Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya.

Pasalnya, produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus dibeli secara rutin, bukan barang sekunder atau kebutuhan gaya hidup.

Puan menilai, keluhan masyarakat mengenai pajak pembalut atau period tax perlu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan perempuan, terutama mereka dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Isu pajak pembalut belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Masyarakat mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang dibutuhkan perempuan setiap bulan, di tengah keluhan mengenai mahalnya biaya hidup.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan, pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia masuk kategori barang kena pajak (BKP).

Produk tersebut dikenakan PPN efektif 11%, menggunakan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12.

Pembalut belum masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.

Puan mengingatkan, kebutuhan menstruasi merupakan pengeluaran rutin yang harus dipenuhi perempuan bersamaan dengan kebutuhan keluarga lainnya.

Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu dilihat dari sisi keterjangkauan.

“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” tegasnya.

Dia memahami pengenaan pajak terhadap pembalut bukan kebijakan baru. Namun, menurut Puan, kondisi tersebut tidak menutup peluang bagi pemerintah untuk mengevaluasinya berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Namun aspirasi masyarakat yang ada saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah melakukan evaluasi. Kebijakan Negara perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk masukan, termasuk suara-suara perempuan,” ujarnya.

Puan berpandangan, pembalut dan produk menstruasi lainnya lebih tepat diperlakukan sebagai kebutuhan pokok perempuan karena berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi.

“Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” katanya.

Dia juga menyoroti beban perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan yang harus menyediakan biaya untuk kebutuhan menstruasi secara berulang.

“Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” ungkapnya.

Puan mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan pajak produk menstruasi dengan mempertimbangkan praktik di sejumlah negara yang telah memberikan pembebasan pajak terhadap produk tersebut.

Dia turut meminta pemerintah mendengar pengalaman perempuan dari berbagai kelompok, mulai pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas hingga keluarga yang memiliki beberapa anggota dengan kebutuhan menstruasi.

Menurut Puan, kajian kebijakan tidak cukup hanya melihat harga satu kemasan pembalut.

Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus serta kemampuan keluarga untuk memenuhinya.

“Pandangan pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, serta keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi dapat memperkaya pertimbangan kebijakan Negara,” tuturnya.

Puan juga mengutip laporan UN Women pada 2024 yang menyoroti masih banyak perempuan kesulitan membeli atau mengakses produk menstruasi karena harganya terlalu mahal.

Lembaga PBB tersebut turut mengadvokasi penyediaan produk menstruasi secara gratis atau penghapusan pajak atas produk tersebut.

“Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” tandasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa dibebani sanksi administratif.

“Melalui kebijakan ini menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang beragam,” kata Lusiana di Jakarta, dikutip Kamis (5/11/2026).

Lusiana menjelaskan, pembebasan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang selama periode kebijakan.

“Pemerintah memahami bahwa dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat memiliki berbagai prioritas yang terkadang memengaruhi kemampuan maupun kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tepat waktu,” ujarnya.

Syarat Pembebasan Denda Pajak Kendaraan

Berdasarkan diktum ketiga Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026, pelaksanaan pembebasan dilakukan melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah.

Keputusan tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan mengatur pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk jenis PKB dan BBNKB.

Lusiana menyebut kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat diberikan kesempatan untuk menata kembali kewajiban perpajakannya tanpa dibebani sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang, sesuai dengan ketentuan keputusan tersebut,” ucap Lusiana.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan transaksi transfer antarbank dan dompet digital tidak otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan yang mulai diterapkan pemerintah berkaitan dengan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri, bukan seluruh perpindahan dana masyarakat.

Untuk PPN atas layanan keuangan digital tetap mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

Penegasan tersebut disampaikan Suahasil untuk meluruskan informasi mengenai penerapan pajak digital yang disebut akan berlaku pada 9 November 2026. Informasi itu sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo.

“Saya ingin menegaskan, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil, dikutip Rabu (4/11/2026).

Kebijakan yang dimaksud sebenarnya merupakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Penjelasan serupa juga telah disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengartikan kebijakan tersebut sebagai pengenaan pajak terhadap setiap transfer uang melalui rekening bank maupun dompet digital.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, keberlanjutan sistem perpajakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian dan iklim usaha yang mendukung.

