Monthly Archives: May 2023

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan adalah 19,44 juta wajib pajak.

“Kami meletakkan estimasi wajib pajak yang menyampaikan SPT di tahun 2023 sekitar 19.443.949, ekspektasi kita yang lapor SPT 19 juta. Ini yang kita tuju sampai akhir 2023 ini,” kata Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Hingga 10 Mei 2023, DJP mencatat SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah 13,36 juta SPT atau tumbuh 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30 persen dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51 persen.

“Saya pun mengucapkan terimakasih kepada wajib pajak atas partisipasinya menyampaikan SPT membayar pajak, dan khususnya menyampaikan SPT sudah banyak menggunakan elektronik,” ujar Suryo.

Adapun untuk media pelaporan SPT-nya, sebanyak 44.849 SPT Badan dan 10.796.868 juta SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-filing. Sedangkan, pelaporan melalui e-form sebanyak 845.406 SPT Badan dan 1.185.827 SPT OP.

Suryo mengaku senang, lantaran kini banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara online. Presentasi yang lapor SPT tahunan secara online di kisaran 96 persen.

“Jadi, secara e-filing dan e-form langsung menggunakan media langsung internet. Itu jauh lebih banyak, persentase sudah di atas 95-96 persenan, walaupun masih ada yang melakukan pelaporan secara manual,” ujarnya.

Menurutnya, alasan wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara online karena mudah dan cepat, bisa dilakukan kapan dan dimana saja.

“Jumlah SPT secara elektronik meningkat, karena ini memudahkan bisa diisi dimana saja, kapan saja. Kedepan saya ingin terkonsisten dan berharap saluran lainnya meningkat,” ujar Suryo.

Disamping itu, juga terdapat 871 SPT Badan dan 5.382 SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-SPT. Dan terakhir, pelaporan secara manual terdiri dari 84.068 SPT Badan dan 405.389 SPT OP.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) mencatat hingga 10 Mei 2023, SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah 13,36 juta SPT atau tumbuh 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Sampai dengan tanggal 10 Mei jam 23.45 WIB, itu total pertumbuhan untuk seluruh SPT di angka 2,84 persen jika dibandingkan masa yang sama,” kata Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Suryo merinci, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30 persen dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51 persen.

Dia pun membandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023. Dimana pada tahun 2023 pelaporan SPT Tahunan Badan terus mengalami peningkatan.

“Kalau kita sedikit mencoba membandingkan tahun 2021 ada 854.167 SPT, tahun 2022 sekitar 908.860 SPT. Jadi, alhamdulillah sampai 10 Mei progresivitas SPT badan naik,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada SPT orang pribadi, yakni pada tahun 2021 tercatat ada 11.394.969 SPT, kemudian tahun 2022 sekitar 12.090.251 SPT, dan pada tahun 2023 tercatat ada 12.393.466 SPT.

Adapun sebanyak 44.849 SPT Badan dan 10.796.868 juta SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-filing. Sedangkan, pelaporan melalui e-form sebanyak 845.406 SPT Badan dan 1.185.827 SPT OP.

Lebih lanjut, sebanyak 871 SPT Badan dan 5.382 SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-SPT. Dan terakhir, pelaporan secara manual terdiri dari 84.068 SPT Badan dan 405.389 SPT OP.

Demikian, Suryo menegaskan bahwa DJP pun akan menunggu pelaporan SPT tahunan sampai akhir 2023 ini, sehingga pelaporan SPT tidak berhenti pada 31 Maret bagi SPT OP dan SPT Badan pada 30 April.

“Namun kami akan terus bergerak, ekspektasi kita wajib lapor SPT 19 juta. Ini yang kita tuju sampai akhir 2023 ini. Saya pun mengucapkan terimakasih kepada wajib pajak atas partisipasinya,”pungkas Suryo.

Liputan6.com, Jakarta – Coldplay dipastikan menggelar konser di Indonesia pada 15 November 2023. Band asal Inggris ini sangat dinanti penggemarnya. Maklum, pada 2017 silam band yang digawangi Chris Martin ini sempat batal manggung di Jakarta.

