Trump Larang Perusahaan AS Bangun Data Center di Luar Negeri

Trump Larang Perusahaan AS Bangun Data Center di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, perusahaan-perusahaan AS akan dilarang membangun pusat data atau data center di negara lain. Jika perusahaan tetap membangun data center di negara lain akan dikenakan penalti berupa pajak yang sangat besar.

“Kami akan berjuang keras demi pusat-pusat data ini,” ujar Trump, dikutip dari CNBC, Sabtu, (21/11/2026).

“Saya tidak tahu apakah ini berita baru. Saya bahkan belum menyampaikannya kepada tim saya. Namun, sekarang saya sampaikan kepada mereka selagi mereka ada di sini,” ia menambahkan.

Dorongan terbaru Trump untuk meningkatkan pembangunan pusat data di AS muncul meskipun masyarakat Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan dan menunjukkannya melalui suara mereka. Masyarakat AS tidak menyukai keberadaan fasilitas tersebut.

Survei Ekonomi All-America dari CNBC menemukan 64% pemilih terdaftar menolak pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) dalam radius 10 mil (sekitar 16 km) dari tempat tinggal mereka, sementara hanya 13% responden yang menyatakan mendukungnya.

Jika Trump benar-benar menjalankan ancamannya untuk membatasi pembangunan pusat data di luar negeri, ia harus menghadapi kenyataan sejumlah raksasa teknologi AS termasuk Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, dan Oracle telah membangun fasilitas tersebut di berbagai negara lain.

Ekspansi internasional merupakan peluang pertumbuhan bagi penyedia infrastruktur cloud terkemuka, yang ingin melayani klien melalui pusat data yang berlokasi dekat dengan pengguna terkadang demi memenuhi persyaratan regulasi.

Namun, pada Jumat, Trump menegaskan jika perusahaan-perusahaan tersebut tetap ingin membangun pusat data di luar AS, tetapi akan dikenakan pajak. “Silakan saja, tetapi kami akan mengenakan pajak yang sangat besar kepada mereka,” ujar dia.

Ancaman Donald Trump Jika The Fed Tak Pangkas Suku Bunga

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang mencatat surplus dagang terhadap AS jika Federal Reserve (The Fed) tidak memangkas suku bunga.

“Apa yang saya katakan sangat sederhana, kita seharusnya membayar suku bunga terendah di dunia,” kata Trump di Oval Office, dikutip dari CNBC, Sabtu (5/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Trump mengunggah pesan di Truth Social yang mendesak The Fed menurunkan suku bunga.

“Turunkan suku bunga atau saya akan berhenti berdagang dengan negara-negara yang memiliki defisit dengan kita,” tulis Trump.

Trump menyampaikan ultimatum tersebut setelah meminta The Fed dan Ketua The Fed, Kevin Warsh, untuk bertindak cerdas dan memangkas suku bunga menyusul laporan ketenagakerjaan bulanan AS yang jauh lebih kuat dari perkiraan.

Dalam unggahannya, Trump juga mengeklaim perusahaan-perusahaan AS menambah 162.000 lapangan kerja pada Agustus, dua hingga tiga kali lebih tinggi dari sejumlah perkiraan.

“Turunkan suku bunga karena AS memiliki kredit yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya! Negara yang kuat berarti suku bunga lebih rendah,kredit yang lebih baik. Sangat sederhana!” tulis Trump.

Ia juga mengatakan AS seharusnya memiliki suku bunga terendah dibandingkan negara lain seperti pada masa lalu.

 

Ancaman Trump Dinilai Ekstrem

The Fed menolak memberikan komentar mengenai unggahan Trump. Gedung Putih juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi tambahan dari CNBC.

Jika ditafsirkan secara langsung, ancaman Trump untuk menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki surplus dagang terhadap AS tergolong ekstrem. Pasalnya, AS mencatat defisit perdagangan dengan puluhan negara, termasuk mitra dagang terbesarnya.

Trump telah lama mendorong suku bunga yang lebih rendah dan kerap mengeluhkan defisit perdagangan AS dengan negara lain. Namun, banyak ekonom menilai defisit perdagangan tidak selalu berarti baik atau buruk.

Defisit perdagangan dapat terjadi ketika suatu negara memiliki daya beli yang lebih besar sehingga mampu membeli lebih banyak barang dari negara lain.

Selain itu, negara-negara yang mencatat surplus perdagangan dengan AS biasanya menggunakan dolar yang mereka terima untuk membeli surat utang pemerintah AS atau US Treasury. Dengan demikian, dana tersebut kembali masuk ke dalam sistem ekonomi AS.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Pajak Kripto Sumbang Rp 2,23 Triliun hingga Oktober 2026

Pajak Kripto Sumbang Rp 2,23 Triliun hingga Oktober 2026

Liputan6.com, Jakarta – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dari penerimaan pajak ekonomi digital itu, sektor kripto menyumbang Rp 2,23 triliun hingga Oktober 2026.

Penerimaan pajak itu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar. Penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp 246,54 miliar pada 2022, Rp 220,89 miliar pada 2023, Rp 620,38 miliar pada 2024, Rp 796,74 miliar pada 2025, serta Rp 341,61 miliar pada Januari-Oktober 2026.

Selain dari kripto, penerimaan pajak digital berasal dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menuturkan, perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.

“Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 46,36 triliun, diikuti oleh Pajak SIPP sebesar Rp 6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun,” ujar dia dalam keterangan resmi, Sabtu, (21/11/2026).

PPN PMSE Sumbang Rp 46,36 Triliun

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp 46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020.

Setoran tercatat sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, Rp 10,32 triliun pada 2025, dan Rp 10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

 

Pajak Fintech Terkumpul Rp 5,5 Triliun

Dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp 5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun.

Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp 446,39 miliar pada 2022, Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun pada 2024, Rp 1,37 triliun pada 2025, dan Rp 1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak SIPP Capai Rp 6,02 Triliun

Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp 6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN sebesar Rp 5,57 triliun. Setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp 402,38 miliar pada 2022, Rp 1,12 triliun pada 2023, Rp 1,33 triliun pada 2024, Rp 1,23 triliun pada 2025, dan Rp 1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Penguatan Ekosistem Perpajakan Digital

Bimo Wijayanto menuturkan, perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

Goodbye Skema Delta! Coretax Kini Terapkan Skema “Replace” mulai 1 Oktober 2026 (PER-12/PJ/2026)

Goodbye Skema Delta! Coretax Kini Terapkan Skema “Replace” mulai 1 Oktober 2026 (PER-12/PJ/2026)

Oleh: Muh. Rahmatullah Barkat. M, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Keluhan mengenai “kurang bayar semu” saat membetulkan surat pemberitahuan (SPT) akhirnya mendapat jawaban pasti. Merespons langsung aspirasi wajib pajak dan petugas lapangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025. Ketentuan tersebut mengatur tentang ketentuan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

Terhitung mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT dalam Coretax beralih sepenuhnya dari skema delta (selisih saja) kembali ke skema replace (ganti SPT sebelumnya). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen DJP dalam memberikan kepastian hukum, rasa adil, dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak.

Mengapa Skema Delta Ditinggalkan?

Sejak Coretax DJP diperkenalkan melalui PER-11/PJ/2025, SPT normal dan SPT pembetulannya berdiri sendiri-sendiri, di mana pembetulan hanya difokuskan untuk melaporkan selisih (delta) kurang atau lebih bayarnya.

Namun dalam praktiknya, skema delta menimbulkan beberapa masalah administrasi di lapangan. Pertama, munculnya “kurang bayar semu”: wajib pajak yang membetulkan SPT dari semula lebih bayar (LB) bernilai besar menjadi LB yang lebih kecil atau nihil. Secara sistem, wajib pajak justru ditagih untuk menyetorkan selisih kekurangannya. Padahal, kelebihan pembayaran dari SPT awal tersebut belum diterima tunai maupun dikembalikan oleh negara karena masih dalam proses penelitian.

Kedua, keterbatasan opsi. Wajib pajak mengalami kesulitan saat ingin mengubah pilihan pada SPT lebih bayar, misalnya dari permohonan restitusi/pemeriksaan diubah menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Dari hasil jajak pendapat di salah satu forum perpajakan, 82% wajib pajak menginginkan agar skema delta diperbaiki dan dikembalikan ke skema Replace. Bak gayung bersambut, DJP menyempurnakan regulasi dan menyesuaikan sistem Coretax DJP.

Bagaimana Cara Kerja Skema Replace?

Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Unifikasi, PPN & PPnBM, serta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan resmi menggunakan skema replace dengan calculation rule. Prinsipnya sederhana: SPT pembetulan terakhir menjadi patokan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Untuk menentukan besaran pajak yang kurang atau lebih bayar, Coretax secara otomatis memperhitungkan dua hal pada kolom “kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan” di induk SPT terdampak, dengan cara memperhitungkan dua hal. Yang pertama adalah seluruh penyetoran/pembayaran pajak yang telah dilunasi pada masa/tahun pajak tersebut. Yang kedua adalah seluruh kelebihan pajak yang sudah dikembalikan melalui penerbitan ketetapan (seperti surat ketetapan pajak lebih bayar/SKPLB atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak/SKPPKP).

Melalui hasil penghitungan di kolom tersebut, seluruh riwayat pembayaran awal maupun penerbitan ketetapan lebih bayar untuk masa/tahun pajak tersebut tetap diakui secara utuh. Wajib pajak pun diharapkan terhindar dari risiko pembayaran kurang bayar semu maupun pengembalian pajak yang berlebihan.

Manfaat Skema Replace dengan Calculation Rule bagi Wajib Pajak

Terdapat tiga manfaat skema tersebut bagi Wajib Pajak. Pertama, penghentian tindak lanjut permohonan berjalan. Berdasarkan Pasal 129A PER-12/PJ/2026, apabila SPT lebih bayar yang sedang dimohonkan pengembalian dibetulkan oleh wajib pajak, proses permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, sepanjang proses berikut:

  • pengembalian pendahuluan dan permohonan lebih bayar dengan surat tersendiri: dihentikan otomatis oleh sistem Coretax sepanjang belum diterbitkan SKPPKP.
  • pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (PYSTT): dihentikan otomatis oleh sistem Coretax sepanjang belum diterbitkan SKPLB.
  • pengembalian melalui pemeriksaan: surat pemberitahuan pemeriksaan (SPEM) belum disampaikan kepada wajib pajak.

Adapun informasi mengenai penghentian proses permohonan tersebut akan disampaikan secara resmi melalui keterangan di sistem Coretax.

Kedua, lebih fleksibel dalam mengubah pilihan restitusi dan kompensasi. Dengan SPT pembetulan terakhir sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban, wajib pajak dapat melakukan pembetulan sekaligus mengubah pilihan tindak lanjut atas lebih bayar. Misalnya, dari pengembalian menjadi kompensasi atau sebaliknya, sepanjang proses sebelumnya belum melewati batas sebagaimana diatur dalam Pasal 129A. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dari desain replace dengan calculation rule: sistem tidak lagi harus mempertahankan pilihan pada SPT sebelumnya apabila pembetulan yang sesuai ketentuan telah dilakukan.

Ketiga, kemudahan pembetulan SPT PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah. Pada skema sebelumnya, jika satker melaporkan SPT PPh Pasal 21 bernilai lebih bayar kompensasi lalu menambahkan bukti pemotongan yang belum dibuat, sistem justru menagih kurang bayar semu, padahal pembayaran pajaknya telah dilakukan melalui mekanisme SP2D.

Melalui skema baru ini, satker dapat membetulkan SPT dengan tenang. Seluruh data pembayaran SP2D atau setoran awal pada masa pajak tersebut tetap diperhitungkan secara utuh oleh sistem Coretax untuk melunasi kewajiban pajak pada SPT pembetulan, tanpa terhalang oleh kompensasi yang sebelumnya telah berjalan.

Bagaimana dengan Saldo Kompensasi dalam Coretax?

