Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tahun 2022 merupakan masa yang diselimuti penuh dengan ketidakpastian. Namun dalam waktu yang bersamaan, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang mampu mendongkrak ekonomi nasional.

Hal ini tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Beberapa sektor yang semula tumbang dihantam pandemi mulai menunjukkan kebangkitannya.

“Pajak daerah, restoran, hotel, perkiran ini naiknya engga 11 persen atau 12 persen tapi 60 pesen dan 120 persen,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (9/1).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan sektor-sektor tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta saja, melainkan di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi di setiap pulau menunjukan peningkatan. Hanya di Pulau Sumatera yang tingat pertumbuhan ekonominya sekitar 4 persen.

“Ini bukan hanya di Jakarta tapi hampir di semua daerah,” ungkapnya.

Selama tahun 2022, bendahara negara ini menilai tingkat konsumsi masyarakat sudah kembali pulih. Terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang sudah turun ke level 9,5 persen dari sebelumnya di atas 10 persen.

“Artinya kelompok menengah ini sudah mulai melakukan konsumsi dan ini mendukung ekonomi kita,” kata dia.

Pertumbuhan kredit di perbankan juga mengalami peningkatan. Termasuk pertumbuhan investasi yang udah di level 6 persen. Termasuk juga kinerja ekspor yang selama 31 bulan mengalami surplus.

“Kredit gross ini mudah-mudahan bisa tumbuh 2 digit dan bertahan,” kata dia.

Begitu juga dengan pasar saham yang pada akhir tahun 2022 ditutup dengan tumbuh di atas 4 persen. Kondisi Indonesia dinilai jauh lebih baik dari pasar saham di Amerika Serikat yang kehilangan valuasi USD 30 triliun selama tahun 2022.

“Jadi itu yang saya sebut kan 2022 was not ordinary time,” kata dia.

Modal fundamental ekonomi di tahun 2022 ini, menjadikan Indonesia bisa tumbuh optimis dan gagah di tahun 2023.

Liputan6.com, Jakarta – Pihak berwenang di Rumania telah melakukan lebih dari selusin penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga menyembunyikan pendapatan dari operasi cryptocurrency.

Melansir Bitcoin, Minggu (8/1/2023), pencarian dilakukan pada akhir 2022 setelah penyelidikan sebelumnya yang menetapkan pedagang kripto telah gagal melaporkan aset digital yang nilainya melebihi USD 50 juta atau sekitar Rp 781,30 miliar (asumsi kurs Rp 15.626 per dolar AS)

Polisi dan petugas pajak di Rumania telah melakukan 17 penggerebekan pada musim gugur tahun lalu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap orang-orang yang dituduh menghindari pajak dengan menyembunyikan keuntungan dari transaksi dengan mata uang kripto, menurut media lokal.

Kemudian, alamat dicari di ibu kota Bukares serta kabupaten Dâmbovița, Ilfov dan Olt, menurut Cristian Roman, mitra di firma hukum Iordăchescu & Asociații, yang berbagi informasi dengan Jurnal Rumania.

Pengacara merujuk pada data yang diberikan oleh polisi Rumania. Otoritas penegak hukum di negara UE menuduh bahwa, antara 2019 dan 2022, 19 individu yang ditargetkan membentuk atau bergabung dengan kelompok kejahatan terorganisir untuk tujuan penghindaran pajak.

Penghasilan kena pajak, yang mereka coba sembunyikan, diperoleh dari transaksi dengan mata uang digital, klaim penyelidik. Menurut perkiraan awal, kegiatan mereka telah mengakibatkan kerugian anggaran negara sebesar 3 juta lei Rumania (hampir USD 650.000).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan, baru di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik.

Bendahara negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2022 saja mampu tembus 5,7 persen. Bahkan penerimaan pajak pada kuartal IV-2022 tumbuh 31 persen, penerimaan bea cukai 18 persen.

“Ekonomi kita tuh gimana anda gak merasa senang, 5,7 persen di kuartal 3, kuartal keempat ini memang penerimaan pajak kita pertumbuhannya 31 persen, penerimaan bea cukai 18 persen, PNBP kita di atas 30 persen tembus semuanya terbaik dalam mungkin 20 tahun, saya menjadi menteri keuangan, PNBP kita gak pernah tembus diatas Rp 520 triliun,” kata Menkeu dalam acara Apresiasi Media Nagara Dana Rakca 2022, Sabtu (7/1/2023).

Sebelumnya, Menkeu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak Indonesia sepanjang 2022 tembus Rp 1.716,8 triliun. Angka ini menunjukkan 115,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.485 triliun.