Konser Colplay yang bertajuk “Music of the Spheres World Tour” ini sudah diumumkan secara resmi di akun Instagram terverifikasi milik mereka, Selasa (9/5/2023).

Warganet di Twitter pun dihebohkan dengan desas-desus tingginya harga pajak tiket konser band Coldplay yang beredar di media sosial.

Akun @kulitmekdiii memaparkan perkiraan harga tiket Coldplay yang belum kena pajak 20 persen. Harga tiket paling murah dipatok Rp 800.000, lalu ditambah pajak sebesar 20 persen menjadi Rp 160.000.

Jadi, total harga 1 tiket konser menjadi Rp 960.000. Sementara itu, harga tiket paling mahal diperkirakan senilai Rp 5 juta. Ditambah pajak 20 persen sejumlah Rp 1 juta, sehingga harga satu tiketnya menjadi Rp 6 juta.

“Pantesan pemerintah getol boleh ijinin konser konser musik, coldplay besok ini setelah kena pajak yg paling murah jadinya sektar 960rb,” cuit salah seorang netizen, dikutip dari Belasting.id, Rabu (10/5/2023).

Seperti diketahui, warga Indonesia bersorak riang karena band bergenre British Rock itu akan datang untuk konser pertama kali di Indonesia. Rencananya, Coldplay akan tampil di panggung GBK, Jakarta.

Kendati demikian, sebagian netizen berpikir ulang untuk menonton Coldplay karena menilik pajak yang tergolong tinggi. Ada juga yang memiliki preferensi menonton konser di luar negeri, karena tidak perlu berebut tiket, dan harganya tidak mencantumkan pajak.

“Jujurly kalo konser aku prefer pilih Bangkok dan Manila karena aku gak pernah war tiket no pajak, harga nya lebih murah plus sekalian jalan2 liburan. Bahkan Coldplay aja gue bisa dapat di Bangkok no war, profesional plus tiketnya bentuk card gitu suka,” ulas netizen Twitter.

Tidak hanya itu, netizen yang mencibir tingginya harga pajak tiket Coldplay. Pasalnya, netizen mengaitkan penggunaan pungutan pajak tersebut dengan kasus penggelapan pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Pajaknya nanti dipake Rafael Alun coy,” cuit salah seorang netizen.

Liputan6.com, Jakarta – Setelah kasus jalanan rusak yang sempat viral beberapa waktu ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini, mobil dinas Arinal diduga menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kabar tersebut menjadi ramai setelah disebarkan oleh akun Twitter @partaisocmed. Berdasarkan keterangan cuitan itu, mobil dinas Arinal berjenis Mercedes-Benz GLS 400 dengan tunggakan pajak sebesar Rp 8,5 juta.

“Selamat malam pak Arinal Djunaidi, ayo segera bayarkan pajak mobil dinasnya, mumpung ada program diskon tunggakan pajak dari Gubernur Lampung,” tulis pemilik akun.

Selain Arinal, ternyata Wakil Gubernur, Chusnunia Chalim atau yang akrab dipanggil Nunik juga melakukan penunggakan pajak pada mobil dinas miliknya.

Dalam foto yang diunggah akun Twitter tersebut terlihat Mobil Mercedes-Benz GLE 400 AT dengan tunggakan pajak Rp 5,5 juta.

“Mbak Nunik yang cantik juga ya,” lanjutnya.

Dalam hal ini, keterlambatan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas Gubernur Lampung itu telat satu bulan lebih satu hari, sementara kendaraan milik Wakil Gubernur Lampung terlambat satu bulan lebih empat hari.

Merespon laporan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pun mengakui kelalaiannya atas pembayaran pajak kendaraan dinas milik gubernur dan wakil gubernur Lampung.

“Setelah mendapatkan konfirmasi dari kepala biro umum dan sekretaris daerah memang benar ada keterlambatan pembayaran kendaraan dinas milik gubernur dan wakil gubernur Lampung, seperti yang ramai dilaporkan oleh masyarakat,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Syaifullah di Bandarlampung, dikutip dari Antara.

