Monthly Archives: September 2025

Menurut Henley & Partners, perusahaan yang menangani program kewarganegaraan melalui investasi, Italia menjadi negara tujuan migrasi nomor satu untuk miliarder di Eropa pada 2025.

Meskipun Data migrasi para miliarder masih dipertanyakan dan sulit dilacak, beberapa tokoh terkenal sudah pindah ke Italia belakangan ini. Termasuk orang terkaya Mesir sekaligus co-owner klub sepak bola Aston Villa, Nassef Sawiris, dan wakil ketua Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Milan Magnet Miliarder

Sistem pajak tetap Italia mulai diberlakukan sejak 2017 sebagai bagian dari strategi pemerintah itu untuk menarik investor asing sekaligus membujuk talenta lokal pulang setelah krisis utang zona euro.

Hasilnya, muncul gelombang bisnis baru yang melayani para miliarder ini, terutama di Milan sebagai pusat keuangan dan mode Italia. Contohnya klub eksklusif The Wilde yang baru buka setelah sebelumnya ada Casa Cipriani.

“Kami pikir ini waktu yang tepat untuk kembali ke Italia,” kata Drektur keanggotaan Casa Cipriani Milano, Anna Cipriani, kepada CNBC soal pembukaan mereka pada 022.

“Beberapa tahun terakhir Milan sudah berkembang pesat. Dulu Milan lebih dikenal sebagai kota industri dan pusat fashion. Tapi akhir-akhir ini, Milan menjadi semakin menarik untuk orang kreatif, investor, dan komunitas internasional.”

Menurut Deddy, untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat maka pemerintah bisa menerapkan kenaikan pajak terhadap 60 keluarga tersebut.

“Saya kira pajaknya harus dinaikin betul pak, mereka sudah cukup kaya pak, mereka sudah sangat kaya, saatnya negara mengambil untuk mendistribusikan nya kepada rakyat pak,” kata Deddy.

Politikus PDIP itu lantas mencontohkan konflik di Kabupaten Pati belakangan ini. Menurutnya kasus di sana terjadi katena pemerintah daerah tidak menerapkan azaz keadilan kepada rakyat kecil.

“Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin anggaran mereka turun lalu berinisiatif menaikan PBB, akhirnya kekacauan. Kalau informasi tanah di republik ini besarnya dikuasai oleh 60 orang tunjukkan keadilan itu, tidak saja melalui reforma agraria yang serius dan konsisten tapi juga dengan membebani mereka dengan pajak yang lebih besar pak. Saya kira sudah waktunya pak, mereka sudah kaya untuk 70 keturunan pak, bukan 7 turunan lagi pak,” pungkasnya Deddy.

Liputan6.com, Jakarta – Kelompok buruh mengapresiasikan rencana pemerintah untuk tidak mengenakan tarif pajak baru, atau menaikan pajak di 2026. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang masih berlangsung.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto, menyambut baik langkah pemerintah tersebut.

“Menurut kami, pernyataan untuk menunda kenaikan pajak di tahun 2026 itu bagus. Mengingat seperti yang Ibu Sri Mulyani sampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Waljid.

Waljid menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan fiskal. Dengan harapan tidak adanya kenaikan pajak 2026 mencakup tarif cukai hasil tembakau (CHT), sebagai bagian integral dari sistem perpajakan nasional.

“Kami berharap, jangan sampai kemudian penundaan kenaikan pajak ini tidak disertai juga dengan penundaan kenaikan tarif cukai rokok,” pintanya.

Menurut dia, kenaikan tarif CHT selama ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan kinerja industri padat karya. Terutama sektor sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Sektor SKT ini banyak menyerap tenaga kerja, sehingga ketika cukai naik sedikit saja itu sudah berpengaruh terhadap kinerja industri dan pasti akan berdampak kepada pendapatan mata pencaharian pekerja,” tutur Waljid.

Pemangkasan tarif GST juga dipandang sebagai langkah strategis India menghadapi tekanan dari AS. Presiden Donald Trump sebelumnya memberlakukan tarif 50% untuk barang dari India, termasuk penalti 25% terkait pembelian minyak mentah Rusia.

Para ekonom menilai penurunan tarif GST dapat menjadi penyangga terhadap dampak kebijakan AS tersebut, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

GST pertama kali diperkenalkan delapan tahun lalu untuk menggantikan beragam pajak tidak langsung. Meski berhasil meningkatkan penerimaan negara, skema ini dikritik terlalu rumit dengan banyak pengecualian. Struktur terbaru dianggap lebih sederhana dan adil.

Dalam pidato Hari Kemerdekaan 15 Agustus lalu, Perdana Menteri Narendra Modi berjanji memberikan “bonanza pajak besar-besaran” bagi rakyat dan usaha kecil. Melalui akun X, Modi menegaskan reformasi GST akan menguntungkan petani, kelas menengah, perempuan, pemuda, serta memudahkan pedagang kecil dalam berbisnis.

Liputan6.com, Jakarta – Biaya pinjaman jangka panjang pemerintah Inggris mencapai level tertinggi sejak 1998, hal ini menambah tekanan pada Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rachel Reeves menjelang pengumuman RUU Anggaran (budget).

Bunga obligasi pemerintah 30 tahun, yang dikenal dengan sebutan yield, melonjak ke 5,72%, membuat pemerintah harus membayar lebih mahal untuk meminjam uang, demikian dilansir dari BBC pada Rabu, (3/8/2025).

