Posts in category: berita

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, menyatakan jumlah aset yang dilelang dalam Pekan Lelang Serentak Kemenkeu Satu Wilayah Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 77 aset pada 2024, 112 aset pada 2025, dan 123 aset pada 2026.

“Meski nilai limit berfluktuasi mengikuti komposisi aset—termasuk penurunan penjualan barang tidak bergerak dari Rp 30,50 miliar pada 2025 menjadi Rp 16,73 miliar pada 2026,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

DJP menegaskan lelang barang sitaan merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif. Langkah ini didahului dengan pendekatan persuasif sebelum penyitaan, dan dapat berlanjut ke tindakan paksa seperti pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan (gijzeling) jika wajib pajak tak kunjung melunasi kewajibannya.

Kolaborasi ini melanjutkan kegiatan serupa yang sebelumnya sukses digelar di Kabupaten Bekasi (2023), Bogor (2024), dan Bandung (2025). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menggelar lelang pada 23 September, disusul lelang non-eksekusi barang milik negara oleh unit eselon I Kemenkeu pada 24–25 September 2026.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan pemerintah mempertimbangkan insentif pajak buat industri tekstil. Salah satunya kebijakan pembebasan pajak atau tax holiday.

Dia mengamini tax holiday biasanya diberikan pada investasi yang baru masuk sebagai bentuk insentif perpajakan. Namun, pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan serupa bagi pengusaha industri tekstil.

“Dari segi insentif yang bisa diberikan, contohnya adalah tadi dibicarakan kalau selama ini mungkin tax holiday diberikan, tax allowance juga diberikan kepada jenis investasi yang baru. Ini untuk tekstil akan diconsider untuk diberikan kembali tax holiday, yaitu salah satunya,” ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (23/9/2026).

Keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan aspek lainnya juga tengah dibahas oleh pemerintah. Pada konteks pengembangan industri tekstil, Chief Executive Officer (CEO) Danantara ini juga akan menyiapkan kawasan tekstil terintegrasi.

“Kami di Danantara juga akan menyiapkan satu daerah khusus untuk pembangunan, untuk integrasi dari hulu ke hilir agar lebih efisien dengan menggunakan teknologi yang baik, yang benar, untuk membuat produk-produk kita juga mempunyai daya saing yang lebih baik,” bebernya.

“Karena kita ketahui bersama industri tekstil ini penyerapan tenaga kerjanya salah satu yang paling tinggi di dalam industrinya,” imbuh Rosan.

Syarat Bahan Baku Tekstil Ditinjau

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta langkah perlindungan terhadap industri tekstil di Indonesia bisa dijaga. Termasuk kepastian bahan baku hingga penindakan barang impor ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap aspek tersebut jadi sorotan pelaku usaha tekstil Tanah Air. Kepala Negara pun meminta adanya perbaikan.

“Nah, tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk me-review terkait dengan Pertek (Pertimbangan Teknis) dan yang lain,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengklaim sistem pengumpulan pajak Coretax sudah semakin baik. Ada kemudahan yang disebut dirasakan para wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Sistem Coretax sempat terkendala pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2025 pelaporan awal 2026. Suahasil mengatakan sistem Coretax sudah menunjukkan dampak positif.

“Coretax itu telah kita jalankan dan aplikasi Coretax pada tahun 2026 ini, baik ketika kita menutup tahun pajak kemarin, bulan April, telah menunjukkan bahwa memiliki dampak,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Salah satunya, wajib pajak yang dimudahkan dengan bukti potong pajak yang tak perlu dimuat secara manual. Bukti potong pajak otomatis tampil dalam dasbor pelaporan pajak masing-masing wajib pajak.

“Bahwa para wajib pajak sekarang tidak perlu mengumpulkan bukti potongnya sendiri-sendiri lagi, ada di dalam sistem semuanya. PPN juga seperti itu, ada di dalam sistem semuanya,” ujar dia.

Suahasil menyadari perlunya perbaikan ke depan, meski saat ini sistem Coretax dinilai sudah lebih baik. “Tentu harus kita lakukan perbaikan terus-menerus, tetapi penerapan cortex sudah makin baik sekarang ini,” katanya.

