Posts in category: berita

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan kalau membayar pajak adalah suatu kewajiban. Belakangan ini gencar ajakan di media sosial agar masyarakat memboikot bayar pajak imbas kasus anak eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Diketahui, pasca kasus Mario Dandy, banyak orang menyerukan setop bayar pajak. Terbaru, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj menyerukan untuk jemaat NU untuk setop bayar pajak jika ada oknum penyelewengan dana pajak oleh aparat pemerintahan.

Suryo Utomo meminta masyarakat mampu melihat sebuah perbedaan. Misalnya, antara sebuah kasus dan sebuah kewajiban soal membayar pajak. “Kita mesti pisahkan antara kasus dan kewajiban bahwa kejadian ini (Mario Dandy) adalah kasus,” kata dia dalam Konferensi Pers, di Kemenkeu, Rabu (1/3/2023).

Dia menjelaskan, pengumpulan pajak dilakukan secara sistematis dan langsung masuk ke kas negara. Artinya, tidak ada pembayaran pajak melalui petugas pajak, apalagi mengarahkan uang pajak ke kantong pribadi.

“Sistemnya kalau bayar pajak itu ke negara, jadi bayar pajak itu tidak lewat petugas pajak, masuk ke negara baru kemudian redistribusi kembali ke masyarakat. Kalau ada yang membayar pajak lewat petugas pajak, berarti ada kesalahan itu yang pertama jadi secara sistem untuk pembayaran pajak tidak melalui petugas pajak,” tegasnya.

Suryo kembali menegaskan kalau pengumpulan pajak itu berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Kemudian, dia memastikan kalau uang hasil pemungutan pajak kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kami menjalankan tugas berdasarkan UU untuk mengumpulkan, dan pajak digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarkaat membiayai pembangunan melaksanakan APBN dan pajak salah satu pilar bedar waktu kita bicara sumber penerimaan negara,” paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan telah menerima setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp543,9 miliar pada awal tahun 2023, 

Setoran PPN tersebut merupakan hasil transaksi yang berlangsung selama Januari 2023. 

“Rp543,9 miliar setoran Januari 20233 ini,” ara Direktur Penyuluh, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Neilmaldrin Noor dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (13/2/2023). 

Penerimaan tersebut berasal dari 1433 pelaku usaha PMSE. Dari jumlah tersebut ada 9 PMSE yang baru resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN. Mereka adalah Wondershare Global Limited, Asiaplay Taiwan Digital Entertainment Ltd. , Taxamo Checkout Ltd. dan Amplitude, Inc. Empat platform digital ini baru resmi ditunjuk pemerintah pada Desember 2022.

Sementara itu, lima platform digital lainnya baru ditunjuk pada Januari 2023. Mereka adalah Unity Technologies SF, Epic Games Commerce GmbH, Epic Games Entertainment International GmbH, Amazon Advertising LLC dan Amazon Service Europe S.a.r.l

Neil mengungkapkan dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 118 di antaranya telah melakukan pemungutan. Adapun total yang telah disetorkan ke negara sejak tahun 2022 yakni Rp10,7 triliun. 

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4  miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp543,9 miliar setoran Januari 2023 ini,” kata Neil merincikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang  telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital  luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan untuk menjadi negara maju 2045, ada dua hal yang harus dilakukan Indonesia. Pertama adalah efisiensi produksi dalam negeri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi untuk ekspor. Kedua pengembangan pasar ekspor.

Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat menutup Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan 2023 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Kamis (2/3) malam.

“Untuk menjadi negara maju ada dua yang harus dilakukan yaitu produktivitas dalam negeri yang akan menghasilkan daya dorong yang kuat untuk ekspor. Salah satunya dengan menciptakan produk dalam negeri yang bernilai tambah. Kedua dengan mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama semua pihak agar berhasil,” kata Zulkifli Hasan.

Mendag mengingatkan, tahun 2024 merupakan penutup rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. RPJMN ini merupakan tatanan kebijakan yang menjadi titik awal pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Visi ini adalah mimpi bersama bangsa Indonesia sebagai peringatan 100 tahun Indonesia merdeka.

Menurutnya, pada periode ini, Indonesia merupakan ekonomi lima besar dunia dengan penghasilan perkapita diharapkan USD 15 ribu per tahun.

“Ini tentu memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu rata-rata 5—7 persen. Jika bisa diwujudkan, Indonesia bisa menjadi negara maju 2045,” ujar Mendag.

