Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks terkait pajak baru yang akan dikenakan pemerintah pada masyarakat viral dibagikan belakangan ini. Hoaks ini menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Lalu apa saja hoaks terkait pajak baru? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Hoaks Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Pemilik Sumur Bor Setara PDAM

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 17 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat foto seseorang dengan seragam pemerintahan bernarasi sebagai berikut:

“Sumur bor/ sanyo bakal di kenakan pajak. Setara dengan PDAM”

Akun itu menambahkan narasi:

“Berita menyesakan… Air itu merupakan termasuk kebutuhan primer, termasuk kebutuhan pokok hidup warga masyarakat dan itu adalah karunia dari Tuhan… Mengapa pemerintah ingin memungut pajak dari air sumur sedangkan Tuhan saja yg menciptakan alam semesta ini ridho untuk di pakai umatNya…coba masuk nalar nggak?”

Lalu benarkah klaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Hoaks Bahlil Sebut Pemilik TV Harus Bayar Pajak Mulai 2027

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan Menteri Bahlil Lahadalia menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 13 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat foto Bahlil dengan narasi sebagai berikut:

“Balil menegaskan molai 2027 bagi yang punya tv apapun jenisnya harus bayar pajak”

Akun itu menambahkan narasi:

“Balil menegaskan mulai 2027 bagi yang punya tv apapun jenis merek tv nyah harus bayar pajak sesuai prosedur undang-undang Di tahun ini”

Lalu benarkah postingan Menteri Bahlil Lahadalia menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Klarifikasi Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda

Beredar kembali postingan yang mengklaim Pemerintah akan memungut pajak sepeda. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Juli 2026.

Dalam postingannya terdapat tangkapan layar artikel berjudul:

“Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak”

Akun itu menambahkan narasi:

“Jualan onlen sudah di pajak ..FB pro juga di pajak sekarang giliran sepeda ya kawan kawan …..!!

Setelah sepeda….!!

Siap2 nanti Kipas angin mesin cuci kulkas kompor gas strika catok rambut AC Aquarium keset pun Rencana di pajak …!!

Saking kaya nya rakyat Indonesia buat gaji pejabat yang miskin2″

Lalu benarkah postingan yang mengklaim Pemerintah akan memungut pajak sepeda? Simak dalam artikel berikut ini…

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor.

Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak.

Ada dua hal yang tidak termasuk objek pajak air tanah yakni pertama pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribatan. Kedua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Karena penetapan pajak ini diserahkan ke pemerintah daerah maka objek pajak bisa berbeda-beda. Di DKI Jakarta misalnya ada beberapa objek yang dikecualikan alias tidak dikenai pajak air tanah, di antaranya:

1. Keperluan dasar rumah tangga

2. Pengairan pertanian rakyat

3. Perikanan rakyat

4. Peternakan rakyat

5. Keperluan keagamaan

6. Keperluan pemadam kebakaran

7. Keperluan Pemerintah, Pemerintah DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Yang pasti objek pajak air tanah bukan untuk kebutuhan rumah tangga pribadi. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial.

Di sisi lain foto dalam postingan merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiyadi.

Foto dalam postingan sendiri merupakan hasil modifikasi AI setelah diperiksa menggunakan dua website pendeteksi AI, Aiornot.com dan Fakeimagedetector.com.

Sumber:

https://dpp.jakarta.go.id/berita/serbaserbi-pajak-air-tanah-yang-perlu-kamu-tahu

https://bapenda.cianjurkab.go.id/pages/pajak-air-tanah

https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/23536/pengambilan-air-tanah-juga-kena-pajak-sudah-tahu-begini-aturannya

Petugas DJP merekam seluruh data hasil pengumpulan di lapangan ke dalam Sistem Administrasi Pengawasan DJP. Data tersebut mencakup lima kategori, yaitu penghasilan, biaya, harta, utang, dan modal wajib pajak. Kepala seksi terkait kemudian memvalidasi data itu melalui uji kebenaran material dan uji kebenaran formal sebelum petugas menindaklanjutinya.

“Penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemanfaatan informasi media, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah Wajib Pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan/penyidikan/proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,” bunyi lanjutan dari SE tersebut.

DJP mencabut empat aturan lama melalui penerbitan SE-8/PJ/2026 ini. Aturan yang dicabut meliputi SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, SE-11/PJ/2020 tentang Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dan SE-9/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret. 

