Monthly Archives: August 2023

Liputan6.com, Jakarta – Petugas Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLB EE) Jampidsus Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Tim dari Kejaksaan Negeri Tabanan, serta Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyitaan aset terpidana penggelapan pajak di Tabanan, Bali.

Aset yang disita petugas berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02078 seluas 200 m2 dan SHM No.02081 dengan luas 200 m2 di Kelurahan Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (P2IP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara Selamat Muda, menjelaskan penyitaan tersebut dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 April 2022.

Di mana Hartanto Sutardja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut, dipidana penjara dua tahun dan denda Rp 292 miliar.

“Pengusaha Hartanto Sutardja dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan atas nama PT PAZIA RETAILINDO milik Hartanto Sutardja,” kata Selamat Muda, Senin (28/8/2023).

Selamat Muda mengatakan, penyitaan dilakukan untuk melaksanakan putusan pidana tambahan terhadap terpidana Hartanto Sutardja yang dijatuhi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 292 miliar, dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sementara itu penyitaan aset tersebut dipimpin Dwi Agus Arfianto, SH.,MH Kasubdit TP Perpajakan dan TPPU pada Direktorat UHLB EE Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus.

Liputan6.com, Jakarta – Parlemen Thailand memilih Srettha Thavisin sebagai perdana menteri baru pada 22 Agustus 2023 . Thavisin paling dikenal sebagai mantan presiden dan CEO Sansiri, salah satu pengembang real estat terbesar di Thailand, yang juga memiliki latar belakang dalam kripto.

Thavisin adalah satu-satunya kandidat yang dicalonkan oleh Partai Pheu Thai, menerima 482 suara dari kemungkinan 747 suara di parlemen Thailand. 

Kemenangannya berpotensi berdampak pada industri mata uang kripto di Thailand, karena Sansiri adalah investor aktif di industri aset digital negara tersebut. 

Pada 2021, Sansiri berpartisipasi dalam pengumpulan USD 225 juta atau setara Rp 3,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.301 per dolar AS) untuk perusahaan manajemen investasi ramah kripto XSpring Capital. 

Selanjutnya, XSpring meluncurkan platform perdagangan mata uang kripto yang terintegrasi penuh pada 2022. Perusahaan tersebut berharap dapat menjadi tiga perusahaan teratas di pasar pertukaran kripto pada 2025.

Selain mendukung proyek kripto besar di Thailand, Sansiri milik Thavisin juga dikenal karena menerbitkan dan mendistribusikan tokennya sendiri melalui XSpring pada 2022. 

Disebut SiriHub Token, aset digital ini adalah bagian dari penawaran koin awal yang didukung real estat yang menawarkan total 240 juta token kepada masyarakat umum pada 2022.

Dengan pemerintahan Srrettha Thavisin yang diperkirakan mulai menjabat pada akhir September, masih harus dilihat apakah latar belakangnya yang terkait dengan kripto akan berdampak pada kebijakan kripto Thailand.

Beberapa hari menjelang pemungutan suara, Thavisin melalui X menekankan dia berpartisipasi dalam pemilu karena dia ingin memperbaiki negara dan perekonomian.

“Musuh saya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan saya adalah kesejahteraan seluruh rakyat Thailand,” kata Thavisin, dikutip dari Cointelegraph, ditulis Minggu (27/8/2023).

Berita ini muncul beberapa bulan setelah kabinet Thailand memutuskan untuk menawarkan keringanan pajak untuk pajak penghasilan perusahaan dan pajak pertambahan nilai bagi perusahaan yang menerbitkan token investasi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

“Gak nyangka bang Koki Geprek, ternyata almamater dari Kuadran Kiri pindah ke Kuadran kanan. Selamat dan sukses bang,” kata seorang warganet.

“Meninggalkan jabatan dan gaji demi memberikan ilmu utk para pengangguran agar bs bekerja itu bagussss sekali bang. trmsuk amal jariyah,” komentar warganet lainnya

“Gaji 2 digit tdk kecil bang, past ad alasn tersndri smp mlih resign dr pns,, semoga berkh dengn jlan yg panjenengn pilih bang,” ujar warganet yang lain.