Apresiasi Peserta RakerDisisi lain, Mendag mengapresiasi peserta Raker Perdagangan 2023 baik dari Kementerian Perdagangan dan dinas yang membidangi perdagangan, serta perwakilan perdagangan di luar negeri yang telah bersama-sama mengikuti sidang pleno dan kelompok sesuai tugas dan fungsi di unit masing-masing untuk menghasilkan rumusan raker.

“Saya apresiasi peserta raker yang telah berjibaku melahirkan program kerja untuk meletakkan dasar-dasar kuat dalam mencapai visi Indonesia maju 2045. Karena itu, sekali lagi kolaborasi kerja sama itu penting,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

Jagad media sosial tengah dihebohkan kasus Mario Dandy Satriyo, anak dari pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan yang viral lantaran melakukan penganiayaan.

Mobil Jeep Wrangler Rubicon yang dikendarainya pun jadi sorotan. Pasalnya, kendaraan mewah itu belum dicantumkan oleh sang ayah, Rafael Alun Trisambodo sebagai bagian dari harta kekayaan di LHKPN. Terlebih, bos pajak Jaksel itu punya total kekayaan Rp 56,10 miliar.

Enam+24:38VIDEO: The Power of Consumers in 2023 Gaya hidup mewah di kalangan pejabat ASN tampaknya jadi sesuatu yang sudah tak aneh lagi. Satriyo, seorang pekerja di salah satu perusahaan rokok raksasa menilai, gaya hidup hedonis memang kerap ditampilkan seorang anak yang belum cukup dewasa. Terlebih orang tuanya seorang pejabat publik.

“Tapi kalo dari sudut pandang dianya, mewah-mewahan dan pamer kekayaan sih itu kayanya ya sewajarnya anak ABG yang dikasih fasilitas berlebih tanpa adanya pengawasan dari orang tua,” ujarnya kepada Liputan6.com.

Kata Satriyo, hal seperti itu mungkin sudah biasa ditampilkan anak-anak pejabat atau konglomerat. “Kayanya banyak sih ABG gitu mah, cuman ga ke ekspos karena si korban ga se viral anak itu, atau separah anak itu aja,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia hanya bisa tersenyum kalau uang pajak yang dibayarkannya justru dipakai untuk pamer kemewahan oleh keluarga pejabat negara. “Hahaha, kalau liat dari sisi itu mah ya mau gimana lagi. Udah pasti kalau kayak gitu mah oknum,” sebutnya.

Tak Cuma Pejabat Pajak

Ungkapan senada dilontarkan Ammar, seorang ASN di salah satu instansi pusat. Ia menilai, suka pamer kemewahan bukan hanya terjadi pada anak pejabat pajak saja, tapi juga orang-orang lain yang lagi punya duit. Terlebih mereka yang dapat nasib baik jadi bagian keluarga dari seorang pejabat negara.

“Bicara soal bergaya hidup mewah, tidak hanya dari golongan ASN aja. Hampir semua pendapatan orang bekerja itu selalu berbicara, ketika pendapatan tinggi, pasti espektasi hidup dia akan naik,” katanya kepada Liputan6.com.

“Orang tuanya bisa aja tidak suka berfoya-foya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin anaknya seperti apa. Karakter si anak kan dibentuk oleh lingkungan, pergaulan, gimana orang tua mendidik dia,” ucap Ammar.

Tak Cantumkan Kekayaannya di LHKPN

Ammar justru lebih menyoroti sikap banyak pejabat PNS yang tidak mencantumkan harta kekayaannya di LHKPN. Semustinya, ia menambahkan, masing-masing instansi bisa lebih mengawasi itu.

“Bicara institusional, itu mustinya terdata. Itu dari gaji, tunjangan, perjalanan dinas dan sebagainya. Harusnya, setiap instansi punya data itu. Maka, ini ada kondisi data itu tidak ter-collect,” kata Ammar.

Liputan6.com, Jakarta – Kasus Rafael Alun Trisambodo membuat masyarakat mempertanyakan berbagai tunjangan yang didapat oleh para PNS di Direktorat jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti diketahui, meskipun gaji tak jauh berbeda, pegawai pajak mendapat tunjangan kinerja lebih besar dibanding kementerian dan lembaga pemerintah lain. 

