Posts in category: berita

Saat ditanya mengenai kronologi kepemilikan KTP, Yuda mengaku tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan identitas pribadinya kepada siapapun untuk pembelian kendaraan.

​”Melihat kondisinya kami percaya Pak Yudariansyah dicatut namanya oleh pihak tidak bertanggung jawab, orang jalan menuju rumah beliau saja sempit untuk dilalui mobil,” ujarnya.

Oleh karena itu, Samsat bakal terus mengejar para pemilik asli kendaraan super mewah guna menuntaskan kewajiban pajak daerah. Temuan yang terjadi tersebut akan kembali ditelusuri untuk mengantisipasi lebih banyak warga yang dirugikan atas perbuatan pihak tidak bertanggung jawab.

​”Pasti kami bakal telusuri lagi semua data kendaraan yang masih menunggak, tetap kita harus kejar baik atas nama pribadi maupun perusahaan,”ujarnya. ​ Sementara, Kasie Humas Polres Metro Tangerang, Kompol Gunawan mengatakan, pihak Polsek Pinang membenarkan adanya penagihan melalui surat pemberitahuan.

“Saat ini sudah dilakukan pemblokiran di Samsat Ciledug terkait penggunaan namanya. Rencana akan dilaporkan ke Polres terkait penggunaan identitas tanpa izin tersebut,”ujar Gunawan.

Berdasarkan skema yang telah dijadwalkan, keuntungan bersih tahunan dari investasi kripto yang memenuhi ketentuan dan melebihi 2,5 juta won Korea Selatan akan dikenai pajak gabungan sebesar 22%.

Tarif tersebut terdiri dari pajak penghasilan nasional sebesar 20% dan pajak penghasilan daerah sebesar 2%.

Sebagai ilustrasi, investor yang memperoleh keuntungan bersih kena pajak sebesar 10 juta won dalam setahun dapat mengurangi penghasilan tersebut dengan batas pengurangan dasar 2,5 juta won. Dengan demikian, nilai kena pajaknya menjadi 7,5 juta won dan pajak terutang sebesar 1,65 juta won.

Namun, penerapan pajak menjadi lebih rumit ketika aset berpindah antara bursa domestik, platform luar negeri, dan dompet kripto pribadi.

Bursa domestik seperti Upbit, Bithumb, dan Coinone beroperasi dalam kerangka regulasi Korea Selatan. Otoritas dapat mengakses informasi nasabah dan catatan transaksi melalui mekanisme pelaporan serta permintaan informasi yang berlaku.

Sebaliknya, bursa asing belum tentu memberikan informasi dengan tingkat akses yang sama kepada otoritas pajak Korea Selatan, khususnya jika beroperasi di luar sistem perizinan domestik.

Perbedaan tersebut berpotensi membuat transaksi investor di bursa lokal lebih mudah diawasi dibandingkan transaksi di luar negeri. Meski demikian, kewajiban pajak warga Korea Selatan tidak otomatis hilang ketika mereka bertransaksi melalui platform asing.

Liputan6.com, Jakarta – Kepemilikan tanah dan bangunan membawa sejumlah kewajiban perpajakan yang perlu dipahami masyarakat. Ketika seseorang membeli rumah, menerima hibah, maupun memperoleh properti melalui warisan, terdapat ketentuan pajak daerah yang dapat mengikuti proses perolehan hingga kepemilikannya.

Di Jakarta, dua jenis pajak daerah yang berkaitan erat dengan tanah dan bangunan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meski sama-sama berkaitan dengan properti, keduanya memiliki objek, mekanisme pemungutan, hingga waktu terutang yang berbeda. Secara sederhana, BPHTB berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan PBB-P2 berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan.

Ketentuan mengenai keduanya antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPHTB timbul ketika seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut tidak hanya berasal dari transaksi jual beli, tetapi juga dapat terjadi melalui tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan maupun peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, serta bentuk perolehan hak lainnya sesuai ketentuan. Artinya, kewajiban BPHTB tidak hanya perlu diperhatikan ketika seseorang membeli rumah.

