Monthly Archives: January 2026

Ia menilai kemungkinan dirinya mengalami kasus serupa sangat kecil selama tidak menerima uang. Purbaya juga mengaku tidak mengetahui alasan Noel menyampaikan pernyataan tersebut.

Meskipun begitu, Purbaya menyebut kemungkinan itu secara teori bisa saja terjadi, misalnya jika ada pihak yang sengaja menaruh uang tanpa sepengetahuannya. Namun menurutnya, situasi seperti itu tetap harus memiliki konteks atau latar belakang perkara yang jelas, sementara ia merasa tidak memiliki urusan yang mengarah ke sana.

Menanggapi dugaan kaitan isu tersebut dengan agenda reformasi pajak dan bea cukai, Purbaya memastikan program reformasi tetap berjalan.

“Biar aja. Kita kan tetap saja akan reformasi. Noel Noel, saya saya. Yang penting kan saya enggak terima uang, itu,” tuturnya.

Ia menambahkan, menerima uang justru akan membuat posisinya rentan karena dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menekan atau membatasi langkahnya dalam melakukan penindakan maupun perombakan internal. Selama bekerja secara bersih dan lurus, menurutnya, risiko seperti yang disebut Noel seharusnya tidak terjadi. Ia juga menegaskan fokusnya hanya pada tanggung jawab kepada Presiden.

Keluhan dari Danantara

Perbesar

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kontribusi pajak dari transaksi aset kripto hingga November 2025 telah mencapai Rp719,61 miliar, meskipun nilai transaksi sepanjang tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan data tersebut, INDODAX mencatat total setoran pajak sebesar Rp376,12 miliar hingga November 2025. Angka ini menunjukkan bahwa INDODAX berkontribusi lebih dari 50% terhadap total penerimaan pajak kripto nasional dalam periode yang sama.

CEO INDODAX, William Sutanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen INDODAX sebagai market leader yang memenuhi kewajiban perpajakan serta menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Kontribusi pajak yang dibayarkan INDODAX hingga November 2025 mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri aset kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai bagian penting dari keberlanjutan ekosistem aset kripto di Indonesia,” ujar William Sutanto, Minggu (25/1/2026).

Selain itu, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, OJK memaparkan bahwa nilai transaksi aset kripto sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp650 triliun.

Meski demikian, jumlah konsumen aset kripto justru terus meningkat dan hingga akhir Desember 2025 tercatat mencapai 20,19 juta konsumen, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia muda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Cha Eun Woo diduga melakukan penghindaran pajak yang angkanya sangat fantastis: mencapai 20 miliar won. Bila dikonversikan dalam rupiah, angkanya mencapai sekitar Rp230 miliar.

Sang member ASTRO diberitakan telah diselidiki Biro Investigasi 4 Kantor Pajak Daerah Seoul atau dugaan menghindar dari pajak, sementara Dinas Pajak Nasional telah memberitahunya tentang asesmen pajak tambahan yang melebihi 20 miliar won atas pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Menurut laporan tersebut, yang disorot Dinas Pajak Nasional adalah struktur pendapatan Cha Eun Woo. Meski memiliki agensi, Cha Eun Woo terhubung dengan perusahaan yang didirikan ibunya. 

Surat terbuka tersebut memuat pernyataan keras tentang dampak kekayaan ekstrem terhadap dunia saat ini.

“Segelintir oligarki global dengan kekayaan ekstrem telah membeli demokrasi kita; mengambil alih pemerintahan; membungkam kebebasan media; mencekik teknologi dan inovasi; memperdalam kemiskinan dan eksklusi sosial; serta mempercepat kerusakan planet kita,” demikian bunyi surat tersebut.

Lebih lanjut, mereka menambahkan, “Apa yang kita hargai, baik kaya maupun miskin, sedang dikikis oleh mereka yang berniat memperlebar jurang antara kekuasaan besar yang mereka miliki dan semua orang lainnya.”

Para penandatangan juga mengakui peran mereka sebagai bagian dari kelompok kaya, namun menilai bahwa kekayaan ekstrem telah membawa dampak buruk bagi masyarakat luas.

“Kita semua tahu ini. Ketika bahkan jutawan seperti kami menyadari bahwa kekayaan ekstrem telah merugikan semua orang lainnya, tidak ada keraguan bahwa masyarakat kini berada di tepi jurang yang berbahaya,” tulis mereka.

Isu pengaruh kekayaan terhadap politik juga disorot melalui data dan survei. Forbes mencatat bahwa Donald Trump, setelah kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, membentuk kabinet terkaya dalam sejarah AS dengan total kekayaan gabungan mencapai sekitar USD 7,5 miliar pada Agustus lalu.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 23 Januari 2026 pukul 06.00 WIB sebanyak 531.425 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak.