Liputan6.com, Jakarta Adalah hal yang paling menyenangkan ketika mendapatkan banyak uang secara tiba-tiba. Akan tetapi, Anda harus tetap bisa mengatur uang tersebut dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Dari uang tersebut Anda bisa membangun kekayaan.

Jika pernah mendapatkan uang ekstra secara tiba-tiba, Anda mungkin membayangkan semua cara untuk berbelanja banyak hal. Wajar jika ingin berbelanja secara royal. Akan tetapi, Anda juga harus memutuskan akan digunakan untuk apa saja uang tersebut.

Namun, dibanding untuk hura-hura, lebih baik Anda gunakan uang tersebut untuk membangun kekayaan. Jika bingung, berikut ini beberapa tips membangun kekayaan ketika Anda memiliki banyak uang seperti melansir Business Insider, Senin (8/5/2023).

1. Lunasi Utang

Sebelum melakukan brainstorming daftar liburan atau barang-barang menyenangkan untuk menghabiskan uang ekstra, analis keuangan bersertifikat Doug Carey menyarankan agar Anda mempertimbangkan untuk menggunakan uang tersebut untuk melunasi utang berbunga tinggi, baik dengan saldo kartu kredit atau dari pinjaman pribadi .

“Dengan mengurangi utang, Anda akan menghemat uang untuk biaya bunga dan meningkatkan skor kredit Anda sehingga dapat membantu Anda memenuhi syarat untuk tingkat pinjaman yang lebih baik di masa depan,” katanya.

2. Investasikan pada Rekening Pensiun

Jika tujuan Anda adalah menumbuhkan uang dalam jangka waktu yang lama, Carey menyarankan untuk menginvestasikannya di rekening pensiun, seperti 401 (k), IRA, atau Roth IRA. Carey menuturkan bahwa uang yang Anda masukkan hari ini akan bertambah dari waktu ke waktu dengan bunga majemuk.

Plus, dia mengatakan bahwa akun ini menawarkan berbagai manfaat pajak, di mana beberapa kontribusi dapat dikurangkan dari pajak atau ditangguhkan pajak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait bursa karbon dalam rangka mengantisipasi risiko perubahan iklim. Sehingga perdagangan karbon bisa mulai diperjualbelikan pada tahun 2023.

“Rencananya kami akan terbitkan POJK bulan depan dan dalam waktu bersamaan dikoneksikan antara registrasi sistem nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem bursa karbon,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Pasific Central Palace, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Mahendra mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) bulan depan maka perdagangan karbon sudah bisa dilakukan pada bulan September tahun ini.

Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan finalisasi berbagai infrastruktur pendukung perdagangan karbon.

“Harapannya pada September sudah ada perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain dengan perdagangan launching hasil dari yang sudah diakui dalam bagian dari results payment sebesar 100 juta ton CO2,” kata dia.

Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan sejumlah persiapan lainnya. Mulai dari perangkat sistem registrasi nasional badan perangkat sertifikasi.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengumumkan bahwa pajak wisata akan ditarik dari turis asing yang tiba di negara itu pada awal Juni 2023. “Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pengunjung yang terlibat dalam kecelakaan dan pengembangan destinasi wisata,” ujarnya dikutip dari The Thaiger, Kamis, 12 Januari 2023.

Ia menyatakan biaya tersebut tidak akan dipungut dari orang yang memiliki izin kerja dan izin tinggal di Thailand. Ratchakitprakarn menjelaskan, kebijakan biaya wisata memerlukan waktu untuk disetujui kabinet. Setelah itu, aturan baru tersebut akan berlaku setelah 90 hari dipublikasikan di Royal Gazette.

“Pariwisata adalah sektor krusial di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan menyumbang sekitar 12 persen dari produk domestik bruto sebelum pandemi. Pengeluaran pariwisata diperkirakan mencapai setidaknya 2,38 triliun baht tahun ini,” ia menjelaskan.