Masyarakat yang memperoleh tanah atau bangunan melalui hibah maupun warisan juga perlu memastikan apakah perolehan tersebut termasuk objek BPHTB serta apakah terdapat pengecualian atau fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat yang membeli rumah pertama. Kepemilikan rumah pertama tidak serta-merta berarti seseorang pasti dikenakan BPHTB, tetapi juga tidak otomatis membuatnya terbebas dari kewajiban tersebut.

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 memberikan ruang pengecualian terhadap objek BPHTB tertentu. Salah satunya adalah perolehan hak oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, kewajiban BPHTB perlu dilihat berdasarkan jenis perolehan hak, nilai perolehan, kondisi Wajib Pajak, serta ketentuan pengecualian maupun fasilitas yang berlaku.

Tarif BPHTB 5 Persen, Begini Cara Menghitungnya

Untuk perolehan hak yang merupakan objek BPHTB dan tidak memperoleh pengecualian, tarif BPHTB di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 5 persen. Penghitungannya menggunakan Nilai Perolehan Objek Pajak setelah memperhitungkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sesuai ketentuan. Dengan demikian, besarnya BPHTB tidak sekadar diperoleh dengan mengalikan tarif pajak terhadap harga transaksi. Dasar pengenaan serta NPOPTKP sesuai jenis perolehan hak juga perlu diperhitungkan. Setelah hak atas properti diperoleh, masyarakat juga perlu memperhatikan kewajiban PBB-P2.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Karena itu, BPHTB dan PBB-P2 merupakan dua jenis pajak yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Jika BPHTB berkaitan dengan peristiwa memperoleh hak, maka PBB-P2 berkaitan dengan kondisi ketika seseorang atau badan memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak. Tidak seluruh tanah dan bangunan, namun, otomatis menjadi objek PBB-P2.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengatur sejumlah pengecualian, antara lain terhadap objek yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian tersebut berarti objek dimaksud dikecualikan dari PBB-P2 sebagai pajak daerah. Sektor tertentu tetap dapat memiliki pengaturan perpajakan tersendiri sesuai kewenangan pemerintah pusat.

Liputan6.com, Jakarta – Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang menyentuh US$ 4,90 per galon atau setara US$ 206 per barel kini kian menjepit industri penerbangan global.

Maskapai raksasa dunia terpaksa memangkas proyeksi laba tahunan mereka karena penyesuaian harga tiket pesawat sekalipun dinilai tak lagi sanggup menutup lonjakan biaya operasional.

Para pakar dan pengamat penerbangan pun memperingatkan bahwa harga avtur berpotensi terus meroket hingga menembus angka US$ 225 hingga US$ 250 per barel jika konflik Iran tak kunjung mereda.

Artikel mengenai harga avtur dan tiket pesawat ini menjadi salah satu berita yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah berita lain yang menarik untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin (26/10/2026):

1. Harga Avtur Pecah Rekor, Tiket Pesawat Terancam Makin Mahal

Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) kian menjepit industri penerbangan global. Berdasarkan data Argus US Jet Fuel Index, harga avtur menyentuh US$ 4,90 per galon atau setara US$ 206 per barel (sebagai catatan, 1 barel minyak setara dengan 42 galon AS). Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak konflik di Iran meletus pada akhir Februari lalu.

Sejak perang pecah, harga avtur tercatat membengkak hingga 96%, hampir dua kali lipat dari harga normal. Para pengamat penerbangan bahkan memperkirakan tren kenaikan ini masih akan berlanjut hingga tahun depan.

Cek berita selengkapnya di sini

Liputan6.com, Jakarta – Orang-orang kaya di China kini merasa cemas akibat kebijakan Pemerintah Beijing yang semakin ketat terkait pengawasan kekayaan di luar negeri. Situasi ini mendorong mereka mengalihkan asetnya ke negara yang dinilai lebih aman, yakni Amerika Serikat (AS).