Menurut dia, sistem perpajakan yang berkelanjutan membutuhkan perekonomian yang sehat, iklim bisnis yang adil, serta pelayanan publik berkualitas yang dijalankan dengan integritas.

“Kami menyadari bahwa pajak yang berkelanjutan harus ditopang dengan perekonomian yang sehat, iklim bisnis yang fair, dan juga tentu dukungan terhadap semua layanan publik yang semakin berkualitas dan zero corruption. Kami berkomitmen untuk itu,” jelas Bimo dalam Tax Gathering 2026 di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Gelaran Tax Gathering 2026 ini menjadi ajang apresiasi bagi wajib pajak patuh sekaligus sosialisasi kebijakan perpajakan terbaru, termasuk relaksasi sanksi administrasi dan penerapan global minimum tax.

Acara ini juga menjadi momentum bagi DJP untuk memperkuat sinergi dengan para wajib pajak, khususnya perusahaan dan pelaku usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Melalui kegiatan ini, DJP ingin menegaskan bahwa kepatuhan membayar pajak bukan semata-mata kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak. Lebih dari itu, pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain mengusulkan penghapusan pajak pembalut dan JHT, Iqbal meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Ia menilai besaran PTKP perlu disesuaikan dengan perkembangan upah dan biaya hidup. Dengan begitu, pekerja memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saran kami, naik jadi Rp7,5 juta per bulan PTKP,” ujar Iqbal.

Iqbal juga berpandangan bahwa batas PTKP setidaknya perlu setara dengan upah minimum tertinggi yang berlaku. Dengan skema tersebut, pekerja yang menerima upah minimum tidak dibebani pajak penghasilan atas pendapatan sebesar upah minimum.

Menurutnya, peningkatan batas PTKP dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Penghasilan yang tidak terpotong pajak diharapkan dapat digunakan pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga turut menggerakkan perekonomian.

“Penghasilan yang tetap berada di tangan pekerja akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan menggerakkan kegiatan ekonomi,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, ia mengusulkan penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, dan pesangon. Namun, Iqbal menyebut kebijakan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

“Kalau bisa, atau nanti bertahap, pajak THR, pajak jaminan pensiun, pajak pesangon, dihapus, 0 persen juga,” katanya pula.

6. Australia

Australian Taxation Office membebaskan GST sebesar 10% sejak 1 Januari 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan produk kebersihan menstruasi sebagai barang kebutuhan kesehatan pokok yang tidak layak dikenai pajak.

7. Afrika Selatan

South African Revenue Service menetapkan pembalut kewanitaan sebagai barang bebas PPN atau zero-rated pada 2019 demi membantu perempuan berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sanitasi dasar.

8. Rwanda

Rwanda Revenue Authority menerbitkan surat edaran resmi pembebasan PPN sebesar 18% untuk pembalut pada 2019. Pembebasan pajak ini ditujukan untuk mempermudah akses distribusi produk kesehatan kewanitaan di pasar domestik.

9. Nigeria

Pemerintah Nigeria melalui Federal Inland Revenue Service memberlakukan Finance Act 2019, yaitu regulasi yang memasukkan produk pembalut buatan lokal ke dalam daftar barang kebutuhan pokok bebas PPN.

10. Skotlandia

Parlemen Skotlandia mengesahkan Period Products (Free Provision) (Scotland) Act pada 2020. Tidak hanya membebaskan pajak, regulasi ini bahkan mewajibkan penyediaan produk menstruasi secara gratis di fasilitas publik.

11. Inggris

Kementerian Keuangan Inggris menghapus PPN 5% atau tampon tax sejak 1 Januari 2021. Kebijakan ini secara resmi mengakhiri pengenaan tarif pada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan harian.

12. Irlandia

Revenue Commissioners Irlandia mengkategorikan pembalut, tampon, menstrual cup, hingga celana menstruasi sebagai produk zero-rated.

13. Meksiko

Laporan United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Kongres Meksiko menghapus PPN 16% untuk produk kebersihan kewanitaan pada 2022. Langkah ini mendorong keadilan gender dan keterjangkauan alat kesehatan.

