Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 30 April 2026 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 52,04 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti, mengatakan dari nilai Rp 52,04 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memiliki kontribusi terbesar yaitu Rp 39,94 triliun.

Disusul kemudian pajak atas aset kripto Rp 2,03 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,88 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 5,18 triliun.

Adapun hingga akhir April 2026, telah menunjuk sebanyak 264 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang April 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

“Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc. Sementara itu, satu pencabutan dilakukan terhadap OpenAI LLC sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan,” kata Inge dalam keterangan DJP, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga 30 April 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 232 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 39,94 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada tahun 2020, Rp 3,9 triliun pada tahun 2021, Rp 5,51 triliun pada tahun 2022, Rp 6,76 triliun pada tahun 2023, Rp 8,44 triliun pada tahun 2024, Rp 10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp 4,27 triliun pada tahun 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait persoalan restitusi pajak. Selain itu, Purbaya juga melakukan perombakan dan rotasi jabatan di jajaran DJP berdasarkan evaluasi kinerja.

Purbaya mengungkapkan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan di lingkungan perpajakan.

“Saya lupa yang mana, ada dua orang yang di-nonjob-kan. Saya lupa,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, rotasi jabatan dilakukan setelah Kementerian Keuangan mendeteksi adanya persoalan dalam proses restitusi pajak.

“Ya kebetulan berhubungan di bawahnya itu kita detect siapa sih yang paling besar itu. Jadi kita rotasi lah biar mereka mengerti bahwa pemberian itu (restitusi) harus lebih bertanggung jawab ke depannya,” jelas Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan restitusi pajak bukan satu-satunya alasan di balik rotasi pejabat DJP. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan rekam jejak dan kinerja masing-masing pejabat.

“Enggak, itu dan kinerjanya juga kita lihat seperti apa. Jadi ada track record mungkin yang itu mempengaruhi kinerja pajak di bagian yang dia awasin, yang dikerjakan oleh dia,” katanya.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Danau Duta Harapan, pukul 09.00-12.00

7. Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang, 09.00–12.00 WIB dan Halaman Kantor Samsat 18.00-20.00

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–13.00 WIB dan Kec. Tajur Halang 09.00–11.30 WIB

9. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB.

PT TimahTbk (TINS) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan laba bersih melampaui target. Perseroan membukukan laba sebesar Rp 1,31 triliun atau mencapai 119% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2025.

Capaian ini didukung oleh kenaikan harga timah global serta strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola pertambangan.

Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, mengatakan bahwa perusahaan terus fokus pada penguatan operasional dan efisiensi.

“Pada tahun 2025 Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun atau mencapai 119% dari target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2025. Perseroan fokus ke penguatan tata kelola pertimahan, optimalisasi kinerja operasi, pemasaran, dan keuangan,” ujarnya, dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (23/4/2026).

Secara global, harga timah juga menunjukkan tren positif. Harga rata-rata timah di London Metal Exchange (LME) tercatat USD 34.119,96 per ton atau naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, pendapatan perusahaan mencapai Rp 11,55 triliun atau naik 6,41% dibandingkan 2024 sebesar Rp 10,86 triliun. Perseroan juga mencatat laba usaha Rp 1,91 triliun dan EBITDA sebesar Rp 2,76 triliun.

Liputan6.com, Jakarta – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mengantongi penerimaan negara Rp 1,44 triliun. Angka ini lebih dari dua kali lipat target tahunan yang ditetapkan pemerintah atau setara 228,1%.

Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Hariyanto, mengatakan performa fiskal tersebut terkumpul dalam empat bulan pertama 2026. Nilai itu bahkan melampaui total capaian penerimaan sepanjang 2025.

Sugeng menjelaskan, lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari ekspor konsentrat mineral yang masih memperoleh relaksasi izin ekspor hingga April 2026.

“Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar senilai Rp 1,43 triliun, disusul Bea Masuk sebesar Rp 14,28 miliar dan Cukai Rp 274 juta,” ujar Sugeng dalam keterangan DJP, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, tingginya penerimaan turut dipengaruhi kenaikan harga komoditas global, terutama konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal 2026.

Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi terbarukan dan kendaraan listrik membuat permintaan tembaga global terus naik.

Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan tambang besar di wilayah Sumbawa, termasuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk meningkatkan aktivitas ekspor. Bagi daerah, geliat ekspor tersebut memberi efek berantai yang signifikan.

Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, perputaran usaha jasa penunjang tumbuh, dan sektor perdagangan regional ikut terdorong.

Liputan6.com, Jakarta – Rutinitas warga Jakarta yang serba cepat membuat urusan administrasi sering kali menjadi tantangan dan harus disesuaikan dengan waktu yang terbatas. Mulai dari pekerjaan, perjalanan harian, hingga berbagai kebutuhan lain membuat layanan publik yang mudah dan fleksibel semakin dibutuhkan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadirkan berbagai inovasi layanan pajak daerah. Salah satunya melalui kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lewat berbagai kanal digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Kini, wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak untuk membayar PBB-P2. Pembayaran dapat dilakukan secara lebih praktis melalui berbagai kanal, mulai dari mobile banking, internet banking, ATM, marketplace, hingga gerai pembayaran modern.