Apabila pembetulan SPT Masa (PPh Pasal 21/26 maupun PPN) dilakukan oleh wajib pajak, Coretax secara otomatis akan memperbarui saldo tabel kompensasi. Mekanisme penyesuaian saldo ini juga berlaku atas terbitnya produk hukum seperti SKP, keputusan, maupun putusan upaya hukum yang mengubah nilai kelebihan pembayaran pajak.

Selisih saldo penyesuaian tersebut dapat bernilai positif maupun negatif. Saldo negatif ini bukan disebabkan oleh kesalahan sistem, melainkan bentuk koreksi atas kompensasi yang sebelumnya telah terlanjur masuk ke tabel kompensasi atau digunakan di masa berikutnya, tetapi hak kompensasinya berkurang akibat pembetulan atau ketetapan pajak di masa sumber kompensasi berasal.

Nilai penyesuaian ini akan secara otomatis diperhitungkan pada SPT Masa berstatus normal pertama yang disampaikan berikutnya. Oleh karena itu, wajib pajak diimbau untuk segera menyampaikan SPT masa normal pertama berikutnya agar penyesuaian saldo diadministrasikan dengan rapi dan terhindar dari pengawasan kantor pelayanan pajak (KPP).

Ketentuan Peralihan

PER-12/PJ/2026 resmi berlaku mulai 1 Oktober 2026, tetapi tidak serta-merta mengubah seluruh proses yang sedang berjalan. Ketentuan baru ini khusus diterapkan pada SPT pembetulan yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026 untuk periode pajak tahun 2025 dan seterusnya (SPT di sistem Coretax DJP).

Sebaliknya, berkas pelaporan atau pembetulan SPT yang telah masuk sebelum 1 Oktober 2026 dan masih dalam proses penyelesaian tetap ditindaklanjuti menggunakan aturan sebelumnya (PER-11/PJ/2025). Begitu pula dengan pembetulan atas SPT masa/tahun pajak 2024 ke bawah, prosesnya tetap mengacu pada aturan peralihan sistem legacy masing-masing

Penutup

Penerapan PER-12/PJ/2026 mulai 1 Oktober 2026 menandai era baru pelaporan pajak di Indonesia yang lebih transparan, adil, dan memudahkan. Bagi wajib pajak, mekanisme tersebut diharapkan mengurangi munculnya kurang bayar semu, mencegah pembayaran atau pengembalian ganda, sekaligus membuat riwayat kompensasi lebih mudah ditelusuri.

Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT sebaiknya tetap mencermati jenis SPT, riwayat pembayaran dan pengembalian, saldo kompensasi, serta ketentuan peralihan yang berlaku. Contoh penghitungan dan petunjuk pengisian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran PER-12/PJ/2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Indonesia Jadi Tuan Rumah The 7th BRITACOF, Bahas Pengembangan Administrasi Perpajakan Digital

Indonesia Jadi Tuan Rumah The 7th BRITACOF, Bahas Pengembangan Administrasi Perpajakan Digital

Oleh: Gitarani Prastuti, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi tuan rumah The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) pada 13 – 15 Oktober 2026 di Jakarta. Forum tahunan yang mengusung tema “Smart Taxation, Shared Prosperity” ini akan berfokus pada pengembangan produk administrasi dan layanan perpajakan di negara dan yurisdiksi anggota Belt and Road Initiative (BRI).

Agenda utama BRITACOF 2026 adalah peluncuran dan pengembangan versi 2.0 dari Tax Administration Product Portfolio (TAPP) dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP). Kedua portofolio ini merupakan inisiatif Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) untuk menghimpun dan membagikan produk serta praktik yang dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam mengembangkan administrasi dan layanan perpajakan.

TAPP mencakup berbagai praktik dalam pengelolaan administrasi perpajakan, sedangkan TSPP berfokus pada pelayanan kepada wajib pajak. Cakupannya antara lain pengelolaan identitas perpajakan, peningkatan kualitas pelaporan, pengembangan filosofi pelayanan, dan perlindungan hak wajib pajak. Melalui kedua portofolio tersebut, anggota BRITACOM dapat mempelajari pendekatan yang telah diterapkan oleh otoritas pajak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pengembangan versi 2.0 berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang mengubah cara otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya. Digitalisasi membuka peluang untuk menyederhanakan proses administrasi dan memperluas akses layanan. Namun, penerapannya juga menuntut kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan kelembagaan agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Dialog dan Kolaborasi Bersama Antaryurisdiksi

Pengalaman antarnegara dalam menghadapi kebutuhan tersebut menjadi salah satu bahan kerja sama BRITACOM. Dalam kegiatan peluncuran produk pada Mei 2026, misalnya, Indonesia berbagi pengalaman mengenai Coretax, termasuk integrasi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan layanan perpajakan. Negara peserta lainnya juga membagikan praktik terkait identitas digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan pajak, dan pengelolaan faktur digital. Pengalaman tersebut menggambarkan beragam pendekatan yang dapat dipelajari dalam pengembangan administrasi perpajakan.

BRITACOF 2026 juga berlangsung dalam periode Hong Kong Action Plan 2025 – 2027, yang menjadi pedoman kerja sama BRITACOM dalam kurun tiga tahun tersebut. Rencana aksi ini menempatkan forum BRITACOF sebagai wadah untuk memperkuat dialog antaryurisdiksi, berbagi praktik administrasi perpajakan, serta membahas isu baru yang memerlukan perhatian bersama.

Dalam periode ini, BRITACOM menetapkan empat area kerja sama, yaitu raising tax certainty, promoting digital transformation of tax administration, improving tax environment, dan reinforcing capacity building of tax administration. Setiap area didukung oleh task force yang menangani bidang kerja masing-masing. Pengembangan TAPP dan TSPP berkaitan dengan agenda tersebut, terutama dalam penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan.

Bagi negara dan yurisdiksi anggota BRI, kerja sama ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan digital, sebab, tingkat kesiapan teknologi dan kapasitas administrasi tidak selalu sama. Berbagi pengalaman dapat membantu otoritas pajak memahami pilihan kebijakan dan penerapan teknologi yang tersedia tanpa harus menghadapi tantangan yang sama secara terpisah.

