Posts in category: berita

Secara rata-rata, kesenjangan penerimaan PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp 944 triliun sepanjang periode 2016 hingga 2021.

Bank Dunia menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan dua komponen utama, yakni celah kepatuhan dan celah kebijakan.

Celah kepatuhan mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan seperti kurang pelaporan, penghindaran pajak, penipuan, kebangkrutan, hingga kesalahan administratif.

Sementara itu, celah kebijakan merujuk pada potensi pajak yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tidak memungut basis pajak tertentu.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan reformasi sistem perpajakan guna menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Liputan6.com, Jakarta – Kepatuhan terhadap jadwal pembayaran dan pelaporan pajak daerah menjadi hal krusial bagi pelaku usaha di Jakarta. Pasalnya, kelalaian dapat berujung pada sanksi administratif, terutama untuk kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan dan minuman serta jasa kesenian dan hiburan.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait jadwal pembayaran dan pelaporan pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan ketentuannya melalui Keputusan Gubernur Nomor 164 Tahun 2026 tentang Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Daerah, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Lantas, seperti apa aturan pembayaran dan pelaporan PBJT yang perlu dipahami oleh Wajib Pajak? Berikut penjelasannya.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024, masa pajak PBJT pada umumnya ditetapkan selama satu bulan kalender. Artinya, kegiatan usaha yang menjadi objek PBJT dihitung dan dilaporkan setiap bulan.

Namun, terdapat pengecualian untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman serta jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidental. Untuk kegiatan yang bersifat insidental, masa pajak ditetapkan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, masa pajak menyesuaikan dengan durasi kegiatan yang berlangsung.

Sementara itu, terkait pembayaran pajak, Keputusan Gubernur Nomor 164 Tahun 2026 mengatur bahwa penyetoran pajak terutang untuk PBJT pada umumnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Khusus untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman serta jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidental, pembayaran pajak dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Ketentuan ini disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha yang sifatnya sementara atau tidak rutin.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, seperti Sabtu, Minggu, hari libur nasional, atau cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan keterlambatan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jakarta Utara, Pujiyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memastikan kepatuhan pajak.

“Saya harap kepemilikan, kemanfaatan kapal yacht ini bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun kepabeanan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, DJBC juga telah memeriksa 82 kapal pesiar pribadi yang berada di perairan dan bersandar di dermaga Batavia Marina dalam dua pekan terakhir.

Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Hendri Darnadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara serta menegakkan keadilan fiskal.

“Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya,” kata Hendri.

Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha hotel dan restoran menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan pajak air tanah (PAT) yang dinilai terlalu tinggi. Pasalnya, kondisi itu akan memberatkan biaya operasional perusahaan di tengah penurunan daya beli masyarakat dan minimnya okupansi.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Haryadi B. Sukamdani, mengatakan tingginya pajak air tanah yang diterapkan pemerintah itu akan menyebabkan biaya operasional hotel meningkat. Apalagi, menurutnya, hal itu dilakukan di tengah rendahnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang melemah saat ini. “Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel di Indonesia untuk klasifikasi bintang pada Februari 2026 tercatat sebesar 44,89% atau turun 2,64% secara bulanan (MtM) dan 2,32% secara tahunan (YoY).

Karenanya, dia berharap pemerintah mau membuka diri untuk membahas kembali bersama-sama dengan para pengusaha hotel dan restoran untuk menetapkan berapa besaran kenaikan yang win-win solution. “Semua kan bisa diatasi asal mau duduk bersama untuk membicarakannya dan sama-sama menghitung besarannya. Yang penting bagi kami para pengusaha ini tidak terlalu berat, dan pemerintah juga bisa mendapatkan pemasukan dari pajak air tanah ini,” katanya.

Dia mengutarakan pemerintah seharusnya tidak melaksanakan kenaikan pajak air tanah ini tanpa mempertimbangkan suplai air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan efisiensi biaya infrastruktur. Pasalnya, menurut dia, suplai air PDAM belum mencukupi kebutuhan sektor hotel. Hal itu menyebabkan sebagian besar hotel masih tetap menggunakan air tanah.

“Jadi, kenaikan pajak air tanah yang sangat besar ini jelas akan sangat memberatkan bagi hotel yang berada di daerah yang tidak memiliki PDAM. Dengan tingginya biaya operasional, mau tidak mau hotel harus melakukan efisiensi. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah mengurangi jam kerja karyawan,” ucapnya.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Kantor Kec. Pinang Kota Tangerang & Rukan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Pizza HUT Komsen Jati Asih, pukul 09.00-11.30 WIB

7. Kabupaten Bekasi: Halaman Kantor Pemda Kab. Bekasi, 09.00–11.30 WIB

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB dan Kel. Tugu pukul 09.00–11.00 WIB

9. Cinere: Halaman Kantor Pasir Putih, pukul 08.00–11.30 WIB.

Meskipun Tiongkok telah memberlakukan kontrol ketat terhadap mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif, negara ini juga mendorong penggabungan inisiatif blockchain dalam keuangan dan infrastruktur data.

Pada Oktober 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyoroti teknologi ini sebagai “terobosan” penting untuk inovasi independen teknologi inti, mendesak percepatan pengembangan aplikasi berbasis blockchain dan integrasinya dalam ekonomi dunia nyata.

