Posts in category: berita

Tidak hanya berlaku untuk praktik suap yang terjadi di dalam negeri, pemerintah juga memperluas cakupan aturan tersebut hingga mencakup pemberian kepada pejabat publik asing.

Artinya, segala bentuk suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat negara asing maupun perwakilan organisasi internasional tetap tidak dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto.

Dalam bagian penjelasan PP 20 Tahun 2026 disebutkan bahwa kebijakan ini diterbitkan untuk memperkuat fungsi regulasi perpajakan sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pemerintah juga menilai pengaturan tersebut penting sebagai bagian dari penyesuaian standar internasional, termasuk rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mendorong negara-negara anggotanya memiliki aturan eksplisit terkait perlakuan pajak atas biaya suap.

Melalui ketentuan baru ini, pemerintah berharap sistem perpajakan nasional semakin menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola usaha yang sehat. Selain meningkatkan kepatuhan pajak, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat integritas dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih transparan.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak berkesempatan mendapatkan potongan sebesar 7,5% dari pokok PBB-P2 tahun pajak 2026 apabila melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Insentif tersebut diberikan secara otomatis pada saat pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan potongan tersebut selama pembayaran dilakukan dalam periode yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak daerah dengan lebih ringan. Terlebih, memasuki pertengahan tahun, pembayaran PBB-P2 kerap menjadi salah satu kewajiban yang perlu kembali diperhatikan di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Meski demikian, wajib pajak perlu memahami bahwa nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat berbeda dengan nilai tagihan aktual pada saat pembayaran. Hal ini karena potongan 7,5% tidak selalu ditampilkan secara terpisah, terutama pada kanal pembayaran tertentu.

Apabila nilai tagihan yang muncul saat pembayaran lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera dalam SPPT, hal tersebut menandakan bahwa potongan telah berlaku secara otomatis. Dengan kata lain, wajib pajak tetap memperoleh insentif meskipun keterangan potongan tidak muncul secara eksplisit pada kanal pembayaran.

Selain potongan untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Pembebasan sanksi administratif tersebut berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai 2025, termasuk pembayaran PBB-P2 dengan skema angsuran. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kehadiran berbagai insentif ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Dengan memanfaatkan periode insentif, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya lebih awal dan menghindari potensi beban tambahan di kemudian hari.

Pembayaran PBB-P2 juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Kontribusi tersebut kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai bentuk layanan dan fasilitas, mulai dari peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program pembangunan kota lainnya.

Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan insentif PBB-P2 tahun 2026 sesuai periode yang telah ditentukan. Dengan membayar pajak lebih awal, masyarakat tidak hanya memperoleh keringanan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB & ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB

3. Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber Puri Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Bekasi: KFC Zamrud, pukul 09.00-11.00

7. Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru, 09.00–12.00 WIB

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–13.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob 08.00–12.00 WIB

9. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB.

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Keringanan tarif ini berlaku bagi sekelompok wajib pajak (WP) dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar. 

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Mengutip Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 20/2026, Sabtu (30/5/2026), pengenaan PPh Final UMKM 0,5 persen berlaku untuk WP orang pribadi, WP badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang, dan koperasi. Dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 

Namun, PPh Final UMKM 0,5 persen dikecualikan untuk beberapa kelompok wajib pajak, seperti yang diuraikan dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026.

Berikut rinciannya:

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

2. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan;

b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; atau

3. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya;

Liputan6.com, Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kota kembali menunjukkan hasil positif. Dalam laporan Global Liveability Index 2025 yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta tercatat mengalami kenaikan 10 peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta kini menempati posisi ke-132 dari 173 kota dunia, meningkat dari posisi ke-142 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa berbagai pembenahan di Jakarta, mulai dari layanan dasar hingga infrastruktur, terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Global Liveability Index menilai kelayakan hidup sebuah kota berdasarkan lima kategori utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Dalam penilaian tahun 2025, Jakarta meraih skor 62,9 dari 100, naik 2,5 poin dibandingkan tahun lalu.

Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Faktor Pendorong

Peningkatan skor tersebut tidak terjadi dalam semalam. Di baliknya, terdapat kerja panjang dalam memperkuat layanan publik dan membangun kota yang lebih nyaman bagi masyarakat. Mulai dari jalan yang diperbaiki, sekolah yang direhabilitasi, layanan kesehatan yang diperkuat, transportasi publik yang terus terintegrasi, hingga penataan lingkungan kota merupakan bagian dari proses tersebut.

Seluruh upaya pembangunan itu membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Di sinilah pajak daerah memiliki peran penting. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sebesar Rp91,86 triliun. Dari struktur pendapatan daerah tersebut, pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan kota.

Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung Pembangunan Jakarta

Manfaat pajak daerah dapat dilihat dari berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini digunakan antara lain untuk mendukung Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, sertifikasi kompetensi siswa SMK, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan dukungan tersebut, pajak daerah ikut berperan dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar bagi anak-anak Jakarta.

Di sektor kesehatan, anggaran daerah digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, mulai dari dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pengembangan puskesmas dan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, hingga pemeliharaan fasilitas kesehatan. Melalui pembiayaan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan lebih berkualitas.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, program pembebasan sanksi administratif secara jabatan juga sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital. Dengan sistem yang menyesuaikan pembebasan secara otomatis, proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting penerimaan daerah. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan kembali dirasakan dalam bentuk pembangunan serta peningkatan layanan publik di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB ini. Wajib pajak dapat segera melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan selama periode program agar kendaraan kembali tertib administrasi sekaligus turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Jakarta.

Dengan hadirnya kebijakan ini, momentum HUT ke-499 Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak daerah dengan lebih ringan, mudah, dan bermanfaat bagi kemajuan kota.

Cara Mengatasi Rekening yang Tiba-tiba Diblokir DJP

Perbesar

Prosedur Sebelum Pemblokiran Rekening

Perbesar

Pencegahan Pemblokiran Rekening di Masa Depan

Perbesar

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 13.454.021 SPT hingga 28 Mei 2026 pukul 24.00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 28 Mei 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 13.454.021 SPT,” kata Inge dalam keterangan DJP, Jumat (29/5/2026).

Dari total tersebut, pelaporan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan tercatat sebanyak 10.945.113 SPT, sedangkan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan mencapai 1.498.213 SPT.

Sementara itu, wajib pajak badan yang melaporkan SPT menggunakan mata uang rupiah tercatat sebanyak 972.144 SPT dan mata uang dolar AS sebanyak 1.609 SPT. Untuk sektor migas, tercatat 17 SPT dalam rupiah dan 257 SPT dalam dolar AS.

Adapun untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, DJP mencatat sebanyak 36.625 SPT badan rupiah dan 43 SPT badan dolar AS telah disampaikan.

Liputan6.com, Jakarta – Jakarta terus mencatatkan kemajuan sebagai kota global yang semakin nyaman dan layak huni. Dalam laporan Global Liveability Index 2025 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta berhasil menempati posisi ke-132 dari 173 kota global.

Capaian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat ibu kota karena Jakarta naik 10 peringkat dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi ke-142. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan dan pembenahan layanan publik di Jakarta mulai memberikan hasil yang semakin nyata bagi masyarakat.

Global Liveability Index merupakan survei tahunan yang menilai kelayakan hidup kota-kota di dunia berdasarkan lima kategori utama, yakni stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Dalam penilaian tahun 2025, Jakarta memperoleh skor 62,9 dari 100, naik 2,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh membaiknya stabilitas kota, kualitas pendidikan, serta perkembangan infrastruktur dan transportasi publik. Berbagai pembenahan ini menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pajak Daerah Jadi Penopang Pembangunan Jakarta

Di balik capaian tersebut, terdapat kontribusi penting dari masyarakat melalui pembayaran pajak daerah. Pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2025 sebesar Rp91,86 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah yang mendukung keberlangsungan program-program tersebut.

Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, sertifikasi kompetensi siswa SMK, hingga rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan. Melalui dukungan ini, pajak daerah ikut memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi anak-anak Jakarta.

Di bidang kesehatan, pajak daerah juga berperan penting dalam memperkuat layanan publik. Anggaran dialokasikan untuk mendukung layanan BPJS Kesehatan, pembangunan dan penguatan fasilitas puskesmas serta rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, hingga pemeliharaan fasilitas kesehatan.

Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, lebih layak, dan lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari.