Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan pengenaan pajak terhadap pembalut 11 persen dari harga jual merupakan kebijakan bias gender.

Pengenaan pajak tersebut dinilai belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan terkait kesehatan reproduksi yang mana produk menstruasi, seperti pembalut, bukanlah pilihan gaya hidup atau kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan esensial.

“Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih.

Dahlia mengatakan dengan jumlah penduduk perempuan yang besar, negara seharusnya menghadirkan kebijakan yang memastikan akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi. “Bukan justru menambah beban ekonomi atas kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari,” tegasnya dalam keterangan tertulis diterima Jumat (30/11/2026).

Dahlia menekankankan kebutuhan terhadap produk menstruasi tidak terbatas pada pembalut selama masa menstruasi. Produk pembalut juga dibutuhkan perempuan usai melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran. Kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan harus dapat diakses secara layak serta terjangkau.

Pada 2025, Komnas Perempuan juga pernah menyoroti bagaimana kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat menambah beban ekonomi perempuan. Hal ini terutama perempuan berpenghasilan rendah yang juga memikul tanggung jawab dalam mengelola kebutuhan rumah tangga.

Pengalaman perempuan di wilayah kepulauan memperlihatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dapat berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan dasar. Hal ini berlaku juga termasuk produk kebersihan menstruasi, layanan kesehatan reproduksi, dan pendidikan anak.

Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menambahkan bahwa produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bersifat elastis. Perempuan tidak dapat memilih untuk tidak menstruasi, sementara kemampuan membeli produk menstruasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut berpotensi memperberat beban perempuan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Maka dari itu, Komnas Perempuan mendorong Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali pengenaan PPN atas produk menstruasi dan mempertimbangkan pembebasan pajak atas produk tersebut. Baik melalui pengecualian dari objek PPN maupun skema PPN ditanggung pemerintah. Komnas tersebut juga mengajak para pembuat kebijakan untuk memastikan kebijakan fiskal disusun dengan memperhitungkan dampaknya terhadap perempuan, sehingga tidak menambah hambatan bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga kesehatan reproduksinya.

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut, sekitar 30%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.

Hashim mengatakan, potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Indonesia apabila pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki pengawasan penerimaan negara.

“Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%–40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

“Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” lanjutnya.

Hashim menilai, rendahnya penerimaan negara dibandingkan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB tercatat, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Menurut Hashim, peningkatan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat pajak dan bea cukai agar potensi tersebut dapat direalisasikan.

Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

“Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2–3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja,” kata Hashim.

Berita selengkapnya baca di sini

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan 30 lembaga keuangan, termasuk perbankan dan fintech sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Saat ini, DJP masih terus mengalkulasi potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, memberi batas waktu hingga November 2026 bagi ke-30 platform tersebut untuk bergabung ke dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

“Yang bergabung baru lima platform bank dan satu platform fintech. Tadi pagi, saya baru berkoordinasi dengan 30 platform lain yang akan ikut, dan kita berikan waktu sampai November,” kata Bimo di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

DJP juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) guna mendorong keterlibatan para penyelenggara pembayaran digital.

“Kami meminta bantuan OJK dan Bank Indonesia untuk mendorong para issuer—baik bank, fintech, hingga Mastercard dan Visa agar siap go live dengan SPP-TDLN sebelum November,” terangnya.

Pada tahap awal, enam entitas terdaftar sebagai pemungut resmi, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut, sekitar 30%–40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan untuk memperluas pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.

Hashim mengatakan, potensi ekonomi yang belum tercatat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Indonesia apabila pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki pengawasan penerimaan negara.

“Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35%–40% kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

“Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” lanjutnya.

Hashim menilai, rendahnya penerimaan negara dibandingkan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB tercatat, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Menurut Hashim, peningkatan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat pajak dan bea cukai agar potensi tersebut dapat direalisasikan.

Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

“Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2–3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja,” kata Hashim.