“Karena hidup tenang, damai dan nyaman tidak bisa dinilai dengan tahta, harga juga kuasa bang. anda keren ????????,” tulis warganet lainnya.

Sampai berita ini ditulis, unggahan mantan pegawai pajak jadi penjual ayam geprek itu sudah dilihat lebih dari 17.9 juta kali, disukai lebih dari 590 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 18 ribu komentar.

Tiap orang tentu punya alasan untuk alih profesi. Ada juga yang melakukannya karena kondisi yang memaksa seperti banyak terjadi saat pandemi Covid-19 masih melanda. Beragam usaha dan pekerjaan dilakoni mereka yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi. Seperti para pramugari yang banyak kehilangan pekerjaan karena dunia penerbangan sedang terpuruk di masa pandemi.

Membangun usaha di bidang kuliner jadi pilihan beberapa mantan pramugari, salah satunya sempat jadi viral di TikTok karena jualan lontong sayur. Ia membuka kedai lontong sayur di Tangerang, Banten.

Meskipun sebagian besar negara memiliki biaya yang rendah, pajak di Bhutan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan di atas.

Biaya minimum per hari untuk pengunjung yang menginap di Bhutan adalah EUR 228 selama musim ramai. Ini berarti bahwa selama musim sepi, biayanya lebih murah.

Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi, pemandu, transportasi dalam negeri, biaya masuk, dan makanan.

7. Bulgaria

Bulgaria menerapkan biaya turis untuk semua biaya menginap yang dihabiskan oleh pengunjung. Biaya yang harus dibayar oleh wisatawan di Bulgaria tergolong rendah dan tergantung pada area dan jenis akomodasi. Secara umum, biaya per malam per orang adalah sekitar EUR 1.50.

8. Pulau Karibia

Penelitian Euronews Travel menunjukkan bahwa sebagian besar pulau-pulau di Karibia menerapkan pajak turis, yang ditambahkan ke biaya keberangkatan atau biaya hotel.

Aruba, Antigua dan Barbuda, Barbados, Bahama, Bonaire, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Dominika, Kepulauan Cayman, Republik Dominika, Haiti, Grenada, Jamaika, St. Kitts dan Nevis, Montserrat, St.

Biaya yang dikenakan kepada pengunjung yang menginap di pulau-pulau yang disebutkan di atas bervariasi mulai dari EUR 13 hingga EUR 45, tergantung pada tujuan serta jenis akomodasi.

Liputan6.com, Jakarta Niat hati ingin membeli barang dari luar negeri karena harganya yang murah, tetapi tidak sepakat dengan besaran pajak yang dikenakan Bea Cukai? Nah, jika ada ketidakpuasan atas penetapan pajak untuk barang kiriman dari luar negeri, berikut penjelasan cara mengajukan keberatan ke Bea Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan sudah menjadi tugas Bea Cukai untuk melayani dan mengawasi importasi barang.

Dalam pelayanan dan pengawasan barang kiriman dari luar negeri, Bea Cukai akan menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar oleh penerima barang.

“Untuk barang kiriman dengan nilai lebih kecil atau sama dengan USD 3 per penerima barang per kiriman, akan diberikan pembebasan bea masuk dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan, meski tetap dipungut PPN 11%,” kata dia dikutip Rabu (23/8/2023).

“Sementara itu, untuk barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD 3 sampai dengan FOB USD 1.500 yang disampaikan dengan consignment note (CN), akan dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan 7,5% dari nilai pabean, PPN sebesar 11% dari nilai impor, dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Nilai pabean sendiri merupakan jumlah harga barang (free on board) ditambah asuransi dan ongkos kirim,” jelas dia.

Bea Cukai Terbitkan SPPBMCP

Selanjutnya, Bea Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) untuk penerima barang, melalui penyelenggara pos.