“Untuk periode sampai dengan 23 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 531.425 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Ia menyebut mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan tahun buku Januari–Desember. Kelompok orang pribadi karyawan mendominasi dengan 444.963 SPT, disusul orang pribadi nonkaryawan sebanyak 60.848 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 25.458 SPT dengan mata uang rupiah dan 45 SPT dalam mata uang dolar AS.

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari wajib pajak badan dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025. Pada kategori ini, tercatat 108 SPT badan berdenominasi rupiah dan 3 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha yang berinvestasi untuk pelatihan dan pendidikan karyawan akan mendapatkan insentif salah satunya pajak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin saat sesi panel diskusi Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026).

“Kami memberikan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja,” ujar Rudy.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss 2026, Selasa, 20 Januari 2026,  Rudy menuturkan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun ekosistem talenta yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja global, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Rudy menuturkan, tak hanya bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan saja, melainkan juga ikut andil dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

“Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Rudy.

Adapun, forum panel diskusi di Paviliun Indonesia WEF Davos, Swiss, 19-23 Januari ini menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor pendidikan, dan komunitas global untuk membahas strategi menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan struktur ketenagakerjaan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan Indonesia memandang perkembangan AI sebagai peluang strategis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal kembali merombak jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam waktu dekat. 

Pernyataan itu ia sampaikan saat melantik sejumlah pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak Madya wilayah Jakarta Utara (KPP Jakut), Kamis, (22/1/2026). Untuk menggantikan sejumlah oknum yang terjerat kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi. 

“Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga BC sekaligus dan pegawai kemenkeu yang lain,” seru Purbaya. 

“Ini saya juga bukan yang terakhir, kita akan lakukan dalam 1-2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi,” dia menegaskan. 

Ancaman itu diberikan Purbaya bukan lantaran adanya indikasi penyelewengan. “Tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya,” ungkap dia. 

Purbaya menyatakan tidak akan ragu untuk menyampaikan sikap, untuk memberikan sanksi keras jika ada pegawainya yang menyalahgunakan kewenangan. Sanksi bakal diberikan dalam bentuk mutasi ke wilayah terpencil hingga penghentian jabatan sesuai tingkat pelanggaran. 

Liputan6.com, Jakarta – Cha Eun Woo secara mendadak kini menjadi sorotan setelah pemberitaan sebuah media massa Korea Selatan. Dilansir dari Soompi, Kamis (22/1/2026), ia dituduh melakukan penghindaran pajak yang angkanya sangat fantastis: mencapai 20 miliar won!

Bila dikonversikan dalam rupiah, angkanya mencapai sekitar Rp230 miliar! Sang member ASTRO diberitakan telah diselidiki Biro Investigasi 4 Kantor Pajak Daerah Seoul atau dugaan menghindar dari pajak, sementara Dinas Pajak Nasional telah memberitahunya tentang asesmen pajak tambahan yang melebihi 20 miliar won atas pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Menurut laporan tersebut, yang disorot Dinas Pajak Nasional adalah struktur pendapatan Cha Eun Woo. Meski memiliki agensi, ia diduga telah mendirikan perusahaan keluarga terpisah —yang didirikan ibunya—membuat kedua pihak menandatangani perjanjian.

Hal ini diduga digunakan sebagai jalan pintas dalam mengurangi pajak dengan membagi pendapatan antara Fantagio, Perusahaan A, dan dirinya sendiri. Badan Pajak Nasional disebut menilai perusahaan yang didirikan ibu Cha Eun Woo hanya ada di atas kertas, dan tidak memberi layanan substantif.

Dikabarkan juga bahwa Badan Pajak Nasional menyimpulkan Cha Eun Woo telah gagal membayar pajak penghasilan lebih dari 20 miliar won. Agensi Cha Eun Woo, Fantagio, langsung memberi pernyataan.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 terus berjalan. Hingga 21 Januari 2026, total SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 398.091 SPT.

“Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 21 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 398.091 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli, dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Rosmauli menjelaskan, mayoritas SPT berasal dari wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember. Dari kelompok tersebut, pelaporan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 328.933 SPT, disusul orang pribadi nonkaryawan sebanyak 48.481 SPT.

Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 20.538 SPT dalam mata uang rupiah dan 39 SPT dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

“Berdasarkan WP yang menyampaikan, dapat dirinci sebagai berikut Tahun Buku Januari – Desember, OP Karyawan 328.933, OP Non Karyawan 48.481, Badan (Rp) 20.538, Badan (USD) 39,” ujarnya.

Untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 97 SPT badan dalam rupiah dan 3 SPT badan dalam dolar AS.