Monthly Archives: December 2025

Liputan6.com, Jakarta – Bagi pemilik kendaraan, membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun di balik itu, terdapat berbagai manfaat yang perannya cukup penting bagi pembangunan dan layanan publik. Pembayaran pajak yang tertib tidak hanya melindungi pemilik kendaraan secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Berikut ini berbagai manfaatnya:

1. Mendukung Mobilitas yang Aman

Kendaraan dengan administrasi yang lengkap memberikan rasa aman bagi pengendara dalam beraktivitas, termasuk saat melakukan perjalanan jauh atau keperluan pekerjaan. Dengan STNK yang aktif dan sah, masyarakat dapat berkendara tanpa kekhawatiran saat terjadi pemeriksaan kendaraan di jalan.

2. Berkontribusi pada Pembangunan Daerah

PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti:

• pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
• peningkatan kualitas jalan,
• pengembangan layanan publik, dan
• peningkatan pelayanan transportasi umum.

Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di daerahnya.

3. Menghindari Denda Pajak

Keterlambatan pembayaran PKB dapat memunculkan denda yang besarannya meningkat sesuai lamanya tunggakan. Membayar pajak sebelum jatuh tempo membantu menghindari biaya tambahan dan menjaga kondisi keuangan tetap stabil.

4. Memastikan Kelengkapan Administrasi Kendaraan

Pembayaran pajak yang tepat waktu memastikan STNK tetap aktif, sah, dan tidak menimbulkan kendala hukum saat diperlukan. Administrasi kendaraan yang lengkap menjadi bentuk kepatuhan dan perlindungan bagi pemilik kendaraan.

5. Mempermudah Proses Penjualan Kendaraan

Bagi masyarakat yang berencana menjual kendaraannya, kepatuhan pajak menjadi nilai tambah. Pajak yang tertib akan mempermudah proses balik nama dan meningkatkan daya tarik kendaraan di mata calon pembeli.

Liputan6.com, Jakarta – Turbion, badan usaha yang bergerak di sektor energi, dengan fokus pada penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak untuk kebutuhan industri dan sektor maritim. Layanan yang dijalankan mencakup penyaluran berbagai jenis BBM yang digunakan oleh kapal, fasilitas industri, serta aktivitas operasional pendukung lainnya di bidang energi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Turbion menempatkan kepatuhan terhadap regulasi, penerapan standar operasional, serta tata kelola perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis sehari-hari.

Pendekatan ini dijalankan secara konsisten dan menjadi fondasi perusahaan dalam menghadapi dinamika sektor energi yang terus berkembang.Komitmen terhadap tata kelola dan kepatuhan tersebut tercermin dalam rekam jejak perusahaan.

Turbion memperoleh pengakuan atas ketaatannya sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019, 2023, dan 2025. Rekam jejak ini mencerminkan penerapan tata kelola perpajakan yang dijalankan secara tertib, transparan, dan konsisten sebagai bagian dari praktik usaha perusahaan.

“Kepatuhan bagi kami bukan hanya kewajiban, tetapi komitmen jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan bisnis serta kepercayaan para pemangku kepentingan,” ujar Direktur Turbion, Kimsai, Jumat (26/12/2025).

Pengakuan atas kepatuhan operasional juga diperoleh pada 2022, ketika Turbion menerima BPH Migas Award dalam kategori Ketaatan Pemenuhan Penyediaan Cadangan Operasional BBM. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyediaan cadangan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pengakuan di tingkat nasional diterima pada 2024, saat Turbion dinobatkan sebagai Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Menengah dalam ajang BPH Migas Award 2024.

Penilaian tersebut didasarkan pada konsistensi kinerja perusahaan dalam memenuhi regulasi, menjaga standar operasional, serta menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.Menanggapi rangkaian pencapaian tersebut, Direktur Turbion, Kimsai, menyampaikan bahwa apresiasi yang diterima perusahaan merupakan hasil dari komitmen jangka panjang terhadap kepatuhan dan tata kelola.

Rangkaian pengakuan tersebut mencerminkan proses yang dijalani secara bertahap dan berkelanjutan. Bagi Turbion, setiap apresiasi bukan sekadar capaian, melainkan pengingat untuk terus menjaga standar, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan perannya di sektor energi, khususnya untuk mendukung kebutuhan industri dan maritim.