BRITACOF ke-7 melanjutkan rangkaian forum tahunan BRITACOM yang sebelumnya diselenggarakan di Kathmandu, Nepal, pada September 2025. Pertemuan di Jakarta akan membawa kerja sama tersebut ke tahap berikutnya melalui pengembangan TAPP dan TSPP versi 2.0, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi serta peningkatan kualitas administrasi dan layanan perpajakan.

Ke depannya, BRITACOM akan menggelar kerja sama dengan berbagai kawasan, organisasi internasional, lembaga akademik, dan pihak intermediary sebagai upaya pengembangan berkelanjutan. Beberapa di antaranya termasuk BRITACOF, seminar, acara tematik, pelatihan, dan webinar untuk mencari solusi efektif untuk peningkatan kapasitas administrasi perpajakan negara BRI. [GP]

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Global Minimum Tax: Akhir dari Perlombaan Tarif Pajak Antarnegara?

Global Minimum Tax: Akhir dari Perlombaan Tarif Pajak Antarnegara?

Oleh: Dan Nembesa Ginting, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Selama beberapa dekade, berbagai negara menggunakan instrumen pajak untuk menarik investasi asing. Penerapan tarif pajak yang lebih rendah membuat investor tertarik karena imbal hasilnya yang lebih tinggi. Pada akhirnya, persaingan tarif pajak rendah menciptakan iklim race to the bottom, di mana kecenderungan negara-negara menurunkan tarif pajak untuk menarik pelaku usaha global berinvestasi di negaranya. Hal tersebut terus terjadi sampai akhirnya timbul perubahan besar dalam arsitektur perpajakan internasional, yaitu global minimum tax (GMT).

GMT adalah kesepakatan internasional untuk memastikan grup perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% atas laba yang diperoleh di setiap yurisdiksi. Penerapan GMT menjadi pertanyaan yang menarik, apakah GMT benar-benar akan mengakhiri perlombaan tarif pajak rendah antarnegara? Lantas, bagaimana suatu negara dapat menarik investor selain menerapkan tarif pajak rendah?

Konsep Umum

Secara umum, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan aturan perpajakannya masing-masing. Pemerintah dapat menentukan apa yang ingin dicapai melalui pajak, misalnya membiayai belanja negara, mendorong investasi, melindungi persaingan pasar dalam negeri, dan mengontrol konsumsi tertentu. Tidak ada otoritas internasional yang secara resmi menetapkan tarif pajak untuk semua negara.

Dengan adanya effective tax rate (ETR) yang berbeda setiap negara, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan lokasi investasi berdasarkan berapa besar pajak yang harus dibayar. Dalam kondisi tertentu, perbedaan tarif pajak dan insentif dapat menciptakan dorongan perusahaan multinasional untuk menggeser laba (profit shifting) ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melihat kondisi tersebut sebagai salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan internasional. Globalisasi dan digitalisasi telah meningkatkan kemampuan perusahaan multinasional untuk mengatur struktur globalnya sehingga sebagian laba dapat dikenai tarif efektif yang sangat rendah. Pada saat yang sama, negara menghadapi tekanan untuk menurunkan tarif atau memberikan insentif agar tetap kompetitif.

Di sinilah pillar two dalam Two-Pillar Solution OECD/G20 mengambil peran. Pillar two melalui Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) memperkenalkan konsep bahwa perusahaan multinasional besar harus dikenai pajak dengan ETR minimum 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi, dengan mekanisme top-up tax apabila ETR berada di bawah tingkat minimum tersebut. Dengan demikian, dunia perpajakan internasional mulai berusaha memasang batasan terhadap kompetisi pajak.

Bayangkan sebuah grup multinasional memiliki anak perusahaan di negara X. Negara tersebut memiliki ETR 10%. Padahal, ketentuan GMT yang menjadi acuan adalah 15%. Dengan demikian, terdapat gap tarif sebesar 5%. Atas kondisi gap tersebut dapat dilakukan top-up tax sehingga ETR grup atas penghasilan yang tercakup dalam aturan GloBE dapat mencapai minimum yang ditetapkan.

Apakah negara masih boleh menetapkan tarif pajak di bawah 15?

Boleh. Pillar two tidak melarang negara menetapkan tarif pajak badan di bawah 15%. OECD sendiri menjelaskan bahwa GMT tidak menghapus kompetisi pajak, tetapi memberikan batas multilaterally agreed terhadap kompetisi tersebut. Artinya, kedaulatan perpajakan suatu negara dalam menetapkan tarif pajak rendah tidak diganggu. Yang berubah adalah strategi penguatan ekonominya. Alur berpikir negara berubah menjadi “Apakah penurunan pajak tersebut masih memberikan manfaat bagi investor jika terdapat top-up tax di tempat lain?”

Dampak yang paling menarik dari pemberlakuan GMT terletak pada tax incentive. Selama ini negara berkembang menggunakan berbagai insentif untuk menarik investasi, seperti tax holiday, tax allowance, pengurangan tarif, dan berbagai bentuk fasilitas perpajakan lainnya. Bagi investor, insentif tersebut jelas menarik. Namun, dengan adanya GMT, manfaat dari insentif yang diberikan oleh negara sumber dapat menjadi lebih kecil karena terdapat mekanisme top-up tax dalam sistem GloBE. Karena itu, negara perlu mengevaluasi kembali desain insentif pajaknya.

Respons Indonesia terhadap GMT

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi tersebut menjadi dasar domestik penerapan ketentuan GMT di Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 4 Mei 2026. Dengan demikian, penerapan GMT di Indonesia membuat paradigma baru: bagaimana GMT diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan serta kebijakan investasi Indonesia?

Apakah GMT benar-benar mengakhiri race to the bottom?