DJP menerbitkan surat edaran baru ini sebagai turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. DJP menargetkan perluasan basis data pajak ini untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan secara berkelanjutan.

Liputan6.com, Jakarta – Tren penyelenggaraan konser musik di Jakarta terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kehadiran musisi nasional dan internasional tidak hanya menjadi daya tarik bagi penikmat musik, tetapi juga mampu menghadirkan ribuan penonton dalam setiap gelaran.

Konser musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di berbagai daerah. Salah satu strategi yang umum diterapkan penyelenggara adalah penjualan tiket melalui skema early bird, yakni menawarkan harga lebih rendah sebelum periode penjualan reguler dimulai. Cara ini memberi kesempatan bagi masyarakat memperoleh tiket dengan biaya lebih terjangkau sekaligus meningkatkan minat terhadap penyelenggaraan konser.

Di balik euforia konser musik, terdapat aspek perpajakan daerah yang perlu diketahui masyarakat. Pergelaran musik merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Mengenal PBJT Kesenian dan Hiburan

PBJT Kesenian dan Hiburan, yang kerap disebut sebagai pajak hiburan, merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas jasa hiburan yang dinikmati masyarakat. Jasa hiburan tersebut mencakup tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi, serta berbagai bentuk hiburan lainnya.

Dalam konteks konser musik, PBJT Kesenian dan Hiburan berkaitan dengan penyelenggaraan acara hiburan yang dinikmati penonton melalui pembelian tiket atau pembayaran tertentu. Artinya, ketika masyarakat membeli tiket konser, terdapat komponen pajak hiburan yang menjadi bagian dari ketentuan perpajakan daerah.

Tarif PBJT Kesenian dan Hiburan untuk konser musik ditetapkan sebesar 10% dari harga pembelian tiket atau pembayaran tertentu lainnya. Pajak ini dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi DKI Jakarta, bukan oleh instansi pemerintah pusat.

Dengan demikian, penerimaan dari pajak hiburan tersebut masuk sebagai bagian dari pendapatan asli daerah Jakarta. Penerimaan ini kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

Konser Musik dan Perputaran Ekonomi Kota

Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, konser musik juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Penyelenggaraan sebuah konser dapat menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, hingga industri kreatif.

Dalam sebuah pertunjukan musik, penyelenggara acara membutuhkan banyak pihak yang bekerja di balik layar. Mulai dari event organizer, kru produksi, pekerja kreatif, hingga tenaga pendukung lain yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara.

Dampak ekonomi juga terasa pada sektor transportasi. Ketika konser digelar, kebutuhan perjalanan menuju lokasi acara biasanya meningkat, baik melalui transportasi umum maupun layanan transportasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah pertunjukan musik dapat menciptakan aktivitas ekonomi tambahan di sekitar lokasi acara.

Sektor perhotelan dan penginapan juga dapat merasakan manfaat, terutama ketika konser tersebut dihadiri oleh penonton dari luar daerah. Tingginya jumlah pengunjung berpotensi meningkatkan kebutuhan akomodasi di sekitar lokasi pertunjukan.

Di sisi lain, pelaku usaha kuliner seperti restoran, kafe, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sekitar lokasi konser juga dapat memperoleh dampak positif. Meningkatnya jumlah pengunjung dapat mendorong transaksi dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Sebagian besar pemberitaan media sejauh ini masih mengaburkan perbedaan penting terkait waktu pelaksanaan aturan baru ini. Klasifikasi ulang kripto ke dalam FIEA ditargetkan mulai berlaku pada tahun fiskal 2027, atau sekitar satu tahun setelah diundangkan.

Sementara itu, pemberlakuan tarif pajak flat 20 persen akan menyusul secara terpisah di bawah Garis Besar Reformasi Pajak 2026, dan baru akan aktif pada tahun 2028.

Pada praktiknya, ini berarti Jepang kemungkinan akan melihat ketersediaan produk kripto untuk institusi terlebih dahulu, baru kemudian keringanan pajak untuk investor ritel menyusul setahun setelahnya.

Di bawah kondisi tertentu, kerugian dari transfer aset kripto spesifik juga dapat dialihkan atau dibawa ke tahun berikutnya (carry forward) selama tiga tahun. Langkah ini berfungsi untuk menutup atau mengurangi beban pajak dari keuntungan (capital gains) transfer aset kripto spesifik lainnya di masa depan.

Menariknya, stablecoin dikecualikan sepenuhnya dari aturan ini. Stablecoin akan tetap berada di bawah UU Layanan Pembayaran sebagai instrumen pembayaran elektronik.