Kemudahan ini membuat pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan menyesuaikan ritme aktivitas masyarakat. Warga dapat membayar dari rumah, saat beristirahat di kantor, di sela perjalanan, atau ketika memiliki waktu luang tanpa harus mengantre di loket pelayanan.

Bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, fleksibilitas tersebut menjadi penting. Pembayaran pajak tidak lagi terasa sebagai proses yang menyita waktu, melainkan dapat menjadi bagian dari aktivitas harian yang dilakukan secara cepat dan efisien.

Digitalisasi Layanan Permudah Pengalaman Wajib Pajak

Bapenda DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang telah tersedia agar kewajiban perpajakan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan akses yang semakin luas, wajib pajak dapat memilih kanal pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing.

Namun, membayar PBB-P2 bukan hanya tentang menyelesaikan tagihan tahunan. Di balik pembayaran tersebut, ada kontribusi masyarakat yang ikut menopang pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Selain memudahkan masyarakat, digitalisasi layanan pembayaran juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan dekat dengan warga. Layanan yang mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Kantor Kec. Pinang Kota Tangerang & Ruko Green Village, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan, pukul 18.00–21.00 WIB dan  Pakuwon Mall, pukul 10.00-13.00

7. Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka, 09.00–12.00 WIB

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–13.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede 09.00–12.00 WIB

9. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB.

Pembayaran PBB-P2 bukan sekadar kewajiban administratif. Pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Jakarta.

Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi berbagai kebutuhan kota. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, perbaikan trotoar, pengelolaan taman kota, penyediaan fasilitas olahraga publik, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan transportasi umum yang semakin terintegrasi.

Tidak hanya itu, penerimaan pajak daerah juga turut mendukung berbagai program prioritas, seperti penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, perbaikan drainase, penerangan jalan umum, subsidi pendidikan, serta bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, setiap pembayaran PBB-P2 yang dilakukan warga akan kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan bersama. Pajak yang dibayarkan hari ini menjadi bagian dari investasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, pelayanan publik yang lebih baik, serta kota yang semakin layak huni.

Pemerintah daerah seperti Jakarta terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui peningkatan sistem dan layanan, tetapi juga dengan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memiliki peran besar dalam membangun daerah.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk segera mengecek tagihan PBB-P2 dan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang telah tersedia. Dengan proses yang semakin mudah, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit. Melalui kemudahan layanan ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026. Aturan ini menggantikan beleid sebelumnya guna menyesuaikan pengelolaan pajak rokok dengan perkembangan terbaru.

Dikutip dari aturan tersebut, Jumat (15/5/2026), pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pajak rokok tetap sebesar 10% dari cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat. Pajak rokok dikenakan pada produk seperti sigaret, cerutu, rokok daun, hingga rokok elektrik.

Kementerian Keuangan menjelaskan, penerimaan pajak rokok nantinya dibagi untuk dua kepentingan, yakni penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat serta bagian untuk pemerintah daerah.

Dalam PMK terbaru ini, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 50% dari penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dari porsi tersebut, sebesar 75% wajib digunakan sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau setara dengan 37,5% dari total penerimaan pajak rokok daerah.

Sementara itu, alokasi lainnya digunakan untuk pelayanan kesehatan tambahan dan penegakan hukum di daerah. Ketentuan tersebut mulai diterapkan dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Aturan juga menyebut, apabila pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban kontribusi untuk program JKN, maka pemerintah pusat dapat melakukan pemotongan langsung dana pajak rokok daerah dan menyalurkannya ke BPJS Kesehatan.

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang nantinya diganti dengan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi para pengguna jalan di wilayah Jawa Barat.

Wacana itu menjadi bagian dari rencana besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar saat ini tengah berupaya meningkatkan standar pelayanan jalan provinsi, mulai dari kondisi jalan yang mulus hingga penyediaan fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menuturkan, pos pengamanan tersebut nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, serta tim paramedis untuk menangani kondisi darurat di jalan.

Setelah seluruh infrastruktur dinilai memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.

Dalam konsep tersebut, masyarakat hanya membayar ketika menggunakan jalan. Sebaliknya, kendaraan yang tidak menggunakan jalan tidak akan dikenakan biaya.

“Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” kata Dedi.

Dedi menilai skema tersebut lebih adil karena biaya yang dibayarkan pengguna akan disesuaikan dengan tingkat penggunaan jalan serta beban kendaraan yang melintas.

Ia menjelaskan, kendaraan berbobot lebih berat nantinya dikenakan biaya lebih tinggi lantaran dinilai memberi dampak lebih besar terhadap kondisi jalan.