Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Bos Ferrari dan Stellantis, John Elkann, sepakat menjalani kerja sosial selama setahun dan membayar denda miliaran euro untuk menyelesaikan kasus pajak warisan di Italia.

John Elkann bersama adik-adiknya, Lapo dan Ginevra, akan membayar sebesar 183 juta euro atau setara Rp 2,9 triliun kepada otoritas pajak Italia. Kesepakatan ini diumumkan jaksa Italia dan dilaporkan di berbagai media.

Dikutip dari BBC, Rabu (10/9/2025), pengacara Elkann menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk pengakuan bersalah dari klien dan saudara-saudaranya, melainkan sebagai solusi cepat agar permasalahan segera tuntas.

“Keputusan jaksa merupakan kesempatan untuk mengakhiri urusan menyakitkan ini dengan cepat dan tuntas,” ungkap pengacaranya.

Elkann merupakan anggota salah satu keluarga paling berpengaruh di Italia. Dia adalah cucu dari Gianni Agnelli, mantan bos Fiat yang legendaris.

Sengketa pajak ini bermula dari harta warisan nenek Elkann, Marella Caracciolo, yang meninggal dunia pada 2019. Otoritas pajak Italia menilai ada masalah dalam pelaporan pajak warisan tersebut, sehingga memicu sengketa hukum.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Keuangan bahwa dalam menyusun kebijakan tidak boleh naif.

“Jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis,” kata Menkeu Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan. Bahkan ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terjebak dalam istilah ‘echo chamber’ atau lingkaran diskusi yang hanya berputar pada suara internal.

Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang wajib dilakukan namun tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).

“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.

Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.

Liputan6.com, Jakarta Mantan artis cilik sekaligus personel Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, membagikan pengalamannya saat mengurus balik nama rumah peninggalan almarhum ayahnya.

Ia mengaku terkejut dengan adanya kewajiban pajak waris yang harus dibayar dalam proses tersebut. Leony menuturkan, rumah yang sebelumnya terdaftar atas nama ayahnya perlu dialihkan kepemilikannya setelah sang ayah meninggal pada 2021.

“Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus ada rumah atas nama bokap gue. Nah, kita mau ngurus balik nama nih, karena bokap gue kan udah meninggal ya tahun 2021,” ucap Leony melalui video yang diunggahnya di instagram pribadinya, Selasa (9/9/2025).

Namun, proses balik nama ternyata tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya surat warisan. Ia menjelaskan, karena tidak ada surat pernyataan warisan dari sang ayah, maka pengurusan balik nama rumah otomatis masuk dalam kategori harta warisan.

“Kita mau ngurus nih balik nama, ternyata tuh jatohnya warisan. Nah, kalau warisan berarti kalau kita mau balik nama kita harus ngurus surat waris. Karena bokap gue tuh gak pernah ada tuh surat warisan bahwa rumah ini akan diserahkan ke kita atau apa gitu,” ujarnya.

Menurut Henley & Partners, perusahaan yang menangani program kewarganegaraan melalui investasi, Italia menjadi negara tujuan migrasi nomor satu untuk miliarder di Eropa pada 2025.

Meskipun Data migrasi para miliarder masih dipertanyakan dan sulit dilacak, beberapa tokoh terkenal sudah pindah ke Italia belakangan ini. Termasuk orang terkaya Mesir sekaligus co-owner klub sepak bola Aston Villa, Nassef Sawiris, dan wakil ketua Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Milan Magnet Miliarder

Sistem pajak tetap Italia mulai diberlakukan sejak 2017 sebagai bagian dari strategi pemerintah itu untuk menarik investor asing sekaligus membujuk talenta lokal pulang setelah krisis utang zona euro.

Hasilnya, muncul gelombang bisnis baru yang melayani para miliarder ini, terutama di Milan sebagai pusat keuangan dan mode Italia. Contohnya klub eksklusif The Wilde yang baru buka setelah sebelumnya ada Casa Cipriani.

“Kami pikir ini waktu yang tepat untuk kembali ke Italia,” kata Drektur keanggotaan Casa Cipriani Milano, Anna Cipriani, kepada CNBC soal pembukaan mereka pada 022.

“Beberapa tahun terakhir Milan sudah berkembang pesat. Dulu Milan lebih dikenal sebagai kota industri dan pusat fashion. Tapi akhir-akhir ini, Milan menjadi semakin menarik untuk orang kreatif, investor, dan komunitas internasional.”

Menurut Deddy, untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat maka pemerintah bisa menerapkan kenaikan pajak terhadap 60 keluarga tersebut.

“Saya kira pajaknya harus dinaikin betul pak, mereka sudah cukup kaya pak, mereka sudah sangat kaya, saatnya negara mengambil untuk mendistribusikan nya kepada rakyat pak,” kata Deddy.

Politikus PDIP itu lantas mencontohkan konflik di Kabupaten Pati belakangan ini. Menurutnya kasus di sana terjadi katena pemerintah daerah tidak menerapkan azaz keadilan kepada rakyat kecil.

“Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin anggaran mereka turun lalu berinisiatif menaikan PBB, akhirnya kekacauan. Kalau informasi tanah di republik ini besarnya dikuasai oleh 60 orang tunjukkan keadilan itu, tidak saja melalui reforma agraria yang serius dan konsisten tapi juga dengan membebani mereka dengan pajak yang lebih besar pak. Saya kira sudah waktunya pak, mereka sudah kaya untuk 70 keturunan pak, bukan 7 turunan lagi pak,” pungkasnya Deddy.

Liputan6.com, Jakarta – Kelompok buruh mengapresiasikan rencana pemerintah untuk tidak mengenakan tarif pajak baru, atau menaikan pajak di 2026. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang masih berlangsung.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto, menyambut baik langkah pemerintah tersebut.

“Menurut kami, pernyataan untuk menunda kenaikan pajak di tahun 2026 itu bagus. Mengingat seperti yang Ibu Sri Mulyani sampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Waljid.

Waljid menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan fiskal. Dengan harapan tidak adanya kenaikan pajak 2026 mencakup tarif cukai hasil tembakau (CHT), sebagai bagian integral dari sistem perpajakan nasional.

“Kami berharap, jangan sampai kemudian penundaan kenaikan pajak ini tidak disertai juga dengan penundaan kenaikan tarif cukai rokok,” pintanya.

Menurut dia, kenaikan tarif CHT selama ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan kinerja industri padat karya. Terutama sektor sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Sektor SKT ini banyak menyerap tenaga kerja, sehingga ketika cukai naik sedikit saja itu sudah berpengaruh terhadap kinerja industri dan pasti akan berdampak kepada pendapatan mata pencaharian pekerja,” tutur Waljid.

Pemangkasan tarif GST juga dipandang sebagai langkah strategis India menghadapi tekanan dari AS. Presiden Donald Trump sebelumnya memberlakukan tarif 50% untuk barang dari India, termasuk penalti 25% terkait pembelian minyak mentah Rusia.

Para ekonom menilai penurunan tarif GST dapat menjadi penyangga terhadap dampak kebijakan AS tersebut, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

GST pertama kali diperkenalkan delapan tahun lalu untuk menggantikan beragam pajak tidak langsung. Meski berhasil meningkatkan penerimaan negara, skema ini dikritik terlalu rumit dengan banyak pengecualian. Struktur terbaru dianggap lebih sederhana dan adil.

Dalam pidato Hari Kemerdekaan 15 Agustus lalu, Perdana Menteri Narendra Modi berjanji memberikan “bonanza pajak besar-besaran” bagi rakyat dan usaha kecil. Melalui akun X, Modi menegaskan reformasi GST akan menguntungkan petani, kelas menengah, perempuan, pemuda, serta memudahkan pedagang kecil dalam berbisnis.

Liputan6.com, Jakarta – Biaya pinjaman jangka panjang pemerintah Inggris mencapai level tertinggi sejak 1998, hal ini menambah tekanan pada Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rachel Reeves menjelang pengumuman RUU Anggaran (budget).

Bunga obligasi pemerintah 30 tahun, yang dikenal dengan sebutan yield, melonjak ke 5,72%, membuat pemerintah harus membayar lebih mahal untuk meminjam uang, demikian dilansir dari BBC pada Rabu, (3/8/2025).

Meningkatnya biaya pinjaman ini memicu ekspektasi Reeves akan menaikkan pajak dalam RUU Anggaran mendatang agar tetap sesuai dengan aturan pengeluaran dan pinjaman yang telah ditetapkannya. Kekhawatiran soal kondisi keuangan pemerintah terus meningkat.

Di pasar valuta, pound juga turun lebih dari 1 persen terhadap dolar AS pada Selasa lalu. Sterling jatuh ke level USD 1,3388, posisi terendah terhadap dolar sejak 7 Agustus.

Kenaikan biaya pinjaman bukan hanya terjadi di Inggris. Yield obligasi 30 tahun Jerman, Prancis, dan Belanda juga menembus level tertinggi sejak 2011. Sementara di Amerika Serikat (AS), yield obligasi Treasury 30 tahun mencapai titik tertinggi dalam lebih dari sebulan terakhir.

Berbagai faktor mendorong naiknya biaya pinjaman pemerintah di seluruh dunia, termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, dan rencana pemungutan suara kepercayaan di pemerintah Prancis.

Anindya menambahkan, kondisi keamanan di sejumlah daerah belakangan ini turut menghambat distribusi barang dan mengganggu rantai pasok. Hal tersebut berdampak pada sektor manufaktur, usaha mikro, hingga pengemudi ojek daring akibat kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Karena itu, jaminan keamanan juga menjadi kunci agar roda perekonomian tidak terhenti.

“Kadin pusat dan daerah siap berdialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun legislatif untuk mengembalikan stabilitas dan menggerakkan ekonomi di daerah,” tegas Anindya.

Menurutnya, saat ini dunia usaha membutuhkan dukungan penuh agar bisa tetap produktif. “Semua pihak perlu bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated untuk memperbaiki kondisi, menjaga stabilitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” pungkasnya.