Monthly Archives: October 2025

Liputan6.com, Jakarta – Kontribusi pajak perusahaan perdagangan aset kripto Indodax selama Januari-Agustus 2025 tembus Rp 265,4 miliar. Jumlah itu setara  50,7% dari total penerimaan pajak kripto nasional pada periode sama.

Vice Presiden Indodax Antony Kusuma menuturkan, capaian itu membuktikan peran industri kripto dalam menopang fiskal negara.

“Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan cerminan dari tingkat adopsi masyarakat yang semakin luas serta komitmen industri kripto terhadap kepatuhan regulasi di Indonesia,” kata dia seperti dikutip dari Antara, Minggu (5/10/2025).

Anthony mengungkapkan dari tahun ke tahun kontribusi Indodax terhadap penerimaan pajak yang disetorkan ke negara selalu mengalami kenaikan yang signifikan

Pada 2022, ia menambahkan, nilai yang disetorkan ke negara berupa PPN Rp 60,04 miliar dan PPh Rp 54,58 miliar atau total Rp 114,63 miliar.

Kemudian pada 2023 tembus Rp 91,47 miliar terdiri dari PPN Rp 47,91 miliar dan PPh Rp 43,56 miliar sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp 283,95 miliar terbagi atas PPN Rp 150,74 miliar dan PPh Rp 133,20 miliar.

Sedangkan pada 2025, ia mengatakan, dari Januari–Agustus berupa PPN Rp 124,69 miliar dan PPh Rp 140,71 miliar sehingga total Rp 265,40 miliar.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terus melakukan bersih-bersih internal. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa sejak menjabat pada akhir Mei 2025, pihaknya telah memecat 26 pegawai dan kini tengah memproses 13 pegawai lainnya.

“Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan. Hari ini di meja saya ada tambahan 13 yang sedang diproses,” ujar Bimo dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, dikutip dair Antara, Jumat (3/10/2025).

Bimo menegaskan, langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga integritas institusi.

“Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari Bapak Ibu, dan saya jamin keamanannya,” katanya.

Menurutnya, menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama Ditjen Pajak. “Kami terus berbenah, membenahi diri, dan membersihkan institusi agar kepercayaan wajib pajak tetap terjaga,” tambah Bimo.

Sabarudin dan SPKS pun berharap Menteri Purbaya dapat meninjau ulang efektivitas BK dan PE sawit, serta mengalokasikan dana pungutan secara lebih adil. Dukungan Presiden Prabowo juga dinilai krusial untuk menata ulang regulasi yang selama ini menghimpit pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit nasional.

“Kami berharap Presiden Prabowo dapat melihat langsung kondisi 14 juta rakyatnya yang menggantungkan hidup pada sektor sawit, namun kian terhimpit hidupnya,” ujar Sabarudin.

Dengan 42% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional dikelola oleh petani, SPKS mencatat bahwa sekitar 7,2 juta hektar lahan dan 3,57 juta keluarga bergantung pada sektor ini. Totalnya, sekitar 14,3 juta jiwa membutuhkan keadilan dari pemerintah.

“Kami mengusulkan agar dana sawit yang dikelola BPDP digunakan langsung untuk sarana dan prasarana petani, seperti penyediaan pupuk, perbaikan jalan kebun, dan dukungan alat-alat transportasi untuk petani. Serta insentif harga jual TBS yang menyuplai kebutuhan biodiesel nasional,” tutur Sabarudin.

Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor meliputi PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan/atau PPnBM impor yang telah dibayar dan tercantum dalam:

• SPTNP atau SPKTNP; SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan;
• SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding;
• SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan ban ding, dan putusan peninjauan kembali;
• SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding;
• SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali; atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan.

Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:

1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara;
2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalanm SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
3. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; dan
4. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“Saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapa pun harus bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (25/9) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, parkir liar tersebut ditemukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu sore (24/9) dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 37,8 miliar.

Ketua Pansus Perparkiran Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.

“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar,” ujar Jupiter.

Selain pembebasan pajak, Paket Ekonomi 2025 juga mencakup berbagai program percepatan, mulai dari magang nasional untuk fresh graduate, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga, hingga subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi transportasi online, sopir, kurir, dan pekerja sektor informal lainnya.

Airlangga optimistis, kebijakan ini akan memberi dampak nyata bagi perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa tercapai,” katanya.

Belanja modal naik 40% YoY menjadi USD 111 juta, dengan alokasi USD 53 juta untuk pengembangan dan USD 58 juta untuk pemeliharaan. Arus kas bebas berbalik positif USD 5 juta, dari sebelumnya negatif USD 47 juta pada Semester I 2024.

Iwan Fuad Salim, Direktur BUMA International Group, mengatakan, kinerja kuartal kedua 2025 menunjukkan rencana pemulihan telah menghasilkan progress nyata. 

“Dengan memperkuat fundamental operasional dan meminimalkan dampak akibat curah hujan, kami berhasil meningkatkan reliabilitas serta memulihkan profitabilitas bulanan menjelang akhir kuartal. Disiplin operasional ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk menjaga momentum secara berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Grup menekankan bahwa gangguan besar pada kuartal pertama memperkuat fokus pada penguatan fundamental. Pada kuartal kedua, langkah-langkah perbaikan di operasional Indonesia mendorong peningkatan kinerja serta perbaikan arus kas, meskipun tantangan curah hujan masih ada.

Jam kerja efektif meningkat 31% pada Januari–Juli berkat ketersediaan dan utilisasi peralatan yang lebih baik. Total jam siaga turun 43% seiring penyelesaian hambatan disposal, jalan, dan geologi. Waktu siklus berkurang 12%, mencerminkan kondisi jalan angkut yang lebih lancar.

KDM menegaskan, Pemdaprov Jabar akan menyiapkan kebijakan sanksi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. “Apa itu sanksinya, nanti dalam waktu dekat kami rumuskan. Yang terpenting, taatlah membayar pajak, karena hasilnya kembali ke masyarakat, terutama pengguna jalan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kesempatan pemutihan telah diberikan secara luas kepada warga Jabar. Karena itu, mulai Oktober 2025, masyarakat diwajibkan membayar pajak kendaraan sesuai aturan.

“Sekali lagi, terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor,” pungkas KDM.

Liputan6.com, Jakarta – LG Electronics India akhirnya menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) yang menandai salah satu penawaran terbesar di India pada 2025.

Perusahaan alat elektronik ini membidik valuasi hingga 774 miliar rupee atau sekitar USD 8,71 miliar atau Rp 145,14 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.664). Sebelumnya aksi korporasi ini sempat tertunda sejak Desember lalu karena volatilitas pasar.

Dalam dokumen publik yang dirilis Rabu (1/10/2025), LG Electronics India menetapkan rentang harga saham di level 1.080 hingga 1.140 rupee per saham. Penjualan saham akan dibuka selama tiga hari mulai 7 Oktober, dengan penempatan untuk investor anchor dapat mengajukan penawaran sehari sebelumnya pada 6 Oktober.

Dilansir dari CNBC pada Rabu, (1/10/2025), IPO ini merupakan penjualan saham existing (OFS) di mana LG Electronics Inc. (induk di Korea) akan melepas 15% kepemilikan saham.

Langkah ini berpotensi meraup dana segar hingga 116 miliar rupee atau sekitar USD 1,3 miliar (setara Rp 21,65 triliun) bagi induk perusahaan.

Penawaran jumbo LG ini terjadi di tengah bulan yang sibuk bagi pasar IPO India, bersaing langsung dengan isu besar lainnya seperti penawaran senilai USD 1,75 miliar atau Rp 29,14 triliun milik Tata Capital dan IPO penyedia ruang kantor bersama WeWork.