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks terkait dengan pajak beredar media sosial. Salah satu di antaranya, hoaks Polri akan melakukan razia pajak kendaraan ke rumah-rumah warga.

Lalu apa saja hoaks yang berkaitan dengan pajak? Simak daftar dan faktanya berikut ini:

1. Cek Fakta: Hoaks Zulhas Sebut Tugas Rakyat Hanya Bayar Pajak Bukan Campuri Urusan Pemerintah

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan kembali postingan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut tugas rakyat hanya membayar pajak bukan ikut campur urusan pemerintah. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 26 September 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Zulkifli Hasan dengan narasi:

“Zulkifli hasan: tugas rakyat itu hanya membayar pajak bukan ikut campur urusan pemerintah“

Akun itu menambahkan narasi:

“Zulkifli hasan: tugas rakyat itu hanya membayar pajak, bukan ikut campur urusan pemerintahan.”

Lalu benarkah postingan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut tugas rakyat hanya membayar pajak bukan ikut campur urusan pemerintah? Simak penelusuran berikut ini…

2. Cek Fakta: Hoaks Polri Bakal Razia Pajak Kendaraan ke Rumah Warga Mulai September 2026

Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim Polri bakal melakukan razia pajak kendaraan ke rumah warga mulai September 2026. Klaim itu beredar di Facebook sejak Minggu, 13 September 2026.

Dalam unggahan tersebut terdapat poster dengan narasi sebagai berikut:

“Pengumuman Penting & Resmi

Penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor akhir September 2026 razia rumah ke rumah

– Kendaraan non pajak: Masa berlaku STNK/ Pajak mati

– Kendaraan sengketa kredit: Masih dalam sengketa pembiayaan bank/ finance

– Kendaraan STNK only: Tanpa kelengkapan BPKB resmi-

– Kendaraan over kredit ilegal: Dipindahtangankan tanpa sepengatahuan finance

Tim gabungan polisi & pihak finance akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tegas

Dihimbau pada masyarakat

1. Lakukan pelunasan pajak anda segera

2. Lengkapi dokumen dan selesaikan tunggakan kredit sebelum pemeriksaan.”

Akun itu menambahkan narasi:

“Kami dirumah cuma punya motor STNK only…. Sudah tentu kami tidak bisa bayar pajak😁😁. Apakah dikerinci bisa terapkan??? Tagih Pajak kendaraan rumah kerumah / dor to dor😁😁.

#pajak #polreskerinci #semuaorang #kerinci #reels @sorotan“.

Lalu benarkah klaim Polri bakal razia pajak kendaraan ke rumah warga mulai September 2026? Simak penelusuran berikut ini…

3. Cek Fakta: Hoaks Bahlil akan Kenakan Pajak Oksigen bagi Masyarakat

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengenakan pajak bagi masyarakat yang menghirup oksigen di luar rumah. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 7 Agustus 2026.

Dalam unggahannya terdapat foto Bahlil dengan narasi:

“Bahlil: Oksigen itu milik Negara. Masyarakat yg menghirup oksigen Di luar rumah akan dikenakan pajak“.

Akun itu menambahkan narasi:

“Pajakin semua pak“

Lalu benarkah klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengenakan pajak bagi masyarakat yang menghirup oksigen di luar rumah? Simak penelusuran berikut ini…

Liputan6.com, Jakarta – Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya menduga, adanya kelemahan verifikasi dan pengawasan data diri pembelian mobil mewah di Indonesia.

Hal ini belajar dari kasus Yudariansyah, mekanik bengkel yang tiba-tiba namanya tercatut menunggak pajak mobil mewah McLaren hingga Rp 137 jutaan di Samsat Ciledug.

“Ini sih lebih ke verifikasi yang lemah, kita semua memang tahu data sudah bocor. Tapi kalau mendaftarkan mobil sekelas McLaren dan bisa diloloskan dgn KTP saja harusnya dipertanyakan sistem verifikasinya,” ungkap Alfons, Rabu (28/10/2026).

