Monthly Archives: August 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y).

“Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2023 bila dibandingkan dengan triwulan I-2023 secara qtq tumbuh sebesar 3,86 persen. Kemudian bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Senin (7/8/2023).

Edy mengaskan kembali, meskipun ditengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia masih tumbuh 5,17 persen (yoy).

Menurutnya, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 3,86 persen secara kuartalan (quarter to quarter). Hal itu sejalan dengan pola ditahun-tahun sebelumnya, yakni pertumbuhan triwulan II lebih tinggi dari triwulan I.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2023 sebesar 5,17 persen, secara tahunan konsisten berada pada level 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

“Menandakan pertumbuhan ekonomi kita semakin stabil,” imbuhya.

Sementara itu, ekonomi Indonesia bila dihitung berdasarkan PDB pada kuartal II-2023 atas dasar harga berlaku sebesar mencapai Rp 5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.075,7 triliun.

Dilihat dari sisi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan kontruksi terus tumbuh moderat.

Disisi lain, terdapat tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, diantaranya transportasi dan pergudangan tumbuh 15,28 persen, akomodasi dan makan minum 9,89 persen, serta jasa lainnya tumbuh 11,89 persen.

Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional, serta libur lebaran dan libur sekolah.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelar pertemuan kelompok kerja di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan di jalur keuangan ini terbagi dalam dua pertemuan kelompok kerja, yaitu ASEAN Forum on Taxation (AFT) ke – 17 dan ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) ke – 14.

Pertemuan berlangsung selama tiga hari di Yogyakarta 1-3 Agustus lalu. Para delegasi dari negara ASEAN membahas sejumlah isu penting mengenai perpajakan yang menjadi perhatian dan perlu untuk diselesaikan bersama.

“Menjalankan dan menyelesaikan mandat Keketuaan ASEAN tahun ini merupakan milestone penting dalam mewujudkan upaya kolektif untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama perpajakan di Kawasan” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam keterangan Kemenkeu, Senin (7/8/2023).

Febrio menyampaikan, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan penting dan mencapai prioritas AFT dan SF-ET tahun 2023.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota negara ASEAN dan Sekretariat ASEAN untuk meningkatkan iklim investasi, mengoptimalisasi mobilisasi sumber daya domestik, mengoptimalkan basis pajak, mendorong keadilan pajak, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Kawasan. Tujuan ini selaras dengan tema Keketuaan ASEAN Indonesia yaitu ASEAN sebagai epicentrum of growth,” ujar Febrio.

Cetak Biru

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan, ASEAN memiliki cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community / AEC). Dalam cetak biru AEC 2025, para negara anggota berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama kolektif guna mencapai masyarakat ekonomi yang lebih terintegrasi, termasuk dalam bidang perpajakan. ASEAN menilai perpajakan memegang peranan penting dalam perkembangan dan stabilitas ekonomi di Kawasan.

Hal ini tercermin dari ketahanan dan kemampuan adaptasi ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada selama ini. ASEAN Forum on Taxation dibentuk pada tahun 2010 untuk mengatasi tantangan terkait pajak dan kebijakan integrasi ekonomi regional, serta untuk mendukung dialog regional terkait masalah perpajakan untuk integrasi regional.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menuturkan melalui core tax administration system, pihaknya mengumpulkan semua data yang dipotong oleh pemberi kerja, pihak yang lain memotong PPh pasal 21, 22, maupun 23. Termasuk transaksi yang dikenakan oleh pihak lain seperti PPn.

“Data-data yang dibuat oleh pelaku usaha tadi, pemotongan, pemungutan itu menjadi bahan SPT. Jadi kami ingin membuat data-data itu menjadi satu, kami letakkan dalam format SPT yang bisa diakses oleh semua wajib pajak. Kalau sudah cocok, silakan submit tapi kalau ada yang harus ditambahkan silakan tinggal ditambahkan di SPT,” jelasnya.

