Posts in category: berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp300 triliun merupakan transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dia  pun menepis narasi yang mengatakan bahwa transaksi tersebut merupakan tindak pidana korupsi. “Tidak benar yang berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi Rp 300 triliun, bukan korupsi, tapi TPPU,” ujar Mahfud di kantornya, Jumat (10/3).

Nilai transaksi yang berkaitan tindak pidana pencucian uang (TPPU) umumnya lebih besar dibanding tindak pidana korupsinya.

Sebagai contoh, ujar Mahfud, seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai Rp 10 miliar, kemudian orang tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan keluarga dan rekan-rekan, dengan nilai yang lebih besar.

“Bukan korupsi tapi pencucian uang , ini lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara apalagi diambil dari uang pajak,” kata dia.

Dari nilai uang uang dikorupsi, Kementerian Keuangan telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 7,08 triliun. Jumlah tersebut berasal dari kasus-kasus yang masih berproses hingga sudah divonis pengadilan.

“Kalau dikaitkan dengan korupsi itu yang dilakukan oleh kemenkeu sudah berhasil mengembalikan Rp7,08 triliun dari korupsi dari kasus-kasus itu,” katanya.

Mahfud kemudian mengusulkan, saat ada permintaan ke kementerian untuk diselidiki soal TPPU terhadap pegawainya maka langsung saja diteruskan ke aparat penegak hukum (APH) seperti KPK, Kejaksaan dan Polri.

“Saya berpikir kalau sebulan tidak ada ada perkembangan, saya ambil saya pindah karena saling ngambil sendiri tidak bisa, begitu mssuk satu diolah sendiri tidak jalan tidak boleh pindah ke aparat lain itu salah satu penyebab macet,” jelas dia.

Meski begitu tidak menutup kemungkinan, saat sudah ditangani oleh aparat namun belum ada perkembangan maka akan dipindah ke aparati lain. Contoh, saat ditangani kejaksaan belum ada progres maka dapat diambil alih KPK.

“Nanti akan kita panggil sekian lama tidak ada perkembangan? Pindah dari misal Kejaksaan ke KPK, berdasarkan kesepakatan antar pimpiman kalau menunggu undan-undang dibuat kita kesulitan lagi menyelesaikannya,” dia menutup.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md merasa geram saat tahu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo jumlahnya mencapai setengan triliun. 

Mahfud Md lalu meminta PPATK melakukan penelisikan lebih jauh. Hasilnya, ditemukan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dari 647 orang pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada medio 2009-2023.

Penelisikan Mahfud tidak sampai di situ. Dugaan terkait pidana pencucian uang ini makin diperkuat dengan sampling yang dilakukan terhadap 7 orang dari 197 kasus yang dilaporkan berunsur TPPU. Hasilnya, terdapat angka Rp60 triliun hanya dari 7 kasus.

“Dari 7 kasus itu TPPU-nya sudah dihitung Rp 60 T dari 7 kasus TPPU,” kata Mahfud Md saat jumpa pers di kantornya, Jumat (10/3/2023).

Mahfud menjelaskan, selama ini pelanggar money laundering belum terlalu dikonstruksi dengan kasus pencucian uang meski beleid yang mengaturnya ada yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Hanya segelintir dari mereka yang dijerat dengan aturan tersebut.

“Hanya 1, 2, 3 lah orang dihukum karena TPPU, padahal itu (angka) jauh lebih besar dari korupsi,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud kemudian mengusulkan, saat ada permintaan ke kementerian untuk diselidiki soal TPPU terhadap pegawainya, maka langsung saja diteruskan ke aparat penegak hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri.

“Saya berpikir kalau sebulan tidak ada perkembangan, saya ambil saya pindah karena saling ngambil sendiri tidak bisa, begitu masuk satu diolah sendiri tidak jalan tidak boleh pindah ke aparat lain itu salah satu penyebab macet,” jelas dia.

Rafael Alun Trisambodo dipecat sebagai ASN Direktorat Pajak, Kemenkeu, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara itu Menkopolhukam yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap temuan mengejutkan dana…

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan mendapat pukulan telak setelah beberapa pegawai pajak diketahui memiliki harta yang dinilai tidak wajar. Publik merespons isu tersebut dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menolak gerakan boikot bayar pajak. Untuk menghentikan gerakan itu, menurut dia, Kementerian Keuangan harus serius melakukan pembenahan internal terutama di Direktorat Jenderal Pajak.