Liputan6.com, Jakarta – Ketika membeli kendaraan baru, terdapat sejumlah proses administrasi yang harus diselesaikan sebelum kendaraan dapat digunakan secara resmi. Salah satu yang paling penting adalah pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan dari pabrikan atau dealer kepada pemilik pertama. Meski terdengar teknis, proses pengurusannya relatif sederhana apabila dilakukan secara berurutan. Berikut panduan lengkapnya:

1. Persiapan Dokumen

Untuk pengurusan BBNKB kendaraan baru, beberapa dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

• Fotokopi KTP pemilik kendaraan
• Faktur pembelian kendaraan dari dealer
• Formulir permohonan BBNKB
• Surat rekomendasi atau pengantar dari dealer
• Bukti pembayaran kendaraan

Sebagian besar dokumen biasanya sudah disiapkan oleh dealer sehingga pemilik hanya perlu melakukan verifikasi dan melengkapi data yang diperlukan.

2. Proses di Kantor Samsat

Setelah dokumen lengkap, pemilik dapat mendatangi kantor Samsat untuk melanjutkan proses administrasi. Tahapan yang dilakukan meliputi:

• Pemeriksaan kelengkapan berkas
• Cek fisik kendaraan, terutama nomor rangka dan nomor mesin
• Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKB sebagai dasar pembayaran

Cek fisik merupakan prosedur wajib untuk memastikan kecocokan data kendaraan dengan dokumen resmi.

3. Pembayaran BBNKB

Setelah SKPD diterbitkan, pembayaran BBNKB dapat dilakukan melalui loket pembayaran di Samsat Induk. Bukti pembayaran perlu disimpan karena akan digunakan sebagai syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelat nomor.

Di wilayah DKI Jakarta, BBNKB hanya dikenakan pada pembelian kendaraan pertama. Pembelian kendaraan kedua dan seterusnya dibebaskan dari BBNKB sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengambilan STNK dan Pelat Nomor

Setelah seluruh kewajiban dibayarkan, petugas akan memberikan jadwal pengambilan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Setelah kedua dokumen tersebut diterima, kendaraan sudah dapat digunakan secara resmi.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tidak ada batas akhir khusus untuk aktivasi akun Coretax. Namun demikian, aktivasi menjadi langkah krusial bagi wajib pajak karena seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai tahun pajak 2026 akan dilakukan melalui sistem Coretax.

“Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir aktivasi akun coretax. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaporan SPT tahun 2026 dilakukan melalui coretax,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, kepada Liputan6.com, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa tanpa aktivasi akun Coretax, wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pelaporan SPT. Oleh karena itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak menunda proses aktivasi.

Selain pelaporan SPT, Coretax juga menjadi pintu utama bagi berbagai layanan perpajakan lainnya. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, hingga administrasi perpajakan dalam satu platform digital.

“Kami mengimbau agar masyarakat segera melakukan aktivasi agar dapat segera memanfaatkan seluruh layanan perpajakan yang tersedia di coretax, antara lain pendaftaran, pelaporan, pembayaran,” ujarnya.

Definisi dan Asal Usul Konsep

Omnibus law adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengkonsolidasikan berbagai aturan atau amandemen dari beragam regulasi ke dalam satu undang-undang tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan kompleksitas hukum, mengeliminasi tumpang tindih regulasi, dan mempercepat proses legislasi secara keseluruhan.

Istilah “omnibus” sendiri berasal dari bahasa Latin “omnis” yang berarti “untuk semua” atau “banyak”, merujuk pada cakupan yang luas. Dalam konteks hukum, “omnibus bill” didefinisikan sebagai undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik.

Konsep ini telah lama diterapkan dalam sistem hukum Common Law, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa seperti Irlandia dan Inggris. Di Amerika Serikat, metode omnibus law telah digunakan sejak tahun 1840. Asal usul istilah “omnibus” bahkan dikaitkan dengan sebuah bus di Paris pada akhir tahun 1800-an yang mengangkut orang dan barang sekaligus ke satu tujuan, menggambarkan fungsinya yang merangkum banyak hal.

Adopsi omnibus law di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi “obesitas regulasi” yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hambatan investasi. Indonesia menghadapi masalah jumlah regulasi yang sangat banyak, mencapai puluhan ribu, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, yang berpotensi tumpang tindih dan disharmoni.

Pemerintah Indonesia melihat konsep ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah disharmoni regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Implementasi metode ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik Utama Omnibus Law

Karakteristik pertama dari omnibus law adalah kemampuannya dalam menggabungkan materi dari berbagai undang-undang yang berbeda menjadi satu rancangan undang-undang yang komprehensif. Sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia berhasil mengkonsolidasikan sekitar 78 hingga 81 undang-undang yang berbeda ke dalam satu regulasi tunggal. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap ekosistem regulasi dalam satu proses legislasi.

