Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan transaksi transfer antarbank dan dompet digital tidak otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan yang mulai diterapkan pemerintah berkaitan dengan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri, bukan seluruh perpindahan dana masyarakat.

Untuk PPN atas layanan keuangan digital tetap mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

Penegasan tersebut disampaikan Suahasil untuk meluruskan informasi mengenai penerapan pajak digital yang disebut akan berlaku pada 9 November 2026. Informasi itu sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo.

“Saya ingin menegaskan, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil, dikutip Rabu (4/11/2026).

Kebijakan yang dimaksud sebenarnya merupakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Penjelasan serupa juga telah disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengartikan kebijakan tersebut sebagai pengenaan pajak terhadap setiap transfer uang melalui rekening bank maupun dompet digital.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, keberlanjutan sistem perpajakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian dan iklim usaha yang mendukung.

Menurut dia, sistem perpajakan yang berkelanjutan membutuhkan perekonomian yang sehat, iklim bisnis yang adil, serta pelayanan publik berkualitas yang dijalankan dengan integritas.

“Kami menyadari bahwa pajak yang berkelanjutan harus ditopang dengan perekonomian yang sehat, iklim bisnis yang fair, dan juga tentu dukungan terhadap semua layanan publik yang semakin berkualitas dan zero corruption. Kami berkomitmen untuk itu,” jelas Bimo dalam Tax Gathering 2026 di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Gelaran Tax Gathering 2026 ini menjadi ajang apresiasi bagi wajib pajak patuh sekaligus sosialisasi kebijakan perpajakan terbaru, termasuk relaksasi sanksi administrasi dan penerapan global minimum tax.

Acara ini juga menjadi momentum bagi DJP untuk memperkuat sinergi dengan para wajib pajak, khususnya perusahaan dan pelaku usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Melalui kegiatan ini, DJP ingin menegaskan bahwa kepatuhan membayar pajak bukan semata-mata kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak. Lebih dari itu, pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain mengusulkan penghapusan pajak pembalut dan JHT, Iqbal meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Ia menilai besaran PTKP perlu disesuaikan dengan perkembangan upah dan biaya hidup. Dengan begitu, pekerja memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Saran kami, naik jadi Rp7,5 juta per bulan PTKP,” ujar Iqbal.

Iqbal juga berpandangan bahwa batas PTKP setidaknya perlu setara dengan upah minimum tertinggi yang berlaku. Dengan skema tersebut, pekerja yang menerima upah minimum tidak dibebani pajak penghasilan atas pendapatan sebesar upah minimum.

Menurutnya, peningkatan batas PTKP dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Penghasilan yang tidak terpotong pajak diharapkan dapat digunakan pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga turut menggerakkan perekonomian.

“Penghasilan yang tetap berada di tangan pekerja akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan menggerakkan kegiatan ekonomi,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, ia mengusulkan penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, dan pesangon. Namun, Iqbal menyebut kebijakan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

“Kalau bisa, atau nanti bertahap, pajak THR, pajak jaminan pensiun, pajak pesangon, dihapus, 0 persen juga,” katanya pula.

6. Australia

Australian Taxation Office membebaskan GST sebesar 10% sejak 1 Januari 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan produk kebersihan menstruasi sebagai barang kebutuhan kesehatan pokok yang tidak layak dikenai pajak.

7. Afrika Selatan

South African Revenue Service menetapkan pembalut kewanitaan sebagai barang bebas PPN atau zero-rated pada 2019 demi membantu perempuan berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sanitasi dasar.

8. Rwanda

Rwanda Revenue Authority menerbitkan surat edaran resmi pembebasan PPN sebesar 18% untuk pembalut pada 2019. Pembebasan pajak ini ditujukan untuk mempermudah akses distribusi produk kesehatan kewanitaan di pasar domestik.

9. Nigeria

Pemerintah Nigeria melalui Federal Inland Revenue Service memberlakukan Finance Act 2019, yaitu regulasi yang memasukkan produk pembalut buatan lokal ke dalam daftar barang kebutuhan pokok bebas PPN.

10. Skotlandia

Parlemen Skotlandia mengesahkan Period Products (Free Provision) (Scotland) Act pada 2020. Tidak hanya membebaskan pajak, regulasi ini bahkan mewajibkan penyediaan produk menstruasi secara gratis di fasilitas publik.

11. Inggris

Kementerian Keuangan Inggris menghapus PPN 5% atau tampon tax sejak 1 Januari 2021. Kebijakan ini secara resmi mengakhiri pengenaan tarif pada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan harian.

12. Irlandia

Revenue Commissioners Irlandia mengkategorikan pembalut, tampon, menstrual cup, hingga celana menstruasi sebagai produk zero-rated.

13. Meksiko

Laporan United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Kongres Meksiko menghapus PPN 16% untuk produk kebersihan kewanitaan pada 2022. Langkah ini mendorong keadilan gender dan keterjangkauan alat kesehatan.

