Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memangkas pajak konsumsi untuk bahan makanan dari 8% menjadi 1% selama dua tahun yang dimulai April 2027.

Mengutip Strait Times, ditulis Jumat, (7/8/2026), pada 5 Agustus 2026, kabinet Sanae Takaichi menyetujui rencana pemangkasan pajak makanan tersebut. Rencana ini akan diajukan saat parlemen bersidang pada Oktober 2026.

Pemangkasan pajak ini secara khusus berlaku untuk bahan makanan, minuman nonalcohol, dan makanan yang dibeli untuk dibawa pulang atau takeaway, yang kini dikenakan tarif lebih rendah sebesar 8%. Sementara itu, kegiatan makan di tempat atau dine-in akan tetap dikenakan tarif standar 10%.

Sanae Takaichi menuturkan, langkah ini merupakan kewajiban untuk memenuji janji utama yang dibuat saat Partai Demokrat Liberal yang berkuasa meraih kemenangan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya saat pemilihan umum pada Februari.

Mengutip Strait Times, kebijakan ini merupakan perubahan haluan yang tidak lazim dari strategi standar berupa pemberian bantuan tunai bersasaran khusus. Selain itu, langkah ini juga menandai penurunan pajak konsumsi pertama di Jepang sejak pajak itu diperkenalkan pada 1989 untuk mendanai program jaminan sosial.

Hal ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan menutupi kekurangan pendapatan selama dua tahun yang diperkirkana mencapai 10 triliun yen.

Penurunan pajak konsumsi bahan makanan juga dapat memperburuk inflasi dengan mendorong peningkatan permintaan, sementara defisit fiskal yang membengkak dapat memicu reaksi pasar negatif yang semakin melemahkan nilai tukar yen. Kondisi tersebut pada gilirannya akan menaikkan biaya impor bahan pangan dan energi.

“Inflasi adalah fenomena yang paling tidak disukai secara politis di negara atau era mana pun,” tutur Peneliti di lembaga think thank Tokyo Foundation for Policy Research, Sota Kato kepada The Straits Times.

“Jika harga-harga tetap tinggi, reaksi keras publik bisa saja terjadi. Saya yakin ini merupakan risiko politik terbesar bagi pemerintahan Takaichi,” tutur dia.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait rencana Komdigi mengenakan pajak pada platform medsos seperti dalam postingan.

Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan pernyataan Menkomdigi yang identik dengan postingan. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Namun saat itu Menkomdigi tidak berbicara terkait pajak melainkan persebaran spam komentar judi online (judol) di platform.

“Kami umumkan (penemuan spam komentar judol) yang paling banyak ada di lima platform media sosial terutama di TikTok tercatat 35 persen, Facebook 28 persen, Instagram 22 persen, YouTube 10 persen, X 5 persen,” kata Meutya dilansir Antara.

Meutya menambahkan, intervensi terhadap komentar spam memiliki tantangan berbeda dibandingkan pemutusan akses terhadap situs atau akun pelaku.

Komdigi memiliki kewenangan melakukan langkah preventif terhadap akun atau konten melanggar hukum. Tetapi, situasi berbeda ketika spam disisipkan di kolom komentar akun resmi media, pemerintah, atau tokoh publik.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform,” Meutya menjelaskan.

Sumber:

https://www.antaranews.com/berita/5628737/menkomdigi-sebut-spam-komentar-judol-incar-akun-pemengaruh-daerah

https://www.antaranews.com/berita/5637319/hoaks-menkomdigi-umumkan-pajak-untuk-penghasilan-influencer

https://www.liputan6.com/tekno/read/8121905/judi-online-banjiri-kolom-komentar-komdigi-dan-meta-bentuk-tim-khusus

Liputan6.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak pemerintah menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Presiden KSPI Said Iqbal menilai dana JHT merupakan tabungan sosial sehingga tidak seharusnya dikenai pajak saat dicairkan.

Said Iqbal mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dia menuturkan, terdapat dukungan agar tarif pajak JHT menjadi 0% atau setidaknya batas nilai JHT yang dikenai pajak dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp 400 juta.