“Kemenkeu mesti menuntaskan reformasi perpajakan. Ini peristiwa gempa bumi dahsyat yang dialami Kementerian Keuangan, khususnya kepemimpinan Sri Mulyani selama delapan tahun,” kata Kamrussamad, Jumat (10/3/2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak sebenarnya sudah meningkat. Terbukti, tax ratio 2022 melampaui target. Hingga akhir Desember 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6% dari target sebesar Rp 1.485 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 34,3% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

Kamrussamad menegaskan, institusi perpajakan dan petugas pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak. “Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional,” ujar Kamrussamad.

Rafael Alun Trisambodo dipecat sebagai ASN Direktorat Pajak, Kemenkeu, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara itu Menkopolhukam yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap temuan mengejutkan dana…

Lebih lanjut Ruston mengungkapkan, sesuai dengan salah satu butir MoU IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra sangat berharap, bisa mewujudkan dan melaksanakan secara konsisten pertemuan forum komunikasi untuk mengoordinasi, serta mengevaluasi dan menyamakan persepsi dalam implementasi ketentuan perundang-undangan peraturan perpajakan dan peraturan terkait.

Menurut Ruston, Hal tersebut sangat penting agar IKPI dapat memberikan kepastian kepada masyarakat wajib pajak. “Jadi, kami berharap bisa terus membantu pemerintah dalam mencerahkan wajib, salah satunya mensosialisasikan peraturan perpajakan yang terkesan bersifat ambigu dan multi tafsir,” katanya.

Selain itu, tidak lupa juga dia menyampaikan kepada seluruh Cabang IKPI di berbagai daerah untuk selalu proaktif melakukan sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak.

“Tentu saya selaku ketua umum, mengharapkan semua Pengda/Pengcab IKPI tanpa terkecuali ikut berperan aktif menyosialisasikan setiap peraturan-peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan pemerintah,” ujarnya.

Era elektrifikasi diyakini akan semakin bergerak masif tahun ini. Berbagai pabrikan siap untuk meluncurkan beragam model ramah lingkungan, termasuk mobil dengan baterai murni alias battery electric vehicle (BEV).

Dengan begitu, diperlukan infrastruktur pengisian daya yang lebih banyak, dan tersebar di Indonesia.

Melihat hal tersebut, Shell Indonesia secara resmi meluncurkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik umum (SPKLU), Shell Recharge di pusat perbelanjaan Pacific Place. Faslitas pengisian baterai ini, menjadi SPKLU Shell pertama yang hadir di luar lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Berlokasi di area self-service valet lantai P2 Lot J13-J16, Mal Pacific Place, Shell menghadirkan tiga fasilitas pengisian daya Shell Recharge dengan enam titik pengisian yang dapat mengisi daya kendaraan listrik hingga 11 kW dalam waktu 1 jam.

SPKLU Shell Recharge kompatibel dan dapat digunakan untuk sebagian besar mobil listrik di Indonesia dan telah memenuhi standar keselamatan internasional.

Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia, Dian Kusumadewi, mengatakan, hadirnya Shell Recharge di Mal Pacific Place merupakan wujud upaya kami dalam merespon perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

“Kami gembira dapat bekerja sama dengan Mal Pacific Place untuk membawa Shell Recharge lebih dekat ke pelanggan di destinasi tujuan dan tempat berkegiatan seperti Mal Pacific Place,” ujar Dian.

Lanjut Dian, penambahan jaringan Shell Recharge di Indonesia, merupakan bentuk dukungan Shell terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih.

“Hal ini juga sejalan dengan strategi Powering Progress yang dicanangkan Shell secara global untuk bertransformasi menjadi bisnis energi dengan net-zero emission pada 2050,” tambah Dian. 

Dia juga meminta kepada jajaran Pemkot Tangerang untuk membuat rumusan peraturan yang bisa membuat masyarakat senantiasa taat membayar pajak yang juga merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Hasil pembangunannya juga harus optimal, agar masyarakat juga puas dengan hasil dari pajak yang mereka bayarkan,” ucap Arief.

Perubahan peraturan daerah tersebut diharapkan juga bisa memacu peningkatan investasi di Kota Tangerang, terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Peraturan yang baru nnati harus bisa mendorong kemudahan berusaha di Kota Tangerang,” katanya. 

Liputan6.com, Jakarta Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo ternyata memiliki Safe Deposite Box salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Safe Deposite Box milik Rafael Alun Trisambodo ini disebut memiliki nilai yang fantastis dalam bentuk mata uang asing. Hal tersebut diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. 

