Liputan6.com, Jakarta- Modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin beragam dan canggih. Pelaku memanfaatkan berbagai cara untuk menipu masyarakat, mulai dari menghubungi melalui telepon, email, WhatsApp, hingga menyebarkan tautan atau file berbahaya.
Korban diminta memberikan data pribadi seperti NPWP, NIK, dan data perbankan dengan dalih verifikasi data, penagihan pajak, atau restitusi. Kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar, sehingga kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan.
Salah satu modus terbaru adalah pemadanan NIK dan NPWP palsu. Pelaku menyebarkan tautan yang mengarahkan ke situs palsu, meminta korban memasukkan data pribadi mereka.
Kepala Kanwil DJP Kepri, Imanul Hakim, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs dengan domain mencurigakan, seperti pajak.go.cc, dan hanya mengakses situs resmi DJP di DJPOnline.pajak.go.id. Selain itu, penipuan juga dilakukan melalui pengiriman surat palsu yang meniru format surat resmi DJP, seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Tidak hanya itu, oknum penipu juga menawarkan bantuan pengurusan pajak dengan meminta imbalan uang, menagih pajak fiktif melalui rekening pribadi atau virtual account (VA) palsu, serta menawarkan pekerjaan palsu di DJP dengan meminta biaya administrasi. Semua modus ini perlu diwaspadai karena DJP tidak pernah meminta imbalan untuk layanannya, menagih pajak melalui cara tidak resmi, atau memungut biaya untuk rekrutmen.
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
Source link