Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (9/3/2023). Jokowi mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga tanggal 31 Maret 2023.

Jokowi menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan Tanah Air. Mulai dari, subsidi BBM, dana desa, bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan jalan.

“Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi bbm, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” tegas Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (9/3/2023).

Adapun kunjungan Jokowi ke KKP Solo adalah untuk mengecek secara langsung kegiatan penyampaian SPT tahun 2022 oleh masyarakat. Jokowi kaget ternyata masih banyak wajib pajak yang mengantre

“Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, _online_ dari rumah, ternyata memang WP (wajib pajak) ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar,” jelasnya.

Dia mengatakan sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT hingga tanggal 9 Maret 2023. Jokowi menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.

“Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” tutur Jokowi.

Dia mengaku telah melaporkan SPT melalui e-Filing pada Senin, 6 Maret 2023. Untuk itu, dia mengajak wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan.

“Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” ucap Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan, klub motor gede atau moge pegawai Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan agar dibubarkan. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dengan menyertakan Dirjen Pajak, Suryo Utomo …

Dua pejabat Kemenkeu ini viral di media sosial lantaran kekayaannya yang fantastis dan bergaya hidup mewah.

“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial, karena peristiwa di (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah,” kata Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Jokowi memahami betul jika masyarakat kecewa atas perilaku aparatur negara di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pasalnya pelayanan publik belum baik, namun justru pegawainya sibuk pamer harta, sehingga membuat masyarakat jengkel.

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus yang dilakukan pejabat Kementerian Keuangan atau pegawai pajak dengan kantor konsultan pajak.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggola mengatakan keterlibatan pegawai pajak dengan konsultan pajak dan wajib pajak sangat rentan. Wajib pajak berkepentingan membayar pajak seminimal mungkin.

“Ini kan resikonya orang pajak, dia kan berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin,” kata Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2023).

Dalam hal ini petugas pajak memiliki kepentingan atas nama negara memungut pajak semaksimal mungkin. Namun di sisi lain petugas pajak berpotensi disuap untuk membuat besaran kewajibannya berkurang.

“Muncul resiko ketika dia ketemu, bahwa yang ini mau sedikit banget, yang ini mau banget, nah resiko itu yang kita bilang,” kata dia.

Alur Korupsi

Makanya dalam penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap 280 perusahaan terafiliasi pegawai Kemenkeu, fokusnya pada alur korupsi. Bukan harta kekayaan para pegawai pajak yang masuk dalam daftar KPK.

“Resiko itu yang kita bilang kenapa kita cari bukan soal kekayaannya, kita cari korupsinya. Karena itu yang paling mungkin dari hubungan petugas pajak dan wajib pajak yang paling mungkin gratifikasi dan suap (korupsi),” kata dia.

Dia menjelaskan definisi penerimaan terkait jabatan dan wewenang pegawai pajak dalam menetapkan besaran kewajiban yang perlu dibayar wajib pajak.

“Kalau dia ada nerima dari yang wajib pajak, terkait wewenang dia, wewenang dia kan menetapkan, memeriksa itu yang kita cari,” kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro pekan depan. Pemanggilan berkaitan dengan klarifikasi ll harta kekayaannya yang mencapai Rp 14 miliar serta kepemilikan saham bersama dengan istri…

Liputan6.com, Jakarta – Pejabat pajak kian disorot usai terungkapnya harta fantastis milik mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sorotan tajam terhadap pejabat pajak juga dilakukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Sejumlah langkah pun dilakukan Mahfud Md terkait pejabat pajak yang belakangan ini terus menjadi sorotan. Salah satunya, ia melaporkan terkait adanya 69 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga melakukan pencucian uang.

Dia memaparkan, laporan tersebut telah diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk bisa ditindaklanjuti melalui Inspektorat Jendral Kemenkeu.

“Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai DJP yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang, dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” ujar Mahfud Md di Jakarta, ditulis, Rabu 8 Maret 2023.

Menurut dia, dari hasil analisis awal, 69 pegawai DJP ini dicurigai melakukan tindak pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh rekening masing-masing pegawai tersebut.

“Transaksinya kecil-kecil lah, Rp 10 juta-15 juta, tetapi bisa 50 kali. Nah ini kebetulan, mumpung Ibu (Sri Mulyani) lagi nangani itu, saya kasih,” ujar Mahfud Md yang juga sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, Mahfud mengungkap adanya transaksi mencurigakan di kalangan pejabat Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp300 triliun. Menurut dia, transaksi mencurigakan tersebut melibatkan 460 orang.