Meningkatnya biaya pinjaman ini memicu ekspektasi Reeves akan menaikkan pajak dalam RUU Anggaran mendatang agar tetap sesuai dengan aturan pengeluaran dan pinjaman yang telah ditetapkannya. Kekhawatiran soal kondisi keuangan pemerintah terus meningkat.

Di pasar valuta, pound juga turun lebih dari 1 persen terhadap dolar AS pada Selasa lalu. Sterling jatuh ke level USD 1,3388, posisi terendah terhadap dolar sejak 7 Agustus.

Kenaikan biaya pinjaman bukan hanya terjadi di Inggris. Yield obligasi 30 tahun Jerman, Prancis, dan Belanda juga menembus level tertinggi sejak 2011. Sementara di Amerika Serikat (AS), yield obligasi Treasury 30 tahun mencapai titik tertinggi dalam lebih dari sebulan terakhir.

Berbagai faktor mendorong naiknya biaya pinjaman pemerintah di seluruh dunia, termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, dan rencana pemungutan suara kepercayaan di pemerintah Prancis.

Anindya menambahkan, kondisi keamanan di sejumlah daerah belakangan ini turut menghambat distribusi barang dan mengganggu rantai pasok. Hal tersebut berdampak pada sektor manufaktur, usaha mikro, hingga pengemudi ojek daring akibat kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Karena itu, jaminan keamanan juga menjadi kunci agar roda perekonomian tidak terhenti.

“Kadin pusat dan daerah siap berdialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun legislatif untuk mengembalikan stabilitas dan menggerakkan ekonomi di daerah,” tegas Anindya.

Menurutnya, saat ini dunia usaha membutuhkan dukungan penuh agar bisa tetap produktif. “Semua pihak perlu bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated untuk memperbaiki kondisi, menjaga stabilitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pengusaha kecil (UMKM). Salah satu caranya adalah dengan melonggarkan aturan pajak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Saat ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berada pada satu visi yang sama yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan yang dianggap membebani rakyat perlu ditinjau lebih serius.

“Pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai negara. Tapi di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan agar usahanya bisa bertahan,” ujar Akbar, Selasa (2/9/2025).

Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak yang taat aturan.

“Kami berharap pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” tegasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai gelombang demonstrasi yang meluas beberapa hari terakhir tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.

Menurutnya, sektor pajak akan terpukul karena melemahnya aktivitas usaha akibat demo berkepanjangan. Dunia usaha yang menurun secara langsung akan mempersempit basis pajak yang bisa dipungut pemerintah.

“Penerimaan perpajakan pasti akan berkurang. Ada dua faktor utama, yaitu faktor lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai dan kepercayaan masyarakat akan institusi perpajakan akan merosot,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (2/9/2025).

Huda, mengatakan lesunya ekonomi membuat banyak perusahaan menahan produksi, mengurangi jam kerja, bahkan melakukan PHK. Kondisi ini menekan omzet dan laba perusahaan, yang otomatis akan menurunkan setoran pajak. Sementara dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat yang melemah juga akan menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Ekonomi kita pasti akan terganggu. Orang akan menahan konsumsi akibat ekonomi di masa mendatang semakin tidak pasti. Kepatuhan pajak akan menurun drastis,” ujarnya.

Selain faktor pelemahan ekonomi, Huda menekankan bahwa krisis kepercayaan publik menjadi ancaman yang lebih besar terhadap penerimaan pajak.

Gelombang demo yang dipicu ketidakadilan sosial membuat masyarakat semakin sinis terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Publik merasa terbebani pajak, sementara uang negara tidak dikelola secara adil dan transparan.

Menyertai video yang diunggah di akun Instagram terverfikasi, Minggu (31/8/2025), Lucinta Luna menuntut DPR dibubarkan. Ia juga meluapkan kekesalan atas insiden Affan Kurniawan meninggal dunia dilindas rantis Brimob.

“Bubarkan DPR, stop bayar pajak, dan kalian melindas korban saudara almarhum Affan Kurniawan dengan mobil hasil dari uang pajak rakyat, dari kita,” Lucinta Luna menulis dengan huruf kapital. Tampaknya, pesohor berjuluk Ratu Keabadian ini benaran marah.

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya langkah nyata untuk meringankan beban rakyat. Karena itu, ia mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (tarif PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen.

“Kebijakan fiskal ini penting agar rakyat kecil benar-benar merasakan keringanan. Hal ini sejalan dengan semangat kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat Indonesia,” ujar Misbakhun, melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Wong Cilik Podho Gemuyu atau orang kecil bisa tersenyum. Misbakhun menilai semangat tersebut sederhana, namun sarat makna dan mencerminkan tujuan mulia kepemimpinan.

“Sebuah keinginan Bapak Presiden yang sangat sederhana, namun memiliki makna dalam dan tujuan mulia. Harus ada kebijakan agar beban pajak rakyat kecil lebih diringankan pada situasi sekarang,” ucap Ketum DEPINAS SOKSI ini di kedai kopi kawasan Senayan.

Misbakhun menambahkan, konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar daya beli tetap kuat. Karena itu, DPR siap mendukung setiap kebijakan yang bisa mempertahankan kekuatan konsumsi rakyat.

Bahkan, ia mengusulkan agar beberapa produk turunan pertanian yang sudah terkena PPN diberi tarif delapan persen. Menurutnya, langkah ini sekaligus memperkuat hilirisasi serta mendukung industrialisasi sektor pertanian.

“Itu bisa menguatkan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian. Langkah ini pasti memberi dampak tekanan pada penerimaan negara,” papar Misbakhun.

Sementara Kementerian Dalam Negeri membantah jika kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah, akibat dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat.