Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Menonton film di bioskop, menghadiri konser musik, berolahraga di pusat kebugaran, hingga menikmati rekreasi menjadi bagian dari aktivitas hiburan masyarakat. Namun, setiap layanan tersebut memiliki ketentuan pajak daerah yang perlu dipahami oleh konsumen maupun pelaku usaha. Di Jakarta, jasa kesenian dan hiburan termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Ketentuan mengenai pajak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dikenakan atas konsumsi jasa penyediaan atau penyelenggaraan berbagai bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, hingga keramaian yang dinikmati masyarakat. Jenisnya cukup beragam. Mulai dari tontonan film atau audiovisual lainnya, pergelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan dan binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, hingga pacuan kuda serta perlombaan kendaraan bermotor. Ketentuan serupa juga mencakup permainan ketangkasan, olahraga permainan yang menggunakan tempat atau peralatan khusus, serta berbagai kegiatan rekreasi seperti wahana air, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, hingga kebun binatang.

Selain itu, panti pijat dan pijat refleksi juga masuk dalam kategori tersebut. Begitu pula dengan kelompok jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap atau spa. Meski sama-sama termasuk jasa kesenian dan hiburan, tidak seluruh layanan tersebut dikenakan tarif pajak yang sama.

Tarif Umum 10 Persen, Lima Jenis Hiburan Kena 40 Persen

Berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, terdapat tarif khusus sebesar 40 persen untuk jasa hiburan yang diselenggarakan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap atau spa. Dengan demikian, tarif 40 persen tidak berlaku untuk seluruh jenis hiburan di Jakarta. Tarif tersebut hanya berlaku terhadap kelompok jasa hiburan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Ketentuan tarif khusus tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Dalam regulasi tersebut, tarif PBJT untuk jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan tarif sebesar 40 persen, atau berada pada batas minimum yang diperkenankan berdasarkan UU HKPD. Pengaturan mengenai pelaksanaan pajak daerah juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan administrasi dan pemungutan pajak daerah.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan kepada 73 Wajib Pajak dalam ajang Jakarta Contributors Awards 2026. Acara tersebut digelar pada Kamis (15/10/2026) di Menara Kuningan Ballroom, Sanctuary Auditorium, Jakarta Selatan.

Mengusung tema “Celebrating Those Who Keep Jakarta Moving”, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Wajib Pajak dalam mendukung penerimaan daerah, menggerakkan perekonomian, dan menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir kepala daerah dari lima wilayah administrasi Jakarta, pimpinan instansi pemerintah pusat, pimpinan asosiasi, serta para Wajib Pajak penerima penghargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak atas kontribusinya dalam pembangunan Jakarta. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat serta dunia usaha.

Apresiasi bagi Kontributor Pembangunan Jakarta

Melalui semangat “Heroes of Jakarta”, para Wajib Pajak mendapat penghormatan sebagai bagian penting dari kemajuan kota. Kontribusi mereka tidak hanya tercermin dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga melalui peran dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung keberlangsungan usaha, serta menjaga kesempatan kerja.

Penghargaan diberikan kepada 73 penerima dari kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Reklame. Kategori PBJT mencakup sektor makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, serta jasa kesenian dan hiburan.

Pemberian penghargaan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penerimaan Pajak Daerah, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pembayaran pajak dengan nominal besar, maupun peran dalam membantu Bapenda melakukan pemungutan pajak.

Kepatuhan Pajak Dukung Aktivitas Ekonomi

Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam laporan kegiatannya menekankan bahwa penerimaan pajak daerah tidak terlepas dari peran masyarakat dan pelaku usaha yang secara konsisten menjalankan kewajiban perpajakannya. Di balik kontribusi tersebut, terdapat aktivitas ekonomi yang terus bergerak, kemitraan usaha yang terjaga, serta kesempatan kerja yang perlu dipertahankan.