Pemisahan sengaja ini dilakukan agar raksasa perbankan Jepang seperti MUFG, SMBC, dan Mizuho dapat melanjutkan rencana pengembangan stablecoin bersama mereka di jalur yang berbeda.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kementerian HAM. Bantahan itu ditulis dalam website Kemenham.go.id pada 1 Juli 2026.

“Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan bahwa sejumlah berita yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, merupakan berita yang tidak benar (hoaks).

Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” bunyi pernyataan Kemenham.

Kemenham juga meminta masyarakat untuk mewaspadai setiap informasi yang beredar di media sosial.

“Kementerian HAM juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dengan tidak membuat, menyebarkan, maupun mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.”

Sumber:

https://kemenham.go.id/publikasi/berita-hoaks-terkait-narasi-menteri-ham-rakyat-harus-kerja-keras-untuk-bayar-pajak-yang-tidak-bayar-sama-dengan-melanggar-ham

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 08.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB dan ITC BSD, pukul 16.00–18.00 WIB

3. Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan, pukul 09.00–13.00 WIB

7. Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang, pukul 09.00–12.00 WIB 

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–13.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu, 09.00–12.00 WIB

9. Cinere: Halaman Kantor Kelurahan Pasir Putih, pukul 08.00–12.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, penerimaan negara pada semester I 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 21,4% dibandingkan periode sama tahun lalu, ditopang oleh lonjakan penerimaan perpajakan dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Purbaya mengatakan, penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.187,8 triliun atau 44,1% dari target APBN. Nilai itu meningkat 21,4% dibandingkan Semester I 2025.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya bahkan mencapai 24,6%, berbalik dari kontraksi pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan administrasi perpajakan, serta langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Pemerintah juga memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak tanpa menaikkan tarif.

“Kami tidak menaikkan tarif pajak. Yang kami lakukan adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan disiplin dalam pengumpulan pajak,” ujarnya di rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Purbaya menilai, implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara meski masih memiliki sejumlah kendala teknis.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memanggil manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengenai usulan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menuturkan, persoalan pajak telah menjadi ranahnya.

Hal tersebut disampaikan Purbaya merespons pertemuan Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal dengan manajemen BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, Purbaya berencana membuka diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita panggil BPJS-nya,” kata Purbaya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Purbaya mengaku masih menunggu proposal usulan pajak JHT 0 persen untuk semua kategori. Dia mengamini keputusan final ada di tangannya.  

“Kita tunggu proposalnya dari mereka. Kok dia setuju? Kan saya yang (mengurus) pajak, pajak saya. Gak ada urusan sama dia. Saya yang nentuin, dia ga berhak,” tegasnya.

Bendahara Negara ini mengaku masih terus menghitung berbagai kemungkinan kebijakan yang akan diambil. Termasuk mempelajari data mengenai JHT tersebut.

“Karena kita sedang pelajarin. Kalau BPJS setuju ya biar saja dia setuju. Tapi bukan wewenang dia, kan? Pajak di saya,” tuturnya.

Setuju Pajak JHT 0 Persen

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengantongi tambahan persetujuan penghapusan pajak klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, sudah semestinya pajak JHT ditetapkan 0 persen untuk semua kategori.

Said Iqbal kemudian menyambangi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat membahas usulan penghapusan pajak JHT tadi. Alhasil, kata Iqbal, manajemen BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya setuju usulan itu.

“Ini kami sampaikan kepada Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya, terhadap pajak 0 persen JHT, beliau setuju. BPJS justru mendukung, ya, pajak 0 persen, dan karena, ini azas keadilan,” ungkap Iqbal di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Liputan6.com, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak menambah beban pajak maupun retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penghuni rumah susun (rusun), pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pelaku usaha ultra mikro.

Pandangan itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gani Suwondo Lie, dalam rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menambahkan beban biaya Pajak maupun retribusi Rakyat khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Penghuni Rusun hingga masyarakat pelaku usaha dibidang ekraf, UMKM dan Ultra Mikro,” kata Gani di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026).

Selain meminta tidak ada penambahan beban pajak, Fraksi PDIP juga menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan keringanan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti penghapusan denda administratif, program pemutihan, serta penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

“Fraksi juga memberikan dukungan sepenuhnya atas penghapusan-penghapusan denda administratif, pemutihan, penghapusan PBB-P2 dan BPHTB yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” ujarnya.