“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih, itu tidak kemajuan informasi. Sudah diakumulasi semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun. Tapi, sejak tahun 2009,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Berikut sederet hal yang diungkap Menko Polhukam Mahfud Md usai harta fantastis mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik, dihimpun Liputan6.com:

Rafael Alun Trisambodo dipecat sebagai ASN Direktorat Pajak, Kemenkeu, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara itu Menkopolhukam yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap temuan mengejutkan dana…

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami 280 perusahaan yang terafiliasi mendapatkan kucuran modal dari 134 pegawai Pajak Kementerian Keuangan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pendalaman perlu dilakukan dengan target kantor konsultan pajak.

“280 lagi diteliti mana yang perusahaan konsultan,” kata Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

Namun hal ini tidak bermakna perusahaan selain kantor konsultan pajak akan dibiarkan begitu saja. KPK akan tetap melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Mengingat risiko adanya tindak pidana seperti pencucian uang masih mungkin terjadi lewat jenis perusahaan apapun

“Tatap masih (didalami), kan risiko tetap ada,” kata dia.

Ada yang Punya Perusahaan Katering

Salah satunya ditemukan adanya perusahaan katering yang dimiliki istri pegawai pajak. Walaupun jenis perusahaannya berbeda tetapi tetap membuka luang adanya pencucian uang.

“Ini membuka peluang itu, kalau wajib pajak mau nego transfernya ke perusahaan catering aja. Nah di situ lah risikonya makin lebar,” kata Pahala.

Pahala menegaskan tidak ada larangan istri pegawai pajak memiliki bisnis lain. Namun modus seperti ini mungkin terjadi karena proses pelacakannya akan semakin meluas lagi.

“Bukan boleh, enggak boleh, tapi ngapain buka peluang yang risikonya makin lebar. Makin susah carinya,” ungkap dia.

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, tak ingin penindakan kasus korupsi saat ini hanya berpusat di lingkungan Kementerian Keuangan saja. Padahal, pejabat di instansi lain semisal Polri, contohnya Ferdy Sambo yang terkena vonis hukuman mati juga tak masuk akal.

Piter tak ingin gebrakan program pemberantasan korupsi hanya jadi angin lalu saja. Dia pun tak ingin kasus-kasus seperti itu dilazimi begitu saja oleh masyarakat.

“Budaya koruptif, menimbun kekayaan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kita sudah paham itu selama ini, tetapi menutup mata. Kita mudah kaget, dan mudah lupa,” ujar Piter kepada Liputan6.com, Kamis (9/3/2023).

Sebagai contoh, ia menyebut eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo yang kasusnya terlalu berpusat terhadap aksi pembunuhan. Padahal, asal usul kekayaannya pun dipertanyakan.

“Kasus petinggi Polri yang baru lalu sebenarnya sudah menunjukkan fenomena kekayaan yang tidak masuk akal. Tetapi masyarakat tidak melihat fenomena itu karena tertutup kasus pembunuhannya,” sebut dia.

“Yang terakhir (Rafael Alun Trisambodo dan anaknya), masyarakat justru seperti mengabaikan kasus penganiayaan, justru lebih fokus kepada fenomena pamer kekayaan, yang kemudian mengundang kecurigaan asal usul kekayaan. Padahal, kedua kasus memiliki nuansa yang sama, kekayaan yang patut dipertanyakan,” bebernya.

Belum Laporkan Harta Kekayaan

Sebagai catatan, Ferdy Sambo sejauh ini belum melaporkan harta kekayaannya di situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan, LHKPN Ferdy Sambo 2021 belum lengkap. Selain tahun itu, LHKPN Ferdy Sambo juga tidak tercantum di situs KPK.

Oleh karenanya, Piter meminta kesungguhan program pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat tentatif. Sebab, ia mencium adanya pejabat negara di instansi lain yang harta kekayaannya tidak jelas, termasuk TNI/Polri.

“Investigasi ini tidak hanya sekarang, tidak hanya di Kemenkeu, tetapi juga semua pejabat negara, termasuk Polri dan TNI. Mereka memiliki kekayaan yang patut dipertanyakan, tidak hanya ASN di Kemenkeu,” ungkapnya.

Mengomentari kasus pamer kekayaan yang tengah ramai disorot, Presiden Jokowi meminta para Menteri serta kepala lembaga untuk mengawasi bawahan-bawahan mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus modus penerimaan suap dan gratifikasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melalui perusahaan konsultan pajak. Modusnya yakni kepemilikan saham di perusahaan konsultan pajak.

Sejauh ini, lembaga antirasuah telah mengantongi data dan informasi sekitar 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN). Saat ini KPK sedang mendalami hal tersebut.