Menkeu juga menyebut kalau besaran perolehan pajak meningkat sekitar 34,3 persen dari tahun sebesar Rp 1.278,6 triliun. Bahkan pertumbuhan ini diklaim terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia harus waspada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Ini it’s about ekonomi kita, jadi aku tidak boleh mengatakan ceritanya jelek banget, kalau cuman mengatakan itu pada knowing di sana ini awan sudah mulai muncul. Sama kayak kita G20, di GWK semua menteri lihat awan jangan sampai hujan. Artinya, kita juga mengatakan kita hidup dengan melihat berbagai fenomena global,” ungkapnya.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melakukan menyesuaikan tax bracket dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dalam tax bracket ini, terdapat lapisan kelima yang merupakan golongan baru untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar per tahun yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 35 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa tax bracket  PPh orang pribadi sebesar 35 persen dalam UU HPP menjadi terobosan penting untuk menjaring pajak orang super kaya.

DJP melaporkan menurut data 2022, sedikitnya ada 1.119 wajib pajak yang tergolong super kaya atau High Net Worth Individual (HNWI) di Indonesia. Adapun penghasilan orang-orang super kaya itu di atas Rp 5 miliar per tahun.

DJP menerangkan barisan orang super kaya itu dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) tertinggi sebesar 35 persen. Adapun lapisan tarif PPh itu tertuang dalam Pasal 17 UU No.7/2021 atau UU HPP.

“Dalam UU sebelumnya [sebelum UU HPP], orang super kaya di Indonesia menanggung beban pajak sama dengan mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta setahun, yaitu dikenakan tarif pajak 30 persen saja,” ungkap DJP melalui Twitter resminya @DitjenPajakRI, dikutip dari Belasting.id, Jumat (6/1/2023).

DJP menilai kenaikan tarif pajak orang kaya bukan jalan yang instan. DJP meyakini tambahan tarif PPh tersebut dapat meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan.

Liputan6.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) berhasil meraih sukses ganda di awal 2023. Sukses pertama adalah capaian target penerimaan pajak sebesar 112,33  persen atau senilai Rp 49,98 triliun. Sukses kedua adalah predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kanwil DJP Jatim I P.M. John L. Hutagaol menjelaskan, konsistensi melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan.

“Hal yang tak kalah penting adalah keterlibatan semua pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan semangat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sama, ungkap John dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).

Target Rp 44,49 triliun yang diamanatkan 2022, Kanwil DJP Jatim I mencatat pertumbuhan netto 11,56 persen dan penerimaan netto 112,33% persen Pencapaian ini didukung dan dihasilkan dari kerja keras 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 11 KPP Pratama di Kota Surabaya.

Lebih lanjut Kepala Kanwil DJP Jatim I menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi serta dukungan para stakeholder lainnya.

Liputan6.com, Jakarta Pendapatan negara meningkat seiring kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen per 1 April 2022. Sepanjang tahun lalu, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 60,67 triliun dari PPN 11%.

“Kita juga lihat kenaikan dari PPN kita sebesar 1 persen dari 10 persen ke 1 persen memberikan juga penguatan dari penerimaan pajak yang kembali lagi nanti akan memperkuat perekonomian kita,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (4/1/2022).

Berdasarakan data Kementerian Keuangan, kenaikan penerimaan PPN terjadi sejak bulan Mei. Bila pengumpulan PPN di bulan April hanya Rp1,96 triliun, maka PPN yang dikumpulkan bulan Mei naik menjadi Rp5,74 triliun.

Kenaikan PPN terus berlanjut hingga bulan Agustus 2022. Secara berturut-turut dana yang dikumpulkan yakni Rp6,81 triliun di bulan Juni), Rp7,15 triliun di bulan Juli dan Rp 7,28 triliun di bulan Agustus.

Penerimaan pajak di bulan September mengalami penurunan. Hanya mampu mengumpulkan Rp6,87 triliun. Sebagai informasi, di bulan September terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Penerimaan PPN di bulan Oktober kembali naik menjadi Rpp7,62 triliun. Kemudian di bulan November sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi Rp7,57 triliun.

Bulan Desember menjadi puncak penerimaan negara dari PPN tertinggi. Nilainya mencapai Rp9,77 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mengatakan tingginya PPN yang dikumpulkan menunjukan kondisi ekonomi semakin baik. Meskipun PPN-nya naik menjadi 11 persen namun tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

“Ini menggambarkan kegiatan ekonomi naik dan ada kenaikan tarif tambahan 1 persen (tidak mengganggu konsumsi masyarakat),” kata Sri Mulyani pada 23 Oktober 2022 lalu.

Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Kenaikan tarif PPN 1 persen mulai berlaku 1 April 2022. Masih dalam UU yang sama, di tahun 2025 mendatang, PPN akan kembali naik menjadi 12 persen.

