Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Lantaran, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Suahasil mengungkapkan, penerimaan pajak yang telah dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih ada target penerimaan yang perlu dikejar.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai angka tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara.

Katanya, masih terdapat Rp 514 triliun penerimaan pajak yang harus dikumpulkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara.

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya.

Suahasil menegaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Oleh karena itu, upaya mengumpulkan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran otoritas pajak, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.

Menurut dia, optimalisasi penerimaan pajak diperlukan agar pemerintah memiliki sumber pendanaan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan negara. Ia pun mengajak masyarakat dan media untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berupaya mengumpulkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir ini pada November dan Desember 2026 yang mencapai Rp 590,1 triliun. Hal itu sebagai upaya memenuhi target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari penerimaan negara itu, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak Rp 514 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menuturkan, penerimaan pajak yang telah dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih ada target penerimaan yang perlu dikejar. Penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.357,7 triliun.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Suahasil mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai angka tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara.

Ia menuturkan, masih terdapat Rp 514 triliun penerimaan pajak yang harus dikumpulkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. “Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyebutkan butuh tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.

Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.

DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, Kamis, 12 November 2026.

Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.

“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan strategi behavioral nudging untuk mendeteksi dan mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak. DJP akan menentukan pendekatan penanganan berdasarkan karakteristik dan tingkat kepatuhan masing-masing wajib pajak.

Bimo Wijayanto menjelaskan, DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan jenis intervensi yang tepat terhadap kelompok wajib pajak berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhannya.

“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026.

Bimo mengatakan, DJP mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, hingga riwayat kepatuhan wajib pajak dalam menentukan pendekatan tersebut.

DJP juga mengintegrasikan metode tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM) atau mesin pengelolaan risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan wajib pajak.

“Jadi itu garis besarnya Randomized Controlled Trials, disesuaikan dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing wajib pajak terkait dengan fitur-fitur kepatuhan dia masa lalu. Dan juga ada feeding dari engine kami, Compliance Risk Management,” kata Bimo.

Selain pendekatan pengawasan, DJP juga mendorong penguatan kepatuhan perpajakan melalui persyaratan administrasi. Bimo mencontohkan, pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi salah satu persyaratan bagi aparatur sipil negara untuk memperoleh promosi jabatan maupun kenaikan pangkat.

Namun, Bimo belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi (PSA). Ia juga belum merinci pola ketidakpatuhan lain yang akan menjadi sasaran intervensi DJP.

Suahasil menegaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Oleh karena itu, upaya mengumpulkan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran otoritas pajak, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.

Dia menuturkan, optimalisasi penerimaan pajak diperlukan agar pemerintah memiliki sumber pendanaan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan negara. Ia pun mengajak masyarakat dan media untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Center on Reform of Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menuturkan, kondisi saat ini kalau hanya mengandalkan kepatuhan pajak terutama dari wajib pajak selama ini banyak dari kelas menengah yang daya belinya sedang turun akan terbatas.

“Jadi kalau andalkan pajak PPh atau PPN yang selama ini membayar pajak relatif terbatas karena dari sisi daya beli mereka turun pendapatan, usahanya,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Seiring hal itu, ia menilai, pemerintah juga harus mencari sumber-sumber penerimaan yang belum optimal dan luput. “Bea cukai yang sering kali banyak kebocoran, praktik ilegal ekspor, perusahaan multinasional digital yang beroperasi di Indonesia manfaatkan market Indonesia perlu dimaksimalkan,” kata dia.

Faisal menilai, jika mengandalkan kelas menengah untuk menggenjot penerimaan pajak akan relatif terbatas. Seiring hal itu, ia mendorong agar mempertimbangkan sumber penerimaan lain yang belum optimal untuk mendukung belanja negara. Selain itu, Faisal juga meminta pemerintah memberikan kemudahan layanan pajak sehingga masyarakat patuh pajak dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Lantaran, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Suahasil mengungkapkan, penerimaan pajak yang telah dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih ada target penerimaan yang perlu dikejar.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Ia mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai angka tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara.