Tidak sepenuhnya. Lebih tepat jika GMT disebut sebagai pembatas terhadap race to the bottom, bukan penghapus total kompetisi pajak. OECD sendiri menggunakan konsep floor under tax competition. Negara masih dapat bersaing, tetapi ruang kompetisinya menjadi lebih terbatas sehingga pertimbangan perusahaan multinasional menjadi ETR efektif dan konsekuensi top-up tax. Akibatnya, negara harus mencari sumber daya saing lainnya untuk menarik investor asing selain menetapkan tarif pajak rendah. Daya saing lainnya dapat berupa kestabilan politik, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kualitas tenaga kerja, dan kemajuan infrastruktur.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Transaksi Digital Luar Negeri dan SPP-TDLN, Apa yang Perlu Dipahami Wajib Pajak?

Transaksi Digital Luar Negeri dan SPP-TDLN, Apa yang Perlu Dipahami Wajib Pajak?

Oleh: Zidni Hudan Said Purnomo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Perkembangan layanan digital membuat masyarakat Indonesia semakin mudah memperoleh barang dan jasa dari penyedia yang berada di luar negeri. Berlangganan layanan streaming, membeli perangkat lunak, menggunakan layanan komputasi awan, hingga memperoleh berbagai produk digital dapat dilakukan tanpa perlu berhadapan secara langsung dengan penyedia di negara lain.

Perkembangan tersebut membawa konsekuensi dalam administrasi perpajakan. Ketika barang atau jasa digital dari luar negeri dimanfaatkan di Indonesia, terdapat kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) yang perlu diperhatikan. Untuk menyesuaikan mekanisme pemungutan dengan karakter transaksi digital yang semakin kompleks, pemerintah mulai menerapkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026.

SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem tersebut merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.

Ketentuan mengenai penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (PP-68/2025) dan selanjutnya diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (PMK-49/2026).

Mengenal SPP-TDLN

Secara sederhana, SPP-TDLN merupakan sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Transaksi yang dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan barang digital atau jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Kehadiran sistem tersebut dilatarbelakangi oleh karakteristik transaksi digital yang berbeda dari transaksi konvensional. Konsumen dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa digital yang disediakan pihak luar negeri tanpa adanya perpindahan barang secara fisik yang melewati perbatasan Indonesia.

PMK-49/2026 mengatur bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN mencakup pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital dan jasa kena pajak berupa jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemungutan tersebut mencakup kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dengan mekanisme tersebut, administrasi perpajakan dapat menyesuaikan diri dengan pola konsumsi digital yang tidak lagi mengenal batas geografis secara sederhana.

Mengapa SPP-TDLN Diterapkan?

Sebelum penerapan SPP-TDLN, Indonesia telah memiliki mekanisme pemungutan PPN atas produk dan jasa digital melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Namun, perkembangan transaksi digital membuat diperlukan mekanisme yang dapat menjangkau transaksi tertentu yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PPN PMSE. SPP-TDLN hadir untuk melengkapi sistem tersebut.

Dengan demikian, sistem tersebut dirancang agar pemungutan PPN dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa menimbulkan pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara konsumsi barang dan jasa digital dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Bagaimana Mekanismenya?

Salah satu karakteristik SPP-TDLN adalah pemanfaatan informasi dari sistem pembayaran. Informasi transaksi digunakan untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN.

Dalam penerapannya, terdapat pihak yang disebut penerbit atau issuer. Penerbit merupakan bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri. Pihak tersebut memiliki peran dalam penyelenggaraan mekanisme pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.

Pada tahap awal penerapan, pemerintah melibatkan enam issuer, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja. Issuer lainnya masih menjalani tahapan pengujian dan stabilisasi sebelum dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Bagi konsumen, mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membuat pemungutan PPN berlangsung bersamaan dengan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apa yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak?

Bagi masyarakat yang membeli atau memanfaatkan barang dan jasa digital dari luar negeri, penerapan SPP-TDLN menjadi perkembangan yang penting untuk dipahami. Konsumen perlu memperhatikan apakah transaksi yang dilakukan telah dikenai PPN melalui mekanisme yang tersedia.

Hal tersebut penting karena transaksi digital dapat dilakukan melalui berbagai platform dan metode pembayaran. Bukti transaksi serta informasi mengenai pajak yang dipungut sebaiknya disimpan dengan baik sebagai bagian dari administrasi perpajakan.

Perlu dipahami pula bahwa SPP-TDLN bukanlah pajak tambahan di luar PPN. Sistem tersebut merupakan sarana pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Karena itu, keberadaan SPP-TDLN tidak berarti setiap transaksi digital dikenai pajak baru.

Sebagai gambaran, seorang konsumen di Indonesia membeli layanan digital dari penyedia luar negeri dan melakukan pembayaran melalui mekanisme yang tercakup dalam SPP-TDLN. Apabila transaksi tersebut memenuhi ketentuan pemungutan, PPN dapat dipungut melalui mekanisme SPP-TDLN. Contoh tersebut bersifat ilustratif dan penerapannya tetap bergantung pada karakteristik transaksi serta ketentuan yang berlaku.

SPP-TDLN dan Ekosistem Pajak Digital

Penerapan SPP-TDLN menunjukkan bahwa administrasi perpajakan terus berkembang mengikuti perubahan pola kegiatan ekonomi. Transaksi yang dahulu membutuhkan kehadiran fisik kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui jaringan elektronik.

Dalam kondisi tersebut, sistem perpajakan perlu memiliki kemampuan untuk mengenali transaksi, menentukan kewajiban perpajakan, serta memfasilitasi pemungutan secara efisien. SPP-TDLN menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut.

Dari sisi wajib pajak, perkembangan tersebut menegaskan pentingnya memahami perlakuan pajak atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri. Pemahaman yang baik membantu konsumen mengetahui kapan PPN dipungut dan melalui mekanisme apa pemungutan dilakukan.