Mengenai implementasi core tax administration system, Suryo menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan beraneka bahan-bahan SPT dan diharapkan bisa diimplementasikan sesegera mungkin pada 2024.

“Kita kumpulkan database, nanti kita prepopulated kan. Contoh SPT PPn misalnya, dipotong oleh seseorang dan dia juga melakukan impor, data pemotongan masuk ke PPn. Nanti pada akhir bulan dia melihat cocok atau tidak, berapa penjualannya, berapa yang dipungut orang lain, berapa hasil impor. Itu masuk jadi satu bagian dari pelaporan SPT PPn ini,” ucap dia.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan APBN. Salah satunya melalui gelaran kampanye simpatik bertajuk Spectaxcular 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu, (6/8/2023).

Dalam arahannya, Sri Mulyani menilai acara ini sangat penting sebagai bentuk edukasi yang mudah diterima masyarakat. Pajak dan APBN sejatinya telah dirasakan oleh setiap masyarakat dalam berbagai bentuk seperti subsidi energi dan pembangunan di sekitar kita.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, dengan besarnya manfaat pajak dan APBN tersebut, masyarakat pasti menjadi lebih kritis terhadap uang pajak.

“Jadi, kita (Kemenkeu) akan semakin terus transparan, semakin terus memperbaiki, semakin terus melayani, kita akan terus edukasi. Kalau ada yang salah, kita akan terus koreksi,” janji Sri Mulyani.

Untuk meningkatkan signifikansi tercapainya tujuan edukasi pajak dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan sejumlah bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI.

Sebagai stakeholders Kementerian Keuangan yang turut menggerakan ekonomi masyarakat sekaligus aktif mendukung pertumbuhan UMKM nasional, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meyakini komitmen perbankan dalam mendukung pajak yang kuat untuk APBN kredibel, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dukungan perbankan terhadap APBN dan pajak, termasuk dalam mendukung Reformasi Perpajakan yang sedang kami jalankan,” kata Suryo.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fungsi dari pajak bagi Indonesia. Menurutnya,  pajak merupakan alat bagi Indonesia untuk menjadi negara sejahtera. Hal tersebut diungkap dalam Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2023.

Sri Mulyani mengatakan, dengan pajak masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia, pajak merupakan instrumen sangat penting.

“Jadi pajak adalah alat negara untuk bisa menggapai cita-citanya kita ingin menciptakan (kehidupan sosial) yang adil makmur sejahtera,” kata Sri Mulyani di anjungan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/8/2023).

Pemerintah ingin Indonesia menjadi negara maju, untuk itu investasi yang diberikan pemerintah adalah memberikan dana abadi beasiswa melalui LPDP bagi para sumber daya manusia unggul Indonesia, agar bisa mengenyam pendidikan terbaik dan mengimplementasikan untuk membangun negeri.

Dengan pajak, kata Sri Mulyani, masyarakat miskin Indonesia terus memiliki harapan dari sisi ekonomi sosial.

“Kita ingin masyarakat terutama yang masih tertinggal, terluar dan miskin bisa kita terus tingkatkan. Itu semuanya hanya bisa dilakukan apabila negara memiki penerimaan negara yaitu dalam bentuk pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini akan melebih target yang sudah ditentukan sebesar Rp 1.818,2 triliun atau mencapai 105,8 persen.

“Kami memperkirakan bahwa dengan tren tadi pelemahan global dan normalisasi dari penerimaan negara maka sampai akhir tahun 2023, penerimaan akan mencapai Rp 1.818,2 triliun. Kita akan melampaui target dari tahun ini mencapai 105,8 persen,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Meskipun melampaui target, lanjutnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan di 5,9 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen.

“Jadi ini di satu sisi kombinasi antara kewaspadaan bahwa trennya mulai berbalik, namun kita masih mempertahankan penerimaan, sehingga kita bisa mencapai di atas target sebesar 105,8 persen,” kata dia.