Pemerintah tidak menunda pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Tarif PPN 11 persen tetap diberlakukan mulai Jumat (1/4/2022) mendatang.

Volume perdagangan cryptocurrency di seluruh dunia telah menurun secara signifikan sejak awal tahun. Misalnya, pada 2 Januari 2022, volume perdagangan global untuk periode 24 jam adalah sekitar USD 70,48 miliar, menurut statistik yang diarsipkan coingecko.

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (3/1/2023), hingga akhir Desember 2022, volume perdagangan kripto di seluruh dunia telah berkurang 67,43 persen menjadi USD 22,95 miliar.

Volume perdagangan mata uang kripto telah menurun sejak Januari 2022, dengan lonjakan bulanan pada Mei, September, dan November 2022. Saat ini, sekitar 71,63 persen dari semua perdagangan dipasangkan dengan stablecoin.

Semua stablecoin mewakili USD 16,44 miliar dalam volume perdagangan, tether (USDT) memimpin dengan USD 12,45 miliar, yang setara dengan 71,63 persen dari volumer perdagangan pada 1 Januari 2023.

Lonjakan November terjadi di tengah kekacauan seputar kebangkrutan FTX, dan ada volume perdagangan harian yang jauh lebih tinggi pada saat itu. Data dari volume pertukaran kripto The Block menunjukkan Oktober 2022 memiliki volume USD 543,67 miliar, sementara November 2022 mengalami peningkatan sekitar 23,79 persen menjadi USD 673,01 miliar.

Volume perdagangan mata uang kripto global terakhir kali serendah ini adalah dua tahun lalu pada Desember 2020.

Di satu sisi, volume perdagangan yang rendah sering dilihat sebagai tanda kurangnya minat pada pasar kripto, yang berpotensi menunjukkan nilai yang lebih rendah.

Di sisi lain, volume perdagangan yang rendah terkadang dapat diartikan sebagai tanda bullish untuk ekonomi mata uang kripto, karena mungkin menunjukkan tekanan jual yang terbatas.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pemerintah berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2022 sebesar Rp588,3 triiun.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp29,6 triliun berasal dari 5 layanan utama PNPB kementerian/lembaga. Mereka adalah Kepolisian RI (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Kesehatan.

“Kinerja yang baik kalau kita lihat beberapa K/L yang mengelola PNBP sangat menonjol,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Sepanjang tahun 2022, Polri menyumbang PNBP sebesar Rp9,4 triliun. Sumbernya berasal dari layanan Polri yaitu penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB.

Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut lebih tinggi dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp8,8 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja positif ini merupakan dampak kenaikan dari penjualan bermotor roda dua dan empat pada tahun lalu.

Kementerian Perhubungan menyumbang PNBP sebesar Rp7,3 triliun tahun ini. Meningkat dari sumbangannya tahun 2021 sebesar Rp6,7 triliun dan Rp6,5 triliun di tahun 2020.

Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, belum terlihat lonjakan penumpang di Bandara Internasional Juanda, bahkan kondisinya cenderung sepi. Hal itu berbeda dengan suasana di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.

Liputan6.com, Jakarta – Peraturan terkait kendaraan jadi bodong karena menunggak pajak 5 + 2 tahun akan segera diterapkan oleh pihak kepolisian. Rencananya, ketentuan penghapusan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pemilik mobil atau sepeda motor yang tidak taat pajak ini akan berlaku tahun ini.

Aturan terkait penghapusan data kendaraan bermotor ini, sejatinya sudah terbit sejak 2009. Ketentuan yang tercantum, adalah pemilik yang tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan STNK dan membiarkan mati selama dua tahun datanya akan dihapus dari kepolisian.

Apabila data mobil atau motor itu terhapus, maka pemilik tidak bisa mendaftarkannya kembali dan akan dianggap ilegal atau bodong. Polisi dapat menyita kendaraan bodong itu apabila kedapatan masih berkendara di jalanan.

“Jadi STNK setelah mati lima tahun, dan dua tahun lagi tidak bayar pajak. Itu yang otomatis terhapus,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus beberapa waktu lalu, seperti disitat dari laman resmi NTMC Polri, ditulis Selasa (3/1/2022).

Aturan soal penghapusan data kendaraan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 74 Ayat 3 menyatakan “Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.

Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yakni dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian.

Penghapusan data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat dan kedua pemilik tidak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Pada Pasal 85 dijelaskan sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan tiga kali peringatan.

Apabila tidak ditanggapi, maka penghapusan registrasi dilakukan. Surat peringatan pertama akan dikirim langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan. Kemudian, surat kedua selama satu bulan, baru kemudian surat ketiga satu bulan.

“Berarti bulan ke enamnya sudah secara otomatis terhapus,” jelas dia.