Dia pun menduga adanya kemungkinan data bocor dan tak dilakukan cek kembali di biro jasa penyedia layanan. Ditambah tidak adanya pengawasan dari sistem pendaftaran kendaraan.

Makanya, Alfons menyarankan agar pihak korban yang datanya disalahgunakan tersebut, untuk melaporkan ke pihak berwenang. Agar bisa ditindaklanjuti dan diselidiki kenapa penyalahgunaan data ini bisa terjadi.

“Buat laporan ke polisi atas penyalahgunaan, lalu gunakan PDP dan Samsat untuk mencabut pendaftaran tersebut,” katanya.

Lalu, dari sisi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga harus bisa meningkatkan kontrol dan bisa memberikan informasi kalau KTP kita sudah digunakan untuk keperluan apa saja.

Lalu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) seharusnya juga bisa dilengkapi fitur yang bisa diakses masyarakat agar bisa mengecek langsung apakah data dirinya disalahgunakan atau tidak.

“Sehingga kalau ada penyalahgunaan bisa diidentifikasi dan dilaporkan. Di IKD harusnya fitur ini menjadi fitur utama yang diberikan ke masyarakat untuk melakukan kontrol penyalahgunaan data kependudukan,” tuturnya.

Sejumlah pengusaha teknologi, termasuk pendiri Google Sergey Brin, pendiri DoorDash Tony Xu, salah satu pendiri Stripe Patrick Collison, serta sejumlah investor modal ventura, termasuk John Doerr, Michael Moritz, dan Vinod Khosla, ikut menentang pajak tersebut.

Profesor bisnis dan kebijakan publik di Haas School of Business, University of California, Francesco Trebbi, menyoroti pengaruh kekayaan terhadap proses politik.

“Ini membuat Sergey Brin memiliki suara politik yang jauh lebih besar,” kata Trebbi.

“Ini adalah Sergey Brin melawan jutaan warga California. Hal ini membuat orang kehilangan kepercayaan terhadap sistem,” ia menambahkan.

Meski Partai Demokrat California mendukung usulan pajak itu, Gubernur Gavin Newsom menolaknya. Kandidat gubernur dari Partai Demokrat, Xavier Becerra, bersama mantan anggota Kongres Katie Porter juga menentang kebijakan tersebut.

Newsom menyebut rancangan pajak itu “disusun dengan buruk”. Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa merugikan California apabila para miliarder memindahkan tempat tinggal mereka keluar negara bagian. Menurut para pengusul kebijakan, total kekayaan para miliarder yang menjadi sasaran pajak diperkirakan mencapai US$ 2,3 triliun atau Rp 41.694 triliun.

Sementara, kelompok penentang mendukung dua usulan lain. Salah satunya, pelarangan pajak negara bagian baru atas properti pribadi atau pajak yang berlaku surut. Usulan lainnya meminta auditor negara bagian menilai dampak keuangan suatu kebijakan pajak sebelum pemungutan suara. Jika kedua usulan itu disetujui dengan suara lebih banyak daripada Proposition 40, pajak miliarder dapat digagalkan meskipun memperoleh suara mayoritas.

Sebelumnya, Yudariansyah, mekanik bengkel yang tinggal di sebuah perkampungan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, kaget ketika didatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD Samsat) Ciledug. Dia tiba-tiba ditagih pajak supercar McLaren Seri 570S AT ratusan juta.

Padahal, Yuda tak pernah memiliki unit mobil tersebut. Dia menduga data pribadinya telah dicatut. Temuan ini masih didalami pihak Samsat.

Informasi didapat Kantor Samsat Ciledug, mobil mewah itu merupakan kendaraan mutasi dari Bekasi ke Ciledug, Kota Tangerang.

“Mobil tersebut mutasi dari Bekasi masuk ke Ciledug pada Oktober 2022. Jadi kalau sekarang unitnya di mana, belum tahu. Karena dia aset bergerak,” ujar Plt Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, Selasa (27/10/2026).