Liputan6.com, Tangerang – Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang memberikan diskon pajak untuk masyarakat di wilayahnya. Tak tanggung-tanggung, memasuki hari ke tiga pelaksanaannya, pemasukan dari pembayaran PBB-P2 saja, sudah mencapai Rp 4,2 miliar.

Diketahui, diskon yang diberikan yaitu terutang pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 1994-2014 sebesar 50 persen. Serta pembebasan denda atau sanksi PBB-P2 sejak tahun 1994-2022. 

“Lalu, diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk program sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) sebesar 25 persen,” ungkap Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa, Kamis (3/8/2023).

Tercatat pada pelaksanaan hari pertama atau pada 1 Agustus sudah Rp 2 miliar yang masuk. Kemudian hari kedua atau 2 Agustus 2023, lebih tinggi yakni Rp 2,1 miliar.

Menurut Kiki, diskon spesial kemerdekaan masih akan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Dengan begitu, dia mengimbau seluruh wajib pajak atau sobat pajak untuk segera memanfaatkan program ini, baik melalui pembayaran offline, di seluruh kelurahan terjadwal maupun secara online. 

Beberapa aspek yang perlu dilihat ada dari sisi pengirim. Misalnya, alamat surel (email) dari pengirim, jika ada embel-embel tambahan angka atau huruf, Dwi bisa memastikan kalau itu adalah penipuan.

“Betul tidak alamat emailnya, betul tidak pengirimnya, kami sudah sering kali publikasi lewat media sosial gitu bahwa alamat pengaduan DJP hanya ini, emailnya hanya ini, hanya (domain) @pajak.go.id, gak ada embel-embel penagiahn atau ada embel-embel apalah,” bebernya.

Setelah ditemukan adanya modus penipuan tadi, ada langkah antisipasi yang dilakukan pihak DJP. Pertama, adalah menindaklanjuti laporan tersebut me Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kita pasti akan lakukan tindak lanjut ya, laporin ke Kominfo misanya website-nya mereka atau bahkan kita juga bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum, kita sampaikan juga ‘ini ada modus-mdus seperti ini’, kita pasti tindak lanjuti sesuia prosedur,” bebernya.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyoroti banyaknya modus penipuan yang menyasar wajib pajak. Termasuk, oknum-oknum yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menerangkan, modus-modus terbaru adalah munculnya pesan yang menyematkan file berformat .apk. Padahal, DJP tidak pernah memberikan pemberitahuan dengan embel-embel macam-macam.

Dwi juga menuturkan, pengiriman email notifikasi ke wajib pajak hanya dilakukan melalui saluran resmi. Selain dari itu, bisa dipastikan kalau hal tersebut adalah penipuan.

“Sebetulnya, kami ingin mengimbau, kalau menerima email, menerima sms atau WhatsApp yang seperti ini, pertama kali yang dilakukan adalah waspada, lihat dulu,” ujarnya dalam Podcast Cermati mengutip YouTube DJP, Kamis (3/8/2023).

Beberapa aspek yang perlu dilihat ada dari sisi pengirim. Misalnya, alamat surel (email) dari pengirim, jika ada embel-embel tambahan angka atau huruf, Dwi bisa memastikan kalau itu adalah penipuan.

“Betul tidak alamat emailnya, betul tidak pengirimnya, kami sudah sering kali publikasi lewat media sosial gitu bahwa alamat pengaduan DJP hanya ini, emailnya hanya ini, hanya (domain) @pajak.go.id, gak ada embel-embel penagiahn atau ada embel-embel apalah,” bebernya.

Setelah ditemukan adanya modus penipuan tadi, ada langkah antisipasi yang dilakukan pihak DJP. Pertama, adalah menindaklanjuti laporan tersebut me Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kita pasti akan lakukan tindak lanjut ya, laporin ke Kominfo misanya website-nya mereka atau bahkan kita juga bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum, kita sampaikan juga ‘ini ada modus-mdus seperti ini’, kita pasti tindak lanjuti sesuia prosedur,” bebernya.