Karakteristik kedua adalah fokus pada penyederhanaan aturan yang kompleks dan berpotensi tumpang tindih. Omnibus law dirancang untuk menghilangkan duplikasi regulasi, memperjelas kewenangan antar instansi, dan menciptakan kerangka hukum yang lebih efisien. Hal ini krusial untuk memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Karakteristik ketiga adalah pendekatan tematik yang mengatur satu topik besar melalui perubahan ketentuan di berbagai undang-undang terkait. Contohnya adalah penciptaan lapangan kerja atau harmonisasi perpajakan, di mana satu undang-undang induk memodifikasi banyak undang-undang lain yang relevan dengan tema tersebut.

Kabar tentang pemerintah daerah (pemda), dinas perhubungan (dishub), dan Polri menggelar razia pajak STNK beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 16 April 2025.

Akun Facebook tersebut mengunggah narasi berisi informasi pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025. Dalam postingan tersebut, terdapat juga waktu digelarnya razia.

Berikut isi postingannya.

“*Razia STNK*

Pemda, Dishub kerja sama dengan Polri menggelar *rajia pajak STNK mobil & motor*

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak 3 tahun atau lebih akan langsung dikandangin.

Dan bayar derek serta bayar parkir SEHARI Rp 400 ribu.

Berikut jadwal jam dan tempat razianya. Info dari grup WA kiriman dari Bhayangkara polri.

1. pagi jam 10:00-12:00

2. siang dari jam 15:00-17:00

3. malam dari jam 22:00-24:00 dilanjutkan kembali dari Jam 03:00-05:00 wib.

ini gak hoax ya temen2,bener2 di kejar sampai dpat 🤭😇

semoga informasi ini bermanfaat 🥰🙏,” tulis salah satu akun Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 1 kali dibagikan dan mendapat 12 komentar dari warganet.

Benarkah pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025? Simak hasil penelusurannya berikut ini…

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan Core Tax Administration System (Coretax DJP) sebagai sistem terpadu untuk seluruh layanan perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Melalui Coretax, wajib pajak dapat mengelola administrasi pajak secara digital dalam satu platform, termasuk pelaporan SPT Tahunan, pembuatan kode billing, hingga pengajuan permohonan perpajakan.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Agar bisa menggunakan Coretax, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun, membuat password dan passphrase, serta mengaktifkan Kode Otorisasi DJP (KO DJP) sebagai tanda tangan elektronik resmi.

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pabrikan otomotif menilai industri kendaraan bermotor nasional masih membutuhkan dorongan kebijakan, terutama di tengah kondisi pasar yang belum menunjukkan pemulihan signifikan.

Sepanjang tahun berjalan, penjualan dinilai belum kembali ke jalur pertumbuhan positif, sehingga peran pemerintah dianggap tetap krusial. Insentif fiskal pun kembali menjadi salah satu instrumen yang disorot pelaku industri.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily menyebut bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan insentif mampu menjadi katalis penting bagi pemulihan pasar. Misalnya pada pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan persyaratan tertentu pada 2021, kala itu penjualan mobil naik 66,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi saat ini memiliki kemiripan, ketika permintaan belum sepenuhnya pulih dan produksi dalam negeri perlu dijaga. Menurutnya, intervensi yang tepat dapat memperkuat ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

“Secara historis, insentif fiskal menjadi salah satu kebijakan yang krusial dikeluarkan untuk menstimulasi pertumbuhan market. Salah satunya adalah insentif PPnBM tahun 2021 lalu yang berhasil berkontribusi besar dalam proses recovery pasar setelah terdampak COVID-19. Berkaca pada kondisi saat ini, market masih belum mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun. Rasanya intervensi stakeholder masih sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi dalam negeri, dengan tujuan membangun industri otomotif secara komprehensif dari hulu ke hilir,” ujar Ernando.

Lebih jauh, Ernando juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap arah kebijakan insentif yang saat ini sudah berjalan. Ia menilai fokus insentif tidak cukup hanya mendorong penjualan jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi industri. Keseimbangan antara pertumbuhan permintaan dan keberlanjutan industri menjadi poin yang ditekankan.

“Kebijakan insentif terutama pada model elektrifikasi yang ada saat ini tentu perlu kita evaluasi bersama ya, terkait bagaimana dampaknya pada market secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan yang diluncurkan baiknya tidak hanya berdampak positif pada market tetapi juga industri otomotif secara keseluruhan. Sehingga pertumbuhan demand masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan industri nasional,” kata Ernando.