Melansir CNBC, Minggu (25/10/2026), para bankir swasta dan pengacara yang menangani klien asal China mengungkapkan peningkatan signifikan permintaan pembukaan rekening di bank-bank AS.

Tren ini menguat dalam beberapa bulan terakhir setelah Beijing memberlakukan pajak retroaktif atas kekayaan di luar negeri pada Juli lalu. Langkah tersebut membuat para miliarder menjauhkan dana mereka dari Singapura dan Hong Kong agar terhindar dari jangkauan otoritas China.

“Kini intensitasnya relatif semakin sering,” ujar CEO Golden Acacia Capital yang berbasis di Singapura, Keith Tan.

Tan menceritakan, para kliennya mulai merencanakan pemindahan aset ke AS sejak Juli, dan sebagian di antaranya berhasil memiliki rekening baru dalam waktu kurang dari dua bulan.

“Tidak sulit bagi klien asal China untuk membuka akun di AS dan memindahkan asetnya ke sana,” ungkap Tan.

Ia menambahkan, klien berkantong tebal cenderung memilih bank swasta, sementara rekening berdana lebih kecil ditangani oleh bank regional atau broker online.

Desakan memindahkan aset ini kian kuat seiring berlakunya rezim pajak baru China terhadap trust (perwalian) luar negeri. Sejak Juli, pembuat kebijakan menetapkan bahwa pendapatan dari trust luar negeri yang dimiliki warga wajib pajak China akan dikenakan pajak sebesar 20%.

Liputan6.com, Jakarta – Excavator, bulldozer, crane, hingga wheel loader menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan pembangunan. Masing-masing alat memiliki fungsi untuk membantu pekerjaan, mulai dari menggali dan meratakan tanah hingga mengangkat serta memindahkan material dalam jumlah besar.

Penggunaan alat berat tidak hanya ditemukan di sektor konstruksi. Peralatan tersebut juga digunakan dalam kegiatan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Bagi pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat berat di DKI Jakarta, penggunaan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban perpajakan daerah yang disebut Pajak Alat Berat (PAB).

PAB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAB merupakan jenis pajak daerah tersendiri dan berbeda dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Perbedaan itu berkaitan dengan karakteristik alat berat yang memang tidak sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Alat berat dirancang untuk membantu pekerjaan konstruksi maupun teknik sipil lainnya dan umumnya beroperasi di area tertentu, seperti lokasi proyek, perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan.

Karena itu, excavator, bulldozer, crane, dan berbagai alat berat lainnya tidak diperlakukan sebagai kendaraan bermotor biasa dalam ketentuan pajak daerah. Kepemilikan atau penguasaannya masuk dalam rezim PAB dengan ketentuan tersendiri.

Pengenaan PAB juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan menggunakan alat berat. Peralatan tersebut memiliki nilai ekonomi dan berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan usaha maupun pembangunan. Di sisi lain, kegiatan ekonomi berlangsung dalam ekosistem daerah yang juga membutuhkan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Melalui PAB, kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat menjadi salah sa tu basis penerimaan daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek sekaligus Wajib Pajak PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan memiliki atau menguasai alat berat untuk mendukung kegiatan usahanya di wilayah DKI Jakarta, terdapat kewajiban PAB yang perlu dipenuhi sesuai ketentuan.

Namun, tidak seluruh kepemilikan atau penguasaan alat berat otomatis dikenakan PAB. Regulasi memberikan pengecualian terhadap alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pihak tertentu, antara lain pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah lainnya, TNI dan Polri, serta pihak tertentu yang memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan.

Liputan6.com, Jakarta – Thailand menunda rencana penerapan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 500 ribu per orang bagi penumpang yang bepergian ke luar negeri melalui jalur udara.

