Posts in category: berita

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pemberlakuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tidak menimbulkan potensi pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menegaskan TER PPh Pasal 21 ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

“Yang harus saya sampaikan terkait Tarif Efektif Rata-rata (TER) itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru dan tidak ada tambahan beban baru, ini hanyalah semata-mata kemudahan yang diberikan Pemerintah dalam menghitung PPh pasal 21,” kata Dwi dalam media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin (8/1/2024).

Diketahui, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Pph21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Peraturan ini ditetapkan pada 27 Desember 2023 dan mulai di sosialisasikan secara resmi pada tanggal 29 Desember 2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024.

“Ini sudah ada dulu (TER), cuman karena dikeluarkannya sekarang jadi seolah-olah ada penambahan beban baru dan pajak baru, TER ini istilah yang biasa kita gunakan untuk menghitung PPh 21,” jelasnya.

Dalam paparannya, Dwi menjelaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan TER hanya dilakukan pada masa pajak Januari hingga November. Maka pada Desember, PPh Pasal 21 dihitung ulang menggunakan tarif pasal 17 ayat 1.

Misal sebegai contoh, Tuan ‘A’ bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji Rp 10.000.000 per bulan, serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan. Tuan ‘A’ menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Maka penghitungan dengan TER, yakni Januari – November : 2 persen x Rp 10.000.000 = Rp 200.000 per bulan. Kemudian, untuk Desember Rp 2.175.000 (PPh setahun) – (11x Rp 200.000)= Rp 515.000 pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak.

Dia bahkan sempat meneriakkan nada selebrasi Cristiano Ronaldo yang digunakan Mario Dandy saat menganiaya anaknya, yakni ucapan ‘Siu’. “Siuuu,” teriak Jonathan saat hakim membacakan vonis 12 tahun penjara Mario Dandy di PN Jaksel, Kamis , 7 September 2023.

Kasus yang sempat menghebohkan publik ini pun lantas menyeret Rafael Alun yang kedapatan memiliki harta tak wajar dan bergaya hidup mewah. Selain dijatuhi hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp500 juta, Rafael Alun juga dikenakan biaya pengganti atas perkaranya sebesar Rp10 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti Rp 10.079.095.519 (Rp 10 miliar),” kata Ketua Hakim. Adapun harta benda Rafael dinyatakan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Sebelumnya, dalam tuntutan Jaksa, Rafael dituntut 14 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum pada KPK meminta majelis hakim menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

Jaksa menilai Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Liputan6.com, Jakarta – Hanum Mega, beauty vlogger dan selebgram, baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik lantaran memamerkan uang gepokan pecahan Rp 50.000 yang diduga ratusan juta di akun sosial medianya. Bahkan, media sosial TikTok Hanum Mega turut dikomentari oleh akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menanggapi hal tersebut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, mengaku tidak bisa berkomentar lebih detil mengenai Hanum Mega. Lantaran pihaknya harus menjaga kerahasiaan wajib pajak.

“Kalau pun misalnya ada tindak lanjut kami harus menjaga bahwa itu adalah bagian dari menjaga kerahasiaan wajib pajak. Kami tidak bisa bicara detail karena itu adalah tugas DJP untuk menjaga kerahasiaan,” kata Dwi usai media briefing Update Kebijakan Perpajakan Terkini, di Kantor DJP, Senin (8/1/2024).

Meski demikian, Dwi menjelaskan, secara umum jika wajib pajak memiliki tambahan kemampuan ekonomi maka akan dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan secara self assessment. Dimana wajib pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya.

“Jadi, siapapun WNI yang memiliki tambahan kemampuan sebaiknya melaporkan sendiri. Pajaknya dihitung sendiri, dilaporkan sendiri sesuai self assessment tidak hanya terbatas situ, tambahan harta, kita lihat sudah dilaporkan belum kalau belum kita imbau misalnya untuk melapor,” jelas Dwi.

Sebagai informasi, sebagai seorang selebgram dengan 3,4 juta pengikut di Instagram, ia juga memiliki sejumlah bisnis, khususnya dalam industri kecantikan.

Dengan popularitasnya yang terus berkembang, Hanum Mega terus menjelajahi berbagai peluang bisnis, termasuk peluncuran parfum dan kepemilikan bisnis skincare serta salon, yang semuanya menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Itulsh sumber kekayaan Hanum Mega.