Katanya, masih terdapat Rp 514 triliun penerimaan pajak yang harus dikumpulkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara.

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya.

Artikel Masih Kurang Rp 514 Triliun, Suahasil Minta Masyarakat Bantu Kumpulkan Pajak menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada akhir pekan ini. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (15/11/2026):

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Lantaran, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Suahasil mengungkapkan, penerimaan pajak yang telah dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih ada target penerimaan yang perlu dikejar.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Ia mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai angka tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara.

Berita selengkapnya baca di sini

Harga perak PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada perdagangan Sabtu, (14/11/2026). Harga perak Antam hari ini mengikuti harga perak dunia.

Mengutip laman Logam Mulia, harga perak Antam hari ini lebih murah Rp 700 menjadi Rp 33.600 per gram. Pada perdagangan sebelumnya, harga perak Antam dibanderol Rp 34.300 per gram.

Antam menawarkan perak batangan 250 gram dan 500 gram. Perak batangan ditetapkan Rp 8.800.000 dan perak batangan 500 gram dibanderol Rp 16.800.000.

Bagaimana harga perak dunia?

Mengutip tradingeconomics.com, harga perak dunia turun 2,59% menjadi US$ 48,72.

Harga perak turun ke bawah US$ 50 per ons, mendekati level yang terakhir terlihat pada November 2025, seiring dengan menguatnya dolar AS dan naiknya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) di tengah ekspektasi pengetatan kebijakan yang lebih agresif oleh Federal Reserve (The Fed).

Berita selengkapnya baca di sini

Wang Xin berhasil mengubah perjalanan hidup dari pekerja pabrik mainan menjadi salah satu pengusaha perempuan terkaya di China. Perempuan berusia 53 tahun itu merupakan pendiri Guangdong Dtech Technology, perusahaan yang kini memasok hampir 30% kebutuhan mata bor untuk produksi papan sirkuit cetak atau printed circuit board (PCB) di dunia.

“Saya bisa berkembang dari pekerja lapangan menjadi manajer bukan karena saya sangat berbakat, melainkan karena saya selalu berada di garis depan, paling dekat dengan masalah dan jawabannya,” ujar Wang, dikutip dari VnExpress, Sabtu (14/11/2026).

Perjalanan Wang tidak dimulai dari latar belakang keluarga berada. Ia lahir di Nanyang, Provinsi Henan, dalam keluarga dengan kondisi keuangan sulit. Ayahnya meninggal dunia akibat sirosis ketika Wang berusia 13 tahun. Kondisi itu membuatnya terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Berita selengkapnya baca di sini

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. Praktik tersebut berpotensi membuat nilai pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil dari seharusnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, terdapat 475.698 wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam sasaran tindak lanjut DJP. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari SPT Tahunan PPh 2025.

“Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun,” kata Bimo dikutip dari akun instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).

Menurut Bimo, indikasi penghapusan bukti potong tersebut dapat menyebabkan status SPT yang semestinya Kurang Bayar (KB) berubah menjadi Nihil. Selain itu, nilai pajak yang masih harus dibayarkan juga berpotensi menjadi lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya terutang.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, DJP melakukan penurunan data dan mengirimkan pesan pengingat melalui email kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Langkah ini dilakukan agar wajib pajak dapat memeriksa kembali pelaporan pajaknya dan melakukan pembetulan SPT secara mandiri apabila terdapat bukti pemotongan yang belum dicantumkan.

Bimo mengatakan, pengingat tersebut ditujukan kepada seluruh wajib pajak yang masuk dalam populasi sasaran berdasarkan hasil penelitian DJP.

DJP pun mengimbau wajib pajak untuk memastikan seluruh bukti pemotongan PPh telah tercantum dengan benar dalam SPT Tahunan. Jika masih terdapat bukti potong yang terlewat, wajib pajak diminta segera melakukan pembetulan.

Dengan demikian, pelaporan pajak dapat mencerminkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong secara tepat.