Kebijakan ini belum dilanjutkan karena pemerintah masih mempertimbangkan potensi kenaikan biaya perjalanan dan dampaknya terhadap daya saing pariwisata Negeri Gajah Putih.

Melansir The Thaiger, Jumat, 23 Oktober 2026, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, mengonfirmasi bahwa pemerintah belum akan melanjutkan rencana pungutan tersebut.

Evaluasi diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap wisatawan dan maskapai penerbangan, terutama menjelang kuartal keempat yang menjadi periode penting bagi industri pariwisata.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan Thailand mengusulkan pajak sebesar 1.000 baht setiap kali penumpang meninggalkan negara itu menggunakan pesawat. Ketentuan tersebut dirancang berlaku bagi warga negara Thailand maupun wisatawan asing, dengan pembayaran yang dipungut maskapai bersamaan dengan pembelian tiket pesawat.

Pada tahap awal, keberangkatan melalui jalur darat dan laut direncanakan tidak dikenai biaya tambahan tersebut. Meski demikian, usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

Departemen Pendapatan Thailand telah membuka konsultasi publik pada 30 September hingga 29 Oktober 2026 untuk menghimpun masukan terkait rencana kebijakan tersebut. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan jadwal penerapan baru.

Penundaan ini menjadi perhatian bagi pelancong internasional yang merencanakan liburan ke luar negeri dari Thailand, mengingat tambahan pungutan berpotensi meningkatkan anggaran perjalanan.

Liputan6.com, Jakarta – Meta Platform menandatangani perjanjian dengan miliarder sekaligus pendiri induk usaha Facebook Mark Zuckerberg untuk memastikan tetap tinggal yang sama dengan lokasi kantor pusat perusahaan.

Mengutip the Straits Times, Kamis (22/10/2026), kesepakatan ini muncul setelah CEO Mark Zuckerberg mempertimbangkan untuk meninggalkan California jika negara bagian itu mengesahkan pajak kekayaan.

Dalam dokumen yang diajukan pada 21 Oktober, Meta menyatakan, Zuckerberg akan tetap menjadi penduduk California atau yurisdiksi lain tempat perusahaan menetapkan kantor pusatnya selama delapan tahun.

Meta menjelaskan, Zuckerberg mempertimbangkan untuk meninggalkan California karena usulan pajak kekayaan di negara bagian itu dapat membebankan tagihan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat kepadanya. Hal ini berpotensi menjual saham dengan hak suara untuk melunasinya.

Dalam dokumen itu, Perseroan menyebutkan menerbitkan saham kelas C sebagai bagian dari kesepakatan yang dirancang untuk mencegah skenario itu.

Zuckerberg sebagai orang terkaya kelima di dunia akan menerima saham tanpa hak suara yang dapat ia jual untuk mendapatkan likuiditas tanpa mengurangi kendali suaranya. Sebagai imbalannya, ia berkomitmen tetap tinggal di California atau di mana pun kantor pusat Meta berada, selama ia masih memegang peran kepemimpinan penuh waktu di perusahaan itu.

Berdasarkan perjanjian ini, ia dapat segera menjual 20% dari saham kelas C yang diterimanya, yang setara dengan 10% dari total kepemilikan ekonominya.

Langkah ini memberinya likuiditas untuk membantu menutupi potensi tagihan pajak yang mungkin timbul akibat Propostion 40, sebuah usulan kebijakan yang akan diputuskan oleh para pemilih di California pada November 2026.

Sementara itu, 80% sisanya dari saham kelas C itu pada awalnya dibatasi, tetapi batasan ini akan berakhir secara bertahap selama delapan tahun. Hal ini dengan syarat Zuckerberg tetap memimpin perusahaan.

Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, Zuckerberg memiliki kekayaan bersih sebesar US$ 247 miliar atau Rp 4.457 triliun.

