Monthly Archives: October 2025

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Pajak Norwegia mencatat lonjakan signifikan dalam laporan kepemilikan aset kripto oleh warga negara tersebut sepanjang tahun pajak 2024. Berdasarkan pengumuman resmi, lebih dari 73.000 warga Norwegia melaporkan memiliki aset digital—naik sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2023.

Dikutip dari coinmarketcap, Rabu (29/10/2025), kenaikan ini menjadi lompatan besar jika dibandingkan dengan tahun 2019, ketika hanya 6.470 wajib pajak yang melaporkan kepemilikan kripto di negara berpenduduk sekitar 5,5 juta jiwa itu.

Direktur Pajak Norwegia, Nina Schanke Funnemark, menyambut baik tren tersebut.

“Kami senang melihat semakin banyak masyarakat yang melaporkan kepemilikan kripto. Ini memastikan pajak yang dilaporkan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kepatuhan, dan hasilnya kini mulai terlihat.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

“Waktu di luar, saya ngomong turunkan saja ke 8 persen, tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1 persen turun, ada kehilangan pendapatan Rp70 triliun,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Rabu (29/10/2025).

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” jelasnya.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

“Karena saya belum tahu. Saya kan baru dua bulan, belum sampai akhir tahun,” ujarnya lagi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.

Menurut dia, angka tersebut masih terlalu rendah untuk menekan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahun.

Purbaya mengungkapkan, banyak masyarakat yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal karena sulit menemukan pekerjaan tetap. Padahal, sektor informal tidak mampu memberikan kesejahteraan jangka panjang seperti halnya sektor formal.

“Kalau 5% itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5% kenapa pengangguran turun? Karena kerjanya informal. Desain ekonomi enggak seperti itu, kita enggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut perhitungan Purbaya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7% untuk dapat menampung seluruh angkatan kerja baru di sektor formal.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 6%

Namun, tantangan besar menghadang. Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum pernah lagi mencapai pertumbuhan setinggi itu. Imbasnya, sebagian besar tenaga kerja baru tidak terserap secara optimal, sehingga angka pengangguran tetap tinggi.

Liputan6.com, Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Khusus Tangerang, mencatatkan rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di mana, realisasi PNBP melonjak tajam, jika dibandingkan periode sama tahun lalu. 

“Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Kantor Imigrasi Tangerang berhasil mencetak kinerja keuangan yang luar biasa. Hingga 15 Oktober 2025, PNBP yang disetorkan ke kas negara telah menembus angka Rp 108,1 miliar,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin.

 Angka ini jauh melampaui target tahunan yang hanya Rp 60 miliar atau setara dengan 179,93 persen dari target. Lalu, untuk realisasi penyerapan anggaran juga berjalan optimal, mencapai Rp 13,3 miliar atau 86,52 persen dari total pagu Rp 15,37 miliar.

 ​”Capaian ini membuktikan komitmen kami dalam memberikan pelayanan prima, pengawasan yang efektif terhadap orang asing, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel,” ujar Hasanin.

Hasanin lebih merinci lagi, pada sektor pelayanan dokumen juga menjadi penyumbang PNBP tertinggi. Hingga September 2025, pihaknya telah menerbitkan 71.552 paspor, menghasilkan PNBP sebesar Rp 57,2 miliar.

“Angka ini melampaui target tahunan PNBP sektor paspor yang ditetapkan sebesar Rp 40 miliar,”katanya.

​Pelayanan izin tinggal menerbitkan 8.477 dokumen izin tinggal dan status keimigrasian lainnya. Hal ini pun dibarengi dengan pengawasan orang asing yang berada di lingkungan Imigrasi Tangerang. Tercatat, sebanyak 509 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dari 24 negara, termasuk ​181 Tindakan Deportasi.

​”175 tindakan pencegahan atau penangkalan. Selain itu, Kanimsus Tangerang telah melaksanakan 39 operasi intelijen dan 203 operasi mandiri. Hingga saat ini, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdata di wilayah kerja Kanimsus Tangerang mencapai 15.192 orang,”tuturnya.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan alasan tidak menaikkan pajak pasca dirinya dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Keuangan pada awal September lalu.

Purbaya mengatakan, hal itu dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami perlambatan. Menurutnya, perlambatan tersebut tidak semata disebabkan oleh faktor global, tetapi juga akibat kebijakan ekonomi yang kurang tepat sasaran.

“Jadi, ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenakan pajak dimana-mana semuanya buka countercyclical, itu pro,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Bendahara negara ini menyebut, salah satu contohnya adalah kebijakan perpajakan yang tidak menyesuaikan dengan siklus ekonomi. Purbaya menegaskan dirinya tidak akan terburu-buru menaikkan pajak di tengah situasi ekonomi yang lesu. Ia menilai langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Untungnya saya ga sebodoh itu agak pintar dikit lah kebijakan procyclical yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada,” ujarnya.

Alih-alih menambah beban masyarakat melalui pajak baru, ia memilih untuk mengoptimalkan dana pemerintah yang sudah tersedia.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, inflasi nasional pada akhir Oktober 2025 masih terkendali di angka 2,65 persen. Ia menyebut, tren harga pangan pokok terutama beras, menunjukkan perbaikan berkat intervensi pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).

“Inflasi cukup baik, kita lihat terjaga di angka 2,65 persen. Kemudian juga untuk pangan juga beras sangat baik,” kata Tito.

Ia memaparkan, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras terus menurun. Tito bilang, angka daerah-daerah yang harga berasnya naik hanya tercatat 51 daerah saja.