Pada April 2021, Biro Pajak Shenzhen memperluas sistem faktur elektronik blockchain pertama di negara itu. Namun, pada September tahun yang sama, Tiongkok mengeluarkan larangan nasional terhadap transaksi dan penambangan kripto sebagai bagian dari penindakan yang lebih luas di berbagai lembaga pemerintah.

Terlepas dari larangan tersebut, Tiongkok masih disebut sebagai negara penambangan Bitcoin (BTC) terbesar ketiga. Pada Januari 2026, negara ini menyumbang 11,7% dari hashrate global, menurut data dari Compass Mining.

Kata Cha Eun Woo soal Alasan Pembentukan Perusahaan Keluarga

Perbesar

Cha Eun Woo Pastikan Akan Bertanggung Jawab

Perbesar

Permintaan Maaf Fantagio

Liputan6.com, Jakarta – World Bank menilai jika konflik di kawasan Timur Tengah berakhir berpotensi menciptakan “pajak pembangunan” bagi negara-negara berkembang, yakni tambahan beban ekonomi yang harus ditanggung akibat faktor eksternal seperti lonjakan harga energi.

“Kalau konflik ini berakhir, kita melihat bahwa akan ada pajak pembangunan pada semua negara berkembang, tapi semoga intensitasnya tidak setinggi yang kita khawatirkan,” kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik World Bank, Aaditya Mattoo, dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Terkini Asia Timur dan Pasifik, secara daring, Rabu (8/4/2026).

Namun demikian, Aaditya Mattoo berharap dampak tersebut tidak akan sebesar yang sebelumnya dikhawatirkan. Menurutnya, meski terdapat harapan konflik dapat segera berakhir, dampak yang ditimbulkan dinilai tidak akan sepenuhnya hilang dalam waktu singkat.

“Jadi, ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sekedar sementara, seperti yang saya sampaikan tadi, genjatan senjata yang terjadi tidak meyakinkan dari kacamata kepastian,” ujarnya.

Kendati demikian, konflik di Timur Tengah telah berujung pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya itu, gangguan terhadap kapasitas produksi minyak bumi dan gas turut memperparah tekanan biaya secara global.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas kemudahan layanan perpajakan daerah melalui beragam channel pembayaran yang semakin modern dan mudah diakses masyarakat. Seiring perkembangan teknologi digital, pembayaran Pajak Daerah kini dapat dilakukan melalui berbagai bank, perusahaan teknologi finansial, hingga kanal pembayaran modern lainnya.

Kemudahan ini menjadi jawaban atas kebutuhan warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak selalu memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Dengan semakin banyaknya pilihan channel pembayaran, masyarakat dapat menunaikan kewajiban perpajakan dengan lebih fleksibel, cepat, dan efisien.

Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra pembayaran untuk mendukung layanan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan Pajak Daerah yang semakin mudah dijangkau, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem pembayaran yang lebih praktis.

Secara umum, channel pembayaran Pajak Daerah DKI Jakarta tersedia melalui sejumlah layanan, antara lain:

• ATM
• teller bank
• internet banking
• mobile banking
• virtual account
• e-commerce
• e-channel
• QRIS
• PT Pos Indonesia

Sementara itu, kanal pembayaran juga tersedia melalui berbagai lembaga perbankan dan mitra pembayaran, seperti Bank BCA, BCA Digital, BJB, BNI, BRI, BTN, CIMB Niaga, Danamon, Bank DKI, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, UOB, BSI, serta sejumlah mitra kanal digital lainnya seperti Tokopedia, GoPay, OVO, DANA, Shopee, Blibli, Akulaku, Cermati, Astrapay, Grab, dan Bukalapak.

Selain channel pembayaran Pajak Daerah secara umum, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan channel pembayaran khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Khusus untuk jenis pajak ini, pilihan kanal pembayaran yang tersedia juga lebih beragam, mencakup tambahan layanan dari sejumlah bank dan platform digital untuk memberikan keleluasaan lebih besar kepada masyarakat.

Berikut ringkasan channel pembayaran yang tersedia:

Hadirnya beragam channel pembayaran Pajak Daerah ini membuat masyarakat tidak perlu lagi khawatir terlambat membayar pajak hanya karena terbatas waktu atau padatnya aktivitas. Pembayaran kini dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja sesuai channel yang paling memudahkan.

Lebih dari sekadar memberi kenyamanan, kemudahan akses pembayaran Pajak Daerah juga menjadi bagian penting dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Penerimaan pajak yang meningkat akan menjadi salah satu penopang pembangunan kota, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk layanan publik, infrastruktur, dan fasilitas kota yang lebih baik.

Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan channel pembayaran yang tersedia sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan kemudahan ini, diharapkan kepatuhan pembayaran Pajak Daerah dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat kontribusi bersama dalam membangun Jakarta yang lebih maju, inklusif, aman, dan nyaman.

(*)

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 08.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Danau Duta Harapan, pukul 09.00-12.00 WIB

7. Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang, 09.00–12.00 WIB dan Halaman Kantor Samsat 16.00-20.00

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB dan Kec. Tajur Halang pukul 09.00–11.30 WIB

9. Cinere: Halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB.