Monthly Archives: November 2025

Liputan6.com, Bali – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengantongi Rp 11,99 triliun dari 106 pengemplang pajak pertambahan 24 November 2025. Jumlah itu masih jauh dari target 201 wajib pajak (WP) penunggak pajak, dengan total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 60 triliun. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, penerimaan Rp 11,99 triliun ini berasal dari 106 WP yang sudah melakukan pembayaran. Angka tersebut sudah mendekati dari target pengumpulan di 2025 ini sebesar Rp 20 triliun. 

“Alhamdulillah, dari target Rp 20 triliun sampai Desember (2025) akhir, kami bisa mencairkan Rp 11,99 triliun,” ujar Bimo dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025)

Demi mengejar 95 wajib pajak sisa, DJP berkomitmen untuk terus melakukan penagihan aktif, seraya memanfaatkan tim satuan tugas (taskforce) untuk penanganan tindak pidana perpajakan.  

“Jadi ada memang data-data yang terkait yang harus kita jadikan sebagai data pembanding. Misalnya dari data PNBP wajib pajak-wajib pajak di sektor ekstraktif, misalnya minerba,” ungkapnya. 

“Kita bisa melihat kesesuaian antara PNBP yang dibayar berdasarkan volume yang mereka produce, kemudian dengan data tunggakan perpajakan,” papar Bimo. 

Premanisme di Kantor Pajak

Tak hanya wajib pajak, Bimo Wijayanto selaku Dirjen Pajak juga bakal menindaklanjuti aduan soal premanisme oknum di salah satu kantor pelayanan pajak (KPP), ya g diterima lewat kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya. 

Bimo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memerintahkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP untuk menindaklanjuti pengaduan, terkait premanisme oknum accoun representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. 

“Saya sudah mendapat laporan bahwa karena informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu sangat terbatas, artinya kan kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke si penyampai informasi. Ini tentu kita musti praduga tak bersalah,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Harapannya, mudah-mudahan dari si pelapor bisa masuk ke sistem whistleblow kita, menunjukan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa, sehingga itu disimbolkan premanisme,” Bimo menambahkan.

Liputan6.com, Jakarta Sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif. Salah satunya, penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama.

Seperti diketahui, sektor properti memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah harga tanah dan bangunan yang terus meningkat, banyak warga menghadapi tantangan untuk memiliki rumah sendiri karena beban biaya yang tinggi, termasuk pajak dan biaya perolehan hak atas tanah.

Melalui kebijakan NPOPTKP, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan ruang bagi masyarakat agar lebih mudah mewujudkan kepemilikan hunian pertama yang layak dan terjangkau.

Memahami NPOPTKP dan Dasar Perhitungannya

NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan batas nilai NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) yang tidak dikenai pajak. NPOP sendiri digunakan sebagai dasar perhitungan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang timbul karena peristiwa hukum tertentu. Apabila nilai NPOP melebihi batas NPOPTKP, maka selisih antara keduanya akan menjadi dasar perhitungan BPHTB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Besaran NPOPTKP di Wilayah DKI Jakarta

1. Perolehan hak pertama selain hibah wasiat/waris:

Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan di Jakarta untuk pertama kali berhak atas NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

2. Perolehan hak pertama karena hibah wasiat/waris:

• Untuk perolehan yang diterima anggota keluarga sedarah garis lurus (orang tua-anak, anak-orang tua, kakek/nenek-cucu), termasuk suami atau istri, diberikan NPOPTKP sebesar Rp1 miliar.
• Untuk perolehan oleh anggota keluarga di luar garis lurus, termasuk suami atau istri, diberikan NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

Liputan6.com, Jakarta – Perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 dinilai dipicu oleh restitusi atau pengembalian pajak yang meroket sebesar 36,4%. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto saat rapat kerja bersama DPR.

“Restitusi melonjak sekitar 36,4%, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan neto-nya  masih mengalami penurunan,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025),  seperti dikutip dari Antara.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80% dari periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 238,86 triliun yang tumbuh 23,9% serta jenis pajak lainnya Rp 7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

“Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,” kata dia.

Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp 1.459,03 triliun atau setara 70,2% dari target.

Rinciannya, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6% year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8% (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1% (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp 556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp 197,61 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta klarifikasi Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Terutama mengenai kabar sistem coretax digarap oleh pihak selevel ‘anak SMA’.

Dia meminta klarifikasi Bimo mengenai hal tersebut. Apalagi, sistem coretax ini pula yang sempat menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

“Perlu diklarifikasi pak pernyataan dan statement-nya Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa coretax itu programmer-nya dari vendornya itu lulusan SMA, ini yang ngomong Menkeu loh,” kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Senin (24/11/2025).

Dia mempertanyakan alasan penggunaan pihak ketiga dari luar negeri yang setara dengan lulusan SMA, termasuk lamanya waktu persiapan coretax sebelum efektif digunakan. Dia juga menyoroti kalau Presiden Prabowo Subianto yang lebih memilih produk lokal ketimbang produk luar negeri.

“Pak presiden kita aja pak, ada mobil mercy, ada BMW ada rolls-royce, pakainya Maung pak, produksi dalam negeri, rekayasa engineering-nya dalam negeri,” tegas dia.

“Nah kalau yang seperti ini, kita harus klarifikasi mengenai coretax ini. Dan saya butuh kejelasan karena berita terakhirnya itu pak Purbaya, yang diakhir Oktober itu masih menyampaikan banyak kelemahan-kelemahan di coretax,” sambung Misbakhun.

Berikut isi lengkap dari fatwa tentang pajak berkeadilan adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum:

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat)

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebani pajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang

7. Warga negara wajib ⁠menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3

8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram

9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak)

Liputan6.com, Jakarta – Alat berat seperti ekskavator, buldoser, hingga forklift memiliki peran vital dalam berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota Jakarta. Setiap kali alat berat itu beroperasi,  terdapat kontribusi finansial bagi daerah melalui Pajak Alat Berat (PAB) yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting untuk pembangunan ibu kota.

Pengertian Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat (PAB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi, industri, pertambangan, dan sektor lainnya. Berbeda dari kendaraan bermotor, alat berat tidak digunakan di jalan umum, sehingga memiliki pengaturan pajak tersendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Manfaat Pajak Alat Berat

Penerapan Pajak Alat Berat memiliki sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari PAB menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan program sosial dan lingkungan.

2. Mewujudkan Keadilan Fiskal

Pajak ini menciptakan kontribusi yang lebih proporsional dari sektor industri dan konstruksi, yang selama ini memanfaatkan alat berat dalam skala besar. Dengan demikian, beban pembangunan daerah dapat terbagi lebih adil antar sektor.

3. Menertibkan Administrasi Kepemilikan

Melalui kewajiban registrasi dan pendataan alat berat, pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih akurat mengenai jumlah dan distribusi alat berat di wilayah Jakarta. Hal ini mendukung pengawasan kegiatan usaha serta kebijakan keselamatan dan tata ruang.

4. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Dana dari PAB dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, serta penguatan kebijakan lingkungan.

Selain Fatwa Pajak Berkeadilan, Munas MUI XI juga menetapkan empat fatwa lain. Di antaranya adalah Fatwa tentang Kedudukan Rekening Dormant, Fatwa Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut, Fatwa Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak, serta Fatwa tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam fatwa terkait keadilan pajak, MUI memaparkan sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya, negara boleh memungut pajak bila kekayaan negara tidak mencukupi pembiayaan publik, dengan syarat menggunakan prinsip keadilan, amanah, dan transparan.

Barang kebutuhan primer (dharuriyat), termasuk sembako dan rumah tinggal, tidak boleh dipungut pajak berulang atau double tax. MUI juga menegaskan bahwa zakat dapat menjadi pengurang kewajiban pajak.

Fatwa itu menyebut pemungutan pajak yang tidak memenuhi prinsip keadilan dinyatakan haram.

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan dan layanan publik di Ibu Kota Jakarta tak lepas dari dua sumber utama penerimaan daerah, yaitu pajak dan retribusi. Meski terlihat serupa karena sama-sama dipungut dari masyarakat, pajak dan retribusi daerah sejatinya berbeda dalam tujuan, sifat, hingga manfaat yang diberikan kembali kepada warga.

Simak penjelasan berikut ini untuk bisa memahami sumber pendapatan daerah:

Apa Itu Pajak Daerah?

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Dana pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Contoh pajak daerah yang berlaku di Jakarta antara lain:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Apa Itu Retribusi Daerah?

Berbeda dengan pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, pembayar retribusi akan langsung mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan pemerintah.

Contoh retribusi daerah meliputi:

• Retribusi terminal
• Retribusi pelayanan pasar
• Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
• Retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah

Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang merinci jenis-jenis retribusi serta tata cara pemungutannya.

Terkait pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono, manajemen Grup Djarum memberikan respons singkat.

Corporate Communication Manager Grup Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. “Mengenai hal tersebut, kami menghormati, patuh dan taat hukum,” ujar Budi Darmawan.

Sentimen dugaan korupsi pajak PT Djarum yang berujung pencekalan ini turut memengaruhi pergerakan saham emiten Grup Djarum di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data RTI pada Jumat (21/11/2025) hingga penutupan sesi pertama, harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) terpantau turun 0,59% ke posisi Rp 8.375 per saham. Grup Djarum memiliki saham BBCA melalui PT Dwimuria Investama.

Sebaliknya, saham PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) yang juga terafiliasi dengan Grup Djarum, ditutup stagnan di posisi Rp 448 per saham hingga penutupan sesi pertama perdagangan.

Pergerakan saham emiten Grup Djarum lain seperti TOWR dan SUPR juga menjadi sorotan pasar menyusul perkembangan kasus ini.

Liputan6.com, Jakarta Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pungutan ini kerap dianggap sekadar syarat administrasi ketika membeli kendaraan bekas, padahal hasilnya berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jakarta.

BBNKB merupakan pungutan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya peralihan kepemilikan, seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Pembayaran dilakukan saat kendaraan berganti nama agar tercatat resmi atas nama pemilik baru di data pajak daerah dan kepolisian.

Legalitas dan Kemudahan Pajak

Melakukan balik nama kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga memastikan legalitas kepemilikan yang sah. Kendaraan yang sudah dibaliknamakan akan tercatat atas nama pemilik baru, memudahkan urusan administrasi dan melindungi pemilik dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, balik nama juga membuat proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi lebih mudah. Data kepemilikan yang sesuai mencegah pemilik dikenai tarif pajak progresif, yang berlaku jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan.

Dukung Pembangunan Jakarta

Tak banyak yang tahu, BBNKB juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum, hingga pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan.

Setiap rupiah dari BBNKB berkontribusi pada pembangunan Jakarta. Semakin tertib masyarakat dalam membayar, semakin besar pula manfaat yang kembali kepada warga.