Monthly Archives: May 2023

Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan fiskal nasional. Setelah Brexit, pemerintah menerapkan pajak turis dalam bingkai insentif perpajakan.

Turis asing yang berbelanja di Inggris mendapatkan hak klaim pengembalian pajak atau tax return sebesar 20 persen untuk belanja barang bermerek di Inggris. Peritel barang mewah seperti Burberry, Fortnum Mason dan Jimmy Choo ikut dalam kampanye insentif ini.

Selain itu, jaringan hotel mewah Como, Rosewood dan Dorchester serta maskapai British Airways ikut serta dalam skema insentif pajak bagi turis asing yang belanja di tanah Britania.

Butler juga mengatakan hasil yang diperoleh dengan susah payah dalam kesehatan masyarakat terkait dengan pengurangan merokok dapat dibatalkan oleh “ancaman baru”.

Steve Robson, presiden Asosiasi Medis Australia, kelompok dokter terkemuka negara itu, mendukung langkah tersebut. “Kami tahu generasi muda baru Australia sedang kecanduan vape dan ini adalah inisiatif yang bagus.”

CEO Alcohol and Drug Foundation Erin Lalor mengatakan kebanyakan orang yang melakukan vaping di Australia menggunakan produk yang tidak diatur, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya.

“Beberapa orang yang melakukan vape, termasuk anak muda, mungkin tanpa sadar mengonsumsi nikotin dan telah membentuk ketergantungan,” ujarnya.

Kampanye kesehatan masyarakat senilai AU$63 juta (Rp620 miliar) akan diluncurkan untuk mencegah warga Australia menggunakan vaping dan mendorong mereka yang sudah harus berhenti. Program dukungan yang membantu warga Australia berhenti vaping akan didukung oleh investasi sebesar AU$30 juta (Rp295 miliar), dan pendidikan di kalangan praktisi kesehatan tentang penghentian merokok dan nikotin akan diperkuat.

Pemerintah akan mengalokasikan lebih lanjut AU$140 juta (sekitar Rp1 triliun) untuk program membantu masyarakat adat berhenti merokok, yang akan diperluas hingga mencakup vaping.

Australia memiliki salah satu tingkat merokok terendah di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dengan 11,2 persen warga Australia berusia 15 tahun ke atas merokok pada 2019, menurut statistik pemerintah.

Konglomerat Indonesia seakan tak ada rasa khawatir untuk membeli properti di luar negeri dengan harga fantastis. Terbaru, kabar bahwa konglomerat Indonesia membeli 3 hunian mewah di Nassim Road, Singapura, menjadi perhatian Kementerian Keuangan.

Melalui akun twitter @prastow, Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, berharap pembelian rumah mewah di Singapura oleh konglomerat Indonesia, diharapkan telah memenuhi kewajiban pajaknya.

“Biasanya hal seperti ini masuk skema AEoI. Atau setidaknya DJP bisa melakukan EoI untuk memastikan kita memperoleh informasi yang lebih detail. Membeli properti adalah hak warga negara. Semoga kewajiban pajaknya pun ditunaikan dengan baik,” demikian cuitan Prastowo yang dikutip pada Rabu (26/4).

Rumah mewah tersebut dikabarkan berada di Nassim Road. Mengutip dari Channel News AsiaNassim Road awalnya merupakan sebuah rumah keluarga yang dibangun pada tahun sekitar 1850 dan dimiliki oleh seorang pemilik tanah Yahudi kaya yang tinggal di lingkungan tersebut.

Kawasan itu merupakan kawasan berhutan yang rimbun di mana pemerintah kolonial Inggris mendirikan properti mewah – bukan hanya bungalo kelas bagus, juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam – untuk memenuhi keinginan mereka yang tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, mereka menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya. Saat ini, penduduknya termasuk anggota keluarga kerajaan Brunei, kesultanan di pulau Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Jalan Nassim (dia tidak menanggapi pesan LinkedIn yang meminta komentar). Kantor kedutaan Jepang, Rusia, dan Filipina juga berada di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan turis asing atau wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2023 sebesar 800,96 ribu kunjungan. Angka itu terus melesat jika dibandingkan bulan sebelumnya atau periode sama tahun lalu.

“Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 809,96 ribu kunjungan. Naik 15,39 persen secara bulanan, dan tumbuh sangat impresif kalau dibandingkan (periode sama) tahun lalu, tumbuhnya 470,37 persen secara year on year,” jelas Kepala BPS Margo Yuwono, Selasa (2/5/2023).

Adapun turis asing yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2023 masih didominasi oleh wisman dari negara tetangga, seperti Malaysia (15,39 persen), Singapura (13,74 persen), dan Australia (11,87 persen).

Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari-Maret 2023 juga melonjak 508,87 persen dibandingkan periode sama pada 2022 lalu. Namun, jumlah itu masih di bawah level sebelum pandemi Covid-19.

“Kalau dilihat, jumlah kunjungan wisman terus mengalami peningkatan sejak tahun lalu. Tapi kalau dilihat dibandingkan sebelum pandemi, kondisi di tahun 2023 ini belum kembali ke level sebelum pandemi di 2019,” imbuh Margo.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan turis asing atau wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2023 sebesar 800,96 ribu kunjungan. Angka itu terus melesat jika dibandingkan bulan sebelumnya atau periode sama tahun lalu.

“Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 809,96 ribu kunjungan. Naik 15,39 persen secara bulanan, dan tumbuh sangat impresif kalau dibandingkan (periode sama) tahun lalu, tumbuhnya 470,37 persen secara year on year,” jelas Kepala BPS Margo Yuwono, Selasa (2/5/2023).

Adapun turis asing yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2023 masih didominasi oleh wisman dari negara tetangga, seperti Malaysia (15,39 persen), Singapura (13,74 persen), dan Australia (11,87 persen).

Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari-Maret 2023 juga melonjak 508,87 persen dibandingkan periode sama pada 2022 lalu. Namun, jumlah itu masih di bawah level sebelum pandemi Covid-19.

“Kalau dilihat, jumlah kunjungan wisman terus mengalami peningkatan sejak tahun lalu. Tapi kalau dilihat dibandingkan sebelum pandemi, kondisi di tahun 2023 ini belum kembali ke level sebelum pandemi di 2019,” imbuh Margo.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Pengaturan ulang lainnya juga dilakukan pada jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (3/5/2023) Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti mengatakan bahwa pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

“Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” jelas Dwi.

Dwi menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran sebesar 1,1 persen dari harga jual, untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya.

Adapun pungutan  1,65 persen dari harga jual untuk pedagang Emas Perhiasan dalam penyerahan kepada konsumen akhir, serta wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65 persen dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0 persen dari harga jual.

Dwi mengatakan, tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10 persen dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20 persen dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2 persen dari harga jual atau penggantian).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menginginkan pajak dan zakat bisa digunakan sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pasalnya dua hal tersebut memiliki konsep yang sama. 

“Semoga zakat dan pajak ke depan menjadi instrumen akselerasi kemakmuran bangsa-bangsa,” kata Maruf Amin saat membuka acara Asia Pasific Tax Forum, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Dia menjelaskan ekonomi syariah  dalam hal ini zakat dan pajak memiliki nafas yang sama. Keduanya memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. 

Tak dapat dipungkiri, tren ketimpangan antar masyarakat semakin meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi. Bahkan ini telah menjadi problem global sejak dekade 1980 an hingga hari ini.

“Potret ketimpangan pendapatan yang kian besar ini menyasar hampir seluruh negara termasuk negara maju,” kata dia.

Pada periode 1953 sampai 2015 pertumbuhan riil pendapatan kelompok paling kaya di Amerika Serikat secara kumulatif mencapai 95 persen. Sementara 99 persen warga negara lainnya hanya tumbuh 14 persen. 

Untuk itu, sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi. Salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut.

“Ekonomi syariah masuk dalam gerbong ini karena didalamnya terkandung prinsip, konsep, kebijakan, dan muamalat yang diiringi arus besar keadilan ekonomi,” kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com

Sampai dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,8 persen dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023.

“Untuk rinciannya, terdapat 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan secara elektronik dan 307.000 SPT disampaikan secara manual. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, Sabtu (1/4/2023).

“Secara agregat, kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2023 sangat baik. Jumlah SPT dibanding tahun lalu di hari yang sama tumbuh 3,13 persen. Rasio kepatuhannya juga sudah di atas 61 persen dari target sebesar 83 persen,” lanjutnya.

Sebelumnya, DJP telah menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83 persen dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.

“Untuk itu, bagi Wajib Pajak yang belum lapor SPT setelah tanggal 31 Maret ini, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor SPT tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT Tahunan yang ditetapkan undang-undang,” ujar Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menyebut pelayanan dan infrastruktur DJP sampai dengan akhir Maret 2023 ini telah bekerja dengan baik karena DJP juga telah melakukan upaya maksimal dalam melayani Wajib Pajak.

“Untuk memudahkan Wajib Pajak, tahun ini kami telah menyediakan layanan perpajakan di luar kantor di 4.832 titik Pojok Pajak, menyediakan layanan di akhir pekan, serta berinovasi menambah fitur lupa EFIN di aplikasi M-Pajak,” katanya.