Dokumen ini digunakan sebagai dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman. Lalu, bagaimana jika penerima barang tidak setuju atau tidak sependapat dengan penetapan tersebut?

Indonesia dan Korea Selatan sepakat mengoptimalkan perdagangan ekspor-impor kendaraan listrik (EV) dan manufaktur. Kesepakatan ini dibangun melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK- CEPA), atau perjanjian dagang antara Indonesia dan Korsel.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah pertemuan bilateral Indonesia dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Dukgeun di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Senin, (21/8/2023).

“Dagang kita antara Indonesia dengan Korea (Korsel) dibandingkan Vietnam dan Korsel, kita hanya seperempat. Mestinya lebih besar kita,” kata Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan.

Nilai perdagangan Indonesia dan Korsel pada 2022 mencapai 24,5 miliar dolar AS. Sementara perdagangan Vietnam dan Korsel pada tahun yang sama melebihi 80 miliar dolar AS. Selain dengan Vietnam, nilai perdagangan antara Korsel dan Indonesia juga lebih rendah dibanding Korsel dan Thailand.

“Indonesia-Korea dibanding Thailand-Korea kita juga hampir seperempat. Jadi perdagangan kita masih jauh dibawah Vietnam dan Thailand,” jelas Mendag Zulkifli.Untuk meningkatkan perdagangan, Mendag Zulkifli mengatakan, Indonesia dan Korsel sepakat mengoptimalkan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Dalam waktu dekat, Indonesia dan Korsel juga akan meneken nota kesepahaman tentang kerja sama pemerintah dan swasta.

“Kalau ada kesulitan, hambatan, kedua belah pihak akan mempercepat untuk membantu,” kata dia.

Mendag Zulkifli, menargetkan nilai perdagangan Indonesia-Korsel dapat meningkat sampai melebihi Vietnam-Korsel yang sebesar 80 miliar dolar AS. Namun, ia menyatakan peningkatan perdagangan itu dilakukan bertahap. Saat ini pertumbuhan volume perdagangan Indonesia-Korsel baru sebesar 10 persen. 

Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansyah, menyambut inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang akan menarik pajak wisata senilai USD 10 (setara Rp 150.000) kepada turis asing yang datang ke Pulau Dewata.

Budijanto menilai, pengenaan pajak wisata tidak akan memberatkan para turis asing. Hanya saja, ia meminta adanya detil teknis dari peraturan tersebut.

“Hanya teknis penerapannya yang harus detil, apakah hanya berlaku untuk kedatangan di Bandara Ngurah Raii atau gimana. Terus yang dengan penerbangan domestik atau darat gimana, yang punya Kitas bagaimana. Dan, yang paling penting adalah pendapatan itu dipakai untuk apa,” bebernya kepada Liputan6.com, Selasa (22/8/2023).

Menurut dia, Pemprov Bali sebenarnya bukan mencari tambahan pendapatan dengan adanya penerapan pajak wisata tersebut. Lebih kepada agar para wisatawan mancanegara bisa mematuhi kearifan lokal selama berlibur di Bali.

“Saya kira sudah cukup (pendapatan daerah dari turis asing). Pungutan ini kelihatannya hanya sekedar reaktif akibat berbagai permasalahan yang timbul dari ulah-ulah segelintir turis di Bali,” ujar Budijanto.

“Yah, mudah-mudahan saja bisa terkelola dengan baik dananya,” ungkap dia.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansyah, menyambut inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang akan menarik pajak wisata senilai USD 10 (setara Rp 150.000) kepada turis asing yang datang ke Pulau Dewata.

Budijanto menilai, pengenaan pajak wisata tidak akan memberatkan para turis asing. Hanya saja, ia meminta adanya detil teknis dari peraturan tersebut.

“Hanya teknis penerapannya yang harus detil, apakah hanya berlaku untuk kedatangan di Bandara Ngurah Raii atau gimana. Terus yang dengan penerbangan domestik atau darat gimana, yang punya Kitas bagaimana. Dan, yang paling penting adalah pendapatan itu dipakai untuk apa,” bebernya kepada Liputan6.com, Selasa (22/8/2023).

