Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga akhir tahun ini. Berkat ditopang oleh pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti Coretax.

Menurut data terakhir yang dipegangnya, penerimaan negara terus bertumbuh. Adapun hingga April 2026, pendapatan negara mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dari periode sama tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

“Tadi pak Dirjen (Pajak) melaporkan, kelihatannya target tahun ini akan baik. Bea cukai juga akan bagus juga. Jadi, kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di Pajak dan di Bea Cukai. Jadi, akan bagus sekali tahun ini dan tahun ke depannya,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, itu bisa terjadi lantaran Kementerian Keuangan telah memanfaatkan AI dalam mendongkrak penerimaan negara. Sehingga penghitungannya lebih efisien daripada sebelumnya.

“Kalau anda lihat Cortex yang dulunya banyak diprotes. Sekarang juga masih ada protes, tapi kan udah sedikit. Tapi kinerja Cortex bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang, (menjadi) cukup signifikan,” kata dia

“Karena dengan Cortex, semuanya dihitung hampir otomatis, jadi orang gak bisa lari,” tegas Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan sederet stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah mulai kuartal II-2026 ini. Ada insentif pajak, pajak ditanggung pemerintah, diskon transportasi hingga program magang nasional.

Airlangga memanggil sejumlah menteri terkait dalam rangka penyiapan stimulus ekonomi ini. Beberapa mulai berjalan sejak kuartal II-2026, dan lainnya mulai semester 2 2026.

Pertama, ada keringanan pajak penghasilan (PPh) bagi penulis. “Kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5 persen. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Diskon Transportasi

Kedua, ada diskon angkutan transportasi kereta api, angkutan laut, dan angkutan penyeberangan dengan anggaran disiapkan sekitar Rp 190,5 miliar dengan target penerima 3.074.889 orang.

“Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp 161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381 orang,” urai dia.

Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara yang berlaku periode libur anak sekolah 24 Juni-5 Juli 2026.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan sederet stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah mulai kuartal II 2026 ini. Ada insentif pajak, pajak ditanggung pemerintah, diskon transportasi, hingga program magang nasional.

Airlangga memanggil sejumlah menteri terkait dalam rangka penyiapan stimulus ekonomi ini. Beberapa mulai berjalan sejak kuartal II 2026, dan lainnya mulai semester 2 2026.

Pertama, ada keringanan pajak penghasilan (PPh) bagi penulis.

“Kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh final sebesar 1,5 persen. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kedua, ada diskon angkutan transportasi kereta api, angkutan laut, dan angkutan penyeberangan dengan anggaran disiapkan sekitar Rp 190,5 militar dengan target penerima 3.074.889 orang.

“Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan, anggarannya Rp 161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2.874.381 orang,” urai dia.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan langkah pelayanan yang lebih fleksibel bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini menjadi bagian dari masa transisi untuk membantu masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan tahunan, sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan meskipun tidak membawa KTP pemilik asli. Kemudahan ini diberikan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama bagi wajib pajak yang masih menghadapi kendala administrasi kepemilikan kendaraan.

Namun, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kemudahan tersebut bersifat sementara. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban masyarakat untuk menyesuaikan data kepemilikan kendaraan melalui proses balik nama.

Sebagai bentuk komitmen tertib administrasi, wajib pajak yang memanfaatkan kelonggaran ini akan diminta mengisi surat pernyataan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada tahun 2027. Dengan begitu, pembayaran pajak tahunan tetap dapat dilakukan, sementara proses penyesuaian administrasi kepemilikan tetap diarahkan untuk diselesaikan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Korlantas Polri, menyusul adanya kelonggaran sementara yang disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Di wilayah DKI Jakarta, kebijakan tersebut diterjemahkan melalui mekanisme layanan yang tetap mengutamakan akuntabilitas, kepastian hukum, dan kemudahan bagi masyarakat.

Bapenda DKI Jakarta memandang masa transisi ini penting agar masyarakat tidak menunda pembayaran pajak kendaraan tahunan hanya karena terkendala dokumen KTP pemilik asli. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga agar proses penertiban data kepemilikan kendaraan dapat berjalan secara bertahap.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dalam layanan pajak kendaraan bermotor. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan pajak kendaraan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan teknis pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan yang lebih fleksibel. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan, dengan tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku.

Kebijakan tersebut lahir dari sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Korlantas Polri, menyusul adanya kelonggaran sementara yang disampaikan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Dengan adanya kelonggaran tersebut, pelayanan di wilayah DKI Jakarta disesuaikan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan tahunannya secara lebih mudah.

Perpanjangan Pajak Tahunan Kini Lebih Fleksibel

Dalam implementasinya, Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan meskipun tanpa KTP pemilik asli. Namun, kemudahan ini tetap disertai dengan komitmen administratif dari wajib pajak untuk menata kepemilikan kendaraan secara tertib ke depan.