Pemerintah mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp16,9 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp6,76 triliun setoran tahun 2023.

BACA JUGA:Menteri Anas Siapkan Portal Nasional Pelayanan Publik, Bayar Pajak Bisa OnlineDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, mengatakan, Pemerintah tidak melakukan penunjukan pemungut PPN PMSE baru selama bulan Desember 2023.

“Untuk pemungut PPN PMSE, jumlahnya tidak bertambah dibandingkan bulan lalu yaitu sebanyak 163 pemungut. Pada Desember 2023 ini, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte. Ltd.,” kata Dwi, dalam keterangan resmi DJP, Jumat (5/1/2024).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Liputan6.com, Jakarta India memperkirakan pertumbuhan ekonominya akan mencapai 7,3 persen pada kuartal pertama 2024, tingkat pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara ekonomi utama dunia.

“Ini adalah proyeksi awal untuk tahun 2023/24,” kata Kantor Statistik Nasional (NSO) India dalam pernyataannya, dikutip dari CNBC International, Senin (8/1/2024).

Lembaga statistik itu menambahkan, cakupan data yang lebih baik, penerimaan pajak aktual, dan pengeluaran untuk subsidi negara dapat mempengaruhi revisi selanjutnya.

Perkiraan awal pertama mengenai produk domestik bruto (PDB) tahunan India mengikuti peningkatan perkiraan bulan lalu dari Reserve Bank of India (RBI), naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 6,5 persen.

Para analis mengatakan pertumbuhan yang melebihi 7 persen selama tiga tahun berturut-turut di tengah perlambatan global akan membantu Perdana Menteri India Narendra Modi memenangkan masa jabatan ketiga, untuk memerintah negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia.

“Pertumbuhan ini terjadi pada saat kondisi global masih lemah dan hal ini bergantung pada cara pemerintah mengelola perekonomian,” kata Rahul Bajoria, ekonom di Barclays Investment Bank.

Senada, S&P Global Ratings juga memperkirakan India akan tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat selama tiga tahun ke depan, menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia pada tahun 2030, melampaui Jepang dan Jerman.

India sendiri telag melihat ekonominya tumbuh sebesar 7,2 persen pada tahun 2022/23 dan 8,7 persen pada tahun 2021/22.

Menteri Keuangan [India](India “”) Nirmala Sitharaman akan menyajikan anggaran tahunan interim pada 1 Februari mendatangX dan diperkirakan akan meningkatkan belanja infrastruktur, dibantu oleh peningkatan penerimaan pajak, sekaligus bertujuan untuk menurunkan defisit fiskal dari 5,9 persen PDB pada tahun fiskal mendatang.

PAVENAS pun berharap pemerintah mempertimbangkan ulang pelaksanaan pajak rokok untuk rokok elektrik dan memberi waktu persiapan yang cukup dan melihat keseluruhan kebijakan fiskal terkait rokok elektrik. “Kami meminta pertimbangan Kemenkeu, terutama DJPK untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik ke 2027. Ini berkaca pada dari perlakuan yang diberikan DJPK Kemenkeu terhadap rokok konvensional dulu,” tegasnya.

Garindra menjelaskan, industri rokok konvensional mendapatkan masa transisi selama 5 tahun sebelum pemberlakuan efektif pungutan pajak rokok. Sebagai informasi, rokok elektrik baru menjadi kategori tersendiri pada 2022.

Dalam kesempatan lain, Ketua APPNINDO Teguh B. Ariwibowo mengamini harapan PAVENAS dan meminta pertimbangan Kemenkeu untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik ke 2027 karena kebijakan lain yang diterapkan seperti kenaikan cukai dan HJE dirasa telah cukup memberatkan pelaku usaha.

Teguh juga mengatakan proses sosialisasi yang diadakan DJPK Kemenkeu sebelumnya dirasa sangat sepihak dan terburu-buru. Padahal, kebijakan ini akan dilaksanakan oleh pelaku usaha yang seharusnya dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang adil bagi rokok elektrik.

“Harapannya pemerintah dapat memberikan solusi yang merangkul, terutama terkait kebijakan yang berhubungan dengan pelaku usaha rokok elektrik. Karena kebijakan ini berpotensi mengancam keberlangsungan industri, terutama terkait tenaga kerja yang ada di dalamnya,” katanya.