“Kami meminta pajak Jaminan Hari Tua itu 0%, atau sekurang-kurangnya batas JHT yang terkena pajak dinaikkan menjadi Rp 400 juta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, dasar usulan tersebut adalah perubahan nilai ekonomi sejak aturan pajak JHT diterbitkan pada 2009. Saat itu, batas Rp 50 juta setara sekitar 152 gram emas. Jika dikonversi ke harga emas saat ini, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 400 juta.

Namun, menurut dia, solusi paling tepat adalah menghapus pajak pencairan JHT sepenuhnya.

“Kalau kita menabung di bank, yang dikenai pajak itu bunga tabungannya. Tapi kenapa kita menabung di negara dalam bentuk JHT, yang dikenai pajak malah tabungan sosialnya, bukan imbal hasilnya? Ini yang menurut kami harus diperbaiki,” ujarnya.

Said Iqbal menegaskan pajak seharusnya dikenakan atas hasil pengembangan dana JHT, bukan pada pokok dana yang merupakan hak pekerja setelah bertahun-tahun menyetor iuran.

Usulan penghapusan pajak pencairan JHT menjadi salah satu dari empat tuntutan utama KSPI dan Partai Buruh kepada pemerintah dalam periode Agustus hingga Oktober 2026. Tiga tuntutan lainnya meliputi revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya, pembayaran pesangon PHK sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, serta percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Sementara itu, King Kong by Starship belum memastikan apakah Yoo akan mengambil langkah tersebut.

“Masalah ini muncul akibat perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum perpajakan. Prosedur hukum terkait juga belum sepenuhnya selesai,” ujar perwakilan agensi.

Agensi menambahkan bahwa Yoo Yeon Seok akan mengikuti seluruh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan menanggapi setiap hal yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum dan peraturan terkait. Yoo Yeon Seok selama ini selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan itikad baik, dan ia akan terus menangani masalah ini secara bertanggung jawab.”

Di tengah proses tersebut, Yoo Yeon Seok diketahui tengah mempersiapkan perilisan drama terbaru MBC berjudul Liar, yang akan tayang pada paruh kedua tahun ini. Dalam serial bergenre psychological thriller itu, ia akan beradu akting dengan Seo Hyun Jin.

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks terkait pajak semakin marak dibagikan belakangan ini. Hoaks tersebut tentu bisa meresahkan masyarakat jika tidak diluruskan.

Lalu apa saja hoaks terbaru seputar pajak? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Hoaks Bahlil Ungkap Daftar Barang Kena Pajak Tahun 2027

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan daftar barang yang bakal dikenakan pajak tahun 2027 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 2 Agustus 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Bahlil dengan narasi:

“Tahun 2027 pajak akan dikenakan kepada mereka yang mempunyai:

1. Sepeda yang harganya min 1 jt

2. Sepeda mini listrik min 1 jt

3. TV LED Google Smart

4. Kulkas 2 Pintu

5. AC 1 pk

6. Sepatu/baju/celana dan sejenisnya dengan harga @500rb

7. Jam tangan min harga 1 jt”

Akun itu menambahkan narasi:

“Assalamulaikum,bagaimana menurut kalian semua di tahun 2027 pajak akan dikenakan mereka yang mempunyai,:Sepeda harganya minimal 1 juta dst, lebih detail baca teksnya dibawa”

Lalu benarkah postingan daftar barang yang bakal dikenakan pajak tahun 2027 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Hoaks Luhut Bakal Cabut Status WNI Bagi Rakyat yang Tak Bayar Pajak

Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan akan mencabut status WNI bagi rakyat yang tidak bayar pajak. Klaim ini beredar di media sosial Facebook pada 28 Juli 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Luhut dengan narasi sebagai berikut:

“LUHUT SEBUT” RAKYAT HARUS BEKERJA KERAS UNTUK BAYAR PAJAK JIKA TAK MAU BAYAR PAJAK AKAN DICABUT STATUSNYA SEBAGAI WNI DAN SURUH PINDAH KE NEGARA LAIN”.