Melalui Jakarta Contributors Awards 2026, Bapenda DKI Jakarta berharap penghargaan ini dapat mendorong para penerima untuk terus mempertahankan kepatuhan perpajakan sekaligus menginspirasi Wajib Pajak lainnya untuk berkontribusi secara tertib dan berkelanjutan.

Kolaborasi Menuju 500 Tahun Jakarta

Lebih dari sekadar seremoni, Jakarta Contributors Awards 2026 menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun Jakarta. Setiap kontribusi berperan dalam mendukung kemajuan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027, semangat “Celebrating Those Who Keep Jakarta Moving” menjadi pengingat bahwa Jakarta terus bergerak dan bertumbuh berkat kontribusi bersama. Para Wajib Pajak sebagai bagian dari Heroes of Jakarta turut mengambil peran dalam mewujudkan masa depan Jakarta yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

(*)

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Maladewa resmi menunda pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa Pariwisata (Tourism Goods and Services Tax) sebesar 17 persen bagi operator tur, agen travel, serta platform pemesanan (OTA) luar negeri. Kebijakan ini ditunda hingga April tahun depan guna menghindari risiko lonjakan biaya yang dapat membebani konsumen.

Melansir VnExpress, Kamis (15/10/2026), pajak tersebut sejatinya dijadwalkan berlaku mulai 1 Oktober 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Penerbangan Sipil Maladewa, Mohamed Amin, dalam perayaan Hari Pariwisata Nasional.

Pajak 17 persen ini menyasar produk pariwisata dan layanan pemesanan spesifik yang disediakan oleh agen travel asing maupun platform digital yang tidak memiliki badan usaha terdaftar di Maladewa. Berdasarkan rancangan aturan tersebut, para penyedia jasa luar negeri diwajibkan untuk mendaftarkan bisnis mereka secara resmi di negara tersebut.

Pemerintah Maladewa memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar USD 104 juta atau sekitar Rp1,8 triliun (asumsi kurs Rp17.960 per dolar AS) dari sektor ini. Potensi pendapatan tersebut disiapkan untuk mendukung agenda kampanye Visit Maldives 2027.

Sebagai informasi, negara kepulauan di Samudra Hindia yang terdiri dari 1.000 pulau ini menempati posisi kedua dalam daftar Kepulauan Terbaik Dunia 2026 versi Travel+Leisure, tepat di bawah Koh Samui, Thailand.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan 30 lembaga keuangan, termasuk perbankan dan fintech sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Saat ini, DJP masih terus mengalkulasi potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, memberi batas waktu hingga November 2026 bagi ke-30 platform tersebut untuk bergabung ke dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

“Yang bergabung baru lima platform bank dan satu platform fintech. Tadi pagi, saya baru berkoordinasi dengan 30 platform lain yang akan ikut, dan kita berikan waktu sampai November,” kata Bimo di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

DJP juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) guna mendorong keterlibatan para penyelenggara pembayaran digital.

“Kami meminta bantuan OJK dan Bank Indonesia untuk mendorong para issuer—baik bank, fintech, hingga Mastercard dan Visa agar siap go live dengan SPP-TDLN sebelum November,” terangnya.

Pada tahap awal, enam entitas terdaftar sebagai pemungut resmi, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Menurut pemerintah Spanyol, akomodasi turis mencakup 10% pasar penyewaan negara tersebut. Selama ini, Spanyol mencari cara untuk mengurangi rumah yang disewakan untuk turis setelah ledakan turis pasca-pandemi. Banyak warga lokal yang menyalahkan pariwisata atas naiknya harga sewa dan beli rumah.

Spanyol kedatangan 12,3 juta turis asing pada Agustus, naik 9,2% dibanding tahun lalu dan merupakan rekor terbanyak untuk bulan Agustus.

Kenaikan ini terjadi setelah adanya pertumbuhan 2,8% pada Juni, saat kedatangan mencapai 9,74 juta, dan 4,6% pada Juli, saat 11,53 juta turis datang.

Selama delapan bulan pertama, Spanyol telah dikunjungi oleh 70,4 juta wisatawan dan diperkirakan akan menyambut 100 juta wisatawan tahun ini, setelah mencatat rekor 97 juta pengunjung pada tahun 2025.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan pentingnya peran internasional dalam menagih pajak terhadap aset-aset pengusaha di luar negeri. Langkah ini dilakukan agar tidak ada pengusaha yang kabur demi menghindari kewajiban perpajakan.

“Upaya yang kita lakukan di dalam negeri harus didukung oleh kerja sama internasional yang kuat. Dunia usaha dan aset mereka kini dapat berpindah melintasi batas negara dengan mudah, sehingga penegakan hukum kita harus mampu mengikuti pergerakan tersebut,” kata Bimo.

Kerja Sama BRITACOM

Bimo melihat peran tersebut dapat dioptimalkan melalui wadah kerja sama Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).

“Inilah alasan mengapa bantuan penagihan pajak di antara anggota BRITACOM harus menjadi salah satu prioritas. Memindahkan aset ke negara lain tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pembayaran pajak,” tegas Bimo.

Menurutnya, mekanisme penagihan pajak yang aman dan efisien antarnegara akan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. “Setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, di mana pun kekayaan mereka berada,” ucapnya.

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyebut pemerintah sedang menyiapkan sistem terintegrasi untuk mendeteksi harta orang kaya (high-net-worth individuals). Tahap final penguatan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal ini diungkapkan Nurkholisoh saat menjelaskan pemanfaatan sistem digital dalam mengawal sektor perpajakan di Indonesia. Pemerintah berencana memetakan dan memantau sebaran aset orang-orang kaya secara lebih akurat.

“Individu dengan kekayaan bersih tinggi memiliki kekayaan yang tersebar di banyak perusahaan maupun aset, serta dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kami sedang mengembangkan dasbor yang menampilkan profil individu, keluarga, perusahaan, aset mereka, dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain,” ungkap Nurkholisoh di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“Saat ini kami berada di tahap akhir penambahan AI, yang dapat membantu membaca berita dan pengungkapan (disclosure) perusahaan mengenai individu-individu ini beserta perusahaan mereka masing-masing,” sambungnya.

Nurkholisoh menyampaikan, melalui dasbor berteknologi AI tersebut, pemerintah dapat mendeteksi aksi korporasi dari perusahaan yang terafiliasi dengan orang kaya tersebut. Perubahan jumlah kekayaan selanjutnya dapat diperbarui secara otomatis dan real time.

“Dengan demikian, petugas pajak kami akan segera melihat perubahan kekayaan saat itu juga, bukan setahun atau dua tahun kemudian. Bagi kami, perpajakan yang cerdas berarti menggunakan data untuk bersikap adil, mempermudah kehidupan wajib pajak yang jujur, dan berfokus pada lokasi risiko sebenarnya berada,” jelasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menyatakan, sistem perpajakan terintegrasi Coretax berhasil meningkatkan basis pajak. Terdapat tambahan sekitar 2 juta basis pajak sejak penggunaannya, meski sempat menghadapi kendala di awal.

Ia menjelaskan, penerapan Coretax berhasil meningkatkan efektivitas pengumpulan data perpajakan sehingga hasil pengumpulan pajak pun diklaim semakin membaik.

“Coretax telah membantu kami memperluas basis pajak sekitar 2 juta,” ungkap Nurkholisoh di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Nurkholisoh mencatat, Coretax kini menjadi saluran tunggal untuk seluruh layanan perpajakan di Indonesia. Tahun ini, lebih dari 13,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah masuk melalui sistem Coretax.

“Banyak di antaranya sudah terisi data otomatis dari pemberi kerja dan bank. Jadi pengisiannya lebih mudah dan data kami jauh lebih akurat,” ucapnya.

Coretax dirancang untuk menyatukan proses pendaftaran, faktur, pembayaran, hingga pengembalian pajak dalam satu wadah. Kementerian Keuangan resmi meluncurkan platform ini pada Januari 2025.