Sebelumnya, pelaku industri seperti PT Indo Emkay Abadi (Emkay) menyuarakan kegelisahannya terkait rencana ini. Implementasi kebijakan yang tergesa-gesa akan menekan kinerja industri di saat daya beli konsumen masih belum pulih pasca pandemi.

“Kami jelas menolak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kami sebenarnya berharap bisa diberi ruang untuk menjadi aset industri yang menopang perekonomian negara serta di saat yang sama membawa sisi manfaat buat pengguna tembakau yang menginginkan produk yang lebih rendah risiko dari rokok,” kata Chief Marketing Officer PT Indo Emkay Abadi (Emkay) Eko Priyo HC.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut harga komoditas mengalami moderasi signifikan sepanjang tahun 2023.

“Kita sudah melihat salah satu resiko yang harus dikelola adalah koreksi harga komoditas. Dan memang terjadi, harga komoditas mengalami moderasi atau bahkan kontraksi cukup dalam,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Desember 2023, Selasa (2/1/2024).

Bendahara negara ini mengaku pada saat mendesain APBN 2023, Pemerintah cukup khawatir akan menganggu penerimaan negara dan dikhawatirkan bisa menyebabkan APBN KiTa mengalami tekanan, sehingga kemampuan untuk menjaga ekonomi bisa melemah.

Justru APBN 2023 jauh lebih resilien, tidak sesuai apa yang dikhawatirkan. Namun, harga komoditas mengalami tekanan. Misalnya, harga gas alam mengalami penurunan 38,8 persen sepanjang tahun 2023 (year to date).

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp16,9 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp6,76 triliun setoran tahun 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, mengatakan, Pemerintah tidak melakukan penunjukan pemungut PPN PMSE baru selama bulan Desember 2023.

“Untuk pemungut PPN PMSE, jumlahnya tidak bertambah dibandingkan bulan lalu yaitu sebanyak 163 pemungut. Pada Desember 2023 ini, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte. Ltd.,” kata Dwi, dalam keterangan resmi DJP, Jumat (5/1/2024).

Ketentuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan kepada Portal Nasional Pelayanan Publik yang saat ini konsepnya tengah dimatangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam portal ini salah satu layanan  yang diberikan terkait digital payment, dengan menyediakan platform pembayaran pajak secara digital atau online.

“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat, terutama terkait pembayaran digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Anas menjelaskan, portal ini memiliki tiga fokus utama,m yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Dalam hal ini, Kemenkeu turut serta dalam mendukung pematangan digital payment.

Kemenkeu tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini. Instansi lain yang turut terkait yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Ke depannya, imbuh Anas, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform. Itu terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.

“Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” kata Anas.

Payment Gateway

Menteri Keuangan dalam hal ini akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.

Selaras dengan inisiasi Portal Nasional, pemerintah menyiapkan empat langkah percepatan transformasi digital. Pertama, menyatukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur.

Kedua, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga, bangun dan perkuat GovTech Indonesia. Terakhir, fokus kepada kemudahan layanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. “Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” tegasnya.

Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo akan menghadapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Januari 2024 besok. Rafael Alun minta dibebaskan karena mengeklaim berjasa kepada negara.

Berkaitan hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri angkat bicara. Menurut Ali, apa yang disampaikan Rafael Alun merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para terdakwa.

“Hal biasa kalau terdakwa seperti itu. Nanti majelis akan pertimbangkan,” ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Namun demikian, Ali berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tak terpngaruh dengan pernyataan tersebut. Ali meyakini hakim akan menjatuhkan hukuman yang pantas untuk mantan pejabat pajak itu.

“Dan kami yakin klaim tersebut tidak akan pengaruhi fakta hukum yang telah diungkap dan buktikan oleh jaksa KPK,” kata Ali.

Sebelumnya, kuasa hukum Rafael Alun, Juanedi Saibih menyebut klienya pantas dibebaskan karena selama persidangan bersikap sopan, kooperatif, memiliki tanggungan keluarga, dan berjasa bagi negara.

Hal itu disampaikan Junaedi Saibih dalam sidang yang digelar Selasa, 2 Januari 2024.

“Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Junaedi.