Akun itu menambahkan narasi:

“Luhut tua bangka suruh kita bayar pajak, kalau tidak mau kewarga negaraan akan di cabut”

Lalu benarkah klaim Luhut Binsar Pandjaitan akan mencabut status WNI bagi rakyat yang tidak bayar pajak? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Hoaks Bahlil akan Sita Televisi yang Tidak Bayar Pajak

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menyita televisi yang tidak membayar pajak. Postingan itu beredar sejak pekan ini.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 20 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat foto Bahlil dengan narasi:

“Menteri ESDM Bahlil akan mematok pajak bagi masyarakat yang punya tv jika tidak mau membayar pajak maka tv akan kami sita dan menjadi milik negara”

Akun itu menambahkan narasi:

“Mas Bahlil ganteng 🤔

Mentri ESDM bahlil lahadia berwacana akan mematok pajak bagi setiap warga yg memiliki tv dirumah hal ini guna menambah pendapatan pajak negara untuk membantu program mbg”

Lalu benarkah klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menyita televisi yang tidak membayar pajak? Simak dalam artikel berikut ini…

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak menunda penerapan pajak e-commerce hingga 31 Oktober 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

DJP atau Ditjen Pajak menyatakan, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik ditunda hingga 31 Oktober 2026.

“Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026, “ ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Rabu, (5/8/2026).

Inge menuturkan, penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Seiring penundaan itu, keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.

Kemudian PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri.

“Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” kata dia.

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks yang mengaitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan kebijakan pajak baru banyak beredar di masyarakat. Hoaks ini menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Lalu apa saja hoaks tersebut? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Hoaks Bahlil Peringatkan Pengguna HP akan Dikenakan Pajak Mulai Tahun 2027

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperingatkan pengguna hp akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 18 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat foto Bahlil dengan narasi:

“Bahlil memperingatkan Mulai 2027 pengguna hp akan dikenakan pajak”

Akun itu menambahkan narasi:

“apakah kalian setuju perkataan

(Mas Bahlil Ganteng) ini gyus??

2027 yang akan datang pengguna HP akan di kena pajak??”

Lalu benarkah klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperingatkan pengguna hp akan dikenakan pajak mulai tahun 2027? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Hoaks Bahlil Sebut Pemilik TV Harus Bayar Pajak Mulai 2027

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan Menteri Bahlil Lahadalia menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 13 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat foto Bahlil dengan narasi sebagai berikut:

“Balil menegaskan molai 2027 bagi yang punya tv apapun jenisnya harus bayar pajak”

Akun itu menambahkan narasi:

“Balil menegaskan mulai 2027 bagi yang punya tv apapun jenis merek tv nyah harus bayar pajak sesuai prosedur undang-undang Di tahun ini”

Lalu benarkah postingan Menteri Bahlil Lahadalia menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Hoaks Bahlil Ungkap Daftar Barang Kena Pajak Tahun 2027

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan daftar barang yang bakal dikenakan pajak tahun 2027 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 2 Agustus 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Bahlil dengan narasi:

“Tahun 2027 pajak akan dikenakan kepada mereka yang mempunyai:

1. Sepeda yang harganya min 1 jt

2. Sepeda mini listrik min 1 jt

3. TV LED Google Smart

4. Kulkas 2 Pintu

5. AC 1 pk

6. Sepatu/baju/celana dan sejenisnya dengan harga @500rb

7. Jam tangan min harga 1 jt”

Akun itu menambahkan narasi:

“Assalamulaikum, bagaimana menurut kalian semua di tahun 2027 pajak akan dikenakan mereka yang mempunyai, Sepeda harganya minimal 1 juta dst, lebih detail baca teksnya dibawah”

Lalu benarkah postingan daftar barang yang bakal dikenakan pajak tahun 2027 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia? Simak dalam artikel berikut ini…

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menghubungi Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia. Ia menyebut klaim tersebut tidak benar

“Tidak ada pernyataan Menteri ESDM terkait pajak. Semua postingan tersebut hoaks,” ujar Anggia saat dihubungi beberapa waktu lalu.

