Posts in category: berita

Menanggapi bantahan Armstrong, Mart Bent, salah satu pendiri TFTC, mengatakan bahwa ia memiliki sumber yang menyebut hal berbeda.

“Saya memiliki sumber yang mengatakan sebaliknya—bukan Anda secara pribadi, tetapi tim atau pelobi Anda,” kata Bent.

Ia juga mempertanyakan apakah Armstrong akan menarik dukungan terhadap RUU struktur pasar kripto jika aturan tersebut tidak mencakup pembebasan pajak Bitcoin.

Sebelumnya, Armstrong memang pernah menarik dukungan terhadap CLARITY Act setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai imbal hasil stablecoin.

Di tengah perdebatan tersebut, pengacara pajak Jason Schwartz, yang dikenal di platform X sebagai CryptoTaxGuy, mencoba memberikan perspektif tambahan.

Menurutnya, diskusi yang terjadi kemungkinan mencampur beberapa isu kebijakan yang berbeda, antara lain:

• aturan de minimis untuk penggunaan pribadi,
• pembebasan pajak untuk biaya gas transaksi,
• perubahan aturan pelaporan stablecoin,

serta rencana untuk memperlakukan keuntungan dan kerugian stablecoin sebagai nol.

Schwartz menambahkan bahwa wajar jika pelaku industri kripto memperjuangkan aturan yang berbeda sesuai kepentingannya.

Karena itu, perbedaan pandangan tersebut tidak serta-merta berarti satu pihak berusaha “menggagalkan” kebijakan yang diusulkan pihak lain.

Kontribusi Pajak Daerah memungkinkan pemerintah terus menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Dukungan tersebut mencakup perawatan lanskap, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga penguatan sistem pengamanan kawasan.

Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, masyarakat tidak hanya menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga turut berkontribusi langsung dalam menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik di Jakarta. Ruang terbuka hijau yang terawat memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warga asli Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat perantau yang menetap dan beraktivitas di Ibu Kota.

Taman kota menjadi ruang bersama yang inklusif: tempat beristirahat, bersosialisasi, hingga melepas penat di tengah dinamika kota metropolitan. Keberadaannya mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Jakarta yang lebih layak huni.

Pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ruang publik tetap tertata, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kepatuhan membayar Pajak Daerah, masyarakat turut meninggalkan jejak kontribusi yang nyata. Ruang terbuka hijau yang tumbuh dan terawat menjadi bukti bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi bersama untuk masa depan kota.

Melalui kolaborasi dan gotong royong, Jakarta melangkah menuju kota yang lebih hijau, ramah, dan memberi rasa bangga bagi masyarakatnya.

(*)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para ASN untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi paling lambat pada akhir Februari 2026.

Imbauan ini bertujuan mendorong para aparatur negara memberikan contoh kepatuhan pajak kepada masyarakat.

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaporan SPT oleh para pegawai.

Beberapa instansi yang diajak berkoordinasi antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Dalam Negeri.

“Kami juga meminta bantuan kepada kementerian terkait untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari,” ujar Bimo pada 23 Februari lalu.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara dapat terus meningkat.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 7.205.109 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan hingga 10 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam lapor pajak terus meningkat. Bahkan, capaian tersebut hampir menyamai jumlah pelaporan pada periode yang sama tahun lalu.

DJP pun optimistis target 8,5 juta pelaporan SPT Tahunan dapat tercapai hingga batas akhir pelaporan pada akhir Maret 2026.

“Sudah ada 98,6 persen SPT dibanding tahun lalu yang sudah masuk. Jadi, Alhamdulillah wajib pajak makin memahami untuk menyampaikan kewajibannya melalui Cortex,” kata Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.

Untuk mendorong masyarakat segera lapor pajak, DJP terus melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pengingat kepada wajib pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengirimkan pengingat melalui surat elektronik atau e-mail blast kepada wajib pajak agar segera menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan.

Page 2DJP Kirim 8,65 Juta Pengingat Lapor Pajak

Bimo menjelaskan bahwa hingga 9 Maret 2026, pemerintah telah mengirimkan sekitar 8,65 juta e-mail blast kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

Pengingat tersebut bertujuan agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban lapor pajak SPT Tahunan sebelum tenggat waktu.

Selain pengiriman email, DJP juga melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Salah satunya melalui layanan jemput bola dengan membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu.

DJP juga memperluas pendampingan melalui program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang membantu masyarakat memahami proses pelaporan pajak.

Di sisi lain, edukasi mengenai kewajiban perpajakan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya melaporkan SPT tepat waktu.

Melihat realisasi pelaporan yang sudah mendekati target, pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk memberikan relaksasi atau memperpanjang masa pelaporan.

“Kami akan terus evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk bisa (memastikan) apakah itu memang perlu dikeluarkan kebijakan relaksasi,” ujar Bimo.

Page 3Sistem Coretax Terus Disempurnakan

Dalam kesempatan tersebut, Bimo juga mengajak masyarakat memberikan masukan terkait penggunaan sistem Coretax, yang mulai diterapkan untuk mempermudah proses lapor pajak.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut masih terus dikembangkan agar semakin mudah digunakan oleh masyarakat.

“Cortex masih terus dilakukan pengembangan dan perbaikan termasuk untuk memberikan akses bagi pengguna untuk memahami istilah-istilah teknis perpajakan yang ada di Cortex, dan masukan dari masyarakat akan kami perhatikan,” tutur Bimo.

