Monthly Archives: June 2025

Liputan6.com, Jakarta Mutasi atau balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses administratif yang bertujuan mengubah data kepemilikan atas tanah atau bangunan dalam dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny menjelaskan, di Jakarta, prosedur ini penting dilakukan setelah terjadi peralihan hak kepemilikan melalui transaksi jual beli, hibah, atau warisan.

“Tujuan utamanya adalah agar kewajiban perpajakan tercatat atas nama pemilik atau penguasa sah dari objek pajak, sehingga meminimalisir potensi sengketa atau kendala administratif di kemudian hari,” katanya, Selasa (10/6/2025).

Pengertian dan Tujuan Balik Nama PBB

Morris Danny menjelaskan, balik nama PBB merupakan upaya untuk memperbarui data nama wajib pajak dalam sistem perpajakan daerah.

“Ketika terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, data dalam SPPT harus segera disesuaikan agar mencerminkan kepemilikan yang sebenarnya,” tambahnya.

Hal ini menjadi penting karena kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan jatuh kepada pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. 

Proses ini bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan, tetapi juga menjadi perlindungan administratif bagi pemilik baru.

Tanpa balik nama, pemilik baru akan menghadapi kesulitan saat mengurus legalitas lain, seperti perizinan bangunan atau saat ingin menjual kembali aset tersebut.  

Mengenali ciri-ciri pesan spam WhatsApp adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari ancaman keamanan dan privasi. Pesan dari nomor yang tidak dikenal seringkali menjadi indikasi spam. Waspadalah terhadap pesan dari nomor asing, terutama jika mereka mencoba menawarkan sesuatu atau meminta informasi pribadi.

Tawaran yang terlalu menggiurkan juga patut dicurigai. Jika sebuah pesan menawarkan hadiah, diskon, atau kesempatan yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah spam. Berhati-hatilah dengan tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha minimal.

Pesan yang meminta informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau data keuangan lainnya hampir selalu merupakan upaya penipuan. WhatsApp atau perusahaan resmi tidak akan pernah meminta informasi sensitif melalui pesan. Tautan mencurigakan, terutama yang disingkat atau terlihat aneh, bisa jadi mengarah ke situs phishing atau mengandung malware.

Liputan6.com, Jakarta Pemilik properti di Jakarta kini dapat mengajukan permohonan balik nama atau mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring melalui situs resmi Pajak Online Jakarta.

Balik nama PBB—atau disebut juga mutasi PBB—adalah proses perubahan data kepemilikan atas objek pajak karena adanya peralihan hak, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini penting agar data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan nama pemilik yang sah saat ini.

Dengan hadirnya layanan online, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak secara langsung. Berikut panduan lengkap untuk mengajukan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 secara online:

Langkah-Langkah Mengajukan Balik Nama PBB-P2 Melalui Pajak Online

1. Masuk ke Website Pajak Online

Kunjungi laman resmi: https://pajakonline.jakarta.go.id

2. Login ke Akun Terdaftar

Klik tombol “Masuk”, lalu login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Centang “I’m Not A Robot”, kemudian klik “Masuk”.

3. Pilih Jenis Pajak

Setelah berhasil masuk, klik menu “Jenis Pajak”, kemudian pilih opsi “PBB”.

4. Akses Menu Pelayanan

Klik “Pelayanan”, lalu klik “Tambah Permohonan Pelayanan”.

5. Isi Data Permohonan

• Pada kolom “Jenis Pelayanan”, pilih “Mutasi”
• Pada “Jenis Sub Pelayanan”, pilih jenis layanan yang sesuai
• Isi Identitas Pemohon
• Isi Data Objek Pajak
• Unggah dokumen pendukung yang diminta

6. Konfirmasi dan Simpan

Setelah semua data terisi dengan benar, centang kolom persetujuan “Saya Setuju dengan Pernyataan di Atas”, lalu klik “Simpan”.

7. Pantau Status Permohonan

Anda akan diarahkan ke halaman “Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan”, di mana status pengajuan akan terlihat sebagai “Proses Verifikasi Petugas”.

8. Unduh Surat Tanda Terima

Setelah status berubah menjadi “Berkas Selesai”, klik ikon “Unduh” di kolom keterangan untuk memperoleh Surat Tanda Terima Pelayanan PBB-P2, yang dapat langsung dicetak.

Tips Tambahan

• Pastikan semua data yang diunggah sudah lengkap dan akurat untuk menghindari penolakan atau keterlambatan proses.
• Periksa status permohonan secara berkala melalui akun Anda.

Dengan mengikuti panduan ini, proses mutasi PBB-P2 dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa hambatan. Digitalisasi layanan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan pajak daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pajak Online Jakarta atau menonton video tutorial berikut ini:

(*)

Liputan6.com, Jakarta – Miliarder Elon Musk mengecam Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Ia menilai, hal itu sebagai “kekejian yang menjijikkan”. Hal ini membuat keretakan yang semakin lebar antara dua sekutu itu. Anggaran yang mencakup keringanan pajak multi triliun dolar AS dan lebih banyak belanja pertahanan sekaligus memungkinkan pemerintah AS meminjam lebih banyak uang, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan lalu. 

“Malu pada mereka yang memilihnya,” ujar Elon Musk dalam sebuah unggahan di platform X tentang poros legislatif agenda masa jabatan kedua Trump, seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/6/2025). 

Miliarder teknologi itu tiba-tiba meninggalkan pemerintahan pekan lalu setelah 129 hari bekerja untuk memangkas biaya dengan timnya yang dikenal sebagai Doge. 

Komentar tersebut menandai ketidaksetujuan publik pertamanya dengan Trump sejak meninggalkan pemerintahan, setelah menyebut rencana itu “mengecewakan. 

Masa jabatan Elon Musk di pemerintahan Donald Trump berakhir pada 31 Mei, meskipun Trump mengatakan, “dia akan selalu bersama kita, membantu kita sepenuhnya”. 

Dalam bentuknya saat ini, RUU itu disebut Trump sebagai “RUU besar yang indah”, akan meningkatkan defisit anggaran, selisih antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang diterimanya sekitar USD 600 miliar atau sekitar Rp 9.783 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.305) pada tahun fiskal berikutnya. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta menetapkan APBD sebesar Rp91,34 triliun. Sebanyak Rp81,7 triliun di antaranya berasal dari Pendapatan Daerah, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah. Sementara sisanya berasal dari pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun.

Morris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi warga sebagai pembayar pajak.

“Setiap rupiah yang dibayarkan adalah investasi. Kita kembalikan dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur yang dinikmati bersama,” ucapnya.

Pemprov Jakarta juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Sistem digitalisasi pajak dan keterbukaan informasi diharapkan meningkatkan kepercayaan publik.

Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tapi cerminan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan Morris Danny,

“Membayar pajak hari ini adalah meletakkan fondasi bagi Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.”