“Khusus data ini, kita dalami 280 perusahaan. Ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Pahala menyebut, hal ini ditelisik KPK lantaran kepemilikan saham pada perusahaan konsultan pajak rentan dengan konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pegawai pajak.

“Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak, itu yang kita dalami. Jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita. Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini, sambil kita lihat juga bagaimana profil dan kekayaannya,” kata Pahala.

Namun, Pahala saat ini belum mau mengungkap detail ratusan perusahaan dan pegawai pajak tersebut. Jika dilihat dari namanya, kata Pahala, perusahaan ini berasal dari berbagai jenis unsur.

“Yang berisiko kalau perusahaan itu konsultan pajak atau konsultan. Bukan berarti yang lain enggak berisiko, berisiko juga, tapi ini yang paling tinggi risikonya,” kata Pahala.

Pahala kemudian menjelaskan, “kira-kira jalannya begini, apa sih risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan. Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak? Karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu.”

Pemerintah siap memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN Nusantara diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

“Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk nilai penanaman modal paling sedikit Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah),” sebagaimana dikutip dari salinan PP nomor 12 Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.

Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud merupakan penanaman modal di bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara yang meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya.

Untuk penanaman modal dalam infrastruktur dan layanan umum yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak meliputi pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru danterbarukan, pembangunan dan pengoperasian jalan tol, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, pembangunan dan pengoperasian bandar udara.

Infrastruktur

Kemudian pembangunan dan penyediaan air bersih, pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan, pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota.

Kemudian, pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran, pembangunan dan pengelolaan air limbah, pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah, pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (industrial and science park).

Lalu pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat, penyediaan transportasi umum, pembangunan dan pengoperasian terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang, dan pembangunan dan pengoperasian stadion/sarana olahraga.

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyerahkan daftar 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut 2 di antaranya merupakan kantor konsultan pajak.

“Sekarang sudah ada dua (kantor pajak), tapi namanya lupa,” kata Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2023).

Pahala mengatakan pihaknya masih menelusuri 278 perusahaan lainnya. KPK menargetkan kantor konsultan pajak dari perusahaan terafiliasi pegawai pajak.

“Yang kita cari yang konsultan pajak karena itu yang pasti berkaitan, itu yang kita cari, ” kata Pahala.

Peluang Suap

Dia menjelaskan, kepemilikan saham pegawai pajak di kantor konsultan pajak sangat beresiko. Sebab bisa membuka peluang adanya transaksi suap atau korupsi.

“Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak? Karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu,” kata Pahala.

“Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan,” sambungnya.

Sebenarnya, tidak ada larangan bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) memiliki saham di sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Namun dalam PP tersebut hanya menyebutkan tidak dijelaskan secar pasti bentuk larangannya.

“PP berikutnya tidak jelas ngaturnya hanya bilang agar memiliki kegiatan yang etis, etisnya apa gak jelas,” kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro pekan depan. Pemanggilan berkaitan dengan klarifikasi ll harta kekayaannya yang mencapai Rp 14 miliar serta kepemilikan saham bersama dengan istri…

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus modus penerimaan suap dan gratifikasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melalui perusahaan konsultan pajak. Modusnya yakni kepemilikan saham di perusahaan konsultan pajak.

Sejauh ini, lembaga antirasuah telah mengantongi data dan informasi sekitar 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN). Saat ini KPK sedang mendalami hal tersebut.

“Khusus data ini, kita dalami 280 perusahaan. Ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).

Pahala menyebut, hal ini ditelisik KPK lantaran kepemilikan saham pada perusahaan konsultan pajak rentan dengan konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pegawai pajak.

“Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak, itu yang kita dalami. Jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita. Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini, sambil kita lihat juga bagaimana profil dan kekayaannya,” kata Pahala.

Namun, Pahala saat ini belum mau mengungkap detail ratusan perusahaan dan pegawai pajak tersebut. Jika dilihat dari namanya, kata Pahala, perusahaan ini berasal dari berbagai jenis unsur.

“Yang berisiko kalau perusahaan itu konsultan pajak atau konsultan. Bukan berarti yang lain enggak berisiko, berisiko juga, tapi ini yang paling tinggi risikonya,” kata Pahala.

Pahala kemudian menjelaskan, “kira-kira jalannya begini, apa sih risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya, dia menerima sesuatu dengan wewenangnya, kan dia punya wewenang dan jabatan. Kenapa kita bilang berisiko konsultan pajak? Karena dengan wewenangnya dia bisa menerima sesuatu.”