Coretax Jadi Pusat Administrasi Pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mempercepat transformasi digitaladministrasi perpajakan. Mulai Juli 2026, seluruh proses administrasi pajak akan dilakukan secara bertahap melalui sistem Coretax yang menjadi platform utama atau sistem inti di lingkungan DJP.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan penuh Coretax tidak hanya mencakup pelaporan pajak, tetapi juga berbagai proses administrasi lainnya, seperti pengawasan, penegakan hukum, penagihan, hingga keberatan dan banding.

“Mulai Juli ini, Coretax betul-betul menjadi sistem inti. Jadi semua kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, keberatan banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Coretax,” kata Bimo Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 dikutip dari Antara, Senin, 13 Juli 2026.

Dalam skema tersebut, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi melalui platform digital.

DJP telah menunjuk empat marketplace, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan tersebut tercatat sejak 1 Juli 2026.

Tarif pungutan ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet yang tercantum dalam dokumen tagihan. Nilai tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Namun, tidak semua penjual akan dikenai pungutan tersebut.

Untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak, PPh Pasal 22 tidak dipungut sepanjang penjual memenuhi persyaratan administrasi, termasuk menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak menciptakan jenis pajak baru. Perubahan utamanya terletak pada mekanisme pemungutan, dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut melalui marketplace.

Penandatanganan tersebut sekaligus menandai kesiapan DJP dan Pertamina untuk mengintegrasikan sistem akuntansi, data transaksi, hingga sistem pengendalian internal perusahaan secara real-time.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nurbaeti Munawaroh, yang mewakili Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, mengatakan program tersebut bukan sekadar seremoni penyerahan sertifikat.

Dalam arahan tertulisnya, Bimo menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan, transparansi, keterbukaan data, dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Melalui konsep cooperative compliance, pola hubungan DJP dan wajib pajak diarahkan dari pengawasan setelah transaksi menuju preventive compliance. Pendekatan ini mengutamakan pencegahan, keterbukaan, data, dan kolaborasi.

Dengan mekanisme tersebut, risiko perpajakan diharapkan dapat diidentifikasi sejak awal sehingga potensi sengketa dapat ditekan.

Bimo juga menekankan kepatuhan pajak tidak semestinya baru muncul ketika wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau membayar pajak.

Menurut dia, kepatuhan harus dibangun sejak proses bisnis, sistem akuntansi, pencatatan transaksi, hingga pengendalian internal perusahaan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Juda menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi, termasuk big data dan akal imitasi (AI), untuk membantu mengoptimalkan penerimaan pajak.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyesuaikan desain insentif pajak dengan perkembangan aturan perpajakan internasional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penyesuaian skema insentif pajak setelah penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif pajak minimum efektif sebesar 15 persen.

Menurut Yon, perubahan aturan pajak internasional membuat pemerintah perlu melihat kembali instrumen yang digunakan untuk memberikan insentif kepada dunia usaha.

Sejumlah instrumen dapat menjadi alternatif, di antaranya hibah tunai atau cash grant serta kredit pajak atau tax credit. Skema tersebut dinilai perlu dipertimbangkan agar kebijakan insentif tetap dapat berjalan dan sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan internasional.

Selain aspek global, desain insentif juga perlu mengikuti perubahan struktur ekonomi nasional.

Yon mengatakan pemerintah perlu memastikan insentif yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan sektor industri dan perubahan model bisnis.

Dengan demikian, evaluasi insentif pajak tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan negara yang dikorbankan, tetapi juga seberapa besar manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Pemerintah pada akhirnya ingin memastikan fasilitas perpajakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan produktivitas.

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan KeuBimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah “nama ajaib” dalam daftar perombakan pejabat pajak pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bimo mengatakan nama-nama tersebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management yang menjadi mekanisme resmi dalam pengelolaan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bimo menjelaskan, DJP sebelumnya mengusulkan rotasi pejabat sesuai prosedur organisasi. Namun, Bimo bersama pejabat terkait meminta proses pengangkatan terhadap sejumlah nama tersebut ditunda atau dibatalkan karena tidak melalui tahapan yang sama dengan kandidat lainnya.

“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/9/2026).

Bimo menegaskan proses tersebut perlu dijaga agar seluruh pejabat mengikuti mekanisme yang setara. Menurut dia, pengangkatan tanpa proses assessment dan talent management dapat memberikan sinyal yang tidak baik bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan proses rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berjalan. Namun, pelantikan sejumlah nama terpaksa ditunda dan dibatalkan lantaran tidak mengikuti proses assessment serta talent management.

