahun. Angka yang jelas sangat berarti bagi ruang fiskal negara.

Dana pajak digunakan membiayai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan, flyover, hingga moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta. Revitalisasi trotoar, jalur sepeda, dan ruang publik juga masuk dalam prioritas.

Selain itu, pajak juga mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), peningkatan fasilitas RSUD, serta digitalisasi layanan kependudukan merupakan bukti nyata kontribusi pajak.

“Warga bisa melihat langsung hasilnya. Dari jalan raya yang mulus, sekolah yang lebih layak, hingga layanan kesehatan yang terjangkau, semua itu dibiayai oleh pajak,” kata Morris.

Menjangkau Warga Rentan dan UMKM

Tak hanya membiayai pembangunan fisik, pajak juga menyentuh sisi sosial. Dana pajak digunakan untuk program bantuan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Disabilitas Jakarta (KDJ), serta subsidi pangan murah melalui JakGrosir.

Pemprov DKI juga menyalurkan anggaran pajak untuk pembangunan pasar tradisional dan pemberdayaan UMKM. “Pajak menjadi penggerak ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan. Jadi manfaatnya benar-benar terasa di semua lapisan,” ungkap Morris.

Kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mendapat banyak sorotan. Pasalnya, sejumlah warga mengeluhkan lonjakan tagihan PBB mereka yang meningkat drastis, bahkan ada yang mencapai hingga 800 persen.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), ia mendesak pemerintah kota agar segera meninjau kembali kebijakan tersebut.

“Dalam rapat ini kami meminta BKD melakukan evaluasi terhadap kenaikan PBB. Ada surat edaran dari Mendagri yang perlu dijadikan acuan,” ujar Yusuf menurut keterangan yang diterima Liputan6.com, Rabu (20/8/2025).

Yusuf mencontohkan, ada warga yang sebelumnya hanya membayar PBB sekitar Rp400 ribu, kini melonjak menjadi lebih dari Rp4 juta. Bahkan berdasarkan data, ada juga yang sebelumnya hanya membayar PBB Rp999 ribu tiba-tiba naik hingga Rp5,5 juta.

“Bayangkan saja, bagaimana masyarakat tidak kaget kalau dari Rp400 ribu langsung jadi Rp4 juta. Itu artinya naik sampai 800 persen,” tegasnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Microsoft Support 2025. ara menghitung persen di Excel untuk cberbagai kebutuhan bisnis dan personal.

1. Menemukan Persentase dari Total

Untuk mengetahui persentase suatu bagian dari keseluruhan, Anda dapat menggunakan rumus sederhana. Contohnya, jika Anda menjawab 42 dari 50 pertanyaan dengan benar, ketik =42/50 di sel kosong. Hasilnya adalah 0,84, yang setelah diformat ke persentase akan menjadi 84,00%.

2. Menemukan Persentase Perubahan (Kenaikan)

Untuk menghitung persentase kenaikan, gunakan rumus =(nilai_baru – nilai_lama) / nilai_lama. Misalnya, jika pendapatan naik dari $2.342 menjadi $2.500, ketik =(2500-2342)/2342. Hasilnya 0,06746, atau 6,75% setelah diformat.

3. Menemukan Persentase Perubahan (Penurunan)

Mirip dengan kenaikan, untuk penurunan, rumusnya adalah =(nilai_baru – nilai_lama) / nilai_lama. Jika pendapatan turun dari $2.500 menjadi $2.425, ketik =(2425-2500)/2500. Hasilnya -0,03000, atau -3,00% setelah diformat.

4. Menemukan Total Saat Anda Mengetahui Jumlah dan Persentase

Jika Anda mengetahui jumlah dan persentase diskon, Anda bisa menemukan harga asli. Contohnya, harga diskon sebuah baju $15 (potongan 25%), berarti $15 adalah 75% dari harga asli. Untuk menemukan harga asli, ketik =15/0.75, hasilnya adalah $20,00. 

Dedi menegaskan bahwa beban pajak yang berat seharusnya diringankan demi mendorong kepatuhan membayar pajak.

“Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan,” katanya.

Menurut Dedi, kebijakan ini diharapkan dapat membangun semangat bersama dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Kesadaran membayar pajak, ditambah dengan kemampuan pemerintah mengelola pendapatan pajak, diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bersama.

“Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.

Untuk lebih memahami cara menghitung persen, mari kita bahas beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya yang mencakup berbagai skenario perhitungan persentase.

Menghitung Persen dari Suatu Nilai

Soal: Berapakah 15% dari 80?

Penyelesaian: Menggunakan rumus Bagian = (Persen / 100) x Keseluruhan, maka Bagian = (15 / 100) x 80 = 0,15 x 80 = 12. Jadi, 15% dari 80 adalah 12.

Menghitung Persen Suatu Bagian dari Keseluruhan

Soal: Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa, 10 di antaranya adalah laki-laki. Berapa persen siswa laki-laki di kelas tersebut?

Penyelesaian: Menggunakan rumus Persen (%) = (Bagian / Keseluruhan) x 100%, maka Persen (%) = (10 / 40) x 100% = 0,25 x 100% = 25%. Jadi, persentase siswa laki-laki di kelas tersebut adalah 25%.

Menghitung Kenaikan Persentase

Soal: Harga sebuah produk naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000. Berapa persen kenaikan harganya?

Penyelesaian: Selisih kenaikan adalah Rp120.000 – Rp100.000 = Rp20.000. Menggunakan rumus Persen kenaikan = (Selisih / Harga awal) x 100%, maka Persen kenaikan = (20.000 / 100.000) x 100% = 0,2 x 100% = 20%. Jadi, kenaikan harga produk tersebut adalah 20%.

Menghitung Nilai Setelah Persentase Penurunan

Soal: Sebuah toko memberikan diskon 30% untuk sebuah barang yang harga aslinya Rp200.000. Berapakah harga barang tersebut setelah diskon?

Penyelesaian: Nilai diskon adalah 30% x Rp200.000 = Rp60.000. Harga setelah diskon adalah Rp200.000 – Rp60.000 = Rp140.000. Jadi, harga barang setelah diskon adalah Rp140.000. Menghitung Persentase Gabungan

Soal: Sebuah toko memberikan diskon bertingkat, yaitu 20% + 10%. Jika harga awal sebuah produk adalah Rp500.000, berapakah harga akhirnya?

Penyelesaian: Diskon pertama: 20% x Rp500.000 = Rp100.000. Harga setelah diskon pertama: Rp500.000 – Rp100.000 = Rp400.000. Diskon kedua: 10% x Rp400.000 = Rp40.000. Harga setelah diskon kedua: Rp400.000 – Rp40.000 = Rp360.000. Jadi, harga akhir produk setelah diskon bertingkat adalah Rp360.000.

Daftar Sumber: 

Buku Ajar Kalkulasi Farmasetik oleh Rahmadani dan Alawiyah (2024)

Buku Matematika SMK 2: Kelompok Bisnis dan Manajemen oleh Syamsudin  Penerbit Grasindo

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 80 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.

Kebijakan penurunan pajak BBM ini berlaku efektif mulai 22 Juli 2025 dan ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi daerah, serta mendukung efisiensi operasional, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis agar beban fiskal masyarakat lebih ringan tanpa mengurangi penerimaan daerah secara signifikan.

“Insentif ini kami rancang agar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat tetap terbantu, sementara sektor strategis negara mendapat dukungan penuh,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

3 Skema Pengurangan Pajak

Pemprov DKI menetapkan tiga tingkatan insentif PBBKB. Pertama, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor pribadi. Kedua, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor umum.

Ketiga, pengurangan hingga 80 persen untuk bahan bakar kendaraan sektor pertahanan dan keamanan, seperti kendaraan tempur, kapal dan pesawat patroli, alat berat pertahanan, ambulans, kapal rumah sakit, serta kendaraan penunjang kegiatan strategis negara.

Menurut Morris Danny, sektor-sektor tersebut diprioritaskan karena menyangkut kepentingan nasional.

“Kami ingin memastikan operasional vital, mulai dari armada pertahanan hingga layanan medis darurat, dapat berjalan efisien tanpa terbebani biaya energi yang tinggi,” jelasnya.

Salah satu penyebab utama rendahnya tax ratio adalah basis pajak yang sangat sempit. Dari 145 juta penduduk usia kerja, hanya sekitar 17 juta orang yang rutin melaporkan dan membayar pajak. Artinya, mayoritas masyarakat belum masuk ke dalam sistem perpajakan.

“Basis pajak kita memang sangat kecil. Hanya 17 juta dari 145 juta orang yang usia kerja itu yang bayar pajak atau mengisi fom pajak,” jelasnya.

Selain itu, 59% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan menjangkau potensi pajak, karena sebagian besar aktivitas ekonomi tidak tercatat secara resmi.

Tak hanya individu, kepatuhan pajak perusahaan juga masih rendah. Baik UMKM maupun korporasi besar dinilai masih lemah dalam konsistensi membayar pajak sesuai aturan, memperburuk persoalan penerimaan negara.