14. Namibia

Kementerian Keuangan Namibia mengesahkan amandemen undang-undang PPN pada awal 2023. Regulasi tersebut menetapkan tarif PPN atas pembalut dari yang sebelumnya 15% menjadi 0%.

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menanggapi mengenai pembalut perempuan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai, pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan patut dikritisi karena pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

YLKI menilai pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber penerimaan negara, bukan justru membebani kebutuhan esensial masyarakat.

“Negara jangan miskin ide dan miskin gagasan dalam memungut pajak hingga kebutuhan dasar perempuan menjadi objek pemajakan. Kebijakan perpajakan semestinya mengedepankan keadilan sosial, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender,” ujar Niti dalam keterangan resmi, Selasa (3/11/2026).

YLKI pun memberikan catatan kritis mengenai pengenaan PPN terhadap pembalut. Pertama, pembalut merupakan kebutuhan dasar, bukan barang mewah.

“Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. Pembalut menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan selama menstruasi. Pengenaan pajak atas produk ini berpotensi menambah beban pengeluaran rutin, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah,” tutur Niti.

Kedua, PPN pembalut berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi. Ia menuturkan, beban pajak tidak dirasakan secara setara oleh seluruh konsumen. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan berpotensi lebih terbebani dalam memenuhi kebutuhan menstruasi.

“Kebijakan ini perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan kesetaraan gender agar tidak memperkuat diskriminasi ekonomi secara struktural,” ujar Niti.

Ketiga, Niti mengatakan, negara harus kreatif menggali pajak, bukan miskin ide dan gagasan. Niti menambahkan, pemerintah harus mampu mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penutupan kebocoran penerimaan.

“Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan progresif,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN. Jika transaksi memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.

Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, SPP-TDLN memasuki tahap go live dengan melibatkan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam penyelengaraan SPPTDLN (issuer).

Pada tahap awal, enam issuer yang ditunjuk tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Tingkatkan Efektivitas Penerimaan

Saat ini, issuer lainnya sedang dalam tahap pengujian pada lingkungan sandboxing dan segera akan memasuki periode stabilisasi, untuk selanjutnya ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Bimo menuturkan, keterlibatan para issuer merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara efektif.

“Penerapan SPP-TDLN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN, memperkuat kepatuhan perpajakan, serta memberikan perlakuan perpajakan yang setarabagi konsumsi barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan,” kata Bimo.

Klarifikasi dari DJP ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai penerapan pemungutan pajak digital yang disebut-sebut mulai berjalan pada 9 November 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem yang dimaksud adalah SPP-TDLN.

“Yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ini merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” kata Inge, Senin (2/11/2026).

Inge menegaskan penerapan sistem baru ini tidak mengubah tarif PPN yang berlaku saat ini. Kebijakan ini juga bukan dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri tanpa terkecuali.

Menurutnya, SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menjaga kesetaraan (level playing field) antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, merespons polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut perempuan. Kementerian PPPA kini berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut.

Arifah mengingatkan, pembalut bukan sekadar produk konsumsi biasa karena berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

“Iya, itu kan kebutuhan dasar, ya, karena menstruasi itu kan biologis,” ujar Arifah kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Kini, koordinasi lintas pihak tersebut masih berlangsung. Arifah belum menjelaskan siapa saja pihak yang dilibatkan maupun kemungkinan tindak lanjut yang akan diambil pemerintah terkait pengenaan pajak produk menstruasi.

Namun, dia meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan itu. Arifah berharap koordinasi yang tengah dilakukan dapat membawa kabar baik bagi perempuan.

“Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya. Jadi nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa, supaya ada sesuatu yang menggembirakan,” katanya.

Untuk diketahui, polemik ini mencuat di media sosial setelah warganet menyoroti pembalut yang masih dikenai PPN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, produk tersebut belum termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas pembebasan pajak.

Pengenaan PPN juga disebut bukan sebagai pungutan khusus terhadap perempuan atau menstruasi, melainkan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang. Meski demikian, usulan perubahan kebijakan pajak perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan dampaknya bagi masyarakat.