Pada akhirnya, penerapan SPP-TDLN bukan sekadar perubahan pada sistem administrasi perpajakan. Sistem tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan pemungutan PPN dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin lintas batas. Dengan mekanisme yang lebih terintegrasi, pemungutan pajak diharapkan dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat yang melakukan transaksi digital dari luar negeri.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Bukan Sekadar Ganti SPT, Skema Replace di Coretax Terhubung dengan Taxpayer Ledger

Bukan Sekadar Ganti SPT, Skema Replace di Coretax Terhubung dengan Taxpayer Ledger

Oleh: Zidni Hudan Said Purnomo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan surat pemberitahuan atau SPT dalam Coretax DJP mengalami penyesuaian penting. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026, pembetulan SPT menggunakan skema replace dengan calculation rule. Perubahan tersebut tidak sekadar menyesuaikan cara pengisian SPT, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana posisi kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak disesuaikan dengan catatan dalam sistem administrasi perpajakan.

Di balik mekanisme tersebut terdapat konsep yang penting untuk dipahami, yaitu Taxpayer Ledger atau buku besar wajib pajak. Pemahaman mengenai hubungan antara SPT pembetulan dan Taxpayer Ledger menjadi semakin relevan karena pembetulan tidak hanya berhenti pada perubahan angka dalam formulir. Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap riwayat pembayaran, kelebihan pembayaran, serta saldo kompensasi yang tercatat dalam sistem.

Skema Replace Bekerja dengan Data SPT secara Utuh

Pada skema replace, SPT pembetulan terakhir menjadi dasar untuk menentukan posisi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Artinya, pembetulan tidak semata-mata diperlakukan sebagai laporan atas selisih dari SPT sebelumnya.

Coretax menggunakan calculation rule untuk menentukan posisi kurang bayar atau lebih bayar. Dalam perhitungan tersebut, pembayaran pajak yang telah dilakukan pada masa atau tahun pajak bersangkutan serta kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan melalui ketetapan tertentu tetap diperhitungkan. Dengan pendekatan tersebut, riwayat pembayaran tetap menjadi bagian dari perhitungan ketika wajib pajak melakukan pembetulan.

Perubahan tersebut penting karena posisi pajak wajib pajak pada dasarnya tidak hanya terdiri atas angka yang tercantum dalam satu SPT. Terdapat pula transaksi pembayaran, pengembalian, kompensasi, dan produk hukum yang berkaitan dengan masa atau tahun pajak tertentu.

Di sinilah Taxpayer Ledger menjadi relevan. Sistem administrasi perlu memiliki catatan yang dapat menghubungkan berbagai aktivitas perpajakan tersebut sehingga perubahan akibat pembetulan dapat diperhitungkan secara konsisten.

Mengapa Taxpayer Ledger Penting?

Secara sederhana, Taxpayer Ledger dapat dipahami sebagai catatan posisi perpajakan wajib pajak dalam sistem. Catatan tersebut membantu menggambarkan bagaimana kewajiban dan hak perpajakan terbentuk dari berbagai aktivitas yang telah terjadi.

Sebagai contoh, wajib pajak memiliki pajak yang telah disetor pada suatu masa pajak. Pada saat yang sama, terdapat kelebihan pembayaran yang dikompensasikan ke masa berikutnya. Apabila SPT pada masa sebelumnya kemudian dibetulkan dan nilai kelebihan pembayarannya berubah, saldo kompensasi yang telah tercatat juga perlu disesuaikan.

Dalam mekanisme replace, Coretax melakukan penyesuaian saldo pada tabel kompensasi ketika terjadi pembetulan SPT Masa, termasuk untuk PPh Pasal 21/26 dan PPN. Penyesuaian juga dapat terjadi karena adanya produk hukum seperti surat ketetapan pajak, keputusan, atau putusan upaya hukum yang mengubah nilai kelebihan pembayaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT memiliki dampak yang dapat berlanjut ke administrasi masa pajak berikutnya. Wajib pajak tidak cukup hanya melihat apakah SPT pembetulan berstatus kurang bayar atau lebih bayar. Riwayat kompensasi juga perlu diperhatikan.

Ketika Saldo Kompensasi Berubah

Salah satu bagian yang penting dari mekanisme replace adalah kemungkinan munculnya penyesuaian saldo kompensasi. Penyesuaian tersebut dapat bernilai positif maupun negatif.

Saldo negatif tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan sistem. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika kompensasi sebelumnya telah masuk ke tabel kompensasi atau telah digunakan pada masa berikutnya, tetapi hak kompensasinya kemudian berkurang karena pembetulan atau ketetapan pajak pada masa asal kompensasi.

Gambaran sederhananya dapat dilihat dari sebuah ilustrasi. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada Masa Pajak Januari yang kemudian dikompensasikan ke Masa Pajak Februari. Setelah melakukan pemeriksaan internal, perusahaan menemukan adanya kesalahan dalam pelaporan Januari dan melakukan pembetulan. Apabila setelah pembetulan nilai kelebihan pembayaran Januari menjadi lebih kecil, jumlah kompensasi yang sebelumnya digunakan pada Februari juga perlu disesuaikan.

Dalam kondisi tersebut, perubahan pada SPT Januari tidak berhenti pada Masa Pajak Januari. Sistem perlu mencerminkan perubahan hak kompensasi tersebut dalam administrasi pajak berikutnya.

Penyesuaian tersebut kemudian diperhitungkan secara otomatis pada SPT Masa berstatus normal pertama yang disampaikan berikutnya. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan saldo kompensasi setelah melakukan pembetulan dan memastikan SPT Masa berikutnya disampaikan sesuai ketentuan.

Bukan Berarti Wajib Pajak Tidak Perlu Memeriksa Data

Otomatisasi dalam Coretax bukan berarti seluruh proses dapat dilakukan tanpa pemeriksaan oleh wajib pajak. Justru, semakin terintegrasinya data membuat ketepatan informasi yang dilaporkan menjadi semakin penting.

Sebelum melakukan pembetulan, wajib pajak sebaiknya memahami terlebih dahulu posisi SPT yang akan diperbaiki, pembayaran yang sudah dilakukan, kompensasi yang telah digunakan, serta apakah terdapat proses pengembalian pajak yang sedang berjalan.