Berdasarkan data DJP hingga 10 Maret 2026, dari total pelaporan SPT yang masuk terdapat:

6.400.602 wajib pajak orang pribadi karyawan

649.033 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan

150.483 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah

119 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS

Selain itu, terdapat 1.251 wajib pajak badan rupiah dan 21 wajib pajak badan dolar AS yang telah melaporkan SPT untuk tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax tercatat mencapai 15.883.598 wajib pajak, terdiri dari 14.855.354 wajib pajak orang pribadi, 937.800 wajib pajak badan, 90.218 instansi pemerintah, serta 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP berharap semakin banyak masyarakat yang segera lapor pajak sebelum batas waktu pelaporan berakhir pada akhir Maret 2026.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB dan ITC BSD, pukul 15.30–17.30 WIB.

3. Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh, pukul 09.00–14.00 WIB.

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB.

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00–14.00 WIB.

6. Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan, pukul 09.00–12.00 WIB.

7. Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang, 09.00–14.00 WIB 

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu, 09.00–12.00 WIB.

9. Cinere: Halaman Kantor Pasir Putih, 08.00–12.00 WIB.

Bimo menjelaskan, keputusan terkait kemungkinan perpanjangan batas waktu pelaporan SPT akan diambil berdasarkan evaluasi kondisi menjelang Lebaran.

“Kita sudah siap antisipasi, nanti tergantung level of confidence kita ketika satu minggu sebelum Lebaran. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri dulu untuk minta izin (memperpanjang pelaporan SPT),” tuturnya.

Secara aturan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah setiap 31 Maret. Sementara itu, wajib pajak badan memiliki waktu pelaporan hingga 30 April.

Di sisi lain, DJP mencatat jumlah pelaporan SPT melalui sistem Coretax terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 6.691.081 SPT Tahunan telah dilaporkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT disampaikan melalui sistem Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

Data tersebut menunjukkan antusiasme wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara digital terus bertambah, meskipun periode pelaporan bertepatan dengan masa libur panjang.

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga Februari 2026 mencapai Rp 245,1 triliun atau meningkat 30,4 persen secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan 10,4 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak yang secara neto masuk ke kas negara sampai akhir Februari menunjukkan kinerja yang cukup kuat.

“Penerimaan pajak realisasi per akhir Februari 2026 secara neto masuk cash-nya ke APBN tumbuh 30,4 persen,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan penerimaan tersebut antara lain berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) badan yang tercatat sebesar Rp 23,7 triliun atau meningkat 4,4 persen. Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp 29 triliun atau naik 3,4 persen.

Kontribusi lain juga datang dari PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 yang secara keseluruhan mencapai Rp 52,2 triliun atau tumbuh 4,4 persen.

Adapun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) mencatat kenaikan paling tinggi, yakni mencapai Rp 85,9 triliun atau melonjak 97,4 persen. Sementara penerimaan dari jenis pajak lainnya tercatat sebesar Rp 54,4 triliun.

“Tapi yang paling notable lagi adalah PPN & PPnBMn yang tumbuhnya mencapai 97 persen. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN & PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi, kalau teman-teman belanja di berbagai macam tempat formal biasanya ada pajak pertambahan nilai baru dibayar ada PPN-nya,” jelasnya.

Berikut 44 Pejabat Eselon II dan Setingkatnya yang dilantik Purbaya pada Selasa (10/3/2026):

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto – Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Emmanuel Agust Hartono – Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

3. Ferry Ardiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

4. Deny Agung Pribadi – Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. Arinto Setyo Mulyawan – Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo – Direktur Keberatan dan Banding

2. Galih Elham Setiawan – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

3. M. Rizki Baidillah – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

4. Bier Budy Kismulyanto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

2. Muhamad Mufti Arkan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

3. Tjahjo Purnomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4. Supendi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

5. Hari Utomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Syakran Rudy – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

8. Wahyu Prihantoro – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi – Direktur Penilaian

2. Syukriah HG – Direktur Lelang

3. Rahayu Puspasari – Direktur Transformasi dan Sistem Informasi

4. R. Ay. Indriasari Sundoro – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

5. Suroso – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

6. Rachmat Kurniawan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

7. Jose Arif Lukito – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

8. Windraty Ariane Siallagan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

9. Kusuma Santi Wahyuningsih – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

10. Dudung Rudi Hendratna – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

11. Arik Hariyono – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

12. Rofii Edy Purnomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

13. Sumarsono – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

14. Tunggul Yunianto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani – Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail – Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama – Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni – Sekretaris Badan

2. Ganti Lis Ariyadi – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

3. Heni Kartikawati – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono – Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin – Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo – Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi – Sekretaris

2. Wawan Ismawandi – Direktur Teknologi Informasi

3. Indra Adiwijaya – Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan perkembangan terbaru pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga 10 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan tercatat mencapai 7.205.109 SPT. 

“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 10 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 7.205.109 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Ia menyampaikan bahwa pelaporan tersebut didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

Berdasarkan data dari sistem Coretax DJP, rincian pelaporan SPT Tahunan berdasarkan jenis wajib pajak dan tahun buku Januari–Desember adalah sebagai berikut yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan sebanyak 6.400.602 SPT.

Kemudian, Wajib Pajak OP Nonkaryawan 649.033 SPT, Wajib Pajak Badan (rupiah) 150.483 SPT, Wajib Pajak Badan (USD) sebanyak 119 SPT.

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat Wajib Pajak Badan (rupiah) sebanyak 1.251 SPT dan Wajib Pajak Badan (USD) tercatat 21 SPT.