Pengaturan gaji dan tunjangan untuk pegawai pajak diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan pengaturan ini dibuat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini dibuat karena pengumpulan pajak dan penerimaan negara memang tidak mudah.

“Tunjangan kinerja itu kan diberikan waktu awal Pemerintahan Pak Jokowi. Seingat saya dulu salah satunya memang karena tantangan kenaikan target pajak yang cukup tinggi,” kata Prastowo saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (3/3/2023) malam.

Kebijakan ini pun dinilai efektif untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Memberikan tambahan bonus bertujuan untuk mencegah terjadinya kongkalikong yang membuat penerimaan negara tidak maksimal.

“Jadi itu salah satu sarana pencegahan supaya tidak menimbulkan kongkalikong atau permainan selain untuk semangat bekerja, sehingga bisa mencapai target,” ungkapnya.

Gaya Hidup Mewah

Pras menjelaskan gaya hidup mewah yang dipamerkan keluarga pegawai pajak tidak serta merta membuat kebijakan yang ada harus dievaluasi. Perlu ada pendalaman atas kasus ini yang dihubungkan dengan pendapatan mereka dengan skema tunjangan kinerja yang diberikan.

“‘Yang kita evaluasi sistemnya karena kita perlu menempatkan dalam konteks, apakah kejadian itu karena tukin, kan bukan juga, justru itu lebih berlimpah,” kata dia.

Pras menegaskan kasus ini juga harus memperhatikan nasib 46 ribu pegawai lain yang sebagian besar telah bekerja dengan baik, lurus, benar dan jujur. Dia meyakini pegawai yang hidup mewah dan glamor hanya sebagian kecil saja.

“Tapi kan kita memperhatikan 46 ribu pegawai yang memang kita percaya sebagian besar tidak seperti itu,” katanya.

Target Penerimaan Pajak 

Apalagi target penerimaan pajak setiap tahunnya juga semakin tinggi. Sehingga kebijakan yang telah dibuat Presiden Joko Widodo sudah cukup adil dengan beban kerja yang tidak mudah.

“Saya rasa dengan target yang semakin tinggi, Rp 1.700 triliun itu sesuatu yang menurut kami ya rasional dan mendapatkan justifikasi,” katanya.

Pras menambahkan, jika pun evaluasi terhadap regulasi sistem gaji dan tunjangan kinerja memang perlu dilakukan, maka harus dilakukan oleh Presiden. Mengingat aturan tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Soal evaluasi kami serahkan kepada Presiden karena itu kan Peraturan Presiden,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Dalam lanjutan kasus penganiayaan oleh salah satu anak pejabat Ditjen Pajak, Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP dan memintai keterangan dua rekan tersangka yang berada di lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya berjanji, tidak akan …

Dilansir dari laman pajak.go.id, Indonesia memiliki setidaknya empat fungsi pajak untuk mencapai target pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Yaitu : 

1. Fungsi Anggaran 

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai sejumlah pengeluaran negara. Karena dalam melaksanakan tugas-tugas rutin kenegaraan dan juga melaksanakan pembangunan, diperlukan biaya yang besar. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Selama ini penerimaan dari pajak digunakan untuk beberapa kebutuhan keuangan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

Dalam hal pembiayaan pembangunan, uang diperoleh melalui tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Dari tahun ke tahun tabungan pemerintah harus selalu ditingkatkan. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.

2. Fungsi Regulasi

Dalam fungsi regulasi, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan fungsi tersebut, pemerintah dapat mendorong perekonomian domestik, antara lain dengan mendorong investasi, baik domestik maupun asing, melalui pemberian insentif atau keringanan pajak. Selain itu, dalam upaya melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan seperti menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas 

Keberadaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara juga dapat digunakan untuk melakukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian, termasuk mengatasi inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat mengenakan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak memiliki peran dalam distribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan. Alhasil, akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat. Penggunaan pajak untuk penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan lapangan kerja. Dalam hal ini terjadi redistribusi pendapatan dari wajib pajak kepada tenaga kerja yang dikerahkan oleh pemerintah sehingga mengarah pada pemerataan pendapatan.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercoreng akibat gaya hidup mewah pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, publik harus bisa seimbang menilai kasus ini.

“Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” kata dia dalam keterangannya, yang dikutip Kamis (2/3/2023).

Sebagai gambaran, penerimaan pajak dan cukai pada tahun 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara, dan tahun 2021 mencapai 77%. Tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6% dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3%, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.

“Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” ungkap Said.