Hal tersebut menjadi penting terutama ketika pembetulan berkaitan dengan SPT lebih bayar. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengubah pilihan tindak lanjut atas lebih bayar, misalnya dari pengembalian menjadi kompensasi atau sebaliknya, sepanjang persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan terpenuhi.

Dengan demikian, pembetulan SPT perlu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan administrasi perpajakan, bukan hanya sebagai aktivitas mengganti angka pada formulir.

Apa yang Berubah bagi Wajib Pajak?

Perubahan menuju replace dengan calculation rule memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap posisi perpajakan wajib pajak. SPT pembetulan terakhir menjadi dasar, sementara pembayaran dan pengembalian yang telah terjadi tetap diperhitungkan.

Bagi wajib pajak, perubahan tersebut membawa satu konsekuensi penting. Setiap pembetulan perlu dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap administrasi pajak secara keseluruhan.

Kesalahan pada satu masa pajak dapat berkaitan dengan kompensasi pada masa berikutnya. Sebaliknya, perubahan saldo kompensasi pada satu masa juga perlu dipahami sebagai bagian dari riwayat administrasi yang tercatat dalam sistem.

Karena itu, kehadiran Taxpayer Ledger menjadi salah satu bagian penting dalam memahami arah perubahan administrasi perpajakan melalui Coretax. Sistem tidak lagi sekadar menjadi tempat wajib pajak menyampaikan SPT, tetapi semakin berperan sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaporan, pembayaran, kompensasi, pengembalian, dan berbagai produk hukum perpajakan.

Pada akhirnya, replace bukan hanya soal mengganti SPT lama dengan SPT baru. Mekanisme tersebut menunjukkan perubahan cara sistem memandang posisi perpajakan wajib pajak secara lebih utuh. Bagi wajib pajak, memahami hubungan antara SPT, pembayaran, kompensasi, dan Taxpayer Ledger akan membantu mengurangi kesalahan administrasi serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi perpajakan setelah dilakukan pembetulan.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Mengenal “Pihak Lain”, Simbol Inklusivitas Kuasa Wajib Pajak

Mengenal “Pihak Lain”, Simbol Inklusivitas Kuasa Wajib Pajak

Oleh: Latif Margono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK-44/2026) semakin menahbiskan lahirnya era inklusivitas dalam penunjukan kuasa wajib pajak. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga negara yang ingin menjadi kuasa wajib pajak. Buktinya, kategori kuasa diperluas dari dua menjadi tiga: konsultan pajak, keluarga, dan pihak lain.

Dari ketiga kategori tersebut, pihak lain menjadi simbol penting dari era PMK-44/2026. Kuasa wajib pajak tidak lagi dibatasi berdasarkan pekerjaan tertentu. Tidak ada lagi kesan bahwa kuasa wajib pajak identik dengan konsultan pajak. Profesi lainnya pun berkesempatan menjadi pilihan utama sebagai kuasa wajib pajak. Namun, keterbukaan akses bagi pihak lain untuk menjadi kuasa bukan berarti tanpa syarat. Kesempatan itu perlu disandingkan dengan jaminan kompetensi demi melindungi hak wajib pajak.

Lantas, siapa yang dimaksud dengan pihak lain, serta tahapan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa wajib pajak?

Siapa yang Dimaksud “Pihak Lain”?

Kalau ada orang yang bisa ditunjuk sebagai kuasa selain konsultan  pajak dan keluarga, ia adalah pihak lain. Berbeda dengan konsultan pajak, ia tidak harus menjadi anggota asosiasi profesi tertentu. Bahkan, ia bisa berpraktik secara perorangan tanpa mendirikan sebuah kantor.

Di sisi lain, perbedaan kontras antara pihak lain dan keluarga terlihat pada persyaratan kompetensi. Tanpa kualifikasi kompetensi tertentu, seseorang dapat mewakili keluarganya dalam mengurus perpajakan. Sebaliknya, kompetensi merupakan “tiket utama” bagi pihak lain untuk bertindak sebagai kuasa. Dengan kata lain, seseorang tetap dapat menjadi kuasa wajib pajak meskipun bukan konsultan pajak atau keluarga. Dengan catatan, pihak tersebut wajib memiliki kompetensi perpajakan tertentu.

Lebih dari itu, lahirnya pihak lain dalam semesta kuasa menjawab persoalan kekosongan hukum selama ini. Sebelumnya, ruang kosong antara konsultan pajak dan karyawan diisi oleh praktik kuasa tanpa standardisasi. Akibatnya, perlindungan hak wajib pajak dan kualitas layanan perpajakan  dikesampingkan. Kini, pemerintah menciptakan kepastian hukum dalam bentuk pihak lain dengan pagar kompetensi.

Inklusif, tetapi Tetap Kompeten

Bagian yang harus kita cetak tebal dalam konteks kuasa pajak jalur pihak lain adalah kompetensi. Kompetensi merupakan harga mahal bagi pihak lain untuk menjadi kuasa. Apa pun latar belakangnya, ia harus membuktikan kemampuan dalam memahami regulasi dan aplikasi perpajakan. 

Lebih dari itu, kompetensi bukan sekadar pelengkap administratif seorang kuasa, melainkan modal utama kepercayaan. Wajib pajak tentu tidak sembarangan dalam memilih wakilnya untuk menangani persoalan perpajakan. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu atribut utama yang membangun kredibilitas seorang kuasa pajak.

Melalui PMK–44/2026, pembuktian kompetensi tidak cukup berdasarkan pengakuan lisan atau kepemilikan ijazah. Kompetensi harus melalui mekanisme pengujian hingga penerbitan surat keterangan kompetensi (SKK). Sertifikat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi pihak lain. Setelah mengantongi SKT, pihak lain dapat berperan sebagai kuasa dengan sah.

Alur Memperoleh SKT

Langkah awal bagi pihak lain untuk memperoleh SKT adalah mengikuti uji kompetensi perpajakan (UKP). UKP diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) secara online melalui situs https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Meski diselenggarakan secara daring, penyelenggara akan mengawasi kegiatan ujian secara terpadu.