14. Namibia

Kementerian Keuangan Namibia mengesahkan amandemen undang-undang PPN pada awal 2023. Regulasi tersebut menetapkan tarif PPN atas pembalut dari yang sebelumnya 15% menjadi 0%.

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menanggapi mengenai pembalut perempuan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai, pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan patut dikritisi karena pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

YLKI menilai pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber penerimaan negara, bukan justru membebani kebutuhan esensial masyarakat.

“Negara jangan miskin ide dan miskin gagasan dalam memungut pajak hingga kebutuhan dasar perempuan menjadi objek pemajakan. Kebijakan perpajakan semestinya mengedepankan keadilan sosial, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender,” ujar Niti dalam keterangan resmi, Selasa (3/11/2026).

YLKI pun memberikan catatan kritis mengenai pengenaan PPN terhadap pembalut. Pertama, pembalut merupakan kebutuhan dasar, bukan barang mewah.

“Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. Pembalut menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan selama menstruasi. Pengenaan pajak atas produk ini berpotensi menambah beban pengeluaran rutin, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah,” tutur Niti.

Kedua, PPN pembalut berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi. Ia menuturkan, beban pajak tidak dirasakan secara setara oleh seluruh konsumen. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan berpotensi lebih terbebani dalam memenuhi kebutuhan menstruasi.

“Kebijakan ini perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan kesetaraan gender agar tidak memperkuat diskriminasi ekonomi secara struktural,” ujar Niti.

Ketiga, Niti mengatakan, negara harus kreatif menggali pajak, bukan miskin ide dan gagasan. Niti menambahkan, pemerintah harus mampu mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penutupan kebocoran penerimaan.

“Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan progresif,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN. Jika transaksi memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan.

Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, SPP-TDLN memasuki tahap go live dengan melibatkan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam penyelengaraan SPPTDLN (issuer).

Pada tahap awal, enam issuer yang ditunjuk tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Tingkatkan Efektivitas Penerimaan

Saat ini, issuer lainnya sedang dalam tahap pengujian pada lingkungan sandboxing dan segera akan memasuki periode stabilisasi, untuk selanjutnya ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Bimo menuturkan, keterlibatan para issuer merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara efektif.

“Penerapan SPP-TDLN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN, memperkuat kepatuhan perpajakan, serta memberikan perlakuan perpajakan yang setarabagi konsumsi barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan,” kata Bimo.

Klarifikasi dari DJP ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai penerapan pemungutan pajak digital yang disebut-sebut mulai berjalan pada 9 November 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem yang dimaksud adalah SPP-TDLN.

“Yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ini merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” kata Inge, Senin (2/11/2026).

Inge menegaskan penerapan sistem baru ini tidak mengubah tarif PPN yang berlaku saat ini. Kebijakan ini juga bukan dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri tanpa terkecuali.

Menurutnya, SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menjaga kesetaraan (level playing field) antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, merespons polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut perempuan. Kementerian PPPA kini berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut.

Arifah mengingatkan, pembalut bukan sekadar produk konsumsi biasa karena berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

“Iya, itu kan kebutuhan dasar, ya, karena menstruasi itu kan biologis,” ujar Arifah kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Kini, koordinasi lintas pihak tersebut masih berlangsung. Arifah belum menjelaskan siapa saja pihak yang dilibatkan maupun kemungkinan tindak lanjut yang akan diambil pemerintah terkait pengenaan pajak produk menstruasi.

Namun, dia meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan itu. Arifah berharap koordinasi yang tengah dilakukan dapat membawa kabar baik bagi perempuan.

“Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya. Jadi nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa, supaya ada sesuatu yang menggembirakan,” katanya.

Untuk diketahui, polemik ini mencuat di media sosial setelah warganet menyoroti pembalut yang masih dikenai PPN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, produk tersebut belum termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas pembebasan pajak.

Pengenaan PPN juga disebut bukan sebagai pungutan khusus terhadap perempuan atau menstruasi, melainkan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang. Meski demikian, usulan perubahan kebijakan pajak perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan dampaknya bagi masyarakat.

Selain tidak mengenakan PPN secara otomatis terhadap transfer dana pribadi, SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda.

Inge menjelaskan, apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana. Masyarakat tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang pajaknya seharusnya telah dipungut melalui mekanisme tersebut.

“Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak,” kata Inge.

DJP juga menegaskan bahwa sistem pemungutan tersebut tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Penggunaannya diarahkan untuk memastikan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Menurut Inge, SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

Sistem tersebut juga memanfaatkan data dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, pembatasan akses, dan ketentuan yang berlaku.

Sebelum diterapkan secara penuh, mekanisme pemungutan ini telah melewati pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Lembaga tersebut terdiri atas lima bank penerbit (issuer bank) dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech).

“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” tutur Inge.