“Iya sangat besar. Mata uang asing,” ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

PPATK pun menduga uang miliaran dalam Safe Deposite Box milik Rafael Alun yang merupakan ayah dari Mario Dandy tersebut merupakan hasil suap.

“Dugaan hasil suap,” lanjut Ivan.

Namun Ivan masih belum bersedia merinci nominal uang tersebut. Ivan juga mengaku belum melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum lantaran masih diproses di PPATK.

“Masih dalam proses di PPATK,” tutur dia.

Dia menegaskan akan memblokir uang milik Rafael Alun Trisambodo di deposite safe box bank BUMN tersebut. Sebab, disinyalir uang yang disimpan Rafael Alun di deposit safe box itu mencapai miliaran rupiah.

“(Akan kami) blokir,” tegas Ivan.

Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Sebelumnya, PPATK juga membocorkan laporan Rp 300 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka super besar itu terkuak berkat laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. 

Ivan membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan, transaksi janggal sebesar Rp 300 triliun ini didapat dari hasil temuan sejak 2009 silam.  

“Itu terkait data yang sudah kami sampaikan, hampir 200 Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada Kemenkeu sejak 2009-2023. Karena terkait internal Kemenkeu,” ujar Ivan kepada Liputan6.com.

Namun, PPATK masih belum bisa merincikan hasil temuan transaksi mencurigakan tersebut lebih lanjut, termasuk jumlah rekening yang terlibat di dalamnya. “Tidak bisa kami sampaikan,” ucapnya singkat.

Eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo kembali menyita perhatian. Fakta lainnya dari kasus ini juga mulai terungkap

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis sore (9/3).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengecek secara langsung kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 oleh masyarakat.

Presiden mengungkapkan, ia terkejut melihat banyaknya antrian Wajib Pajak yang hendak melakukan pengisian SPT di Kantor Pajak, meski kini pelaporan tersebut bisa diproses secara online.

“Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, online dari rumah, ternyata memang WP—wajib pajak—ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (10/3/2023).

Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungan tersebut, juga Sekretaris Kabinet Pramono Agung dan Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa.

Jokowi mengungkapkan bahwa hingga 9 Maret 2023, sudah ada sebanyak 6,6 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT.

Pelapor SPT Pajak Naik

Angka tersebut menandai peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.

“Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” pungkasnya.

“Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” ungkap Jokowi.

Presiden pun mengimbau agar seluruh wajib pajak segera menyampaikan pelaporan SPT Pajak hingga tanggal 31 Maret 2023.

Jokowi menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan Tanah Air.

“Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” tegasnya.

Tutorial Pajak Lewat E-Filing, Lapor SPT Pajak Bisa Dari Mana Saja

Liputan6.com, Jakarta Netizen kembali menyoroti pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, yakni Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Bahkan anaknya yakni AY diduga memiliki hidup glamour dan mengikuti program Kelas Khusus Internasional (KKI).

Ketua Program Kelas Khusus Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni mengatakan, AY merupakan mahasiswa UI yang mengikuti double degree KKI jurusan manajemen. Saat ini, AY menjalani studi di Melbourne University.

“Insya Allah akhir semester ini lulus karena memang program KKI itu kan, dua tahun di Indonesia, UI, dan dua tahun di luar negeri, yaitu di universitas mitra kami,” ujar Isfandiarni, kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Isfandiarni menjelaskan, saat ini AY sedang menjalani kuliah semester delapan di Melbourne. AY apabila dinyatakan lulus maka akan mendapatkan dua gelar yang berasal dari dua kampus tersebut.

“Kalau akademik yang pasti dia IPK nya tinggi, mahasiswi ini kalau lancar mungkin bisa dapat predikat cumlaude,” jelas Isfandiarni.

Diketahui, AY saat akan berangkat mengikuti KKI di Melbourne, memiliki nilai IPK dari Universitas Indonesia mencapai 3,36. AY diketahui bertolak ke dari Universitas Indonesia ke Melbourne University pada Juli 2021.

“Dia berangkat Juli 2021, jadi sekarang dia disana sudah semester terakhir,” ucap Isfandiarni.

Persyaratan mengikuti KKI di University of Melbourne memiliki IPK minimal 3,2. Untuk mengikuti program KKI biaya uang pangkal sebesar Rp38 juta dan uang semester Rp30 juta.

“Jadi kalau di KKI dari awal memang kelas internasional, syaratnya minimum toefl 5,5, kemudian ujian masuk pakai Bahasa Inggris, memang dari awal melibatkan persyaratan internasional,” tegas Isfandiarni.

Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, kedapatan memiliki satu rumah gedongan yang diduga berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.