Menurut dia, Pemprov Bali sebenarnya bukan mencari tambahan pendapatan dengan adanya penerapan pajak wisata tersebut. Lebih kepada agar para wisatawan mancanegara bisa mematuhi kearifan lokal selama berlibur di Bali.

“Saya kira sudah cukup (pendapatan daerah dari turis asing). Pungutan ini kelihatannya hanya sekedar reaktif akibat berbagai permasalahan yang timbul dari ulah-ulah segelintir turis di Bali,” ujar Budijanto.

“Yah, mudah-mudahan saja bisa terkelola dengan baik dananya,” ungkap dia.

Pajak Wisata Rp 150 Ribu

Sebelumnya, Pemprov Bali benar-benar akan melaksanakan niatnya untuk menarik pajak wisata alias retribusi kepada turis asing yang datang ke Pulau Dewata. Biaya yang dibebankan ditetapkan USD 10 atau Rp 150 ribu.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut bahwa aturan legal untuk penarikan retribusi itu masih setengah jalan. “

Perdanya sudah selesai, tinggal menyusun pergub, karena perda ini dibuat berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, khususnya pasal 8 ayat 3 dan 4,” kata Tjok Bagus dalam The Weekly Briefing with Sandi Uno di Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.

Dalam pasal dimaksud, Bali diperkenankan mengutip retribusi untuk dana perlindungan kebudayaan dan lingkungan di Bali. Ia menjelaskan dalam peraturan gubernur yang masih disusun, pihaknya akan memasukkan penjelasan atau tata cara penarikan pungutan kepada turis asing. “Dan ini akan kami terapkan mulai dari Februari 2024,” imbuh dia.

Liputan6.com, Jakarta – Mario Dandy Satriyo, terdakwa penganiayaan berat terhadap David Ozora mengaku tak senang dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Mario Dandy dalam pleidoi atau nota pembelaan yang dia bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

“Majelis hakim yang Mulia selama penanganan, saya menyadari dampak yang terjadi atas perbuatan yang saya lakukan. Tak pernah terpikirkan peristiwa itu akan terjadi, seumur hidup, sedikit pun saya tidak pernah menyukai kekerasan, bahkan memiliki niat atau rencana, atau pikiran untuk melukai seseorang,” ujar Mario.

Mario mengucapkan permohonan maaf atas perbuatannya yang membuat David Ozora terkapar dan sempat koma di rumah sakit. Mario menyebut kejadian ini akan ia jadikan pengalaman yang paling berharga.

“Saya mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat luas dan pihak terkait yang mendapatkan dampak langsung maupun tidak langsung atas perbuatan yang saya lakukan. Semoga kesalahan yang saya lakukan menjadikan saya lebih baik ke depannya,” kata dia.

Mario menyebut dia tak pernah membayangkan penganiayaan itu sebelumnya. Dia menyebut tak ada rencana untuk melakukan hal keji itu.

“Tak pernah terbayangkan saya dapat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak ada dalam pertemuan itu. Saya sungguh menyesali kejadian itu karena memang pada dasarnya, tidak ada niat atau rencana melakukan kekerasan itu,” kata anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ini.

 Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengaku kecewa sebab saat ini KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia sehingga lebih baik dibubarkan saja.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif,” kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. 

“Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan,” singgung Megawati.

Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.

“Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya,” tegas Megawati.

Megawati bercerita, dirinya pernah menangani polemik 300 ribuan kredit macet saat masih menjabat sebagai kepala negara. Kemudian, KPK sebagai lembaga antirasuah yang dibuatnya pada waktu ini seperti mempertanyakan dan dirasa tidak percaya dengan cara Megawati menangani polemik tersebut.

“Katanya mana mungkin kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya dimana? emangnya di karung?,” singgung Megawati menutup.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com