“Jujur saja, perubahan dalam skala sebesar ini tidak pernah berjalan mulus. Puluhan juta wajib pajak harus beralih ke sistem baru, dan staf kami pun harus mempelajari cara kerja baru,” ujar Nurkholisoh.

“Di bulan-bulan pertama ada beberapa kendala. Kami mendengarkan, memberikan waktu dan dukungan bagi wajib pajak untuk beradaptasi, serta terus melakukan perbaikan secara bertahap,” sambungnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menjadi tuan rumah gelaran internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026. Forum tingkat dunia ini mempertemukan berbagai otoritas perpajakan antarnegara untuk berbagi pengalaman, mempererat kolaborasi, serta merumuskan solusi atas tantangan perpajakan global.

Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity (Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama), BRITACOF 2026 berfokus pada empat pilar utama, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak, penguatan kapasitas lembaga perpajakan, serta pembukaan ruang dialog yang lebih erat dengan sektor usaha dan industri.

Acara bergengsi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta jajaran delegasi anggota dan pengamat Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).

Jaringan kerja sama ini menaungi 38 otoritas pajak dari berbagai negara dan wilayah, serta dibantu oleh 30 pengamat dari beragam organisasi dan lembaga perpajakan dunia.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menggarisbawahi krusialnya sinergi lintas negara untuk merespons pergeseran model bisnis dan transaksi internasional. Sinergi yang kuat diyakini mampu menciptakan kepastian hukum perpajakan, menyederhanakan kepatuhan wajib pajak, serta menyokong iklim investasi dan perdagangan.

“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Seiring berkembangnya era digital, agenda utama BRITACOF 2026 turut membedah skema pemajakan pada bisnis berbasis platform dan layanan digital lintas negara. Diskusi mencakup tata cara identifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan atas layanan digital, hingga mekanisme pertukaran data antarnegara.

Tak hanya itu, forum ini menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan administrasi pajak. Kehadiran AI dinilai memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan pajak, sekaligus menuntut otoritas perpajakan agar sigap beradaptasi dengan model bisnis baru.

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengungkap kebutuhan teknologi dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Seiring hal itu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini dibutuhkan.

Bimo memandang, penggunaan teknologi AI bukan lagi sebagai rencana di kemudian hari. Namun, penerapannya sudah semakin dibutuhkan saat ini.

“Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bukan lagi sesuatu yang hanya akan kita gunakan pada masa depan. Kita membutuhkannya saat ini,” kata Bimo saat membuka forum kerja sama administrasi perpajakan (BRITACOF), di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dia mengatakan, penggunaan AI tak sebatas digunakan dalam merespons masalah, tapi juga berkembang untuk memprediksi risiko dalam sebuah masalah. AI digadang mampu mempermudah kerja sistem perpajakan bersama dengan sumber daya manusia (SDM) nya.

“Kita dapat memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, memeriksa kepatuhan secara lebih akurat, serta menjawab pertanyaan rutin secara otomatis,” katanya.

“Hal ini memungkinkan sumber daya manusia kita untuk lebih berfokus pada persoalan yang kompleks,” imbuh Bimo.

Jadi Lebih Modern

Bimo menjelaskan, teknologi juga memungkinkan wajib pajak memperoleh layanan yang lebih cepat dan mudah. Cara ini bisa efektif dengan dibarengi skema kerja sama pemungut pajak dan wajib pajak.

“Teknologi memang penting, tetapi cara kita bekerja sama dengan wajib pajak juga sama pentingnya,” ungkap dia.

Bimo menegaskan, sistem administrasi perpajakan kini perlu dilakukan secara lebih modern. “Administrasi perpajakan tidak dapat berjalan di tempat. Kita harus menjadi lebih modern, lebih fleksibel, dan mampu bekerja melintasi batas negara,” katanya.

“Jika kita dapat melakukannya dengan baik, kita akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak,” Bimo menambahkan.