Wajib pajak yang memanfaatkan layanan ini akan diarahkan untuk mengisi surat pernyataan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada tahun 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga tertib administrasi kepemilikan kendaraan, sekaligus memastikan data kendaraan bermotor di DKI Jakarta tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan bukan merupakan pelonggaran permanen. Kebijakan ini menjadi masa transisi bagi masyarakat yang masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait kesesuaian data kepemilikan kendaraan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tetap dapat membayar pajak kendaraan tahunan tepat waktu, sementara proses penyesuaian administrasi kepemilikan kendaraan tetap diarahkan untuk diselesaikan pada periode berikutnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 30 April 2026 penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 52,04 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti, mengatakan dari nilai Rp 52,04 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memiliki kontribusi terbesar yaitu Rp 39,94 triliun.

Disusul kemudian pajak atas aset kripto Rp 2,03 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,88 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 5,18 triliun.

Adapun hingga akhir April 2026, telah menunjuk sebanyak 264 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang April 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

“Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc. Sementara itu, satu pencabutan dilakukan terhadap OpenAI LLC sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan,” kata Inge dalam keterangan DJP, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga 30 April 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 232 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 39,94 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada tahun 2020, Rp 3,9 triliun pada tahun 2021, Rp 5,51 triliun pada tahun 2022, Rp 6,76 triliun pada tahun 2023, Rp 8,44 triliun pada tahun 2024, Rp 10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp 4,27 triliun pada tahun 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait persoalan restitusi pajak. Selain itu, Purbaya juga melakukan perombakan dan rotasi jabatan di jajaran DJP berdasarkan evaluasi kinerja.

Purbaya mengungkapkan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan di lingkungan perpajakan.

“Saya lupa yang mana, ada dua orang yang di-nonjob-kan. Saya lupa,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, rotasi jabatan dilakukan setelah Kementerian Keuangan mendeteksi adanya persoalan dalam proses restitusi pajak.

“Ya kebetulan berhubungan di bawahnya itu kita detect siapa sih yang paling besar itu. Jadi kita rotasi lah biar mereka mengerti bahwa pemberian itu (restitusi) harus lebih bertanggung jawab ke depannya,” jelas Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan restitusi pajak bukan satu-satunya alasan di balik rotasi pejabat DJP. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan rekam jejak dan kinerja masing-masing pejabat.

“Enggak, itu dan kinerjanya juga kita lihat seperti apa. Jadi ada track record mungkin yang itu mempengaruhi kinerja pajak di bagian yang dia awasin, yang dikerjakan oleh dia,” katanya.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Danau Duta Harapan, pukul 09.00-12.00

7. Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang, 09.00–12.00 WIB dan Halaman Kantor Samsat 18.00-20.00

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–13.00 WIB dan Kec. Tajur Halang 09.00–11.30 WIB

9. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB.

PT TimahTbk (TINS) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan laba bersih melampaui target. Perseroan membukukan laba sebesar Rp 1,31 triliun atau mencapai 119% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2025.

Capaian ini didukung oleh kenaikan harga timah global serta strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola pertambangan.

Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, mengatakan bahwa perusahaan terus fokus pada penguatan operasional dan efisiensi.

“Pada tahun 2025 Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun atau mencapai 119% dari target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2025. Perseroan fokus ke penguatan tata kelola pertimahan, optimalisasi kinerja operasi, pemasaran, dan keuangan,” ujarnya, dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (23/4/2026).

Secara global, harga timah juga menunjukkan tren positif. Harga rata-rata timah di London Metal Exchange (LME) tercatat USD 34.119,96 per ton atau naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, pendapatan perusahaan mencapai Rp 11,55 triliun atau naik 6,41% dibandingkan 2024 sebesar Rp 10,86 triliun. Perseroan juga mencatat laba usaha Rp 1,91 triliun dan EBITDA sebesar Rp 2,76 triliun.

Liputan6.com, Jakarta – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mengantongi penerimaan negara Rp 1,44 triliun. Angka ini lebih dari dua kali lipat target tahunan yang ditetapkan pemerintah atau setara 228,1%.

Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Hariyanto, mengatakan performa fiskal tersebut terkumpul dalam empat bulan pertama 2026. Nilai itu bahkan melampaui total capaian penerimaan sepanjang 2025.

Sugeng menjelaskan, lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari ekspor konsentrat mineral yang masih memperoleh relaksasi izin ekspor hingga April 2026.

“Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar senilai Rp 1,43 triliun, disusul Bea Masuk sebesar Rp 14,28 miliar dan Cukai Rp 274 juta,” ujar Sugeng dalam keterangan DJP, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, tingginya penerimaan turut dipengaruhi kenaikan harga komoditas global, terutama konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal 2026.

Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi terbarukan dan kendaraan listrik membuat permintaan tembaga global terus naik.

Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan tambang besar di wilayah Sumbawa, termasuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk meningkatkan aktivitas ekspor. Bagi daerah, geliat ekspor tersebut memberi efek berantai yang signifikan.

Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, perputaran usaha jasa penunjang tumbuh, dan sektor perdagangan regional ikut terdorong.