Pada tahun lalu, juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana menyatakan bahwa biaya wisata itu juga akan mendanai asuransi jiwa dan kecelakaan bagi wisatawan asing yang datang. Bila ada kejadian tidak diharapkan, seperti kecelakaan serius atau meninggal saat berlibur ke Thailand, asuransi akan menanggungnya.

Sebelumnya, Swedia, salah satu negara di Eropa yang menjadi rumah terakhir bagi penambang bitcoin bakal menghapus insentif pajak untuk pusat data pada Juli  2023. Ini berpotensi memberi dampak bagi industri penambangan kripto di Swedia.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (18/4/2023), harga energi di Eropa telah melonjak dalam satu tahun terakhir sebagian besar karena perang di Ukraina, mengusir penambang bitcoin di berbagai negara. 

Wilayah paling utara Norwegia dan Swedia adalah beberapa wilayah terakhir di mana industri ini masih menguntungkan dan beroperasi meskipun pemainnya telah menipis.

Swedia awalnya dipilih karena mereka menawarkan lingkungan yang ideal untuk pusat data dan rumah bagi pembangkit listrik tenaga air murah. Swedia mulanya p tidak terpengaruh oleh krisis energi, yang menyebabkan kenaikan harga dan beberapa penambang menghentikan operasi mereka pada 2022.

Harga energi mulai normal pada 2023, tetapi pajak yang akan datang kemungkinan akan menghentikan investasi baru di Swedia, yang saat ini menampung sekitar 150 megawatt (MW) pertambangan kripto. Pajak akan meningkat mulai Juli tahun ini, menurut anggaran keuangan yang diterbitkan pada November 2022.

Berdasarkan harga listrik rata-rata tahun lalu, kenaikan pajak dapat membawa biaya energi keseluruhan meningkat 

Analis senior di perusahaan jasa pertambangan kripto, Luxor Technologies Jaran Mellerud mengatakan mesin tambang yang paling efisien saat ini MicroBT Whatsminer M30s, akan berada pada titik impas mengingat kondisi pasar saat ini.

Tak hanya Swedia, Norwegia, yang saat ini menampung 250-300 Mega Watt pertambangan kripto, juga menaikkan pajaknya dari USD 0,0086 atau setara Rp 127,13 (asumsi kurs Rp 14.782 per dolar AS) menjadi USD 0,015 atau setara Rp 221,74 per kWh pada Januari 2023.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Bitcoin telah menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador selama tiga tahun, tetapi saat ini orang-orang menggunakannya kurang dari transaksi pada 2022, setidaknya untuk pengiriman uang.

Melansir Cryptopotato, Minggu (16/4/2023), pengiriman uang dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya yang dikirim ke El Salvador turun 17,8 persen selama dua bulan pertama 2023 dibandingkan 2022, menurut data terbaru yang diterbitkan oleh Central Reserve Bank (BCR) negara yang dilaporkan oleh Agencia EFE.

Sesuai pernyataan tersebut, El Salvador menerima total USD 15,98 juta dalam bentuk pengiriman uang melalui cryptocurrency. Jumlah ini merupakan penurunan sebesar USD 3,47 juta dibandingkan dengan periode yang sama selama tahun sebelumnya ketika negara tersebut mendaftarkan lebih dari USD 19,45 juta dalam pengiriman uang kripto.

Menurut informasi BCR, pengiriman uang yang diterima melalui cryptocurrency hanya mewakili 1,34 persen dari total yang diterima oleh negara, hingga laporan terbaru, berjumlah hampir USD 1,2 Miliar.

Meskipun persentase penurunan pengiriman uang selama dua bulan terakhir hampir 20 persen dibandingkan 2022, kenyataannya sejak penerapan Undang-Undang Bitcoin, penggunaan cryptocurrency untuk transaksi internasional tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Salvador.

Kebanyakan orang Salvador mengirim uang menggunakan layanan tradisional, dan jumlah uang yang mereka kirim hampir sama.

Selama 2022, lebih dari USD 7 miliar pengiriman uang dikirim ke negara Amerika Tengah itu. Namun, hanya USD 126 juta yang dikirim menggunakan cryptocurrency, menurut Prensa Latina.