Bimo menyebut keputusan tegas tersebut diambil demi menjaga agar mekanisme rotasi jabatan di instansinya tetap berjalan sesuai standar tata kelola yang berlaku.

Ia menjelaskan, DJP sejatinya telah mengusulkan rotasi pejabat sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, dalam perjalanannya ditemukan sejumlah nama yang melompati tahapan krusial, seperti assessment dan talent management.

“Cuma memang ada beberapa nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen S3KP (Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) meminta untuk ditunda dahulu dan dibatalkan,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Bimo, pengangkatan pejabat tanpa melalui prosedur resmi dapat memberikan sinyal yang buruk bagi seluruh pegawai. Terutama bagi jajaran yang telah bersusah payah mengikuti rangkaian seleksi berjenjang.

“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.

Mengenai nasib para pejabat yang sebelumnya sempat diangkat pada 14 September 2026, Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi syarat akan langsung dibatalkan status pengangkatannya. Sementara pejabat lain yang memenuhi kriteria akan tetap bertugas sesuai keputusan awal.

“Yang tidak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi kembali ke posisi awalnya,” pungkas Bimo.Kaitannya dengan Pencopotan Mantan Menkeu

Liputan6.com, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menambah beban pajak baru bagi pengusaha. Tambahan beban pajak dikhawatirkan mengganggu momentum pertumbuhan dunia usaha.

Sekretaris Jenderal Hipmi, Anthony Leong mengamini perlu penambahan pendapatan negara dari pajak. Namun, dia mengusulkan caranya melalui perluasan basis pajak.

“Soal harapan dunia usaha, khususnya pajak, HIPMI berharap pemerintah mengedepankan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan menambah beban kepada pelaku usaha yang selama ini sudah patuh,” kata Anthony kepada Liputan6.com, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, meningkatkan penerimaan negara perlu mempertimbangkan mometum pertumbuhan dunia usaha. Dia berharap pengusaha diajak untuk membahas rencana kebijakan yang berkaitan ke dunia usaha.

“Jangan sampai ketika pengusaha sedang ingin melakukan ekspansi, menambah investasi dan merekrut tenaga kerja, justru muncul beban fiskal baru yang membuat mereka menahan ekspansi,” ucapnya.

“Kami berharap Pak Suahasil dapat membangun komunikasi yang intensif dengan dunia usaha seperti Hipmi sebelum mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap aktivitas bisnis,” imbuh Anthony.

Menjaga Keseimbangan

Anthony berharap, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperhatikan peran pajak dan basis penerimaannya. Termasuk kontribusi pengusaha terhadap pendapatan negara.

“Bagi Hipmi, pajak yang sehat adalah pajak yang tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekonomi dan dunia usaha. Kalau perusahaan berkembang, investasi bertambah, transaksi meningkat dan semakin banyak pengusaha naik kelas, basis penerimaan negara juga akan semakin kuat,” tuturnya.

“Jadi kami berharap Menkeu baru dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan fiskal, dan ruang bagi dunia usaha untuk terus tumbuh serta menciptakan lapangan kerja,” dia menambahkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif PBJT atas Jasa Parkir sebesar 10 persen. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.

Pajak terutang pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa parkir dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, konsumen yang menggunakan layanan parkir menjadi pihak yang membayar pajak melalui transaksi atas jasa parkir.

Ketentuan ini juga membedakan PBJT Jasa Parkir dengan retribusi parkir. PBJT dikenakan atas jasa parkir yang menjadi objek pajak daerah, sedangkan retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tidak Semua Layanan Parkir Dikenakan PBJT

Meskipun valet parking termasuk objek PBJT Jasa Parkir, tidak seluruh layanan maupun tempat parkir otomatis dikenakan pajak. Ketentuan perpajakan daerah mengatur sejumlah pengecualian, antara lain jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta parkir perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan kantor tersebut.

Pengecualian juga berlaku bagi tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik.

Selain itu, terdapat pengecualian terhadap penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas tertentu serta tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pengenaan PBJT Jasa Parkir bergantung pada jenis dan penyelenggaraan layanan parkir yang digunakan. Masyarakat yang menggunakan valet parking sebagai objek PBJT turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah melalui transaksi yang dilakukan.

Pemahaman terhadap ketentuan pajak dalam berbagai aktivitas sehari-hari juga dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana berbagai transaksi turut menjadi bagian dari sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan Kota Jakarta.

(*)