“Kami juga perlu sampaikan bahwa terkait pajak eletronik ini bukan ranah Kementerian ESDM,” ujarnya menambahkan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi sebelum menyebarkannya.

“Ketika menyebarkan berita bohong dan hoaks, bisa berpotensi melanggar hukum dan sudah barang tentu penyebar berita bohong harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” ucapnya.

Di sisi lain tidak ada informasi valid terkait rencana pajak baru yang akan dikenakan pada daftar barang seperti dalam postingan.

Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia mengusulkan agar pemerintah Indonesia menurunkan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bagian dari reformasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif PPN.

Dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menurunkan ambang batas registrasi PPN serta mengurangi sejumlah fasilitas pengecualian PPN di beberapa sektor. Reformasi tersebut diperkirakan mampu menambah penerimaan negara sekitar 0,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Perluasan basis PPN dapat dilakukan dengan mengurangi berbagai pengecualian, termasuk pada industri ekstraktif, impor mesin, layanan kesehatan swasta, dan pendidikan swasta. Selain itu, ambang batas registrasi PPN juga perlu diturunkan,” tulis Bank Dunia dalam laporannya dikutip Selasa (4/8/2026).

Menurut Bank Dunia, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan penyederhanaan proses pengembalian PPN (refund) dan pemberian panduan yang jelas kepada pelaku UMKM agar proses transisi berjalan lebih mudah.

Laporan Bank Dunia menjelaskan bahwa masih terdapat potensi penerimaan PPN yang belum tergarap karena banyak pelaku usaha berada di bawah ambang batas registrasi PPN. Selain itu, berbagai pengecualian dan perlakuan khusus dalam sistem PPN juga dinilai mempersempit basis pajak.

Meski demikian, Bank Dunia menegaskan reformasi tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya pelaku UMKM. Penyederhanaan administrasi perpajakan dinilai menjadi bagian penting agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Lembaga tersebut juga menilai perluasan basis PPN lebih efektif dibandingkan menaikkan tarif pajak. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perpajakan formal, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Liputan6.com, Jakarta – Filipina berencana menarik pajak yang lebih tinggi terhadap produk-produk yang menimbulkan masalah kesehatan, termasuk minuman ringan (soft drink), rokok elektrik (e-cigarette), dan minuman beralkohol.

Tarikan pajak lebih besar ditujukan lebih dari sekadar menutupi berkurangnya penerimaan negara akibat kebijakan pro-konsumen Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Langkah-langkah tersebut juga bertujuan untuk memulihkan penerimaan negara yang akan hilang akibat usulan kebijakan pro-konsumen Presiden Marcos, yang antara lain mencakup kenaikan batas penghasilan yang dapat dibawa pulang (take-home pay) dan tidak dikenai pajak oleh pemerintah.

Departemen Keuangan memperkirakan kenaikan pajak tersebut akan menghasilkan tambahan penerimaan negara rata-rata sebesar 48 miliar peso (sekitar US$ 785 juta) per tahun selama empat tahun ke depan, setelah dikurangi potensi kehilangan pendapatan akibat pemberian keringanan pajak.

Melansir  financialpost, Selasa (4/8/2026), Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Karlo Adriano kepada para anggota parlemen. Presiden Marcos mendorong berbagai kebijakan keringanan bagi masyarakat karena rumah tangga—yang menjadi penggerak utama ekonomi berbasis konsumsi di Filipina—tertekan tingginya harga barang akibat gangguan pasokan energi yang dipicu oleh perang Iran.

Sebelumnya, para pengamat telah memperingatkan adanya risiko terhadap kesehatan fiskal negara jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak disertai dengan langkah-langkah yang mampu meningkatkan penerimaan negara.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan kenaikan tarif pajak barang mewah dari 20% menjadi 25%, serta mulai mengenakan pajak atas jet pribadi. Selain itu, pemerintah mengusulkan pajak atas produk plastik dan kenaikan cukai untuk kendaraan bermotor.