Dia menegaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, Kemenkeu pada tahun lalu Kemenkeu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 diantaranya telah dijatuhi hukuman.

Bahkan, pada tahun 2021 Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.

“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi kedalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” kata Said.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan, klub motor gede atau moge pegawai Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan agar dibubarkan. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dengan menyertakan Dirjen Pajak, Suryo Utomo …

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj turut menyorot kasus penganiayaan yang seret Mario Dandy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

Hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Bersama NU, di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 15 September 2012 lalu, kembali diungkit. Adapun, salah satu poinnya usulan warga NU untuk tidak wajib bayar pajak.

“Ya itu tadi, saya ungkit keputusan Munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan ya,” kata Said Aqil kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Kasus Gayus Tambunan

Said Aqil menceritakan sewaktu menjadi Ketum PBNU pernah merespons kasus penyelewengan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Kala itu, NU akan mengambil sikap tegas kalau uang pajak diselewengkan.

Keputusan NU itu pun menuai perhatian Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sampai mengirim utusan pribadi yakni almarhum Yusuf.

“Stafsus nya itu menemui saya. Saya bilang kalau memamg itu, itu berdasarkan refrensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiyai-kiyai tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untui pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak,” ujar Aqil.

Liputan6.com, Jakarta – PT Timah Tbk (TINS) tahun 2022 telah ikut menyumbang untuk penerimaan negara sebesar Rp 1,51 triliun. Setoran kepenerimaan negara tersebut dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar menjelaskan, setoran pajak dan PNBP anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID ini meningkat 95 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp 776,6 miliar.

“Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP tahun 2022 ini dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas timah dengan harga rata-rata tahun 2022 di angka USD 31.474  per MT,” jelas dia dalamketerangan tertulis, Kamis (2/3/2023).  

Selain itu, perseroan juga terus meningkatkan perfomance kinerja keuangan dengan melakukan efisiensi di seluruh rantai bisnis perusahaan, meningkatnya kinerja anak usaha segment non pertimahan.

PT Timah Tbk hingga kuartal tiga tahun 2022 berhasil membukukan laba sebesar Rp 1,14 triliun.

“Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk 2022 mencapai Rp1,51 triliun. Membaiknya performa kinerja perusahaan tentunya selaras dengan kontribusi perusahaan kepada negara,” tambah Abdullah Umar.

Konstribusi 

Kinerja positif PT Timah Tbk turut meningkatkan kontribusi PT Timah Tbk sebagai BUMN terhadap pendapatan negara berupa pajak, dividen, dan Pendapatan Negara Bukan (PNBP).

“Manajemen perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara, pemegang saham dan masyarakat,” ucap Abdullah.

Selain memberikan kontribusi kepada negara, PT Timah Tbk secara konsisten melaksanakan program CSR bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut catatan kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk empat tahun terakhir:

• Tahun 2018: Rp 818,7 miliar
• Tahun 2019: Rp 1,2 triliun
• Tahun 2020: Rp 677,9 miliar
• Tahun 2021: Rp 776,657 miliar
• Tahun 2022: Rp Rp1,51 Triliun

Keberadaan ponton dan tambang timah ilegal selama ini juga mengganggu aktivitas nelayan setempat.

Eks Pejabat Pajak Rafael Alun memilih diam, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dimilikinya selama menjabat sebagai pejabat pajak.

Rafael diperiksa KPK selama kurang lebih sembilan jam, usai datang seorang diri pada pagi hari tadi sekira pukul 9 pagi di Gedung KPK Jakarta, akhirnya Rafael menampakan diri kembali sekira pukul 5 sore.

Rafael keluar seorang diri dan masih mengenakan pakaian yang sama, berbatik dan berjaket juga bermasker hitam. Rafael lalu berjalan perlahan menuju pintu keluar yang sudah ditunggu ratusan awak media.

Kepada publik, Rafael menyampaikan permohonan maafnya kepada ayah dari David Ozora dan keluarga besar Nahdlatul Ulama(NU) dan Gerakan Pemuda Ansor. Sebab atas perbuatan putranya, Mario Dandy yang menganiaya David, semua kegaduhan di publik terjadi.

“Saya saat ini tetap mendoakan untuk ananda David supaya anda David agar segera sembuh pulih kembali seperti sedia kala dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan Latumahina, kepada keluarga besar PBNU dan keluarga besar Banser GP Ansor juga Banser,” kata Rafael di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023).