Setelah mutasi tersebut, pemilik mobil diduga menggunakan identitas palsu saat bertransaksi karena sempat membayar pajak kendaraan selama dua tahun berturut-turut.

“Kalau normalnya, pajak kendaraan tersebut kurang lebih Rp 67 jutaan,” katanya.

Namun pada tahun 2025, pemilik tak lagi membayar pajak. Sehingga, tercatat menunggak pajak 1 tahun dan tagihan 1 tahun berjalan di tahun 2026. Tagihannya pun mencapai Rp 137,4 juta.

“2 tahun kurang lebih Rp 137 jtaan. Saat ini dari sisi administrasi kendaraannya sudah blokir,”ujar Idam.

McLaren Seri 570S AT tersebut juga tidak lagi memiliki surat-surat resmi. Hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi saat proses jual beli maupun dalam keseharian.

“Kemarin bang Yuda sudah ke sini (Kantor Samsat Ciledug) untuk minta pemblokiran tersebut,”katanya.

Saat ditanya mengenai kronologi kepemilikan KTP, Yuda mengaku tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan identitas pribadinya kepada siapapun untuk pembelian kendaraan.

​”Melihat kondisinya kami percaya Pak Yudariansyah dicatut namanya oleh pihak tidak bertanggung jawab, orang jalan menuju rumah beliau saja sempit untuk dilalui mobil,” ujarnya.

Oleh karena itu, Samsat bakal terus mengejar para pemilik asli kendaraan super mewah guna menuntaskan kewajiban pajak daerah. Temuan yang terjadi tersebut akan kembali ditelusuri untuk mengantisipasi lebih banyak warga yang dirugikan atas perbuatan pihak tidak bertanggung jawab.

​”Pasti kami bakal telusuri lagi semua data kendaraan yang masih menunggak, tetap kita harus kejar baik atas nama pribadi maupun perusahaan,”ujarnya. ​ Sementara, Kasie Humas Polres Metro Tangerang, Kompol Gunawan mengatakan, pihak Polsek Pinang membenarkan adanya penagihan melalui surat pemberitahuan.

“Saat ini sudah dilakukan pemblokiran di Samsat Ciledug terkait penggunaan namanya. Rencana akan dilaporkan ke Polres terkait penggunaan identitas tanpa izin tersebut,”ujar Gunawan.

Berdasarkan skema yang telah dijadwalkan, keuntungan bersih tahunan dari investasi kripto yang memenuhi ketentuan dan melebihi 2,5 juta won Korea Selatan akan dikenai pajak gabungan sebesar 22%.

Tarif tersebut terdiri dari pajak penghasilan nasional sebesar 20% dan pajak penghasilan daerah sebesar 2%.

Sebagai ilustrasi, investor yang memperoleh keuntungan bersih kena pajak sebesar 10 juta won dalam setahun dapat mengurangi penghasilan tersebut dengan batas pengurangan dasar 2,5 juta won. Dengan demikian, nilai kena pajaknya menjadi 7,5 juta won dan pajak terutang sebesar 1,65 juta won.

Namun, penerapan pajak menjadi lebih rumit ketika aset berpindah antara bursa domestik, platform luar negeri, dan dompet kripto pribadi.

Bursa domestik seperti Upbit, Bithumb, dan Coinone beroperasi dalam kerangka regulasi Korea Selatan. Otoritas dapat mengakses informasi nasabah dan catatan transaksi melalui mekanisme pelaporan serta permintaan informasi yang berlaku.

Sebaliknya, bursa asing belum tentu memberikan informasi dengan tingkat akses yang sama kepada otoritas pajak Korea Selatan, khususnya jika beroperasi di luar sistem perizinan domestik.

Perbedaan tersebut berpotensi membuat transaksi investor di bursa lokal lebih mudah diawasi dibandingkan transaksi di luar negeri. Meski demikian, kewajiban pajak warga Korea Selatan tidak otomatis hilang ketika mereka bertransaksi melalui platform asing.