“Sementara yang harganya turun makin bertambah, 250-an daerah Kabupaten Kota. Artinya, intervensi dari bulog, kementerian pertanian, badan pangan nasional bagus sekali untuk menstabilkan harga beras,” ujarnya.

Meski demikian, Tito mengakui ada komoditas yang menunjukkan tekanan permintaan, seperti telur ayam ras. Kemudian, harga cabai merah juga disebut masih perlu perhatian melalui gerakan tanam dan kerja sama antardaerah yang mengalami surplus.

“Yang agak trennya sedikit agak naik adalah harga telur ayam ras dan untuk daging ayam ras relatif stabil. Ini kita duga kemungkinan karena ada demand yang meningkat karena adanya program MBG (makan bergizi gratis) artinya positif, tinggal menambah supply saja,” katanya.

Liputan6.com, Jakarta Industri gym punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Saat ini jumlah gym, yang secara kualitas dan konsep memadai sekitar 3.000 gym.

Namun demikian, jumlah gym yang masuk dalam kategori bagus di Indonesia masih sedikit. Padahal gym adalah salah satu pilar pertama untuk mendorong prestasi olahraga. Kedua, gym juga menjadi pilar untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit kronis.

Padahal bangsa yang sehat, lanjut dia, dimulai dari masyarakat yang sehat. Karena itu, Harryadin mendorong negara berinvestasi dengan memberikan subsidi pada industri gym.

“Tapi 3 ribu itu ternyata jauh sekali dari kebutuhan. Jadi kalau kita punya 300 juta penduduk, berarti 1 gym untuk 100 ribu orang. Jadi sangat-sangat kurang memadai sekali,” jelas Principal of PT Precision Gym Indonesia, Harryadin Mahardika, Senin (27/10/2025).

Selain itu yg menjadi ironis terjadi, karena pajak pada industri gym sangat tinggi, karena disamakan dengan pajak hiburan.

“Jadi saya menantang Menkeu Pak Purbaya untuk mencabut pajak untuk gym, karena akhirnya membatasi ekspansi pengusaha gym. Dari teknologi saya juga merasa terbatasi. Menurut saya, alat gym juga jangan dikenakan pajak. Kalau bisa malah disubsidi, jadi kita akan punya industri gym yang vibran, yang ekspansif, dan terjangkau,” kata Harryadin.

Di era AI saat ini, AI bisa membantu manusia untuk mencapai potensi, asal si pengguna bisa menggunakan artificial intelligence dengan tepat.

“Saya sebagai pemain di industri gym, melihat di antara semua ekosistem gym, terutama teknologi gym yang tersedia di Indonesia, memang banyak teknologi gym yang punya kemampuan untuk memberikan akses kepada individu untuk bisa mensinkronkan teknologi dan kebutuhannya dengan alat. Tapi saya melihat belum ada gym, yang benar-benar peduli  terhadap kebutuhan member yang presisi,” jelas Harryadin.

Harryadin berharap keterlibatan pemerintah, agar ke depannya, industry gym ini lebih terjangkau, terutama untuk generasi muda, misalnya yang masih kuliah dan baru mulai bekerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejak diluncurkan, jumlah laporan yang masuk melalui saluran WhatsApp Lapor Pak Purbaya terus bertambah, menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan instansi keuangan negara.

“Jadi, lapor LPP pada 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui Whatsapp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya? Melambat growth-nya ya? Sudah diverifikasi sebesar sebanyak 14.025 laporan. Ada 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain,” ujar Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/10/2025).

Purbaya menjelaskan, dari ribuan laporan tersebut, sebagian besar telah diverifikasi dan sedang dalam proses tindak lanjut. Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara independen oleh Inspektorat Jenderal agar laporan dapat ditangani secara objektif.

“Tindak Lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, sekarang kita cek ya, ada aduan yang tidak benar yaitu tidak benar bahwa Bea Cukai yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan Bea Cukai,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka peluang investor asal Brazil membangun pabrik etanol di Indonesia. Menyusul wajib penggunaan etanol dalam bahan bakar di 2027 mendatang.

Bahlil mengatakan, peluang itu terbuka. Adapun, diskusi mengenai investasi pabrik etanol dari Brazil jadi bahasan di sela-sela pertemuan Bahlil dengan perwakilan negara tersebut.

“Kemarin, semalam saya pasca tanda tangan yang MoU, semalam kami diskusi, ada kemungkinan besar,” ungkap Bahlil, di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah serius pemerintah memperkuat sistem keamanan siber sektor keuangan nasional dengan melibatkan para hacker asal Indonesia yang memiliki reputasi internasional.

Menurut dia, para hacker tersebut direkrut untuk menguji dan menambal celah pada sistem Coretax serta infrastruktur digital lembaga keuangan agar tidak mudah ditembus.

“Kita juga sudah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, udah lumayan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Jumat (24/10/2025).

Ia menuturkan, kolaborasi itu dimulai saat timnya melakukan audit keamanan terhadap sistem Cortex, yang sebelumnya dikembangkan selama empat tahun oleh pihak luar negeri. Purbaya menilai proses tender dan pengawasan mutu di masa lalu tidak dilakukan secara optimal.

“Mungkin waktu kontrak, tender dengan orang LG, mungkin kita silau dengan Korea, kayak gini, K-pop, jadi hire lah K-pop, mungkin saya enggak tahu tendernya seperti apa. Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai, itu belum dicoba dulu, harusnya sebelum dipakai, dirilis kebetulan, dicoba,” ucapnya.

Ia bahkan sempat meminta seorang hacker kenalannya untuk menguji ulang sistem tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah kelemahan hanya dalam waktu singkat.