Hasil uji kompetensi menentukan apakah peserta memenuhi persyaratan kompetensi untuk menjadi pihak lain atau tidak. Jika dinyatakan lulus, BPPK akan menerbitkan SKK yang menjadi dasar penerbitan SKT. Apabila gagal, peserta masih bisa mengambil ujian ulang pada periode berikutnya.

Setelah memperoleh SKT, pihak lain perlu mendaftarkan surat tersebut melalui sistem Coretax agar dapat tercatat dalam bursa kuasa wajib pajak. Pihak lain yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimilikinya.

Pada akhirnya, kehadiran pihak lain membuka peluang lebar bagi masyarakat untuk menjadi kuasa wajib pajak. Namun, kesempatan tersebut tentunya diiringi dengan kompetensi dan tanggung jawab. Tujuannya agar kuasa tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi wajib pajak.

Melalui PMK–44/2026, inklusivitas dan kompetensi menjadi dua hal yang saling melengkapi. Memperoleh SKT bukan hanya tentang memenuhi persyaratan, melainkan juga tentang langkah awal untuk membangun kepercayaan.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Empat Sisi Pajak Marketplace

Empat Sisi Pajak Marketplace

Oleh: Yessi Juliana Br Sinaga, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Film Empat Musim Pertiwi baru saja tayang, mengajak penonton mengikuti perjalanan seorang perempuan dalam menghadapi masa lalu dan mencari kesempatan untuk memulai kembali. Kisah tersebut menunjukkan bahwa memahami suatu persoalan membutuhkan kesediaan untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang. Hal serupa juga dapat kita lakukan ketika memahami kebijakan perpajakan di tengah perkembangan ekonomi digital, khususnya ketika perubahan cara bertransaksi turut membawa pembaruan dalam administrasi perpajakan. 

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025), pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Kebijakan ini telah resmi dilaksanakan sejak 1 Oktober 2026. Untuk memahami penerapannya secara lebih utuh, mari kita lihat empat sisi pajak marketplace: pedagang, konsumen, marketplace, dan negara. 

Pedagang: Mekanisme Pemungutan Otomatis 

Bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22, mekanisme baru ini menerapkan pemungutan otomatis PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto. Adapun pemungutan PPh dikenakan terhadap nilai transaksi yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai gambaran, jika sebuah toko elektronik menjual powerbank seharga Rp200.000, sistem akan memotong PPh Pasal 22 sebesar Rp1.000 (0,5% dari Rp200.000). Bukti pemotongan pajak resmi akan disediakan oleh platform dan dapat langsung diunduh oleh pedagang untuk keperluan lampiran surat pemberitahuan tahunan. 

Pemerintah juga tetap memberikan keberpihakan bagi pelaku UMKM mikro. Pedagang orang pribadi dengan total omzet gabungan di bawah Rp500 juta dalam setahun berhak dibebaskan dari potongan ini. Syaratnya yaitu dengan menyampaikan surat pernyataan resmi mengenai status omzet melalui fitur regulasi seller yang tersedia di masing-masing platform. 

Konsumen: Transaksi Tetap Berjalan Instan 

Dari sisi pembeli, penting untuk dipahami bahwa PMK–37/2025 merupakan ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pedagang (PPh), bukan pajak baru yang ditambahkan pada struktur pembayaran konsumen saat checkout. 

Dinamika harga di pasar digital pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetisi antarpenjual yang ketat. Oleh karena itu, kebijakan administrasi internal pedagang ini tidak mengubah prinsip bahwa harga produk akan tetap menyesuaikan dengan nilai pasar yang wajar dan kompetitif.

Namun, dari sisi pengalaman berbelanja, konsumen sama sekali tidak dibebani administrasi tambahan. Tidak ada kolom pajak baru di halaman pembayaran, dan transaksi tetap berjalan instan menggunakan metode pembayaran yang biasa digunakan. 

Marketplace: Menyediakan Bukti Pemungutan Pajak 

Marketplace yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, memiliki peran sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam menjalankan tugas tersebut, platform bertanggung jawab memungut pajak dari pedagang yang memenuhi ketentuan, menyetorkannya ke kas negara, serta menyediakan bukti pemungutan pajak elektronik (e-Bupot) yang dapat digunakan pedagang untuk keperluan administrasi perpajakannya. 

Tantangan bagi marketplace adalah memastikan sistem teknologi yang diadopsi mampu memproses data identitas (nomor induk kependudukan/NIK atau nomor pokok wajib pajak/NPWP) jutaan penjual dengan aman. Platform juga wajib menyediakan fitur penyaringan dokumen yang ramah pengguna agar para pelaku UMKM dapat mengajukan hak pembebasan pajak dengan cepat dan tanpa kendala teknis. 

Negara: Memetakan Ekonomi Digital secara Akurat 

Bagi pemerintah, penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak merupakan langkah taktis untuk mengintegrasikan administrasi perpajakan ke dalam ekosistem digital yang sudah mapan. Data transaksi yang dihimpun melalui sistem ini membantu pemerintah dalam memetakan pertumbuhan ekonomi digital secara lebih akurat demi penyusunan kebijakan ekonomi nasional ke depan. Melalui sinkronisasi data yang transparan, negara dapat memastikan terciptanya iklim kompetisi yang sehat (level playing field) serta perlakuan yang adil antara pedagang online di marketplace dengan pedagang fisik konvensional. 

Keempat sudut pandang ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan di era digital bukan sekadar urusan pemungutan pajak oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan kepentingan berbagai pihak. Seperti pesan yang dapat dipetik dari film Empat Musim Pertiwi, kehidupan tidak selalu dapat dipahami dari satu sisi saja. Memahami sudut pandang orang lain menjadi bagian penting dalam melihat suatu persoalan secara lebih utuh. 

Begitu pula dalam perpajakan. Keadilan dapat terwujud ketika kewajiban diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kondisi para pelaku usaha. Dengan dukungan sistem yang transparan dari marketplace serta pemahaman yang baik dari setiap pihak, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pedagang, kejelasan bagi konsumen, dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. 

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.