Proposition 40 didorong oleh serikat pekerja sektor kesehatan dan sejumlah politikus progresif di negara bagian tersebut, termasuk anggota Kongres Ro Khanna.

Liputan6.com, Jakarta – Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban rutin bagi setiap pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Namun, penerimaan dari pajak tersebut tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban administrasi. Sebagian di antaranya dialokasikan untuk mendukung kebutuhan transportasi masyarakat.

Di DKI Jakarta, ketentuan mengenai pemanfaatan hasil penerimaan PKB telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 65 ayat (1) aturan tersebut, hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembayaran PKB tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan. Sebagian penerimaannya juga memiliki keterkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Mobilitas menjadi bagian penting dari kehidupan Jakarta. Setiap hari, jalan digunakan untuk bekerja, bersekolah, mengantar keluarga, mendistribusikan barang, hingga menjalankan kegiatan usaha. Di saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan transportasi umum yang terus dikembangkan untuk menunjang pergerakan di dalam kota. Karena itu, pengalokasian sebagian penerimaan PKB diarahkan pada dua kebutuhan utama, yaitu pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Ada Kontribusi PKB untuk Infrastruktur dan Mobilitas

Pembangunan dan pemeliharaan jalan dibutuhkan untuk mendukung tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Sementara itu, peningkatan moda dan sarana transportasi umum menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan mobilitas publik. Artinya, di balik setiap kewajiban PKB yang dipenuhi masyarakat, terdapat kontribusi terhadap penerimaan daerah yang kemudian dikelola untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapenda DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Meski demikian, hubungan antara satu pembayaran pajak dengan satu fasilitas tertentu tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Penerimaan pajak daerah dikelola melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penerimaan daerah.

Bayar PKB Tepat Waktu, Dukung Penerimaan Daerah

Dalam sebuah kota dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jakarta, penerimaan daerah berperan dalam mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik tingkat kepatuhan masyarakat, semakin terjaga pula sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Bagi pemilik kendaraan, memastikan PKB dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan juga menjadi bagian dari tertib administrasi. Dengan memenuhi kewajiban tepat waktu, masyarakat tidak hanya menjaga kepatuhan atas kendaraan yang dimiliki, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pembayaran PKB tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kendaraan setiap tahun. Di baliknya terdapat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah, termasuk untuk mendukung infrastruktur jalan serta moda dan sarana transportasi umum. Ketika jutaan pemilik kendaraan memenuhi kewajibannya, kontribusi yang terkumpul menjadi bagian dari sumber daya yang membantu Jakarta terus bergerak.

(*)

Jika usulan tersebut menjadi undang-undang, investor di Prancis yang menukar kripto ke stablecoin dengan keuntungan berpotensi memiliki kewajiban pajak saat transaksi dilakukan.

Artinya, perpindahan Bitcoin atau Ether ke stablecoin yang nilainya mengikuti euro tidak lagi otomatis dianggap bebas pajak. Keuntungan sejak aset dibeli perlu dihitung dan dilaporkan sesuai ketentuan yang nantinya berlaku.

Namun, persetujuan Majelis Nasional belum berarti aturan tersebut resmi berlaku. Usulan ini masih harus melalui tahapan legislasi di Prancis, termasuk pembahasan di Senat.

Rencana penerapan pada 2027 memberi waktu bagi investor, bursa kripto, dan konsultan pajak untuk bersiap. Meski demikian, cakupan transaksi yang akan dikenai pajak masih menjadi hal penting untuk dicermati.

Investor perlu menunggu naskah aturan final dan panduan resmi otoritas pajak Prancis. Ketentuan tersebut akan menentukan apakah pajak berlaku luas untuk berbagai penukaran stablecoin atau hanya transaksi tertentu.

Untuk sementara, investor yang menjadi wajib pajak di Prancis sebaiknya tidak mengasumsikan penukaran kripto ke stablecoin selalu bebas pajak dan mempertimbangkan konsultasi dengan tenaga profesional.